Menko PMK: Prokes Wujud Pengorbanan Melawan Covid

KabarMakassar.com — Peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengimbau agar pelaksanaan salat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa esensi peringatan Hari Raya Idul Adha adalah sebuah pengorbanan untuk mengedepankan nyawa manusia sebagai hal yang paling utama.

“Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengorbankan anaknya, Ismail, kemudian digantikan oleh Allah dengan seekor kambing. Itu menandakan betapa nyawa manusia sangat berharga. Agar kita tidak mengorbankan nyawa orang lain atau mengorbankan diri kita akibat wabah Covid-19 ini maka patuhi protokol kesehatan,” ujarnya saat menjadi khatib pada pelaksanaan shalat Idul Adha di Lapangan Kantor Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (31/7).

Ia menyebut protokol kesehatan adalah bentuk pengorbanan serta wujud nyata dari realitas mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim AS yaitu untuk menghindari jatuhnya korban sebagai wujud penghargaan yang tinggi terhadap nyawa manusia.

“Kalau kita ingin menghindari jatuhnya korban akibat Covid-19 terutama saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan diri kita sendiri, maka patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan terutama saat di ruangan tertutup,” tambahnya.

Menurut mantan Mendikbud dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat akan menjadi kunci pengendalian wabah Covid-19 sebelum ditemukannya vaksin.

Ia pun menekankan bahwa wabah Covid-19 hanya bisa diselesaikan melalui penemuan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempercepat penanganan dan penemuan vaksin.

“Kalau sudah ditemukan vaksin, insya Allah kita akan terhindar dari Covid-19 ini dan kembali ke kehidupan yang biasanya,” pungkas Muhadjir.

Usai pelaksanaan salat Idul Adha yang diikuti oleh masyarakat umum, pengungsi, dan ASN Pemkab. Luwu Utara, Menko PMK menyerahkan satu ekor sapi untuk dikurbankan. Setelah itu, ia langsung mengunjungi dan menyapa para pengungsi korban banjir bandang yang ada di Kantor Bupati Luwu Utara lanjut ke lokasi pengungsian di Desa Kampal dan Desa Radda guna melihat kondisi serta memastikan pemenuhan kebutuhan bagi para pengungsi.

Wagub: Butuh Intervensi Sektor Hulu untuk Atasi Covid-19

KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memimpin Rapat Monitoring, Evaluasi Survailance, Promotive dan Preventative Covid-19. Rapat itu digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 29 Juni 2020.

Turut hadir, Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak, Gugus Tugas Covid-19 beserta pakar epidemologi dan akademisi.

Dalam rapat ini, Wakil Gubernur mendengarkan masukan, salah satunya dari Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperketat pengawasan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerahnya. Pemerintah Soppeng juga mendirikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang dilengkapi dengan alat PCR untuk memeriksa spesimen swab secara mandiri, tanpa harus menunggu hasil tes swab dari Makassar.

Selain itu, Pemkab Soppeng gencar melakukan tes swab dengan menyiapkan mobil tes swab keliling yang mampu menjangkau warganya hingga di daerah pelosok. Hingga menyiapkan ruang isolasi khusus Covid-19 di gedung bekas RSUD Ajjapangnge.

Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak, memberikan apresiasi atas rapat yang diinisiasi oleh Wagub Sulsel.

“Saya harapkan jangan ragu pertemuan seperti ini. Panggil semua Bupati/Wali Kota, para pakar membicarakan masalah ini bersama,” ujarnya.

Kaswadi mengatakan, dalam wabah Covid-19 ini, rumusnya adalah isolasi atau dijaga.

“Mulai Presiden mengumumkan dua kasus (covid-19 pertama di Indonesia), kami mulai siapkan. Mulai APD, penyiapan rumah sakit dan sebagainya,” bebernya.

Ia pun membuat RS yang khusus melayani pasien Covid-19, dan memisahkan pelayanan kesehatan lainnya. Pihaknya juga melibatkan berbagai pihak. Tim kesehatan, tim surveilans, TNI-POLRI, Lurah/Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya, hingga Pemkab Soppeng berhasil memutus penyebaran Covid-19.

“Masyarakat aktif memberikan informasi, jika ada pergerakan masyarakat yang dari luar Soppeng,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kepala daerah punya kewenangan memanfaatkan kekuatannya. Harus tegas mengambil sikap.

