Stafnya Adu Mulut dengan Kasatpol PP, Ini Kata Kepala BKPSDM

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Makassar yang terjadi di halaman Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Sejumlah pihak termasuk Plt Kepala BKPSDM Kota Makasar, Basri Rakhman pun menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut.

“Ini terjadi karena ada misskomunikasi yang tidak tersampaikan ke anggota SKPD, terlebih yang di lapangan.
Jadi bila ada data belum terinput, ada namanya masa sanggah selama tiga hari untuk memperbaiki data,” terang Basri, Kamis (272).

Olehnya itu menurut dia, hal seperti ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb juga telah angkat bicara soal unjuk rasa yang dilakukan anggota Satpol PP hingga berujung terjadinya keributan di Rujab Walikota Makassar pada Rabu (26/2) kemarin.

Iqbal mengatakan, kejadian tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasinya dengan baik sistem absensi yang baru diberlakukan, sehingga menyebabkan sejumlah pegawai, khususnya anggota Satpol PP merasa khawatir honornya tidak diterima atau dipotongan karena tidak melakukan absensi. Utamanya mereka yang bertugas di luar kantor.

“Selama ini sosialisasi yang dilakukan BKPSDM hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di masing-masing unit kerja saja. Akibatnya, banyak pegawai yang belum paham. Kita sudah perintahkan untuk dilakukan sosialisasi secara menyeluruh pada hari Senin depan,” kata Iqbal.

“Kita minta kepada Satpol PP untuk tidak perlu lagi cemas jika tidak melakukan absen eletronik, karena itu bisa diganti dengan absen manual, khususnya yang bertugas di luar kantor,” tambahnya.

Kasatpol PP Ribut Soal TPP di Rujab Walikota Makassar, Ini Penyebabnya

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar yang terjadi di halaman Rumah jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Kepala Satpol PP Kota Makassar, Imam Hud yang dikofirmasi mengatakan, kejadian tersebut dipicu karena adanya kendala teknis dalam sisten penginputan data penilaian teknis kinerja sehingga membuat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima anggota Satpol PP berkurang.

“Sebenarnya penyebabnya adalah kendala teknis. Walikota sudah pertemukan saya dengan kepala BKPSDM, dan sudah selesai itu urusan. Tapi ada staf BKPSMD yang seolah-olah mau mengungkap kembali, dan mengatakan bahwa yang benar-benar salah adalah Satpol PP,” kata Imam.

“Saya bilang, kamu tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan langsung mengatakan Satpol PP yang salah, dan yang benar itu sistem. Harusnya diverifikasi dulu dengan melihat berbagai variabel. Jadi sebenarnya itu bukan ribut, saya hanya mempertanyakan,” lanjutnya.

Pasalnya, kata dia, jam kerja anggota Satpol PP dengan pegawai lainnya berbeda. Sehingga seharusnya, variabel yang digunakan untuk menghitung kinerja anggota Satpol PP juga tidak bisa disamakan dengan pegawai lainnya yang jam kerjanya hanya jam 08:00 sampai 16:00 WITA.

“Anggota Satpol itu kerja mulai dari jam 08:00 sampai jam 08:00 keesokan harinya. Setelah itu dia pulang istirahat, dua hari baru masuk lagi. Jadi tidak bisa dihitung absennya tiap hari dari jam 08:00 sampai 16:00 seperti pegawai staf lainnya. Saya hanya mempertanyakan itu, dan meminta keadilan untuk anggota saya,” ungkapnya.

“Kalau perhitungan kinerjanya begitu, berarti Satpol PP yang razia di atas jam 16:00 dan yang jaga malam hari itu tidak dihitung kerja? Dimana keadailannya kalau begitu? Teknologi itu harusnya memudahkan, bukan malah tambah menyulitkan seperti ini,” imbuhnya.

Perihal anggota Satpol PP yang sempat menutup akses jalan masuk ke Balaikota sebagai bentuk protes dari sistem perhitungan TPP di aplikasi E-Kinerja, Imam mengatakan, hal itu merupakan bentuk protes dari para anggotanya.

“Tapi itu sudah selesai. Saya sudah beri pemahaman ke anggota. Sudah clear semuanya. Kita lihat besok saja, kalau banyak yang menyanggah hasil penilaian kinerja itu, berarti bukan kami yang salah, tapi sistemnya yang salah dan harus dibenahi,” ucapnya.

