Bupati Selayar Hadiri Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulsel Tahun 2020 di Four Points by Sheraton, Selasa (25/2).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 tersebut dibuka oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dan dihadiri langsung oleh Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Kawasan Pedesaan.

“Bagaimana pemanfaatan dana desa dengan baik dengan konsep perencanaan yang matang, dan bagaimana penguatan terhadap pemerintah desa untuk lebih berinovasi dalam pemanfaatan dana desa oleh kepala kejaksaan tinggi beserta seluruh jajarannya,” kata gubernur dalam sambutan dan arahannya.

Sementara, Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan, pemenuhan persyaratan penyaluran oleh para bupati untuk segera disalurkan ke masing-masing desa, dan digunakan sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekadar diketahui, selain bupati, unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat Kabupaten Kepulauan Selayar juga hadir dalam kegiatan tersebut. Dianataranya: Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan, Kapolres, Kajari, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas PMD, dan para kepala desa.

Resmi Diumumkan, Ini Jagoan PDIP di Pilkada Selayar dan Bulukumba

KabarMakassar.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan para jagoannya yang akan diusung untuk bertarung di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Untuk pengumuman tahap I ini, ada satu pasangan gubernur-wakil gubernur dan 49 pasangan calon bupati-wakil bupati dari 20 provinsi yang diumumkan mendapat rekomendasi dari partai berlambang moncong putih itu.

Khusus untuk Sulsel, dari 12 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, baru dua kabupaten yang rekomendasi usungan pasangan bakal calonnya dikeluarkan oleh partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Dua kabupaten tersebut yakni Bulukumba dan kepualauan Selayar.

Dalam Surat Keputusan DPP PDIP tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu, tercantum nama Tomy Satria Yulianto dan Andi Makkasau sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung di Pilkada Bulukumba, dan Basli Ali dan Syaiful Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung di Pilkada Kepualauan Selayar.

Dikonfirmasi terkait surat rekomendasi usungan dari PDIP, Basli Ali yang meruakan calon bupati petahana melalui LO-nya, Darmawang mengaku berterima kasih atas mandat tersebut. Pihaknya berjanji akan bekerja lebih keras untuk bisa memenagkan Pilkada Selayar tahun ini.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan PDIP. Tentu dengan keluarnya rekomendasi ini membuat kami akan bekerja lebih keras dan lebih fokus untuk memenangkan Pilkada nanti,” kata LO pasangan Basli Ali – Saiful Arif, Darmawang, Rabu (19/2).

Kesbangpol Selayar Gelar Pendidikan Politik bagi Kaum Pelajar

KabarMakassar.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan pendidikan politik bagi pelajar di Aula Kesbangpol, Selasa (18/2/2020).

Kepala Badan Kesbangpol Selayar, Ince Rahim mengatakan, pelatihan pendidikan politik bagi pelajar ini sangat penting mengingat pada tahun ini akan dilaksanakan pemilukada serentak.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin ada gesekan di masyarakat, khususnya para generasi muda.

“Jadi sangat perlu agar anak-anak sekolah atau generasi muda dapat memahami dan mengetahui perkembangan politik dan hak -hak politiknya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain menjaga stabilitas politik, kita jelaskan perlunya bijak dalam bermedia sosial (medsos),” kata Kepala Kesbangpol Selayar, Ince Rahim, saat membuka pelatihan tersebut.

Sementara, Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol Pemprov Sulsel, Besse Wana menyampaikan, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang kak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Olehnya itu, pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis.

“Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia,” ungkapnya.

Besse Wana juga mengatakan, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2000 Pasal 1 menyebutkan pemuda adalah WNI yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun – 30 tahun.

Kaum millenial (anak muda), kata dia, sangat diperhitungkan, dimana dalam kampanye politiknya sangat identik dengan media sosial.

Besse Wana menambahkan, cara menumbuhkan minat pemilih pemula dalam melaksanakan hak dalam pemilihan umum, pertama adalah menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. Kedua, mengembangkan pendidikan politik kepada para remaja agar mampu menjadi aktor politik dalam lingkup perandan status yang disandang.

“Ketiga, menumbuhkan pengertian bagaimana menjalankan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik,” paparnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik & Kemasyarakatan, Apriana Susilawati, dan Kasubag Humas & Pemberitaan, Mursalim yang bertindak selaku moderator.

