Wakil Ketua MK Beri Kuliah Umum di Unhas

KabarMakassar.com — Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Aswanto memberi kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat (13/3).

Kuliah umum dengan tema ‘Putusan MK Tantangan dan Perkembangan’ yang dilaksanakan tersebut dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas tersebut digelar di Baruga Prof. DR. H Baharuddin Lopa, SH.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Aswanto menjabarkan tantangan yang dihadapi MK selama ini. Ia menyebut, putusan-putusan MK adalah kendaraan untuk menuju cita-cita Founding Fathers Indonesia.

“Mahkamah Konstitusi daalam memutus perkara itu pure untuk menjaga hak-hak warga negara,” tegas mantan Dekan Fakultas Hukum Unhas tersebut.

Menurut Prof. Aswanto, membangun sinergitas dengan perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan bagi MK..

Selain dihadiri mahasiswa, kuliah umum tersebut dihadiri pula oleh sejumlah dosen.

Wabup Bulukumba Raih Award di Dies Natalies Fisip Unhas

KabarMakassar.com — Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto (TSY) meraih penghargaan “I Am Sospol” Award, Minggu (9/2) kemarin. Penghargaan diterima bersama Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal.

Penyerahan award dilakukan dalam rangka Dies Natalis ke-59 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 2020 yang diselenggarakan oleh civitas akademika Fisip Unhas dan Ikatan Alumni Fisip Unhas.

Tomy mengatakan, dari Fisip Unhas lah ia belajar mengenai ilmu politik. “Di sini saya berkenalan dengan pemikiran Miriam Budiardjo, di sini saya berkenalan dengan Selo Sumardjan, dan di sini pula saya mengenal Samuel Huntington,” tulis Tomy di akun facebooknya.

Nama-nama yang disebutkan Tomy adalah pakar ilmu politik Indonesia yang menulis buku Dasar-dasar Ilmu Politik, pakar pemerintahan dan bapak sosiologi Indonesia serta ilmuwan politik Amerika Serikat.

Tomy mengaku keberadaannya saat ini tak lepas dari ilmu yang ia dapat selama di bangku kuliah. “Dari sini pula  saya mengetahui bahwa politik itu untuk kesejahteraan,” tegasnya. 

Dies Natalis Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas itu di rangkaikan jalan sehat bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Menggunakan Tema Bersatu, Bersama, Berjaya menjadikan dies natalis ke 59 tahun Universitas Hasanuddin semakin semarak.

Kebijakan Baru Kemendikbud, Ini Tanggapan Rektor Unhas

KabarMakassar.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengeluarkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Baru-baru ini, Nadiem mengumumkan program Kampus Merdeka yang disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud di Jakarta Jumat, (24/01) yang lalu.

Ada beberapa poin penting yang menjadi isi dari kebijakan Kampus Merdeka ini, pertama program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Sementra Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.

Kedua, hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi selama 3 semester. Di mana setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang Dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan Pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektornya.

Ketiga, adanya otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru. Dimana Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau Universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Keempat, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan kerja (Satker) untuk menjadi perguruan Tinggi negeri Badan Hukum (PTN-BH) tanpa terikat status akreditasi.

Menanggapi kebijakan ini, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengaku Universitas Hasanuddin mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan.

“Unhas berada pada posisi siap mendukung kebijakan tersebut karena pertama, ini memang adalah kebijakan Nasional” ungkap Dwia Aries Tina Palubuhu saat dijumpai di Gedung rektorat Unhas, Selasa (28/07).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja nantinya. Hal itu kata Dwia merupakan gagasan besar Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ingin agar alumni atau lulusan dari perguruan tinggi bisa lebih siap memasuki dunia kerja.

Namun menurutnya, diperlukan landasan hukum yang kuat dalam penerapan program baru ini, dengan mempertimbangkan berbagai hal agar tidak ada pihak yang mengaliri kerugian.

“Ada beberapa catatan yang diberikan Unhas. Ini berkaitan dengan implementasinya. Karena ada payung hukum yang dibutuhkan, baik yang berasal dari Kemendikbud maupun payung hukum yang di tingkat lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Misalnya lanjut Dwia, dalam bentuk Perpres atau peraturan Perundang-undangan yang perlu disempurnakan untuk mengimplementasikan program tersebut. Saat disinggung terkait penerapan hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar Prodinya apakah akan menghambat penyelesaian semester atau mata kuliah pokoknya.

Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pasti akan ada penyesuaian dangan sistem yang baru. Dwia mengatakan, saat ini dengan sistem SKS memiliki landasan hukumnya. Kalau ini diubah maka akan ada perubahan landasan hukum. Kedua, ada narasi atau teks yang digunakan yang merupakan hak mahasiswa.

“Jadi, bukan berarti bahwa wajib tiga semester. Itu hak mahasiswa. Sekarang tergantung mahasiswanya, apakah mau menggunakan hak itu atau memiliki pertimbangan lain” paparnya.

Dwia mengaku Unhas siap untuk dilibatkan dalam hal pengkajian program baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud jika dibutuhkan. Unhas dinilai mampu terlibat memberikan masukan-masukan di dalam proses tersebut agar implementasinya bisa berjalan dengan baik.