Google Terapkan WFH Hingga Juli 2021

KabarMakassar.com — Beberapa perusahaan besar di dunia menerapkan perpanjangan work from home (WFH), salahsatunya perusahaan besar di Amerika Serikat Google yang memutuskan jika karyawannya bekerja dari rumah hingga tahun 2021 mendatang.

Dari 200 Ribu karyawan yang dikontrak perusahaan induk Google, Alphabet. Kebijakan tersebut diambil karena Pandemi Covid-19 yang juga masih belum usai hingga sampai saat ini.

Tidak hanya google, beberapa perusahaan besar lainnya seperti Twitter yang juga mengumumkan jika hingga 2021 akan bekerja dari rumah.

Dikutip dari The Information, jika CEO Google, Sundar Pichai memberikan informasi terkait WFH bagi karyawannya. Dimana Pichai menjelaskan jika pegawai dengan pekerjaan yang mengharuskan kehadiran fisik akan diizinkan untuk kembali ke kantor pada bulan Juni atau Juli mendatang. Namun, dengan peningkatan kewaspadaan terhadap keselamatan dan pengalaman bekerja di kantor yang berbeda.

Sementara untuk sebagian besar staf Google, bekerja dari rumah akan menjadi normal baru untuk hingga akhir tahun 2020.

Tak hanya itu Pichai juga membebaskan pegawai untuk menyewa tempat lain setahun penuh apabila memilih untuk pindah.

Dan dikutip dari berbagai sumber, ini deretan perusahaan besar yang menerapkan WFH hingga tahun 2021:

  1. Google
  2. Universal Music Group
  3. Warner Music Group
  4. Sony Music
  5. Amazon corporate
  6. Viacom
  7. Scotiabank
  8. RBS (Royal Bank of Scotland)
  9. Group Nine Media
  10. Indeed

Dan beberapa perusahaan yang tak memerlukan karyawan bekerja di Kantor:

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Square
  4. Slack
  5. Shopify
  6. Zillow

Pemprov Sulsel Mulai Terapkan Work From Home

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel mulai memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur Sulsel nomor: 443.2/2042/B.Organisasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang ditujukan kepada para pimpinan perangkat daerah/unit kerja lingkup Pemprov Sulsel tertanggal 20 Maret 2020.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menuturkan, surat edaran ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan Cepat Covid-19, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Arahan Pak Presiden, supaya kita bekerja dari rumah. Ini supaya kita bisa survive. Karena kalau tidak, penyebaran (Corona) akan semakin luas. Itu bisa dicapai dengan disiplin kita dengan hidup bersih, hindari bersentuhan, supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana,” kata Nurdin, Jumat (20/3).

Berikut isi surat edaran Gubernur Sulsel nomor: 443.2/2042/B.Organisasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19:

