Stafnya Adu Mulut dengan Kasatpol PP, Ini Kata Kepala BKPSDM

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Makassar yang terjadi di halaman Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Sejumlah pihak termasuk Plt Kepala BKPSDM Kota Makasar, Basri Rakhman pun menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut.

“Ini terjadi karena ada misskomunikasi yang tidak tersampaikan ke anggota SKPD, terlebih yang di lapangan.
Jadi bila ada data belum terinput, ada namanya masa sanggah selama tiga hari untuk memperbaiki data,” terang Basri, Kamis (272).

Olehnya itu menurut dia, hal seperti ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb juga telah angkat bicara soal unjuk rasa yang dilakukan anggota Satpol PP hingga berujung terjadinya keributan di Rujab Walikota Makassar pada Rabu (26/2) kemarin.

Iqbal mengatakan, kejadian tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasinya dengan baik sistem absensi yang baru diberlakukan, sehingga menyebabkan sejumlah pegawai, khususnya anggota Satpol PP merasa khawatir honornya tidak diterima atau dipotongan karena tidak melakukan absensi. Utamanya mereka yang bertugas di luar kantor.

“Selama ini sosialisasi yang dilakukan BKPSDM hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di masing-masing unit kerja saja. Akibatnya, banyak pegawai yang belum paham. Kita sudah perintahkan untuk dilakukan sosialisasi secara menyeluruh pada hari Senin depan,” kata Iqbal.

“Kita minta kepada Satpol PP untuk tidak perlu lagi cemas jika tidak melakukan absen eletronik, karena itu bisa diganti dengan absen manual, khususnya yang bertugas di luar kantor,” tambahnya.

Kasatpol PP Ribut Soal TPP di Rujab Walikota Makassar, Ini Penyebabnya

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar yang terjadi di halaman Rumah jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Kepala Satpol PP Kota Makassar, Imam Hud yang dikofirmasi mengatakan, kejadian tersebut dipicu karena adanya kendala teknis dalam sisten penginputan data penilaian teknis kinerja sehingga membuat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima anggota Satpol PP berkurang.

“Sebenarnya penyebabnya adalah kendala teknis. Walikota sudah pertemukan saya dengan kepala BKPSDM, dan sudah selesai itu urusan. Tapi ada staf BKPSMD yang seolah-olah mau mengungkap kembali, dan mengatakan bahwa yang benar-benar salah adalah Satpol PP,” kata Imam.

“Saya bilang, kamu tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan langsung mengatakan Satpol PP yang salah, dan yang benar itu sistem. Harusnya diverifikasi dulu dengan melihat berbagai variabel. Jadi sebenarnya itu bukan ribut, saya hanya mempertanyakan,” lanjutnya.

Pasalnya, kata dia, jam kerja anggota Satpol PP dengan pegawai lainnya berbeda. Sehingga seharusnya, variabel yang digunakan untuk menghitung kinerja anggota Satpol PP juga tidak bisa disamakan dengan pegawai lainnya yang jam kerjanya hanya jam 08:00 sampai 16:00 WITA.

“Anggota Satpol itu kerja mulai dari jam 08:00 sampai jam 08:00 keesokan harinya. Setelah itu dia pulang istirahat, dua hari baru masuk lagi. Jadi tidak bisa dihitung absennya tiap hari dari jam 08:00 sampai 16:00 seperti pegawai staf lainnya. Saya hanya mempertanyakan itu, dan meminta keadilan untuk anggota saya,” ungkapnya.

“Kalau perhitungan kinerjanya begitu, berarti Satpol PP yang razia di atas jam 16:00 dan yang jaga malam hari itu tidak dihitung kerja? Dimana keadailannya kalau begitu? Teknologi itu harusnya memudahkan, bukan malah tambah menyulitkan seperti ini,” imbuhnya.

Perihal anggota Satpol PP yang sempat menutup akses jalan masuk ke Balaikota sebagai bentuk protes dari sistem perhitungan TPP di aplikasi E-Kinerja, Imam mengatakan, hal itu merupakan bentuk protes dari para anggotanya.

“Tapi itu sudah selesai. Saya sudah beri pemahaman ke anggota. Sudah clear semuanya. Kita lihat besok saja, kalau banyak yang menyanggah hasil penilaian kinerja itu, berarti bukan kami yang salah, tapi sistemnya yang salah dan harus dibenahi,” ucapnya.

Terpisah, Salah seorang staf BKPSDM Kota Makassar yang ada di lokasi saat adu mulut tersebut terjadi, membenarkan jika hal itu dipicu karena adanya keberatan dari Kasatpol PP terkait hasil penilaian teknis kinerja para anggotanya yang dianggap tidak sesuaia dengan apa yang mereka lakukan di lapangan.

“Benar, tapi kan ini masih masa sanggah. Makanya tadi kita sudah jelaskan bahwa disini masalahnya. Ada data yang seharusnya diinput, tapi lambat atau tidak diinput. Makanya penilaian di sistem seperti itu. Kita share data itu untuk disanggah kalau ada yang kurang atau dianggap tidak sesuai, dengan menyertakan bukti-bukti,” ujar staf yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

“Penilaian sistem ini parameternya itu kehadiran 30 persen dan produktifitas 70 persen. Jadi kalau data aktifitas atau produktifitasnya tidak atau lambat diinput, secara otomatis sistem juga akan menilai seperti itu,” jelasnya.