MBA Sambangi Kediaman Nenek Waraja yang Hidup Sebatang Kara

KabarMakassar.com — Waraja, seorang nenek berusia 60 tahun warga Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sudah beberapa tahun terakhir hidup sebatang kara di sebuah gubuk yang terbilang tak layak huni.

Sehari-hari, Nenek Waraja bekerja mengumpulkan batu yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Nenek Waraja, hal itu terpaksa dilakukannya karena beberapa tahun terkahir anak semata wayangnya yang kini tinggal bersama sang istri di Pamana, Nusa Tenggara Timur (NTT), tak pernah lagi mengirimkannya uang. Sementara sang suami dari Nenek Waraja sudah lama meninggal dunia.

Mendengar kabar tersebut, Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali (MBA) yang sementara melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Pasimarannu, Senin (10/2) malam, langsung menyambangi kediaman Nenek Waraja.

Selain menyalurkan secara langsung bantuan sembako Program Keluarga Harapan (PKH), orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Selayar itu juga memberikan sejumlah uang untuk Nenek Waraja.

Nenek Waraja tak mampu menyembunyikan rasa haru dan gembiranya karena telah mendapatkan perhatian dan bantuan dari Bupati Selayar untuk menopang kebutuhan sehari-harinya.

“Saya sangat gembira karena baru pertama kalinya ini saya menerima bantuan yang banyak. Terima kasih pak Bupati, sehatki selalu nak,” kata Nenek Waraja usai menerima bantuan.

Asisten Administrasi Ajak Pejabat Selayar Jujur Laporkan LHKPN

KabarMakassar.com — Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Dahlul Malik mengajak seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk selalu menjaga kejujuran dalam tugas, termasuk melaporkan data harta kekayaan sesuai dengan jumlah yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Dahlul saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelaporan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (10/2).

“Saya menyampaikan apresiasi kepada semua yang hadir hari ini, karena itulah yang akan membantu kita dalam rangka penyelenggaraan pemberantasan korupsi,” kata Dahlul.

Dahlul mengatakan, kegiatan sosialisasi ini erat kaitannya kepada pejabat negara, yaitu pejabat pada lembaga tinggi negara dan pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis, termasuk pejabat eselon II.

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memberi pengertian kepada mereka yang belum tahu bahwa tindakan ini (melaporkan harta kekayaan) adalah hal yang penting untuk pejabat negara, agar tidak dicurigai atas kekayaan yang kita miliki,” ujarnya.

Sekadar diketahui, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan dasar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dimoderatori oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Mohamad Basir tersebut para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kabag Setda, dan para Operator OPD.

Bupati Selayar Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala Rutan Klas II B

KabarMakassar.com — Serah terima dan pisah sambut Kepala Rumah Tanahan Negara (Rutan) Klas II B Selayar dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, Senin (28/1). Kepala Rutan Selayar kini dijabat oleh Aris Sakuriyadi, A.Md., I.P., S. Sos., M.H., yang sebelumnya dijabat oleh Dedi Setiawan, Bc.,I.P., S. H.

Acara ini dilaksanakan di Lapangan Kompleks Rutan Selayar di hadiri oleh Kepala Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan, Drs. Priyadi, BC, I.P., M. Si., Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Rutan Bulukumba, Kepala Rutan Sinjai, serta sejumlah Pejabat Struktural Lingkup Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.

Bupati, dalam sambutannya mengapresiasi dan menyambut baik acara serah terima jabatan Kepala Rumah Tahanan Klas II B ini, karena pada prinsipnya serah terima jabatan bagi seorang Pejabat seperti Kepala Rutan, merupakan momentum pengembangan karir serta penyegaran dalam melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab profesi dan moral kita sebagai Abdi Negara.

Banyak hal positif dan kemajuan yang telah dicapai oleh Keluarga Besar Rutan Klas II B Kepulauan Selayar selama kepemimpinan Dedi Setiawan, hal ini bisa dilihat dari meningkatnya keterampilan, serta upaya pengembangan berbagai usaha warga binaan, hal ini penting untuk dijaga dan ditingkatkan oleh Kepala Rutan yang baru, Lanjut Bupati.

