Polisi Tetapkan Jumras Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik

KabarMakassar.com — Polrestabes Makassar menetapkan eks Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Status tersangka Jumras, dibenarkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko. Dimana penetapan tersangka eks Kabiro Pembangunan tersebut usai gelar perkara pada Senin 6 Januari 2020 kemarin.

“Setelah gelar kemarin ditingkatkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko kepada Makassar Indeks, Selasa (7/1).

AKBP Indratmoko menjelaskan jika gelar perkara telah dilakukan pada Selasa, 6 Januari 2020 kemarin. Dimana Jumras dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena tidak dapat membuktikan pernyataannya dengan menuding Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah menerima fee proyek atau mahar Rp 10 Miliar oleh oknum pengusaha, saat sidang Hak Angket yang digelar oleh DPRD provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

“Pemeriksaan selanjutnya kita jadwalkan minggu ini,” sebut Indratmoko.

Jumras sendiri dijerat polisi Pasal 242 juncto Pasla 310 juncto Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. 

Sebelumnya, Jumras dilaporkan Nurdin Abdullah lantaran dinilai telah melakukan pencemaran nama baik saat memberikan keterangan pada sidang hak Angket lalu pada bulan Juli lalu.

Saat itu Jumras yang disebut menuding Gubernur Sulsel menerima mahar Rp 10 miliar dari oknum pengusaha pada Pilgub 2018.

Sementara itu dikonfirmasi melalui kuasa hukumnya, Sultani enggan berkomentar soal status tersangka Jumras. Saat dihubungi Sultani enggan memberikan komentar apapun soal status tersangka klienya dari pihak Polrestabes Makassar.

“Belum bisa komentar, saya belum komunikasi lagi dengan Pak Jumras. Nanti kalau sudah komunikasi saya beri keterangan,”ungkap Sultani.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jumras juga sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terhadap Nurdin Abdullah, melalui iklan di media terkait pernyataan pada sidang hak angket yang dinilai mencemarkan nama baik orang nomor 1 di Sulsel tersebut.