“Kita bekerja sesuai keahlian. Kita tidak boleh lemah di mata masyarakat. Semua bergerak, bersama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Insya Allah (wabah Covid-19) cepat selesai,” pungkasnya.

Dirinya pun setuju agar digalakkan tes rapid dan swab secara massif.

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, berharap, pertemuan ini menjadi forum yang rutin dilakukan.
Tujuannya, untuk mengevaluasi situasi dan melahirkan strategi serta konsep pertimbangan pakar di sektor hulu untuk upaya pencegahan.

“Saat ini kita harus fokus pada pencegahan, jangan sampai kita sibuk dalam hal penindakan seperti mengobati dan membangun rumah sakit. Sementara pencegahan tidak dimaksimalkan,” paparnya.

“Di hulu sangat penting kita intervensi juga agar ada pertimbangan. Ada tadi beberapa masukan, termasuk penggunaan masker secara ketat, protapkes lainnya, payung hukum sanksi, masif rapid dan PCR sebagai satu dari tiga rekomendasi menekan penyebaran, masif edukasi oleh promkes ke masyarakat serta kebersamaan pemerintah dan seluruh elemen hingga peran aktif RT/RT sebagai benteng terdepan dalam memonitor warganya setiap hari dan masukan positif lainnya,” urainya.

Masukan itu, kata dia, semuanya akan diteruskan sebagai pertimbangan kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk follow up nantinya.

Wagub dan KPID Bahas Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menjadi narasumber dalam talk show live streaming sosialisasi pencegahan Covid-19. Talk show ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Jum’at, 19 Juni 2020.

Diskusi yang mengusung tema Penanganan Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19 ini disiarkan secara langsung oleh akun youtube KPID Sulsel. Nantinya, akan disiarkan kembali oleh empat stasiun televisi lokal, yakni Fajar TV, Kompas TV, Celebes TV, dan INews TV, serta live streaming di 16 radio di Sulsel. Diantaranya enam dari Makassar, tiga dari Gowa, empat dari Bone dan tiga dari Maros.

Dalam bincang-bincang talk show KPID Sulsel, Wagub Sulsel membahas pentingnya disiplin masyarakat mengikuti protokol kesehatan, guna menekan angka penyebaran Covid-19. Pemprov Sulsel, berupaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dibarengi ekonomi yang tetap berjalan.

“Kita tidak bisa bayangkan, corona membahayakan, tapi lebih membahayakan kelaparan,” katanya.

Peningkatan angka positif Covid-19 ini, lanjutnya, merupakan hasil dari contact tracking dan massif yang dilakukan secara massal.

“Kita harus tegas dalam memberlakukan protokol kesehatan,” tegasnya.

Dirinya pun berharap masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Masyarakat harus ikut membantu. Sadar akan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan,” pesannya.

Sementara, Ketua KPID Sulsel, Mattewakkan, menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian program sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19. Gunanya, agar bisa menjangkau masyarakat Sulsel dalam rangka menyadarkan perlunya menghentikan penyebaran Covid-19.

Sosialisasi ini, kata dia, memasuki sesi kelima. Dimana sesi sebelumnya dengan narasumber Gubernur Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel, dan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel.

“Kali ini, kita menghadirkan narasumber yang berkompeten, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. (Harapan) Bagaimana protokol kesehatan bisa diterima, masyarakat bisa disiplin. Mengingat Sulsel dilevel atas dalam perolehan pasien positif,” ujarnya.

Hal ini juga merupakan upaya KPID Sulsel dapam memberikan edukasi ke masyarakat untuk mengentaskan penyebaran Covid-19.

Program Wisata Covid-19, Cara Pemprov Sulsel Tekan Penyebaran Corona

KabarMakassar.com –– Sejumlah upaya untuk menekan angka penularan kasus Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya yakni dengan menerapkan program karantina terpusat atau yang diberi nama program Wisata Covid-19.

Program yang mulai dijalankan sejak akhir April ini diperuntukkan khusus untuk OTG (Orang Tanpa Gejala), ODP (Orang Dalam Pemantauan) serta orang-orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala, dan secara sosial mereka dinilai tidak layak untuk melakukan isolasi mandiri.

Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel yang juga Koordinator Program Wisata Covid-19, Husni Thamrin mengatakan, karantina terpusat merupakan langkah intervensi dengan prinsip memisahkan yang sakit dari yang sehat.

