Makassar Zona Merah, Wisata Pantai Losari Belum Buka

KabarMakassar.com — Angka warga positif korona terus mengalami peningkatan, hal ini membuat kota Makassar masih berstatus zona merah. Berdasarkan data pemerintah kota Makassar peningkatan jumlah kasus positif di kota Makassar per hari ini Senin,(15/6) mengalami peningkatan 109 kasus yakni dari 1564 ke angka 1.673.

Dengan status zona merah ini dipastikan tempat wisata di kota Makassar masih belum dapat dibuka untuk umum. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 kota Makassar Ismail Hajiali Senin,(15/6) meski sebelumnya beredar foto di grup WhatsApp kerumunan pengunjung di anjungan pantai Losari.

“Belum dibuka karena kita masih di zona merah belum ada pengunjung” ungkapnya.

Menurutnya pihaknya terus melakukan himbauan kepada masyarakat setempat untuk tidak mengunjungi tempat wisata khusunya di Pantai Losari untuk saat ini.

“Kita selalu menghimbau kepada semua masyarakat untuk tidak kesana (Anjungan pantai Losari) dulu kalaupun ada yang kedapatan disana itu orang yang mencuri-curi untuk masuk ke sana” terangnya.

Untuk mengisolasi adanya pengunjung pada pusat wisata yang dulu tiap malamnya akan ramai ini, pemerintah kota Makasar menempatkan inspektur covid untuk melakukan penjagaan.

“Ada satpol di situ yang jaga kan memang ada Satpol-PP yang tugas di sana”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Parawisata Kota Makassar Rusmayani Majid mengungkapkan sebelum dibuka kembali anjungan pantai Losari, nantinya akan dilakukan tahapan simulasi terlebih dahulu.

“kita membuat protapnya dulu kita buat protokolerny kalau itu sudah baru mau di simulasikan setelah itu baru dilihat apakah bisa dibuka atau tidak gitu, karenakan Makassar semakin bertambah jumlah kasusnya saya ini juga jadi pertimbangan” jelasnya.

Menurutnya jika hasil simulasi nantinya menunjukan aman untuk kembali dibuka maka wisata anjungan pantai Losari akan kembali dibuka.

“Baru mau di simulasikan dulu bagaiamana protokolernya kalau sudah dirasa aman kita buka gitu. Simulasi dulu baru kita sosialisasikan” tutupnya.

KA-KBUI 98 Minta Pemerintah Karantina Wilayah Zona Merah Penyebaran Covid-19

Kabarmakassar.com — Wabah pandemi virus Corona (Covid-19) telah melanda dunia dan menyebabkan banyak orang terinfeksi virus tersebut. Kondisi penyebaran Covid-19 pertama kali terdeteksi sebagai kasus pneumonia sekitar 8 Desember 2019 di Wuhan, China, dan diumumkan pemerintah setempat pada 20 Januari 2020.

Kemudian sejak itu, terlihat penyebaran Covid-19 ini di banyak negara. Pada 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global karena telah menyebar di 121 negara dengan jumlah orang terinfeksi lebih dari 121.000, termasuk di Indonesia.

Hingga 25 Maret 2020, Covid-19 telah mewabah di 168 negara dengan jumlah yang terjangkit di seluruh dunia telah mencapai 417.582 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 18.612 orang. Lalu jumlah pasien yang sembuh tercatat sebanyak 107.247 orang (berdasarkan data dari John Hopkins CSSE).

Di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Kini sebaran warga terpapar Covid-19 hampir ada di semua provinsi dengan kategori-kategori: ODP (Orang Dengan Pengawasan), PDP (Pasien Dengan Pengawasan), Suspect, Positif dan atau meninggal.

Lebih 50 persen provinsi telah mengeluarkan atau menetapkan kondisi/status tertentu, seperti: KLB (Keadaan Luar Biasa), Tanggap Darurat, Siaga Darurat Bencana, dan Siaga.

Sejauh ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperpanjang status masa tanggap keadaan darurat akibat Covid-19 sampai tanggal 29 Mei 2020. Hal ini dilakukan skala penyebaran virus tersebut sudah meluas dan dikategorikan skala nasional.

Sedangkan Pusat Permodelan Matematik dan Simulasi (P2MS) Intitut Teknologi Bandung (ITB) melihat trend positif Covid-19 semakin naik dan memprediksi puncaknya pada bulan Juni 2020. Prediksi tersebut bersifat dinamis, bergantung pada perkembangan kasus kemudian.

Masalah-masalah yang muncul terkait penanganan COVID-19 di Indonesia:

Koordinator Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) 98, Damar Juniarto melalui pernyataan tertulisnya menyampaikan, berdasarkan catatan KA-KBUI 98, ada beberapa maslah yang menonjol terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia dan harus menjadi perhatian serius.

