Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pemidanaan Jurnalis dengan UU ITE

KabarMakassar.com — Komite Keselamatan Jurnalis mengecam pemidanaan terhadap jurnalis berita.news Muhammad Asrul dengan pasal Ujaran Kebencian Pasal 28 ayat 2 UU ITE jo Pasal 156 KUHP dan pasal perbuatan menimbulkan keonaran Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Sebab, menurut Komite Keselamatan Jurnalis, kasus ini seharusnya diselesaikan dengan mekanisme sengketa pers sesuai dengan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kapolri dan UU Pers.

“Pemidanaan ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Sengketa pers sudah selayaknya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers. Karena itu, Komite Keselamatan Jurnalis mendesak polisi segera membebaskan Asrul atas kasus ini. Kapolri juga perlu mengevaluasi anggota polisi yang menangani kasus ini karena tidak bisa membedakan kasus sengketa pers dengan kasus lainnya,” ujar Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Sasmito Madrim, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi KabarMakassar.com, Ahad (16/2).

“Dan jika ada kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan UU Pers, silakan saja diproses dengan menggunakan UU lain. Bukan sebaliknya mengkriminalisasi karya jurnalistiknya,” tambahnya.

Sasmito mengatakan, menurut informasi yang diterimanya, kasus ini berawal pada 14 Juni 2019, dimana saat itu Muhammad Asrul diadukan ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik oleh Farid Karim Judas karena tiga berita dugaan korupsi yang dituliskannya di media online berita.news pada 10, 24, dan 25 Mei 2019.

Tiga tulisan yang dipermasalahkan itu berjudul “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019; “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019; dan “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” tertanggal 25 Mei 2019.

Sekitar bulan Juli 2019, Asrul mendapat surat panggilan dari penyidik dan Asrul kemudian memberikan klarifikasi bahwa kasus yang menjeratnya adalah kasus pers yang seharusnya melalui mekanisme sengketa pers sesuai dengan Pasal 1, 5, 11, dan 15 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lalu tidak ada tindak lanjut.

Hak Jawab Sudah Diberikan, Tetap Dipolisikan

Pada 4 November 2019, Kuasa Hukum Farid Kasim Judas mengirimkan surat somasi berupa permintaan hak jawab dan permintaan maaf oleh media berita.news terkait pemberitaan yang memuat tentang dirinya. Hak jawab tersebut dimuat di portal berita.news pada 6 November 2019.

Namun, pemuatan Hak Jawab yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur oleh UU Pers, ternyata dianggap tidak cukup.

Pada 17 Desember 2019, Farid Kasim Judas membuat aduan yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LPB / 465/ XII / 2019 / SPKT. Polisi pun segera menindaklanjuti laporan itu dengan penangkapan, sesuatu yang amat berlebihan.

Pada 29 Januari 2020 pukul 13.05 WITA Muhammad Asrul dijemput paksa dari rumahnya oleh kepolisian. Selanjutnya ia dibawa ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Muhammad Asrul mulai diperiksa dan menjalani BAP oleh penyidik sejak pukul 15.30 WITA sampai 20.30 WITA.

Begitu selesai menjalani BAP, Muhammad Asrul tidak diperbolehkan pulang. Ia langsung ditahan di Rutan Mapolda Sulsel tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga ataupun pihak berita.news sejak 30 Januari 2020.

Barulah pada 31 Januari 2020 keluar Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/70/I/2020/Ditreskrimsus untuk Muhammad Asrul yang ditujukan kepada keluarga.

“Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Padahal kita tahu kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak untuk mendorong pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Tapi bagaimana ini bisa tercapai jika produk-produk jurnalisme dikriminalisasi,” ujar Sasmito.

Hal ini, lanjut dia, akan membuat indeks kemerdekaan pers Indonesia semakin terpuruk. Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia di peringkat di bawah Timor Leste dan Malaysia.

Berdasarkan kronologi dan kondisi awal mula kasus ini, Komite Keselamatan Jurnalis menilai kasus ini merupakan sengketa pers yang seharusnya mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kapolri.

Kriminalisasi terhadap Asrul dengan menggunakan UU ITE, kata dia, merupakan preseden buruk dan memperpanjang daftar penyalahgunaan UU ITE untuk menjerat jurnalis dalam karya-karyanya sekaligus mengancam sikap kritis warga terhadap dugaan kasus korupsi.

