AJP Makassar Gelar Aksi Tolak Penerapan Parkir Eletronik

KabarMakassar.com — Aliansi Juru Parkir (AJP) Makassar berunjuk rasa di Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (14/2). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Direksi PD Parkir Makassar Raya menggandeng pihak ketiga untuk menerapkan sistem perparkiran elektronik di lima titik.

Lima titik yang dimaksud yakni di Jalan Pengayoman, Jalan Boulevard, Jalan Sulawesi, Jalan Irian, Jalan Perintis Kemerdekaan (depan MTos) dan kawasan Anjungan Pantai Losari.

Ketua Serikat Juru Parkir Makassar, Petrus mengatakan, pemasangan alat parkir elektoronikitu justru akan merugikan juru parkir (Jukir) yang selama ini menjadi tulang punggung dari pendapatan PD Parkir sebagai perusahaan daerah.

“Rencana pemerintah ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan tukang parkir malah semakin menurun,” kata Petrus.

Petrus mewakili AJP meminta agar PD Parkir Makassar raya tida melanjutkan rencana menerapkan sist4em parkir elektronik tersebut. Terlebih, hal itu mendapat penolakan dari para Jukir.
“Memaksakan rencana ini hanya akan menciptakan gejolak di kalangan tukang parkir yang bekerja setiap hari di lokasi parkir,” ujarnya.

Lebih jauh Petrus mengatakan, kebocoran pemasukan yang selama ini terjadi di PD Parkir dan selalu dikaitkan dengan Jukir adalah hal yang keliru. Pasalnya, kata dia, Jukir setiap hari telah menyetorkan uang kepada pihak PD Parkir.

“PD Parkir yang memungut dan mengelola uang yang disetorkan. Itu yang justru harus dipertanyakan. PD Parkir harusnya berbenah dan dievaluasi. Terlebih dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PD Parkir, yang saat ini diproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Operasional PD Parkir Makassar Raya, Susuman Halim memang mengakui, masih ada Jukir yang enggan menerima
kebijakan penerapan sistem parkir elektronik. Meski begitu, ia memastikan rencana ini akan tetap dijalankan.

“Memang masih ada beberapa Jukir yang belum rela menerima, tapi kita prinsipnya sekarang tetap harus jalan,” kata pria yang akrab disapa Sugali itu.

Olehnya itu, Sugali menghimbau agar Jukir untuk bekerjasama dengan PD Parkir. Ia pun menjanjikan Jukir akan digaji setara dengan Upah Minimum Kota (UMK), yaitu Rp3,1 juta, termasuk jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Yang terpenting bahwa ini lebih bisa ditata (parkir) dengan baik. Itu yang paling utama.Jadi bukan hanya sekedar kita bicara pendapatan, tapi kita bicara penataan juga,” ujarnya.

Jika kedepan masih ada Jukir yang menolak bekerjasama dalam penerapan sisitem perparkiran digital ini, Sugali menegaskan, pihaknya tak segan-segan untuk mencabut status sebagai Jukirnya.

“Kalau mereka tetap tidak mau ikut dengan sistem kita, akan kita cabut statusnya sebagai Jukir. Kalau kita cabut statusnya dan dia masih melakukan pungutan, kita akan meminta kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan pembinaan,” pungkasnya.