Jejak Irman Yasin Limpo di Dunia Birokrasi

KabarMakassar.com — Figur bakal calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, dikenal sebagai birokrat berprestasi. Namun, tak banyak yang tahu jika None – sapaan akrabnya, ternyata pernah meraih peringkat pertama saat mengikuti Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diikuti pejabat Eselon I dan II seluruh Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Piagam penghargaan atas prestasinya saat itu diserahkan langsung Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, yang ketika itu dijabat Muh Idris.

Prestasi None sebagai birokrat, juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan nasional yang ia raih. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga pernah dianugerahi penghargaan Pelopor Pelatihan Pramugari dari Garuda Indonesia, dan diberi pin wings pilot Garuda berbahan dasar emas.

Tak banyak di Indonesia yang mendapatkan pin spesial ini dari Garuda. Selain None, pin spesial itu juga pernah diberikan kepada pengusaha sukses, Chaerul Tanjung.

Tak sampai disitu. Saat memimpin Dinas Pendidikan Sulsel, OPD ini meraih top inovasi berdasarkan skoring yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator pelayanannya tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di tahun 2017, OPD yang dipimpin None ini meraih nilai rata-rata 87,12 serta tahun 2018 dengan persentase 91,38.

Selain itu, hadirnya aplikasi big data e-panrita yang digagas None, juga menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, bahkan memberikan apresiasi atas hadirnya aplikasi ini.

Atas prestasi yang diraihnya selama ini, None menyampaikan jika ia hanya berusaha melakukan yang terbaik saat diberikan amanah, memegang sebuah jabatan.

Menurut None, hal ini tidak terlepas dari pesan yang selalu disampaikan Sang Ayah, HM Yasin Limpo, saat beliau masih hidup.

“Tetta selalu minta kepada anak-anaknya, termasuk saya, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Sebab sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah prinsip hidup yang ditekankan Tetta,” kata None.

42 Persen Sawah Produktif Dibayangi Ancaman Alih Fungsi Lahan

KabarMakassar.com — Pengendalian alih fungsi lahan persawahan menjadi salah satu fokus dari program Kementerian Pertanian. Sebab, jika ini terus terjadi tanpa terkendali, maka akan berpengaruh pada angka produksi padi nasional.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, sebenarnya aturan atau Undang-Undang (UU) tentang pengalihfungsian lahan pertanian ini sudah ada sejak sembilan tahun lalu, hanya saja belum terlalu familiar dan banyak masyarakat yang belum paham terkait aturan ini.

“Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi meningkatkan produksi padi dalam negeri, dan ini masuk sebagai program strategis nasional. UU ini sudah ada dari sembilan tahun lalu, tapi kemudian belum familiar. Oleh karena itu saya agak kencang-kencang (sosialisasikan),” kata SYL usai membawakan kuliah umum dengan tema ‘Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mendukung Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional’, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (7/2).

Menurut SYL, ada tiga pola konversi sawah yang terjadi saat ini, baik itu di Pulau Jawa dan luar Jawa. Mulai dari sawah berubah menjadi perumahan, sawah menjadi pertanian lain, dan sawah menjadi nonperumahan.

Khusus di Jawa, kata dia, konversi sawah menjadi perumahan persentasenya sebesar 58,7 persen, sementara sawah jadi lahan pertanian lain 21,8 persen, dan sawah menjadi nonperumahan 19,5 persen.

“Kalo untuk di luar Jawa, sawah jadi perumahan masih kecil, dikisaran 16,1 persen. Yang besar itu jadi lahan pertanian lain 48,6 persen, dan jadi nonperumahan 35,3 persen,” terangnya.

Lebih jauh SYL mengatakan, berdasarkan data yang ada, luas lahan sawah selama 17 tahun atau pada medio 1993 hingga 2010 yang terkonversi atau berkurang jumlahnya sebanyak 1,3 juta hektare. Akan tetapi, juga dilakukan cetak sawah baru sebanyak 682 ribu hektare.

“Dan pada 2018, lahan sawah itu tinggal 7,1 juta hektare. Jadi ada sekitar 3,1 juta hektare atau 42 persen lahan sawah produktif yang dibayangi alih fungsi lahan. Makanya kita terus sosialisasikan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah ini,” ujarnya.

SYL menambahkan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian merupakan tanggung jawab semua pihak. Olehnya itu, ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah di semua tingkatan untuk bertindak tegas, agar tidak terjadi alih fungsi khususnya lahan pertanian.

Harga Bawang Putih Meroket, Mentan Sebut Imbas dari Corona 

KabarMakassar.com – Seminggu terakhir, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Seperti di Pasar Pa’baeng-baeng, pada bulan Januari harga bawang putih sebesar Rp36.250/Kg. Namun saat ini, harganya sudah mencapai Rp46.250/Kg. Di Pasar Terong, harganya bahkan mencapai Rp60.000/Kg.

Ditemui usai menghadiri kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat (7/2), Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, kenaikan harga bawang putih yang juga terjadi di beberapa provinsi lain di Indonesia ini merupakan imbas dari merebaknya Virus Corona yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu ekspor-impor dari dan ke China.

Sementara, sampai saat ini China masih menjadi negara pemasok bawang putih terbesar bagi Indonesia. Hasil produksi bawang putih di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Akhir-akhir ini bawang putih kelihatan tiba-tiba naik harganya, itu imbas dari Corona,” kata SYL.

