Belum Usulkan PSBB, Pemprov Sulsel Hanya Masifkan Sosialisasi

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai hari ini belum mengajukan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Padahal, sejak beberapa hari lalu Sulsel sudah masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini karena jumlah kasus positif Covid-19 di Sulsel sudah lebih dari 100 kasus atau yang tertinggi di luar Pulau Jawa.

Gubernur Sulsel, Nudin Abdullah mengatakan, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel telah menggelar rapat dan mengevaluasi kondisi terakhir di Sulsel.

Nurdin mengaku, dalam rapat yang digelar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar itu dibahas sejumlah hal terkait penanganan Covid-19, termasuk langkah strategis yang kedepan bakal diterapkan.

“Beberapa hal lagi kita kaji, termasuk apakah sudah memenuhi syarat PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan. Banyak hal yang menjadi persyaratan,” kata Nurdin, Kamis (9/4).

Olehnya itu, kata dia, yang menjadi penekanan pada rapat Forkopimda tersebut diantaranya: program jaring pengaman sosial (social safety net), terutama bagi para pekerja di sektor informal; dan perkembangan pandemi Covid-19 di Sulsel yang saat ini belum mampu ditekan.

Nurdin mengungkapkan, strategi yang akan dijalankan adalah melakukan sosialisasi secara masif tentang penanganan dan pencegahan penularan Covid-19, dengan memanfaatkan jaringan unsur pemerintah hingga ke tingkat bawah.

“Sosialisasi pengunaan masker, bahwa semua masyarakat itu harus dan wajib mengunakan masker. Yang kedua hidup bersih, karena beberapa testimoni yang kita dengarkan itu Covid-19 ini banyak yang sembuh tanpa diobati, hanya menjaga kondisi tubuh, makan makanan bergizi dan jangan stres dan panik. Saya kira untuk masyarakat Sulsel, kondisi yang harus kita jaga,” ujarnya.

“Itu sebagai langkah antisipasi saat ini. Jadi PSBB itu langkah akhir yang akan kita lakukan. Selama masih ada upaya untuk pencegahan, itu dulu kita lakukan,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel, Selle KS Dalle mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengambil langkah tegas, cepat dan tepat, dalam menangani penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Salah satunya dengan melakukan PSBB.

“Kondisi Sulsel saat ini patut dicemaskan. Kita zona merah pertama di luar Pulau Jawa. Ada tiga daerah yang jumlah kasusnya tinggi. Makassar yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Sulsel, kemudian Gowa dan Maros. Daerah yang lain juga pewrlu diwanti-wanti, karena ada perkembangan signifikan di Sidrap, dan beberapa daerah lainnya,” kata Selle.

“Kebijakan yang cepat dan tepat harus diambil agar kondisi ini tidak menyebar ke daerah. Kecepatan penanganannya butuh ditambah, harus full speed, khususnya di Makassar, Gowa dan Maros. Tidak akan efektif kalau hanya pebatasan sosial berskala kecil (PSBK). Toh lalu lintas orang antara 3 daerah ini tidak dibatasi, sehingga pola penanganan penyebaran tidak bisa dipastikan efektif,” sambungnya.

Bahwa hal tersebut (pemberlakukan PSBB) butuh kajian dan diskusi yang komprehensif, Selle mengaku setuju dengan hal tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan agar jangan terlalu lama.

“Saat ini kita berpacu dengan penyebaran virus. Jangan ragu mengambil sikap tegas, karena jangan sampai kehilangan momentum. Kalau terlambat, sikap tegas itu tidak ada gunanya. Kalau dari sisi anggaran, jangan terlalu berpikir. Tidak boleh kita berhitung uang ketika kita berbicara nyawa. Ini darurat kesehatan,” tegasnya.

Selle meyakini, persoalan anggaran tidak akan menjadi soal, sepanjang Pemprov Sulsel melakukan komunikasi secara baik dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat.