Cara ini, kata dia, bukanlah hal yang baru dalam menangani wabah atau pandemi penyakit menular. Negara seperti China, Korea Selatan, Singapura dan Australia telah menerapkan sistem karantina terpusat dalam penanganan Covid-19.

Husni menjelaskan, secara umum, konsep karantina terpusat adalah merawat mereka yang positif, suspect dan kontak erat, di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini hotel berbintang secara gratis, diantaranya: Swissbell Hotel, Hotel Almadera, dan beberapa hotel berbintang lainnya di kota Makassar.

“Tujuannya, agar orang infeksius tidak menularkan kepada yang sehat dan mendapatkan perawatan dini, sehingga dapat langsung dirujuk dan ditangani jika kondisi mereka mengalami gejala,” kata Husni.

Ia mengungkapkan, ada berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sehingga penanganan untuk OTG, ODP maupun orang-orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dilakukan dengan karantina terpusat dan bukan isolasi mandiri.

Pertama, isolasi mandiri bersifat sukarela, sehingga memungkinkan suspek dan kasus tanpa gejala dapat berjalan-jalan dan menularkan ke masyarakat umum. Kedua, isolasi mandiri tidak efektif di kawasan padat penduduk, yang mana satu rumah dapat dihuni oleh dua sampai tiga kepala keluarga. Ketiga, potensi orang muda tanpa gejala yang membawa virus bercampur dengan orang tua, kelompok rentan dan yang memiliki penyakit penyerta.

Menurut Husni, kelebihan dari program Wisata Covid-19 yang ditawarkan oleh Pemprov Sulsel ini, selain pemantauan kesehatan oleh tim medis yang 24 jam, juga dukungan psikologis diberikan kepada peserta.

“Menu makanan juga disusun ketat untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan gizi dari peserta.
Kebutuhan gizi peserta ini termasuk diet tinggi kalori dan tinggi protein, agar cepat pulih dan sembuh. Demikian juga halnya dengan protap dan SOP telah memenuhi standar WHO dan Kementerian Kesehatan,” terangnya.

Husni menerangkan, dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi, semua prosedur yang dijalankan dalam program Wisata Covid-19 ini mengikuti SOP dari WHO. Semua relawan dan petugas dilengkapi dengan APD sesuai dengan level dari tugas masing-masing.

“Semua petugas termasuk pegawai hotel sebelum masuk bertugas dilakukan rapid test dan diulang setiap 10 hari untuk menjaga keselamatan para petugas dan relawan,” terangnya.

“Strategi ini diharapkan dapat memutus mata rantai penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Sulsel. Jika dilakukan terpusat di Makassar, maka diharapkan dapat mencegah penyebaran dan munculnya epicentrum baru kabupaten/kota lain,” sambungnya.

Sementara untuk peserta, semua yang masuk akan discreening dengan rapid test sebelum mengikuti program ini. Algoritma pemeriksaan laboratprium dibuat sesuai dengan alur dari Kementerian Kesehatan. Swab PCR akan dicek menjelang akhir masa karantina. Penempatan kamar akan dilakukan berdasarkan status dari peserta serta hasil pemeriksaan laboratoriumnya.

“Mereka melakukan aktifitas di dalam kamar, makan dan beribadah di kamar. Untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas, maka pada pagi hari mereka dengan secara bergilir dan teratur keluar berjemur dan senam sambil diedukasi tentang Covid-19, sehingga mereka akan pulang dalam keadaan sehat, dan akan menjadi Duta Covid-19 yang menjelaskan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya Covid-19 itu, dan bagaimana penanganannya,” paparnya.

Sekadar diketahui, peserta Wisata Covid-19 ini tak hanya berasal dari Makassar. Puluhan OTG , ODP serta orang-orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Sulsel juga diikutkan dalam prgram ini.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, hingga Jumat (8/5) sudah lebih dari 350 OTG , ODP serta orang-orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala yang mengikuti program ini. Diantaranya:
283 peserta di SwissBell Hotel dan 63 orang di Hotel Almadera. Sejumlah hotel juga telah dipersiapkan jika nantinya peserta program ini terus bertambah.

Pasien Positif Covid-19 di Sulsel Lampaui Jateng, Ini Faktor penyebabnya

KabarMakassar.com — Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat signifikan. Sejak pertama kali diumumkan adanya pasien positif Covid-19 di Sulsel pada 19 Maret lalu, dalam jangka waktu 25 hari saja jumlahnya sudah meningkat lebih dari 200 kasus.