Terpisah, Salah seorang staf BKPSDM Kota Makassar yang ada di lokasi saat adu mulut tersebut terjadi, membenarkan jika hal itu dipicu karena adanya keberatan dari Kasatpol PP terkait hasil penilaian teknis kinerja para anggotanya yang dianggap tidak sesuaia dengan apa yang mereka lakukan di lapangan.

“Benar, tapi kan ini masih masa sanggah. Makanya tadi kita sudah jelaskan bahwa disini masalahnya. Ada data yang seharusnya diinput, tapi lambat atau tidak diinput. Makanya penilaian di sistem seperti itu. Kita share data itu untuk disanggah kalau ada yang kurang atau dianggap tidak sesuai, dengan menyertakan bukti-bukti,” ujar staf yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

“Penilaian sistem ini parameternya itu kehadiran 30 persen dan produktifitas 70 persen. Jadi kalau data aktifitas atau produktifitasnya tidak atau lambat diinput, secara otomatis sistem juga akan menilai seperti itu,” jelasnya.

Atasi Jukir Liar, PD Parkir dan Satpol PP Bentuk Tim Terpadu

KabarMakassar.com — Keberadaan juru parkir (jukir) liar yang kerap meminta biaya parkir melebihi aturan dan tanpa karcis, kian merajela dan sudah meresahkan warga Kota Makassar.

Menyikapi hal tersebut, Dirut PD Parkir Kota Makassar Irhamsyah Gaffar mengaku pihaknya bersama dengan Satpol PP Makassar telah melakukan rapat koordinasi dan memutuskann untuk membentuk tim terpadu untuk menangani permasalahan ini dan juga sosialisasi penerapan sistem parkir online.

Menurut Irham, hal ini dilakukan untuk mematangkan program kerja direksi sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan PD Parkir Makassar dalam menunjang PAD Kota Makassar.

“Penanganan jukir liar adalah program kerja kami. Kami akan berupaya untuk menekan keberadaan mereka, agar pendapatan PD Parkir Kota Makassar bisa lebih maksimal. Dengan begitu, tentu akan membantu tercapainya PAD Makassar sesuai target,” kata Irham, Kamis (20/2).

Menurut Irham, selain PD Parkir dan Satpol PP, di dalam tim terpadu yang nantinya dibentuk juga akan melibatakan pihak TNI-Polri serta Dinas Perhubungan Kota Makassar.

“Ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat lebih efektif,” ujarnya.

Irham menambahkan, sistem yang akan dijalankan oleh tim terpadu ini diharapkan dapat meminimalisir kebocoran dan menjamurnya jukir di Makassar.

“Olehnya itu, peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk melancarkan program tersebut dengan aktif memberikan laporannya jika menemukan jukir liar di Makassar,” ucapnya.

Sementara, Kasatpol PP Kota Makassar Imam Hud mengaku pihaknya selalu siap untuk membantu PD Parkir demi menciptakan kondisi kondusif di Kota Makassar.

“Saya pribadi tentu sangat mendukung program ini, dan Satpol PP Kota Makassar memang memiliki tugas untuk mengawal kerja-kerja pemerintahan. Olehnya itu, kapanpun personel dibutuhkan akan disiapkan,” kata Imam.

Minimarket dan Apotek Diimbau Tak Jual Bebas Alat Kontrasepsi

KabarMakassar.com — Jelang Hari Valentine, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar melakukan kunjungan ke beberapa minimarket untuk memasang surat edaran dan mengimbau untuk tidak menjual alat kontrasepsi (kondom) secara bebas.

Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud mengatakan, hal ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang religius. Terlebih, kata dia, pada tahun 2015 silam, MUI sempat mengajukan protes ke minimarket yang menjual alat kontrasepsi secara bebas menjelang valentine.

“Makanya kita harus turun untuk menjaga agar penjualannya tidak terlalu bebas, vulgar dan bisa disalahgunakan. Terlebih bagi anak di bawah umur. Karena seharusnya ini hanya bisa digunakan bagi sepasang suami istri yang sudah sah,” kata Iman, Rabu (12/2).
Selain pemasangan surat edaran dan imbauan, lanjut Iman, nantinya Satpol PP juga akan melakukan razia untuk memastikan surat edaran dan imbauan tersebut dipatuhi oleh para pengusaha minimarket dan apotek.