Pertama, 2 bulan di awal sejak kemunculan Covid-19 pada Januari – Februari 2020, pemerintah Indonesia kelihatan menganggap enteng dan tidak melakukan persiapan yang memadai untuk mengantisipasi pandemi Ccovid-19. Ketika kasus pertama terjadi di bulan Maret 2020, pemerintah tidak siap dan mengorbankan para tenaga medis, dokter, perawat, relawan untuk menangani kasus Covid-19 tanpa peralatan medis dan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Sampai 24 Maret 2020, setidaknya sudah 6 dokter dan 1 tenaga kesehatan meninggal dunia terinfeksi dari pasien COVID-19.

Kedua, keterlambatan melakukan tes massal Covid-19. Imbas dari sikap anggap enteng pandemi Covid-19 ini adalah tidak dilakukannya tes massal Covid-19 dengan segera di epicentrum-epicentrum penyakit, seperti Jakarta dan Bali. Pengadaan tes cepat massal baru dilakukan setelah pemerintah dikritik oleh WHO dan masyarakat, itu pun baru dilaksanakan pada minggu ini dengan jumlah yang terbatas (tidak masif).

Ketiga, perlindungan data penderita dan literasi atas Covid-19 rendah dan tersentralisasi, sehingga di masyarakat luas memunculkan stigma dan pengucilan terhadap ODP, PDP, pasien Covid-19 dan para tenaga kesehatan yang menangani mereka.

Keempat, mitigasi dari pelaksanaan kebijakan Stay At Home tidak dibarengi dengan insentif bagi masyarakat kelas bawah sehingga menimbulkan imbas ancaman kelaparan akibat tidak bisa mendapatkan nafkah yang cukup.

Menyikapi situasi tersebut, KA-KBUI 98 meminta agar pemerintah:

  1. Mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan segera melakukan karantina wilayah di daerah zona merah tanpa melupakan Hak Asasi Manusia secara politik, sipil,ekoonomi,sosial dan budaya menurut Kovenansi-Konvensi PBB dalam keadaan darurat.
  2. Percepat rapid test bagi masyarakat yang membutuhkan menurut skala prioritas standard WHO dan ahli medis mengenai siapa yang didahulukan untuk dites. Bukan menggunakan standar politisi! Alasan keterbatasan dana untuk pelaksanaan masif rapid test yang efektif, tidak bisa diterima oleh rakyat pembayar pajak. Segera alokasikan anggaran APBN/D yang tepat dengan pengawasan penerapan program-program dari alokasi APBN/D tersebut secara ketat dan serba digital. Keterlambatan ini membuat rapid test masih sedikit dilakukan dibandingkan dengan proporsi penduduk di daerah merah tentu akan berdampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan warga negara. Pelaksanaan rapid test massal harus dilakukan dengan metode yang tepat dengan mencegah orang untuk berbondong-bondong dan berkumpul antri untuk rapid test.
  3. Memberikan alat-alat keamanan kesehatan standar Covid-19 bagi para dokter, perawat, cleaning service dan seluruh staf rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, yang menangani langsung pasien Covid-19 supaya bisa menjalankan protokol pelayanan, pencegahan dan penanganan dengan maksimal.
  4. Memperhatikan masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19 dengan memberikan insentif yang cukup masuk akal untuk kebutuhan pokok 1 keluarga tiap bulan, penundaan pembayaran cicilan, tunjangan PHK bagi yang dirumahkan.
  5. Menindaktegas kepada pelaku usaha dan atasan kantor pemerintah yang masih mengabaikan penanganan Covid-19, karena:
    a. Mayoritas tidak memberlakukan kebijakan “bekerja di rumah”,
    b. Tidak memberlakukan shift terbatas untuk pegawai-pegawai yang harus melayani konsumen/ warga negara atau harus bertugas dengan tatap muka dengan rekannya, semisal di pergudangan, kurir,dll.
    c. Tidak menyediakan alat-alat dan protokol kebersihan dan kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus Korona di tempat usahanya/ kantor/ maupun bagi pegawai di lapangan (contoh: pegawai gudang, tukang masak, dan kurir misalnya).
  6. Memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan (sembako, medis termasuk sanitasi dan kebutuhan pokok lainnya) berjalan dengan baik, terkontrol, merata dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan pekerja dan pelaku serta pegawai usaha UMKM yang terlibat.
  7. Menindaktegas penimbun dan pemain harga baik dari kalangan individu, swasta maupun dari kalangan birokrasi pemerintah sendiri demi memastikan distribusi yang baik dan merata.
  8. Membuat prosedur dan sosialisasi yang masif tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 baik ODP, PDP, suspek, positif, wafat kepada masyarakat dengan jelas sampai ke tingkat terendah (RT), kepada para pelaku usaha, dan kepada pekerja di kantor-kantor pemerintah dan BUMN.
  9. Melarang seluruh penerbangan dan pelayaran penumpang internasional selama 21 hari. Penerbangan pesawat dan pelayaran penumpang dari negara China, Korea Selatan, Jepang, Afganistan, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, Uni Eropa, Inggris, Turki dilarang masuk ke Indonesia. Daftar ini harus dievaluasi per 21 hari sesuai perkembangan kasus positif Covid-19 dunia. Hanya logistik boleh masuk keluar Indonesia dengan protokol ketat dari sisi kesehatan dan keamanan.
  10. Segera menghentikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena semakin tidak relevan dengan kondisi bencana sosial saat ini. Pemerintah dan DPR di tengah kondisi pandemi global yang makin parah harus memfokuskan peran negara dalam perlindungan sosial. Investasi yang diperlukan sekarang adalah solidaritas sosial.
  11. Memastikan data pribadi dari ODP, PDP, Pasien Covid-19 tidak disebarluaskan kepada publik. Penyebaran data pribadi tanpa izin pemilik data bila diumbar orang lain yang tidak punya kepentingan akan berdampak pada pengucilan, pengusiran dari tempat tinggal, dan cemoohan bagi ODP, PDP, Pasien Covid-19.
  12. Mengeluarkan pelarangan mudik dan piknik dengan menerapkan pelarangan keluar masuk dari daerah yang terkena Karantina Wilayah. Pemerintah harus memberikan ganti rugi bagi mereka yang terlanjur melakukan pembelian tiket dan pemesanan hotel.
  13. Memberlakukan protokoler perawatan dan penjagaan yang baik bagi pasien COVID-19 agar tidak kabur dari isolasi, selain juga memberikan sanksi tegas pada pasien yang kabur dan pada petugas yang lalai sehingga pasien tersebut kabur, serta mengumumkan identitasnya ke publik supaya masyarakat dapat ikut memberikan informasi yang tepat ke aparat berwenang.

