News

Tajuk: Menyoal Perppu No 2 Tahun 2017

Tajuk: Menyoal Perppu No 2 Tahun 2017

Kabar Makassar --- Kontroversi Kebijakan Pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, nomor 17 tahun 2013, terus bergulir.

Perppu bernomor 2 tahun 2017, telah diteken oleh presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Pemerintah sendiri berdalih alasan penerbitan Perppu ini, karena UU nomor 17/2013 tentang ormas dianggap tidak memadai sebagai landasan hukum untuk mencegah ormas yang bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 45.

Wiranto berkata kehadiran Perppu ini bukan untuk membatasi kebebasan ormas, bukan pula tindak kesewenang-wenangan melainkan semata untuk merawat persatuan, kesatuan dan dan eksistensi bangsa.

***

Sejak diterbitkan Diskursus Perppu ini masih terus berlangsung, termasuk aktivis Pro Demokrasi.

Banyak kalangan menilai, Perppu ini menunjukkan Pemerintahan sekarang sangat amatiran dalam mengelola demokrasi. Pemahaman yang dangkal ini secara subtantif akan membunuh demokrasi dan negara ini menuju absolutisme.

Salah satu contoh yang paling mengejutkan adalah penghapusan Pasal 68 UU nomor 17/2013 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme peradilan. Dalam Perppu nomor 2/2017 pencabutan status badan hukum ormas dan pembubarannya hanya berdasarkan pasal 80A, yaitu melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ini berarti Pemerintah akan punya kewenangan absolut dalam menentukan nasib ormas.

Selain penghapusan peran Lembaga Peradilan, sebagai alat uji dan fungsi penegakan hukum beberapa pasal baru juga dianggap akan bisa menihilkan daya kritis ormas dan pengurus dan anggotanya.

Dalam sanksi pidana, pasal 82A ayat 1 misalnya setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan yang dianggap melakukan kekerasan, menggangu ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan sosial di pidana paling singkat 6 bahkan hingga satu tahun.

Sementara pasal 82A ayat 2 menyebutkan setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan permusuhan sara di Indonesia, dan melakukan kegiatan separatis yang mengancam NKRI, dan atau menganut, mengembangkan setta menebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Dengan adanya sanksi ini memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang, bukan karena tindakan pidana yang dilakukannya, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas.

****

Palu telah diketok, Perppu kini telah menohok rasa kesadaran kita. Perppu semakin menunjukkan betapa kehidupan demokrasi di negara ini semakin jauh dari harapan-harapan. Kita akhirnya semakin mafhum bahwa pemihakan terhadap demokrasi itu tidak semata-mata pada penampakan kebijakan pro rakyat dan populis semata, tapi lihat pada kebijakan dan tindakan-tindakannya.

Dan semakin kita mengamati dan menyadarinya kok negara kita semakin jauh dari cita-cita reformasi yang diperjuangkan 1998 silam.

Foto: Int.

Upi Asmaradhana

Executive Editor

Penggiat perlindungan jurnalis & kebebasan berekspresi sejak 1993 silam. Beragam penghargaan jurnalistik dan aktifis HAM.

Redaksi

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close