Meski begitu, SYL memastikan kondisi (lonjakan harga dan keterbatasan bawang putih) ini tidak akan berlangsung lama. Sebab, dalam bulan ini akan ada panen di beberapa daerah di Indonesia, sehingga stok bisa kembali normal.

“Insha Allah pertengahan Februari ini sudah mulai panen di Jawa Barat dan Sumatra Utara,” terangnya.

Mantan gubernur Sulsel dua periode itu juga berharap, wabah Corona ini segera berakhir, sehingga proses impor dan ekspor bisa kembali berjalan seperti biasanya.

“Inkubasi dari Corona itukan diperkirakan akhir Februari juga sudah selesai, mudah-mudahan akhir Februari masuk Maret semua pintu-pintu ekspor sudah terbuka,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu mengaku, Pemerintah Provinsi Sulsel sedang berupaya mengembangkan bawang putih agar nantinya tidak lagi tergantung pada impor.

“Kita lagi kembangkan di sini. Harapan kita, Sulsel harus mandiri pangan. Makanya produk-produk pangan kita harus kita genjot. Ini bukan hanya buat Sulsel, tapi juga agar tetangga-tetangga kita harus terpenuhi kebutuhannya,” kata Nurdin.

Paham Soal Pemerintahan, Alasan None Maju Pilwakot

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo satu-satunya birokrat yang siap bertarung di Pilwalkot Makassar. Karena itu, ia dinilai sebagai figur bakal calon, yang paling paham pemerintahan.

None, sapaan akrabnya memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1994. Seperti PNS pada umumnya, pria kelahiran 24 Agustus 1968 ini juga memulai karirnya dari bawah. Hingga kemudian, ia menduduki sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Tidak hanya itu, adik kandung Syahrul Yasin Limpo yang juga Menteri Pertanian RI ini pernah menjabat Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, hingga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel.

Pengamalan sebagai kepala daerah, Irman juga sempat diamanahkan sebagai Penjabat Bupati Luwu Timur.

Sejumlah terobosan None saat menjabat posisi-posisi tersebut, bahkan menjadi percontohan nasional. Sebut saja Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel yang dijadikan percontohan nasional. Kemudian, aplikasi e-panrita di Dinas Pendidikan Sulsel yang hingga saat ini tidak ada duanya di Indonesia. Serta sejumlah apresiasi pemerintah pusat lainnya.

Diantara sejumlah nama yang mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilwalkot Makassar, None memang merupakan satu-satunya yang berlatarbelakang birokrat. Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, mengungkapkan, khusus di Pilwalkot Makassar, memang None satu-satunya kandidat yang berlatarbelakang birokrat, dan menjadi nilai plus bagi adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut.

“Ini menjadi salah satu nilai plus None di Pilwalkot kali ini. Di Makassar ini, hanya None yang dari kalangan birokrat,” ungkap Nurmal, Selasa (4/2).

Kemampuan pengelolaan birokrasi, kata Nurmal, sangat dibutuhkan ketika seseorang menjadi kepala daerah. Birokrat tidak lagi membutuhkan waktu adaptasi yang panjang jika terpilih, karena sudah tau apa yang harus dilakukan.

“Tentu beda dengan kalangan profesional misalnya, butuh adaptasi lagi. Sedangkan warga dan pengelolaan kota yang aktif 24 jam ini harus langsung dikelola dengan baik, dan tidak bisa menunggu. Inilah salah satu kelebihan dari Pak None,” pungkasnya.

Menteri SYL Minta Warga Sulsel Asuransikan Padi dan Ternak

KabarMakassar.com — Menteri Pertanian RI (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengasuransikan pertanian dan peternakannya. Hal tersebut dikatakan saat SYL menghadiri pemanfaatan dana KUR dan implementasi kostratani, Sabtu (25/1).

Syahrul Yasin Limpo mengatakan jika beberapa waktu lalu Sulsel dilanda bencana banjir dan angin kencang sehingga mengakibatkan petani dan juga peternak mengalami kerugian.
Untuk itu Kementan RI siap membantu bibit kepada warga yang terdampak bencana banjir di Sulsel.

“Sudah kita ganti semua dengan memberi bantuan bibit. Dan karena kejadian itu, makanya kita dorong juga untuk para petani ikut asuransi pertanian,” kata Mantan Gubernur Sulsel tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edy mengatakan, jika data Kementerian Pertanian (Kementan) RI, lahan pertanian yang terdampak bencana, khususnya banjir seluas 82 ribu hektare (Ha) dan yang mengalami kerusakan dan akhirnya puso sekitar 5.000 Ha.

“Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar Rp36 ribu, dari Rp180 ribu premi yang harus dibayarkan. Jadi Rp144 ribu dibayarkan oleh pemerintah,” jelas Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian Kementan RI tersebut.

Dengan asuransi tersebut, contohnya, jika terjadi kerusakan pada padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir, maka akan diganti Rp. 6 juta per hektare untuk satu kali masa tanam.

Sementara bagi peternak yang ikut asuransi, pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang, misalnya sapi, akan ganti Rp. 10 juta per ekor dengan membayar premi sebesar Rp. 40 ribu, dari Rp. 200 ribu premi yang harus dibayarkan.

“Sisanya, Rp. 160 ribu, akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi baik lahan pertanian dan peternakan, semua asuransi disubsidi sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut asuransi pertanian,” ungkap Sarwo Edy.