Pemprov Sulsel Segera Lakukan Refocusing APBD untuk Penanganan Covid-19

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel akan segera melakukan refocusing atau realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tuk kemudian anggarannya dialokasikan untuk penanganan virus Corona atau Covid-19.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, refocusing anggaran tersebut akan dilakukan pada pos belanja atau kegiatan-kegiatan nonprioritas.

Nantinya, kata dia, hasil dari refocusing anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tunjangan tim medis, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan peningkatan fasilitas medis di setiap rumah sakit.

“Refocusing akan dilakukan pada belanja-belanja yang sifatnya nonprioritas. Ini meruapakn tindak lanjut kita atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang memang menginstruksikan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata Sudirman melalui video conference, Selasa (31/3).

Ditanya perihal beapa besaran anggaran yang nantinya akan direfocusing dan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, Sudirman mengaku belum bisa menyebutkan secara pasti. Pasalnya, hal ini akan diputuskan bersama dengan pihak DPRD Sulsel.

“Nanti akan kita putuskan bersama DPRD.Besarannya kita inginnya semaksimal mungkin dan kalau bisa akan dilakukan pertahap. Tahap I berapa, tahap II berapa, nanti disesuaikan dengan cashflow anggaran atau keuangan kita,” ujarnya.

Terkait status Sulsel saat ini, Sudirman mengatakan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan status Sulsel dalam keadaan darurat bencana tertentu.

“SK ini juga yang menjadi dasar kita untuk melakukan langkah-langka, termasuk kebutuhan untuk pangan. Kemarin saya meminta Dinas Sosial untuk (mendata) jaring pengaman sosial atau safety net, sehingga nantinya berjalan dengan baik,” terangnya.

“Pak gubernur juga sudah tandatangan untuk meminta stok pangan di Bulog sekitar 50 ton. Ini untuk cadangan antisipasi. Tinggal kita susun prosedural penyalurannya dan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan ini,” sambungnya.

Perihal rencana untuk memberlakukan lockdown, Sudirman menegaskan bahwa hal itu tidak akan dilakukan Pemprov Sulsel. Sebab menurut dia, keputusan untuk memberlakukan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kita bukan lockdown, tapi isolasi-isolasi tingkatan kelurahan (desa) atau perumahan yang diindikasi terdampak, untuk memastikan tidak ada penyebaran lebih luas,” jelasnya.

Pihaknya, lanjut Sudirman, juga telah meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel untuk memperketah pintu-pintu masuk ke Sulsel dan daerah-daerah, dengan membentuk posko di pelabuhan, bandara maupun titik-titik perbatasan antar daerah.

“Tentunya ini melibatkan semua unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan lainnya. ini untuk memastikan warga yang baru datang terdata dengan baik, dan untuk diarahkan agar karantina mandiri. Karena kalau semua mau kita karantinaa, fasilitas kita tidak mencukupi,” ujarnya.

Modernisasi RPH, Pemprov Siapkan Dana 10 M

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siapkan dana sebesar Rp 10 milyar untuk moderenisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Hal ini diungkapkan oleh Wakil gubernur Sulawesi Selatan saat dijumpai di lobi Kantor Gubernur Sulsel.

“Kita ada anggaran sekitar 10 miliar, dari kementerian Insya Allah mudah-mudahan kita dibantu ada 3 miliar,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman.

Modernisasi RPH ini direncanakan terealisasi tahun ini, sehingga RPH itu benar-benar representatif untuk dioperasikan. Modernisasi ini rencananya akan dilakukan secara bertahap.

“Tapi ini bertahap. Baru tahap pertama akan dikerjakan karena sesuai dengan waktu yang terbatas. Ini juga ada proses untuk pengalihan untuk dibangun konstruksi itu harus di bawah kendali kota dulu. Jadi setelah dari kota, kita masuk untuk konstruksi,” jelasnya.

Menurutnya pemprov akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas terkait evaluasi design. Dimana nantinya RPH yang modern ini akan memberikan. Kemudahan dalam mengakomodir pengusaha untuk mengetahui pembagian ternak miliknya.

“Bagaimana RPH nya untuk memberikan fasilitas ke mereka (pengusaha). Nanti akan terakomodir dan jelas di mana kepala sapi, di mana jeroan, di mana kulitnya, di mana dagingnya. Ini sistem sudah terakomodir di dalam,”terangnya.

Diharapkan dengan moderenisasi RPH ini masyarakat dapat menikmati daging tanpa perlu takut terkait halal dan kebersihan dari daging yang dibeli di tempat ini.

“Makanya revitalisasi ini mengandung 4 unsur. ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Jangan sampai ASU ( Aman Sehat Utuh) saja, tapi tidak halal,” tutupnya.

Pembangunan RPH ini adalah sharing dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota. Lokasi yang ada sekarang luasan 6,2 hektar.

Wagub Sulsel Kunjungi Korban Angin Puting Beliung di Sidrap

KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mengunjungi langsung rumah warga yang terkena musibah angin puting beliung yang terjadi di kampung Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batulappa Kabupaten Sidrap, Sulsel, Selasa, (7/1/2020).

Diketahui, angin puting beliung ini terjadi pada Minggu (5/1). Sedikitnya puluhan rumah warga dan sejumlah pohon di beberapa titik di Kabupaten Sidrap, dari data yang diperoleh, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun data yang masuk hingga saat ini, baik rusak ringan, sedang dan berat mencapai 751 rumah yang rusak.

Dalam kunjungannya Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap serta Komando Distrik Milter (Dandim) Letkol Inf. J P Situmorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap Siara Barang.

