Assessment Centre Sulsel Raih Akreditasi A dari BKN RI

KabarMakassar.com — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel atau Assessment Center Pemprov Sulsel meraih sertifikasi akreditasi kategori A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Sebagai Lembaga Penilaian Kompetensi di Indonesia.

Sertifikasi ini diserahkan Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, dan diterima langsung oleh Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said, di Hotel Best Western Premiere Hive, Jakarta, Kamis (20/2).

Kepala UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Sulsel, Erwin Sodding menjelaskan, akreditasi ini diberikan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26/2019, yang salah satu amanatnya mewajibkan bagi seluruh lembaga penilaian kompetensi untuk distandardisasi mulai dari aspek organisasi, serta metode dan pelaksanaan.

“Penyerahan akreditasi ini karena UPT kita dianggap sudah memenuhi semua aspek rekomendasi pada saat dilakukan penilaian. UPT dianggap sudah memenuhi semua kriteria untuk melakukan penilaian kompetensi,” jelas Erwin.

Selain Pemprov Sulsel, instansi lain yang mendapat peringkat akreditasi A, yaitu Kementerian PUPR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara satu instansi yaitu Kota Bandung meraih peringkat akreditasi B.

“Akreditasi A itu adalah penilaian tertinggi sesuai Peraturan BKN nomor 26/2019. Harapannya BKN, kami bisa menjadi perpanjangan tangan tiap instansi di daerah untuk melakukan penilaian kompetensi yang sesuai standar,” terangnya.

Sementara, Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said mengaku bersyukur Assessment Center Sulsel telah terakreditasi.

Menurut Asri, hal ini menjadi tantangan ke depan untuk semakin mengembangkan UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi ke arah yang lebih baik.

“Pengakuan kelayakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu elemen yang dapat mendukung kebijakan bapak Gubernur Sulsel dalam hal percepatan reformasi birokrasi di Sulsel, dalam rangka implementasi sistem merit kedepannya,” ujarnya.

Kenaikan Harga Telur Ayam Picu Inflasi di Sulsel

KabarMakassar.com– Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga bahan makanan masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi sepanjang Desember 2019.

Khususnya di Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 139,08 pada Desember 2019, kemudian dari sekian kabupaten dan kota yang ada di Sulsel, Kabupaten Bulukumba yang menglami inflasi tertinggi.

“Dari 5 kabupaten dan kota IHK di Sulsel, empat kabupaten mengalami inflasi, sementara satu kota yakni Parepare mengalami deflasi dengan 0,10 persen dengan nilai IHK 131, 91, dan Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Bulukumba dengan 0,18 persen dengan nilai IHK 144,75,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Yos Rusdiansyah pada press rilis dikantornya Kota Makassar, Kamis (02/01/2020).

Yos Rusdiansyah menjelaskan, inflasi yang terjadi di Sulsel pada Desember 2019 ini disebabkan oleh naiknya harga pada enam kelompok pengeluaran.

“Kelompok yang dimaksud yakni kelompok kesehatan, trasnportasi, komunikasi, dan keuangan 0,41 persen, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau 0,13 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0.08 persen, kelompok pendidikan rekreaksi, dan olaharaga 0,01 persen, kemudian kelompok pengeluaran makanan mengalami deflasi sebesar 0,41 persen,” ungkap Yos.

Lebih lanjut, Yos mengatakan komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memicu inflasi pada Desember antara lain telur ayam ras, angkutan udara dan antar kota, bawang merah, tomat buah dan sayur, kacang panjang, dan kangkung.

“Jadi Inflasi pada Desember 2019 dipengaruhi salah satunya kenaikan harga telur ayam ras, sementara yang harganya turun dan memeberikan handil deflasi yakni cabe rawit, cabe merah, jeruk apel, anggur, daging sapi, dan pepeya,” ujar Yos.

Ditambahkannya lagi, bahwa laju inflasi tahun kalender Januari hingga Desember 2019 di Sulsel sebesar 2,35 persen dan laju inflasi year on year Desember 2019 terhadap Desember 2018 sebesar 2,35 persen.

“Jadi adapun perhintungan inflasi dan deflasi di Sulsel bulan Desember 2019 berdasarkan hasil survey harga konsumen yang kami lakukan di BPS Sulsel pada pasar tradisional dan pasar modern atau swlayan di 5 kabupaten dan kota IHK nasional,” pungkas Yos.