Kepada Pengusaha, KA-KBUI:

  1. Mendesak untuk tidak melakukan PHK bagi pegawainya di saat pandemi Covid-19.
  2. Mendesak untuk segera memberlakukan kebijakan “bekerja di rumah” dan shift kerja terbatas untuk pegawai-pegawai yang harus melayani konsumen/ warga negara atau harus bertugas dengan tatap muka dengan rekannya, semisal di pergudangan, para kurir, koki masak, dsb
  3. Mendesak untuk menyediakan alat-alat dan protokol kebersihan dan kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat usahanya/ kantor/ maupun bagi pegawai di lapangan
  4. Mendukung pemerintah dalam upaya menjamin ketersediaan pangan/sembako, medis, sanitasi dan kebutuhan pokok lainnya.
  5. Memastikan data pribadi dari ODP, PDP, Pasien Covid-19 dari karyawan perusahaan tidak disebarluaskan kepada publik tanpa izin yang bersangkutan. Pengumbaran oleh orang lain yang tidak punya kepentingan akan berdampak pada pengucilan, pengusiran dari tempat tinggal, dan cemoohan bagi ODP, PDP, dan pasien Covid-19.

Kepada Masyarakat, KA-KBUI 90 meminta agar:

  1. Ikut mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan melakukan disinfeksi, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah.
  2. Patuh kepada instruksi Karantina Wilayah yang dikeluarkan
  3. Bersolidaritas terhadap mereka yang terkena dampak buruk dari penyebaran Covid-19, secara khusus kepada:
    a. Mereka yang terdampak secara ekonomi yang menyebabkan mereka kelaparan, kehilangan pekerjaan.
    b. Garda terdepan di kelompok medis.
    c. ODP, PDP, Pasien COVID-19.
    d. Garda terdepan non medis yang tidak bisa bekerja dari rumah seperti misalnya kurir, pegawai gudang, tukang masak, dll.
  4. Tidak menyebarluaskan data pribadi dari ODP, PDP, Pasien Korona NCOVID-19 lewat media sosial dan pesan singkat, atau apa pun juga. Pengumbaran oleh orang lain yang tidak punya kepentingan akan berdampak pada pengucilan, pengusiran dari tempat tinggal, dan cemoohan bagi ODP, PDP, Pasien COVID-19.
  5. Tidak menstigma dan mengucilkan ODP, PDP, Pasien COVID-19 dan para tenaga kesehatan yang menangani mereka lewat tindakan pengusiran dari tempat tinggal, cemoohan di media sosial dan pesan singkat, atau pun cara lainnya.
  6. Batalkan mudik dan piknik.

Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Makassar Masuk Zona Merah

KabarMakassar.com — Kota Makassar masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Hal itu disampaikan langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Sidrap, Jumat (6/3).

Guntur mengatakan, pihaknya memprediksi akan ada sedikit gejolak yang terjadi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Makassar tahun ini.

“Sebenaranya tidak terlalu merah, tapi untuk saat ini memang diprediksi yang akan sedikit bergejolak itu di Kota Makassar,” kata Guntur.

Menurut Guntur, potensi gejolak tersebut sama dengan kondisi pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 lalu.

“Sebenarnya 2 tahun lalu atau tahun lalu juga demikian. Makasar memang masih menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan keributan, tapi potensi akan bisa meningkat,” ujarnya.

“Apalagi saat ini belum ada kepastian berapa calon yang akan maju. Calon banyak, tapi yang sudah mendaftar belum ada. Belum jelas berapa orang,” tambahnya..

Meski begitu, Guntur meyakini potensi-potensi gejolak tersebut akan bisa diminimalisir dan diatasi.

“Insha Allah dengan adanya kerjasama yang baik, saya pikir ya mudahan tidak ada apa-apa,” pungkasnya.