“Jika masih ada yang melanggar, maka akan di berikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sekadar diketahui, dalam surat edaran yang dipasang di sejumlah mini market dan apotek, Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol-PP mengimbau supermarket untuk tidak menjual alat kontrasepsi secara bebas, khususnya kepada anak dibawah umur. Setiap pembeli alat kontrasepsi harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Satpol PP Makassar Kewalahan Tertibkan Pedagang Buah Musiman

KabarMakassar.com — Pedagang buah musiman yang menjajakan jualannya di tepi jalan, beberapa waktu belakangan menjadi pemandangan di sejumlah titik Kota Makassar, seperti di Jalan AP Pettarani, Letjen Hertasning, Mappaodang, dan beberapa lokasi lainnya.

Selain meresahkan pengendara karena mengakibatkan penyempitan jalan yang berujung kemacetan, hal ini juga berdampak pada tatanan estetika atau keindahan kota.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam waktu dekat akan melakukan sidak dan penertiban keberadaan pedagang buah musiman tersebut.

“Kita pastikan akan turun, tetapi kita tidak mau beberkan kapan waktunya. Sebab, jangan sampai mereka tahu kalau kami mau turun, pasti mereka tidak berada di tempat,” kata Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud, Selasa (11/2).

Nantinya, kata dia, sidak dan penertiban tersebut tidak akan dilakukan di semua titik jalan yang ada di Kota Makassar. Pasalnya, jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Makassar.

“Rasio jumlah penduduk Kota Makassar dengan personel Satpol PP itu 1 banding 500, ditambah lagi jalan di Makassar sepanjang 2.000 Kilometer, sehingga personel kami akan kewalahan menjaga itu,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Iman, pihaknya sudah berupaya melakukan antisipasi hal ini dengan melakukan patroli ke beberapa wilayah di Makassar. Hanya saja, menurut dia kesadaran masyarakat untuk taat hukum memang masih perlu ditingkatkan.

“Antisipasi sudah kita lakukan, tetapi yang mau diantisipasi terlalu besar, jadi kita memang tidak mampu hadapi. Apalagi pedagang seperti itu ditindaki di jalan ini, pindah lagi menjual di jalan lain,” ungkapnya.

Meski begitu, Iman menegaskan, Satpol PP Kota Makassar akan terus berupaya semaksimal mungkin menangani seluruh persoalan masyarakat, apalagi sudah termasuk meresahkan.

“Bukan cuma penjual buah saja, semua pedagang yang kita dapati di sepanjang jalan dan bukan di tempat yang seharusnya berjualan, pasti kita usir,” tegasnya.

Iman menambahkan, dengan keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Satpol PP Kota Makassar, pihaknya juga berharap kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

“Karena sebanyak apapun penindakan dilakukan, tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran dari masyarakat,” pungkasnya.

Ratusan Kendaraan di Tertibkan Tim Gabungan Pemkot Makassar

KabarMakassar.com — Tim gabungan Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar menertibkan seratusan kendaraan roda dua yang terparkir di Jalan Slamet Riyadi (samping Balai Kota Makassar), Selasa (28/01).

Ada 25 personel Dinas Perhubungan dan 50 personel Satpol PP Kota Makassar yang dikerahkan pada penertiban yang berlangsung selama hampir dua jam.

Kasatpol PP Kota Makassar Iman Hud terjun langsung memimpin anak buahnya, sementara personel Dinas Perhubungan di Komandoi Abd Asis Sila yang sehari – hari bertugas sebagai Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar.

“Mulai hari ini, kendaraan roda dua dilarang parkir di Jalan Slamet Riyadi khususnya samping Balai Kota, jika melanggar aturan kembali kami tertibkan,” tegas Kasatpol PP Kota Makassar Iman Hud.

Kadis Perhubungan Mario Said menuturkan penertiban pagi tadi menyusul maraknya aduan yang diterima instansinya jika parkiran kendaraan roda dua di Jalan Slamet Riyadi menjadi biang kemacetan.

“Kami juga berkordinasi dengan PD Parkir Makassar Raya agar juru parkir yang bertugas di samping Balai Kota dapat mengarahkan pemilik kendaraan roda dua agar memarkir kendaraannya di area yang telah ditentukan,” kata Kadis Mario Said.

PD Parkir Makassar Raya telah menyiapkan area parkir bagi kendaraan roda dua yang letaknya di Jalan Balai Kota atau di samping Museum Kota Makassar

Kendaraan Mangkal di Balai Kota Ditertibkan

KabarMakassar.com — Berdasarkan rapat yang dilakukan oleh seluruh Stakeholder Balaikota terkait penertiban parkir di sekitar Kantor Balaikota akan dilakukan mulai besok. Dinas Perhubungan beserta Satpol PP akan terjun langsung untuk menindaki dan mengangkut kendaraan yang melanggar dan akan di pindahkan ke tempat yang seharusnya.