Mansyur Lurah Batulappa mewakili masyarakat mengatakan, bahwa ini suatu kesyukuran bagi warga di sini sekaligus mengapresiasi kedatangan mereka karena merasa diperhatikan sebagai warga khususnya yang terkena musibah.
“Korban yang dikunjungi langsung oleh pak Wagub yakni Asis Laman, Usman/Najirah, korban yang luka Jumadil (12) tahun dan Khumaera (9) tahun,” ungkapnya.

Detail kerugian korban kata Mansyur, ada Rp1 juta, Rp2 juta hingga Rp50 juta yang dialami, “Kami berharap agar pemerintah provinsi memperhatikan semua kejadian yang ada di kabupaten Sidrap dan ini bukti pertamanya pak Wagub sudah merupakan gerakan hati nuraninya pak Wagub. Dan kedepannya kami meminta agar ditindaklanjuti,” harapnya.

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung warga yang terkena musibah.

Menanggapi hal itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bahwa total tercatat khusus di Kabupaten Sidrap sampai dengan malam ini, terdata 1240 unit rumah mulai rumah rusak ringan, sedang, dan berat, serta korban luka terdata sebanyak 2 orang.

“Kami bersama tim BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel telah memberikan dan mendrop logistic. Koordinasi dan rekonstruksi kembali perlahan akan dilakukan besok untuk beberapa unit rumah,” ucap Andi Sudirman.

Ia juga menambahkan, perencanaan bersama sinergitas TNI-Polri, Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Pusat, untuk pemulihan secara terstruktur akan segera dilakukan.

“Kami meminta kepada seluruh stakeholder untuk mendoakan dan ikut berpartisipasi aktif dalam membantu saudara kita yang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu Wata’ala memudahkan. Aamiin,” terangnya.

Andi Sudirman Minta Irigasi Topa Jeneponto Segera Diperbaiki

KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, melakukan peninjauan langsung di saluran irigasi Topa Jeneponto yang rusak sejak banjir bandang pada awal tahun 2019 lalu.

Andi Sudriman Sulaiman tiba di Dusun Bangkala, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Sabtu, (4/1). Didampingi Penjabat Kepala BPKD, Kepala Dinas PU Jeneponto, dan Anggota TGUPP, Wagub langsung meninjau saluran irigasi Topa.

Untuk diketahui, lokasi yang dikunjungi Wagub saat ini merupakan wilayah dengan luasan 300 hektare sawah tadah hujan. Akibat banjir tahun lalu, menghancurkan tanggul sepanjang 20 meter. Pintu pembuangan bersama poros penggeraknya sudah rusak.

“Irigasi ini perlu diperbaiki segera, sehingga pengairan berjalan normal kembali. Sinergitas pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan,” tegas Andi Sudirman.

Dalam kesempatan ini, Andi Sudirman berdiskusi dengan masyarakat dan OPD terkait Kabupaten Jeneponto.

Wagub menerima aspirasi masyarakat, bahwa terdapat dua dusun yang tegangan listriknya naik turun, sehingga dibutuhkan stabilizer untuk tegangan, yakni di Desa Banrimanurung, Dusun Parasangangberu yang dihuni 300 KK, dan Dusun Jonggoa yang memiliki 250 KK. Iapun langsung mengkoordinasikan listrik masuk desa untuk PLN.

Pimpin Apel Awal Tahun, NA Himbau ASN Lakukan Evaluasi

KabarMakassar.com — Mengawali tahun 2020, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memimpin Apel Awal Tahun Lingkup Pemprov Sulsel.

Didampingi oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman, Nurdin Abdullah memulai briefing dengan merefleksikan tahun 2019 yang telah berlalu.

Ia menghimbau seluruh OPD untuk mengevaluasi ‘Suka dan Duka’ yang terjadi di tahun 2019, antara lain permasalahan ASN, TGUPP, proses lelang yang lambat, hingga Hak Angket yang dilaksanakan oleh DPRD Sulawesi Selatan.

“Permasalahan lelang terjadi karena kita masih merencanakan kegiatan berdasarkan keinginan, bukan berdasar pada kebutuhan. Akibatnya lelang terlambat dan serapan anggaran menjadi kurang optimal,”ungkap Nurdin Abdullah.

Ia meminta mulai hari ini OPD berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) agar program prioritas dapat segera dimulai lelangnya.
“Saya minta kepada ULP, termasuk kepada Pokja, untuk dapat bekerja secara profesional. Jangan dengarkan jika ada pihak-pihak yang ingin merusak dan mengganggu sistem,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peranan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugasnya dalam pencegahan korupsi.
“Inspektorat harus memperhatikan setiap kegiatan yang mau dilelang, jangan sampai terjadi mark-up. Segala proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus melibatkan unsur aparat penegakan hukum (APH) dan APIP, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini juga, ia mengingatkan setiap OPD untuk menyederhanakan perizinan, terutama yang berkaitan dengan investasi.
“Pastikan setiap langkah perizinan untuk investasi sudah mudah, simpel dan transparan. Itu arahan yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo ke seluruh Kepala Daerah, artinya ini sesuatu yang dianggap prioritas dan sangat penting,” kata Nurdin.

Diakhir, ia meminta OPD untuk dapat merubah mindsetnya, dalam pengelolaan APBD bukan berlomba untuk menghabiskan anggaran tetapi manfaat apa yang diberikan dari APBD kepada masyarakat. Ia juga menyoroti masih adanya pungutan kepada ASN di lingkup Pemprov.
“Kita sudah menerapkan seluruh pembayaran dengan non tunai, jadi tidak boleh ada lagi cashback perjalanan dinas, makan minum, dan ATK . Jika saya masih temukan ada kepala dinas atau kepala bidang yang melanggar, kita tidak akan ragu untuk memberikan hukuman yang tegas,” tutupnya.

Apel pagi ini dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Seluruh Kepala OPD, hingga pejabat eselon III dan IV yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.