  1. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka seluruh Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (Work From Home).
    b. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja harus memastikan terdapat minimal dua level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
  2. Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas dan ASN wanita yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
    b. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan/atau diabetes melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
    C. ASN yang tidak termasuk dalam huruf a dan b dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing, sesuai dengan kebijakan sebagai berikut:
    1) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pengawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di tempat tinggalnya (work from home) mulai dari Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, kecuali Pejabat Pengawas yang menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas dan UPT Dinas/Badan Daerah.
    2) Pengaturan sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan dengan membagi seluruh
    jumlah pegawai (Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional) pada satu seksilsubbidang/subbagian ke dalam 5 (lima) hari kerja kantor.
    Contoh: Jika total jumlah Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional 100 orang maka jumlah ASN yang bertugas setiap hari, 100 orang 5 hari = 20 orang/hari, dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan fungsi.
    3) Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.
    4) Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tetap menugaskan Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana secara proporsional (sebaga imana dimaksud poin 2), kecuali untuk pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:
    a) Satuan Polisi Pamong Praja;
    b) RSUD Labuang Baji
    c) RSUD Haji Makassar
    d) Rumah Sakit Khusus Daerah;
    e)RSUD Sayang Rakyat;
    f) RSKD Ibu dan Anak Pertiwi;
    g) RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah
    h) RSKD Gigi Dan Mulut;
    i)UPT Tranfusi Darah
    j) Unit Pelayanan Balai Pelayanan Kesehatan;
    k) Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, Dan Kosmetik
    5) Bagi ASN yang melaksanakan tugas secara work from home dilaksanakan
    dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart office, email, Whatsapp dan aplikasi lain) dengan ketentuan bahwa selama jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku semua ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal stand by untuk melaksanakan tugas dan arahan pimpinan di tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
    6) Terkait absensi kehadiran ASN yang melaksanakan work from home menggunakan aplikasi google forms dan dilaporkan setiap hari kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Operator ETD untuk diserahkan ke BKD sebagai dasar
    pemberian TPP. Bagi ASN yang masuk kantor mengisi daftar hadir secara manual.
    7) ASN yang melaksanakan tugas secara work from home mendapatkan surat tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
    8) Dalam hal terdapat rapat pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil
    Negara yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video teleconference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
    9) Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS (TPP PNS) yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya.
    10) Untuk sementara kegiatan apel pagi, upacara dan hari besar lainnya ditiadakan.
    11) Pelaksanaan tugas di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
    12) Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
  3. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas
    a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
    b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi
    informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
    c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau
    kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).
    d. Perjalanan dinas dalam daerah agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan
    pimpinan.
    e. Perangkat Daerah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar provinsi maupun ke luar negeri atau daerah wilayah yang terdampak COVID-19.
    f. Bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas ke negara/daerah yang terjangkit COVID 19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, agar menghubungi Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) dan/atau Halo Kemenkes pada Nomor 1500567 atau pada
    RS Rujukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dipantau oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
    g. Perangkat Daerah menunda atau membatalkan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja.
  4. Penerapan Standar Kebersihan
    Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi yang dipimpinnya sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing.
  5. Laporan Kesehatan
    a. Kepala Dinas Kesehatan segera melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi ASN yang berada dalam status pemantauan dan/atau
    diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
    b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan laporan Gubemur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
    c. Para Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada instansinya masing-masing. (*)

Jokowi: Saatnya Kita Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah

KabarMakassar.com — Jumlah pasien di Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona (Covid-19) per Ahad (15/3) siang, sudah sebanyak 117 orang. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya meninggal dunia dan ada 8 orang yang dinyatakan sembuh. Sisanya, masih menjali perawatan insentif di sejumlah Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rujukan penanganan kasus Covid-19.

Menyikapi lonjakan kasus Covid-19 yang dalam 13 hari sejak pertama kali diumumkan adanya pasien positif Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020) jumlahnya bertambah sebanyak 115 kasus ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajadnya bervariasi antar daerah.

Olehnya itu, Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk terus memonitor kondisi dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi di daerahnya masing-masing.

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk terus berkonsultansi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya masing-masing apakah masuk kategori siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam.

Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat selanjutnya diminta untuk melakukan langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran serta dampak Covid-19. Mulai dari membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa; membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi on-line dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal,” kata Jokowi di Istana Bogor, Ahad (15/3).

Jokowi juga meiminta kepala daerah untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, dan meningkatkan pelayanan penge-test-an infeksi Covid-19 serta pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan Rumah Sakit daerah dan bekerja sama dengan Rumah Sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

“Saya sudah perintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, instruksi untuk memberikan dukungan anggara tersebut merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat.

Selain itu, kata dia, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

“Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Terkait dampak pandemik Covid-19 ini yang telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, Jokowi mengatakan, menyikapi hal itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini.

“Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa. Saya juga minta kepada Kepala Daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah,” paparnya.

Jokowi meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid-19 ini bisa dihambat dan di-stop.

“Kita melihat, beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lock-down dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lock-down, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19,” katanya.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, pemerintah terus berkomunikasi dengan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan mempergunakan Protokol Kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo.

“Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi,” terangnya.

“Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran Covid-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia,” tegasnya.