“Kita siap membackup segala kebijakan yang diambil kepala daerah. Bahkan diskresi sekalipun kalauitu dibutuhkan, kita akan backup. Mumpung kondisi sosial kita belum terlalu parah, ini momen tepat pemerintah mengambil langkah tegas,” pungkasnya.

DPRD Sebut Dinkes Sulsel Kurang Sosialisasi Soal Virus Corona

KabarMakassar.com — DPRD Provinsi Sulsel menilai, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas Kesehatan kurang dan tidak maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan Virus Corona atau COVID-19.

“Belum maksimal dan saya menyebut kurang. Buktinya, jangankan masyarakat, anggota DPRD saja kita tidak pernah mendapatkan informasi itu,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Arum Spink, usai menggelar rapar dengar pendapat bersama DInas Kesehatan Provinsi Sulsel terkait penanganan Virus Corona, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (4/3).

Menurut pria yang akrab disapa Pipink itu, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah diyakinkan oleh pemerintah bahwa tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah melakaukan pencegahan dan penanaganan penyebaran Virus Corona.

“Masyarakat butuh diyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari proses pencegahan sampai penanganan Virus Corona. Semuanya siap dengan Standar Operasional Persedur (SOP), seluruh pihak terkait siap, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu semua,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulsel memanfaatkan oraganisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam penyampaian cara-cara penanganan dan menghindari penularan virus ini kepada masyarakat.

“Seharusnya itu, Pemerintah Provinsi Sulsel sampaikan ke masyarakat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pencegahannya. Bukan hanya fokus pada ceremonial dan rilis-rilis kegiatan saja,” ucapnya.

Pipink menegaskan, DPRD Sulsel akan tetap melakukan monitoring terkait perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulsel kedepan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Corona.

“Yang paling penting, di rapat-rapat koordinasi mereka baik itu antar rumah sakit atau antar pemkab/pemkot, termasuk antar lintas sektor seperti imigrasi dan KKP, kami dlibatkan. Ini agar kami tahu bahwa langkah-langkah dan seluruh prosedur yang dimintakan harus dilaksanakan secara baik,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Suslel mengatakan, pihaknya siap untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan (menangani pasien Corona), jika kedepannya ada ditemukan atau terjadi di wilayah Sulsel.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menunjuk dan menetapkan enam Rumah Sakit (RS) sebagai tempat rujukan, jika terdapat pasien suspect Corona atau COVID-19 di wilayah Sulsel.

Keenam RS tersebut yakni: RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo (Makassar); RSU Andi Makkasau (Parepare); RSU Lakipadapada (Tanah Toraja); RSU Akademis Jaury (Makassar); RS Islam Faisal (Makassar); dan RSUD Sinjai (Sinjai).

Selain enam RS rujukan tersebut, kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel juga telah menyiapkan Posko Siaga COVID-19.

“Semua (enam RS rujukan) siap per tadi pagi. Semua siap,” tegas Ichsan.

Menurut Ichsan, keenam RS yang ditunjuk ini adalah RS yang dulunya juga dijadikan sebagai tempat rujukan kasus Flu Burung.

“Rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan infeksi flu burung yang mewabah beberapa tahun yang lalu,” terangnya.

Meski begitu, Ichsan memastikan sampai saat ini belum ada kasus Virus Corona di Sulsel.

“Kita berdoa sama-sama. Sampai saat alhamdulillah ini tidak ada (warga di wilayah Sulsel) yang terinfeksi. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait Virus Corona dengan menghubungi call center 085299354451,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Sulsel, saat ini baru ada satu unit alat thermoscanner yang terpasang di pintu kedatangan internasional.

“Di Bandara Sultan Hasanuddin masih satu alat. Untuk sementara, kami pasang di pintu kedatangan internasional. Kalau di ruang kedatangan domestik, kami upayakan sesegera mungkin menambahkannnya,” kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Bandara (KKP) Kelas 1 Makassar, Darmawali Handoko.