Pasca Banjir Bantaeng, Kodam XIV Hasanuddin Bentuk Posko Kesehatan

KabarMakassar.com — Jajaran TNI Angkatan Darat melalui Kodam XIV/ Hasanuddin ikut membantu penanganan pasca banjir di Kabupaten Bantaeng. Sebanyak Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon infanteri 726/ Tamalatea dikerahkan untuk ikut membersihkan material bencana di titik banjir.

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjend Andi Sumangerukka hadir langsung di Bantaeng untuk melihat dampak banjir itu. Dia menyebut, pasukan dari Yonif 726 sudah melakukan aktivitasnya hari ini.

“Selain itu, di Bantaeng ini juga ada pasikan yang bertugas untuk pra TMMD. Mereka akan bertugas di sini selama sebulan,” kata dia.

Dia mengaku, selain bantuan pasukan, Kodam XIV juga mengerahkan tenaga medis untuk membentuk posko kesehatan di beberapa titik. Posko kesehatan ini dibentuk untuk mengantisipasi dampak kesehatan setelah banjir.

“Biasanya setelah banjir, kesehatan korban banjir mulai terganggu, makanya kita koordinasi dengan Pemkab Bantaeng untuk mengantisipasi hal ini,” kata dia.

Dia juga mengaku akan mengerahkan kendaraan untuk mengangkut air bersih di titik-titik banjir. Ada pula bantuan sembako untuk warga yang membutuhkan.

“Untuk sementara kita juga membuka dua dapur umum. Kita lihat kondisinya, jika masih dibutuhkan, kita buka lagi,” jelas dia.

Dia menambahkan, bencana yang terjadi di Bantaeng ini adalah cobaan di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap, masyarakat Bantaeng senantiasa menjaga kebersamaan dan saling bahu membahu mengatasi dampak dari banjir ini.

“Sudah saatnya kita bersama-sama mengatasi masalah ini. Mari saling bahu membahu, karena jika kita bersama, yakinlah kita bisa melalui masalah ini bersama,” kata dia.

Bantuan dari Kodam XIV/Hasanuddin ini diterima langsung oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin di posko utama penanganan banjir Bantaeng di Lamalaka. Dia mengaku, bantuan ini sangat membantu masyarakat Bantaeng yang terkena dampak.

Dia mengaku, TNI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanganan bencana di Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng akan terus senantiasa berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk mengantisipasi dampak dari bencana ini.

“Kita akan terus menjalin koordonasi untuk bersama-sama menangani bencana ini,” jelas dia.

Ini 13 Jenis Jabatan PNS, TNI dan Polri yang Berhak Menerima THR

KabarMakassar.com — Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait sejumlah ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April 2020, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan belanja negara tahun 2020, termasuk soal pemberian THR.

Penyesuaian ini, kata dia, dilakukan terkait dengan fokus pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, penyesuaian yang akan dilakukan dalam pemberian THR yakni terkait dengan besaran dan pihak yang berhak mendapat tunjangan tersebut.

Sri Mulyani juga menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang pemberian THR bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Non PNS, serta penerima pensiun atau tunjangan yang diberikan pada13 jenis jabatan PNS, TNI, Polri, yakni:

  1. PNS.
  2. Prajurit TNI.
  3. Anggota Polri.
  4. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri.
  5. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk.
  6. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri penerima uang tunggu.
  7. Penerima gaji terusan PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
  8. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang dinyatakan hilang.
  9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau berpangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.
  10. Penerima Pensiun atau Tunjangan.
  11. Pegawai nonPNS, pada LNS, LPP, atau BLU.
  12. Pegawai lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat dengan kewenangan sesuai UU.
  13. Calon PNS.

Dalam surat tersebut, disampaikan pula bahwa THR tidak diberikan kepada para pejabat dan petinggi negara dengan kategori:

  1. Pejabat negara, kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA.
  2. Wakil Menteri.
  3. Pimpinan Tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri.
  4. Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri.
  5. Dewan pengawas BLU.
  6. Dewan Pengawas LPP.
  7. Staf khusus kementerian.
  8. Hakim Ad hoc.
  9. Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
  10. Pimpinan LNS, LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara.
  11. PNS, TNI, Polri yang sedang cuti diluar tanggungan negara.
  12. PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
    Lihat juga: Sri Mulyani Pastikan Tak Naikkan Tukin PNS

Sementara untuk besaran THR yang bakal diberikan, yakni:

  1. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum.
  2. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau hilang.
  3. Penerima pensiun. THR yang diberikan sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.
  4. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri, yang meninggal, tewas, gugur, hilang, sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.
  5. Penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai UU.
  6. Pegawai nonPNS pada LNS, LPP, atau pegawai lain.
  7. Pegawai NonPNS pada BLU, sebesar gaji remunerasi.
  8. Calon PNS, paling banyak sebesar 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.

Kodim 1420 Sidrap Perbaiki Jalan

KabarMakassar.com — Kemanunggalan TNI dengan Rakyat terus dilakukan, Hal tersebut dibuktikan kembali saat Personel Kodim 1420 Sidrap terlihat bersama Masyarakat bergotong-royong memperbaiki ruas jalan rusak di Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, Rabu (29/01).

Jalan rusak tersebut diakibatkan adanya beberapa ruas jalan yang tertimbun dan terkikis oleh air hujan yang merupakan fasilitas umum warga, sehingga menghambat akses perekonomian masyarakat antara Dusun Pakkasaloe dengan Dusun Bukkere Dusun Cendrana.

Saat ditemui, Sertu Ahmadi menyampaikan bahwa setelah melihat jalan tersebut dalam kondisi berlubang akibat tergerus air, saya mengajak warga untuk bergotong royong memperbaiki jalan tersebut agar dapat dilalui warga.

“Sehingga kami bersama-sama dengan masyarakat memperbaiki jalan dengan menggunakan alat seadanya secara bergotong-royong,” Terangnya.

Ditempat berbeda, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf J.P. Situmorang mengatakan apa yang dilakukan Personel jajaran di wilayah seperti di Desa Cenrana tersebut, sudah merupakan tugas kami selaku aparat Teritorial yang selalu sigap dalam membantu masyarakat.

“Dengan bergotong-royong memperbaiki ruas jalan yang rusak, sehingga diharapkan akses tersebut dapat dilalui kembali oleh masyarakat dengan aman,” Pungkasnya.