Atas perkara tersebut, KKJ menyatakan hal sebagai berikut:

  1. Menuntut agar Polda Sulsel segera membebaskan Muhammad Asrul dan menghentikan perkara ini.
  2. Mendesak agar perkara ini dibawa ke Dewan Pers dan menyelesaikannya dengan mekanisme sengketa pers, bukan dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE.
  3. Meminta agar pemerintah segera merevisi pasal karet UU ITE yang rawan digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama media daring.
  4. Menyarankan agar semua pihak menghentikan penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk menjerat kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, melalui media daring dan media sosial.

Sekadar diketahui, Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019 dan beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya, dikabarkan, sejak Ahad (9/2), muncul petisi di dunia maya (change.org), yang isinya mendesak Kapolri untuk segera membebaskan Asrul. Hingga hari ini, petisi tersebut telah ditandatangani ratusan orang.

Koordinator Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP), Sofyan Basri yang menginisiasi petisi tersebut menilai, penangkapan dan penahanan terhadap Asrul tersebut bertentangan dengan UU Noor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diakui sebagai pranata hukum positif di Indonesia.

Penahanan Asrul ini juga disebutnya melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), karena korban ditangkap di rumahnya saat dalam keadaan sakit.

Selain itu menurut Sofyan, penggunaan UU ITE untuk menjerat Asrul iniu juga dikhawatirkan akan membungkam daya kritis media di Sulsel, dan bisa menjadi preseden buruk di setiap kasus sengketa pers.

“Ini berbahaya bagi demokrasi. Kami (KPKP) bersama Tim Advokasi menuntut kebebasan Asruldan hentikan kriminalisasi terhadap jurnbalis serta penggunaan UU ITE bagi para aktivis demokrasi,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, pada Senin (10/2), KPKP bersama keluarga telah mengajukan penangguhan penahanan untuk Asrul ke Polda Sulsel.

“Ini masih berproses, dan kita berharap bisa segera ada jawaban dari Polda Sulsel. Kita masih menunggu itu,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo yang dikonfirmasi terkait perkembangan kasus yang menjerat Muhammad Asrul
pada 12 Februari lalu mengatakan, penanganan perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong melalui media elektronik berita.news dan media sosial facebook, yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LPB/475/XII/2029/SPKT tanggal 17 Desember 2019 tersebut saat ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara dan pemeriksaan beberapa saksi tambahan.

Asrul, kata dia, disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 73 tahun1958 tentang berlakunya KUHP seluruh Indonesia (ancaman hukuman 10 thn penjara) Jo Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (ancaman hukuman 6 thn penjara).

“Hasil koordinasi, Asrul juga belum terdaftar di dewan pers. verifikasi medianya baru verifikasi administrasi belum verifikasi faktual, dan asrul sendiri tidak punya sertifikasi Selain itu, Konten tulisannya sudah menyebutkan nama dan perbuatan obyek yang hanya opini penulis dan berisi materi pencemaran nama baik,” kata Ibrahim.

Ibrahim juga membantah jika apa yang dialami Muhammad Asrul disebut sebagai sebuah bentuk kriminalisasi. Ia berdalih, permasalahan ini merupakan kondisi normatif dari kelemahan situasi Asrul.

“Memang kita prihatin dengan apa yang menimpa Asrul. Tapi ini bukan kriminalisasi, namun lebih kepada hak hukum seseorang yang terlanggar, yang dampaknya kepada rekan kita Asrul. Kita juga harus bijaksana untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sportifitas dan obyektifitas perlu dijadikan landasan berfikir agar tidak timbul penilaian yang tidak proporsional,” ujarnya.

Perihal penangguhan penahanan yang diajukan Tim Advokasi KPKP dan pihak keluarga Asrul, Ibrahim mengaku hal itu menjadi kewenangan penyidik.

“Untuk itu (pengajuan penangguhan penahanan) tergantung pertimbangan penyidik,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Muhammad Asrul sudah kurang lebih 10 tahun berprofesi sebagai jurnalis. Sebelum bekerja di media online berita.news, ia pernah bekerja di media online kabar.news, pojoksulsel, Berita Kota Makassar dan Rakyat Sulsel.