Catatan negatif ini pun membuat Sulsel menjadi satu-satunya Provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dari sisi jumlah kasus, Sulsel saat ini berada di urutan kelima dari total 34 provinsi di Indonesia. Di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Ironisnya, Sulsel berada di atas Jawa Tengah yang notabene jumlah penduduknya jauh lebih banyak.

Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Idrus Paturusi mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah kasus positif Covid-19 di wilayah Sulsel meningkat signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

“Pertama, itu karena saat ini banyak orang yang sebenarnya sudah terpapar, tapi dia tanpa gejala (OTG) dan dia tidak sadar kalau dia terpapar. Orang-orang seperti ini masih bebas jalan kesana kemari dan sangat mudah sekali menularkan ke orang lain,” kata Prof. Idrus, Selasa (14/4).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas itu juga menilai, kondisi saat ini tak terlepas dari lambannya pemerintah setempat dalam mengambil sikap. Kebijakan yang diambil pun (pembatasan sosial berskala kecil/ tingkat kecamatan) menurut dia tidak efektif.

“Mestinya pemerintah dari tingkap pusat sampai ke daerah harusnya jeli untuk melihat kondisi ini. Harus berani bertindak cepat dan tegas. Jangan dibiarkan seperti ini. Kalau mau lockdown atau PSBB, jangan ragu. Contohnya seperti pembatasan skala kecil yang dilakukan sekarang salah satunya di Kecamatan Rappocini. Itu tidak efektif,” ujarnya.

“Perbatasan kecamatan itu kan hanya secara administratif. Saat orang jalan, dia tidak tahu sudah lewat atau masih di wilayah Rappocini. Ini yang saya kira harus dibenahi dan dipikirkan untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas. Kalau tidak, ya jumlah kasus Covid-19 ini pasti akan terus meningkat,” sambungnya.

Prof. Idrus menambahkan, kesadaran dari masyarakat dalam melakukan social dan physical distancing juga harus lebih ditingkatkan jika ingin benar-benar menekan atau memutus penyebran Covid-19 di Sulsel.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Maasyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Husni Thamrin menyampaikan hal yang tak jauh berbeda. Menurut dia, faktor utama terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Sulsel adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan social dan physical distancing, termasuk disiplin dalan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Penyebaran utamanya angka kasus Covid-19 ini terus meningkat adalah kepatuhan masyarakat yang masih minim untuk menaati imbauan pemerintah, sepeti social dan physical distancing, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini yang harus didorong terus,” kata Husni.

Selain itu, kata dia, banayaknya informasi tidak benar (hoax) yang justru diajadikan acuan oleh massyarakat. Husni mencontohkan, salah satu informasi tidak benar yang dimaksudnya yakni artikel atau kabar yang menyebut bahwa OTG dan ODP itu tidak bisa menularkan.

“Harus diingat, ketika virus masuk, meski belum ada gejala tapi itu sudah bisa menularkan,” ujarnya.

Perihal lambannya pemerintah dalam mengambil sikap dalam penanganan Covid-19 ini, Husni mengaku tak sependapat dengan anggapan tersebut.

Husni mengatakan, kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini bisa terlihat dari data jumlah ODP, PDP, dan pasien positif yang setiap hari disampaikan ke masyarakat melalui website resmi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel.

“Bsa dilihat datanya jumlah ODP itu ada 2 ribuan lebih, jumlah PDP dan pasien positif yang sembuh. Itu bukti bahwa pemerintah hadir dan kita tak pernah berhenti bergerak melakukan tracing kontak untuk memutus penyebaran virus ini. Covid-19 ini bisa disembuhkan, tapi kita butuh dukungan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah,” imbuhnya.

“Yang harus diketahui juga, bahwa rata-rata pasien Covid-19 di Sulsel yang meninggal itu di rumah sakit. Beda dengan di Jawa, ada yang meninggal di rumah, di jalan dan lain sebagainya. Artinya, di Sulsel itu semua pasien Covid-19 tertangani. Ini juga bukti bahwa penanganan Covid-19 di Sulsel itu masih terkendali,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Hingga Juni 2020

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan insentif bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Insentif pembebasan denda pajak ini diberikan pada masyarakat yang membayar pajak (jatuh tempo pembayaran) pada tanggal 23 Maret sampai 29 Juni 2020.