Mengakhiri sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pejabat lama karena dinilai telah memberikan sentuhan positif terhadap warga binaan di Rutan Selayar.

“Atas nama Bupati, Masyarakat dan pribadi saya ucapkan terima kasih, karena telah berhasil memberikan sentuhan positif terhadap warga binaan di Rutan Selayar sebagai bekal hidup para napi. Selain itu saya ucapkan selamat bertugas dan sukses selalu ditempat tugas yang baru,” Ucap nya.

Begitupun kepada Pejabat yang baru Bupati mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar, mari kita lanjutkan dan tingkatkan apa yang telah dicapai oleh Pejabat lama, terutama dibidang pembinaan terhadap warga binaan, serta koordinasi dan komunikasi sebagai Abdi Negara.

Rakor Antar OPD Bahas Pembentukan Tim Satgas

KabarMakassar.com — Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha di ruang rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (27/1).

Kabag Ekonomi Setda Siti Nadira Basrum sebut dasar pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dimana dalam Pasal 14 Perpres tersebut menyatakan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Sementara pada pasal 3 ayat 1 Perpres tersebut disebutkan pembentukan Satgas ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Satgas Kabupaten/Kota mempunyai 2 fungsi yakni fungsi utama (Leading) dan fungsi pendukung (Supporting).

Siti Nadira menyampaikan, semua yang berbentuk perizinan diusahakan diselasaikan di masing-masing kecamatan. “Kami akan siapkan tenaga ahli yang menangani perizinan ini tidak lain untuk tidak membebani masyarakat hanya karna persoalan perizinan harus datang ke Kabupaten,” ucap Nadira Basrum.

Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Ir. H. Arfang Arif yang juga hadir mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap bentuk pelayanan ini betul-betul menyentuh masyarakat, sehingga program – program Pemerintah berjalan dengan baik.

Selain Asisten Ekbangkes, hadir pula Asisten Pemerintahan Drs. Suardi, para Kerala OPD, dan undangan lainnya.

 

BPKP Sosialisasi E-Pokir Untuk DPRD Kep. Selayar

KabarMakassar.com — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi aplikasi E-Pokir untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (27/1).

Sosialisasi tersebut diawali dengan ekspose rancangan pokok-pokok pikiran terhadap RPJMD Tahun 2020 oleh Ketua DPRD Kepulauan Selayar Mappatunru, S. Pd. Pemaparan Ketua DPRD Selayar terhadap RPJMD Tahun 2020 dijelaskan latar belakang, tujuan, isu strategis, serta rekomendasi yang termuat dalam Pokir.

Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain kemiskinan, kesenjangan pendapatan maupun infrastruktur, serta pemanfaatan TIK untuk menunjang pelayanan publik.

“Semoga Pokir ini dapat dimanfaatkan dengan baik, agar pada 2020 sudah ada penurunan angka kemiskinan sesuai target. Kami optimis dengan bantuan dan kerjasama seluruh jajaran Pemerintah , Kabupaten dan Kota, angka kemiskinan akan turun,” jelas Mappatunru

Kemudian sosialisasi aplikasi E-Pokir yang disampaikan oleh Koordinator BPKP Provinsi Sulawesi Selatan oleh Damargo Hadiono untuk DPRD Selayar dijelaskan bahwa E-Pokir merupakan bagian dari Jogjaplan yang akan diintegrasikan dengan Pokir DPRD. Namun demikian kata dia E-Pokir itu berbasis pada masing-masing fraksi, bukan pada komisi.

“Manfaat E-pokir antara lain untuk menjaga konsistensi Pokir dengan program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD, mengarahkan Pokir DPRD sesuai dengan bidang urusan dan OPD Pelaksana, serta memastikan sistem Pokir DPRD ditelaah oleh TAPD dan hasil telah menjadi bagian dari RKPD Adanya e-pokir juga merupakan rekomendasi dari KPK sekaligus mandat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tepatnya dalam pasal 178 ayat 6,” jelas Damargo Hadiono.

Acara yang dimulai pada pukul 09.00 ini mengundang seluruh anggota DPRD , tenaga ahli graksi, staf graksi Sekretariat DPRD serta Koordinator BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.