Iqbal Suhaeb Dengarkan Tuntutan Masyarakat Terkait Hak Kepemilikan Tanah

Kabarmakassar.com — Berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat terkait kepemilikan tanah kini telah disampaikan oleh anggota DPRD Kota Makassar kepada Pj Wali Kota Makassar dalam pertemuan yang digelar hari ini (21/1) di ruang rapat Balaikota Jalan Ahmad Yani Makassar.

Dalam pertemuan tersebut di ketahui ada beberapa tuntutan masyarakat terkait kepemilikan tanah maupun anggaran tanah yang ada di TPA Tamanggapa Antang dan Gunung Sari.

Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb membeberkan hasil pertemuannya dengan anggota DPRD Kota Makassar dan membenarkan bahwa memang ada beberapa tuntutan masyarakat yang harus diselesaikan.

“Ada 3 persoalan yang pertama tuntutan warga di TPA Tamangapa dimana tanahnya sudah di masuki sampah-sampah sehingga dia minta supaya pemerintah membebaskannya, nah kita langsung koordinasi dengan dinas pertanahan untuk cek status tanahnya kalau memang statusnya sudah jelas yah kita akan anggarkan untuk membayar termasuk tuntutan tanah yang di Gunung Sari ada masyarakat yang menuntut supaya pemkot membayar tanah yang belum di bebaskan makanya saya bilang oke, kita cek apakah selama tanah itu kita kuasai dan memang belum di bayar, kita akan bayar.” ucap Iqbal saat ditemui di ruangannya Selasa (21/1).

Menurutnya persoalan anggaran tidak menjadi masalah asalkan status kepemilikan tanahnya harus jelas.

“Kalau itu tidak ada persoalan, yang penting khusus di tamangapa itu siapa pun pemiliknya apakah memang berhak untuk kita bayar, nah itu sebenarnya yang jadi persoalan sekarang soal pembayaran itu tidak ada masalah nanti kita menganggarkannya. tapi siapa yang berhak menerimanya kita tidak mau membayar kepada tanah negara karena disitu adalah air disitu kayak danau.” lanjut Iqbal saat di wawancarai usai pertemuan dengan dprd kota makassar terkait tpa dan fasum fasos (21/1).

Diketahui anggaran saat ini memang belum disiapkan jika tanah tersebut belum memiliki status yang jelas. Sementara itu untuk inventarisasi lahan yang akan digunakan di lahan TPA tamanggapa kurang kebih 10 hektar.

“Belum disiapkan anggaran untuk saat ini, itu kita siapkan anggaran kalau jelas apa yang mau di bayar. Kasi jelas dulu apa yang mau di bayar baru di siapkan anggaran, jadi tidak bisa pemerintah menyiapkan anggaran kalau tidak jelas, dan kalau soal inventarisasi lahan yang digunakan kurang lebih 10 hektar. tapi untuk lebih jelasnya, di tanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup.” tuturnya.

Iqbal mengaku selain membahas terkait tuntutan masyarakat, ia juga berbincang dengan beberapa investor dari perusahaan Indonesia yang akan mendatangkan teknologi canggih dari Jerman guna mengubah sampah-sampah yang ada di TPA Tamangapa menjadi bahan bakar jenis solar.

“Tadi kita berbicara dengan beberapa investor kami sudah bicarakan dan kami akan mengelola sebagai bahan bakar sejenis solar, perusahaannya perusahaan Indonesia tapi teknologi dari eropa jerman untuk penerapannya saya bicara dulu dengan orang yang berkompoten secara rinci tentang teknologi itu terus apa komponen komponen yang harus di taati dan di penuhi kita lihat dulu teknologinya karena ini kan baru pertemuan awal saya mau lihat dulu teknologinya seperti apa dan tadi saya sudah sarankan ke mereka untuk pergi lihat langsung ke TKP dan tadi mereka di temani oleh Kepala Dinas karena daripada cerita cerita saja, mereka tidak tahu lokasinya akhirnya tadi mereka sudah cek langgsung jadi tadi saya suruh tinjau baik baik dulu baru kita lanjut bicara.” tutupnya.

Sekedar diketahui besok pagi DPRD akan memanggil yang mengklaim tanah tersebut dan menjelaskan kedudukannya.