Adapun yang dibebaskan adalah denda pajak mulai Januari 2020 sampai dengan tanggal pembayaran, sepanjang pembayaran tersebut belum lewat dari tanggal 29 Juni 2020.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 884/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman mengatakan, pembebasan denda PKB ini diberikan untuk mendorong masyarakat Sulsel tetap stay at home.

Di masa tanggap darurat Virus Corona (Covid-19) ini, kata dia, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pajaknya yang jatuh tempo.

Untuk menghindari penumpukan wajib pajak di kantor Samsat setelah masa tanggap darurat nanti, Sumardi memgimbau agar masyarakat melakukan pembayaran PKB melalui transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (SAMOLNAS) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

Sumardi menjelaskan, dengan mengunduh aplikasi e-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mobile banking Bank Sulselbar, ATM Bank Sulselbar, atau di gerai Indomaret, Alfamaret dan Alfamidi baik secara tunai maupun non-tunai.

“Wajib pajak cukup mendaftarkan NIK dan nomor handphone pada saat registrasi,” ujarnya.

Sumardi juga menyampaikan, Kantor Samsat dan layanan unit Samsat pembantu atau yang lebih dikenal dengan Samsat unggulan, tetap beroperasi selama masa tanggap darurat Covid-19, namun dengan pelayanan terbatas.

“Pelayanan di luar Samsat Stasioner hanya dibuka dari Pukul 8.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA. Sedangkan di Samsat Stasioner, pelayanan mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WITA,” terangnya.

Sumardi menambahkan, pelayanan di Kantor Samsat juga menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, penyemprotan secara berkala, pembersihan kantor dua kali sehari, dan seterusnya.

“Tentu kita semua berdoa agar musibah ini berakhir, dan masyarakat dapat bangkit kembali, lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.

Lawan Covid-19, Pertamina Galakkan Penyemprotan Disinfektan SPBU se-Sulawesi

KabarMakassar.com — PT Pertamina (Persero) kembali melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umun (SPBU). Bahkan, hampir semua SPBU di wilayah Sulawesi kini telah dilaksanakan disinfeksi untuk mencegah penularan Covid-19.

Area SPBU rutin dilakukan penyemprotan desinfektan karena lokasi tersebut merupakan salah satu tempat publik yang paling banyak dikunjungi. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga dilakukan agar petugas SPBU terbebas dari paparan Covid-19.

Adapun beberapa SPBU yang telah dilakukan disinfeksi oleh Pertamina yakni SPBU 74.901.15 Samratulangi dan SPBU 71.902.02 di Kota Makassar, Sulsel. Untuk wilayah Sultra, menyasar SPBU 74.935.10 Km. 2 Kolaka dan SPBU 74.935.03 Watuliu Kolaka.

Untuk Sulteng, SPBU 74.945.01 Buol, SPBU 74.943.10 Sidondo, SPBU 74.946.18 Sayo dan SPBU 74.941.07 Towua. Sementara Sulbar mencakup SPBU 74.915.03 Kali Mamuju, SPBU 74.913.99 Polewali Kota dan SPBU 74.915.09 Bulucindolo Pasangkayu.

Sedang untuk Gorontalo yakni SPBU 73.961.07 Sudirman dan SPBU 74.962.27 Bundaran. Dan untuk wilayah Sulut yakni SPBU 74.953.06 Watudambo, SPBU 74.952.11 dan SPBU 74.952.10 Maramis, dan SPBU 74.951.02 Wolter Monginsidi.

Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina (Persero), Hatim Ilwan mengatakan Pertamina telah menginstruksikan kepada pengusaha SPBU untuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk area SPBU–nya masing-masing.

“Penyemprotan cairan disinfektan di area SPBU ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan Pertamina untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas lagi,” kata Hatim.

Selain area SPBU, kata dia, Pertamina juga melakukan disinfeksi di area kantor dan Rumah Dinas Pekerja (RDP). Pertamina juga memberikan bantuan ke rumah sakit sebagai bentuk perhatian kepada tim medis yang berjuang menyembuhkan pasien Covid-19.

“Pertamina MOR VII ke depannya akan memberikan bantuan berupa sarana cuci tangan yang akan ditempatkan pada titik tertentu sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan yang merupakan salah satu media utama penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Ia berharap usaha yang dilakukan Pertamina bisa memberikan dampak pada upaya pencegahan guna mengurangi penyebaran Covid-19. “Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir,” pungkasnya.