Hal ini dibenarkan oleh Iman Hud Kasatpol PP Kota Makassar, bahwa ia bersama KadisHub, Muh. Mario Said akan menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan.

“InsyaAllah besok pagi saya akan turun dengan Dishub untuk mengangkut motor itu dan diparkir ditempat yg sudah ditentukan, Pak Camat selaku penanggung wilayah dia akan siapkan tukang parkir disitu, ini kita lakukan supaya nyaman.” ucap Iman Hud saat di wawancarai (27/1).

Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa yang diperbolehkan parkir di Balaikota dalam ruang lingkup Balaikota hanya eselon 2 dan 3, sementara diluar pagar Balaikota yang parkir adalah eselon 4 sedangkan untuk motor parkir di samping Museum Balaikota yang dapat menampung beribu motor.

Iman Hud menekankan bahwa motor tidak diperbolehkan parkir disekitar Balaikota melainkan parkir di samping Museum Balaikota hingga SMP 6 jalan Ahmad Yani. Menurutnya parkir sembarangan inilah yang menjadi penyebab kemacetan di sekitar Kantor Balaikota yang harus di tindaki.

Muh Mario Said Kadishub Kota Makassar mengatakan bagi kendaraan yang melanggar akan di gembok hingga mendapatkan surat tilang dari Kepolisian.

“Jadi kalau ada yg melanggar atau yg parkir disitu langsung kita angkat atau dikasih rantai atau bahkan digembok jadi kita harus lakukan tindakan tegas tapi kita minta sama Satpol PP untuk memberikan warning kepada para pegawai Balaikota barangkali disampaikan dulu mudah mudahkan 1-2 hari kita lakukan penindakan kalau memang tidak tertib kita akan tindaki dan mobil mobil juga boleh diluar yang eselon 4 itu tapi tidak serta merta bisa parkir seenaknya ya harus diatur sedemikian rupa juga nanti kita lihat bagaimana model parkirannya yah kalau dia melanggar kita akan berikan punishment atau tindakan-tindakan, yah kalau mobil kita akan gembok sementara itukan kita juga selama ini bekerjasama dengan Kepolisisan, kita gembok lalu Polisi yang akan lakukan penilangan kecuali misalnya sudah ada peraturan denda, sanksi derek atau apa, kita sudah punya kita akan aplikasikan tapi rencana akan kita lakukan itu misalnya menderek, denda dan sebagainya.” beber Mario.

Iman Hud berharap agar warning dan aturan tersebut dapat ditaati oleh seluruh masyarakat terlebih bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi maksud saya ikutilah itu aturan, saya minta kepada masyarakat terlebih ASN agar lebih berfikir rasional bahwa inikan bukan kepentingan kita tapi kepentingan semua orang karena inikan kalau kita tidak bisa berikan contoh yang baik betul kata pak Dishub kita mau atur orang sementara kita langgar aturannya saya kira seperti itu.” harapnya.

Diketahui mobil para eselon 2, 3 dan 4 akan diketahui dengan ditempelkan stiker yang menandakan bahwa mobil tersebut adalah milik pejabat eselon 2, 3 maupun 4.

Breaking News: Penertiban Aset di Stadion Mattoangin Ricuh

KabarMakassar.com — Aksi saling lempar batu terjadi saat pihak Satpol PP Pemprov Sulsel melakukan penertiban aset lahan di Stadion Andi Mattalatta Mattoangin Makassar, Rabu (15/1).

Aksi penertiban tersebut mendapat perlawanan dari pihak Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS). Aksi tersebut terjadi selama satu jam lebih. Bermula saat Satpol PP melakukan penertiban, tiba-tiba massa dari pihak YOSS yang berada dalam stadion bereaksi dengan melakukan pelemparan batu.

Akibatnya bentrok terjadi, sejumlah warga panik mendengar tembakan gas air mata ke arah stadion, tak hanya itu dari arah station selain batu juga massa melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah atau busur ke arah petugas Satpol PP dan kepolisian.

“Dari jam 10 pagi tadi pak, saya lihat satpol PP dan polisi masuk ke stadion, tapi dari dalam ada yang melepar dan juga mengusir keluar stadion pak,” ujar Aspar warga yang berada di lokasi, Rabu (15/1).

Pantauan KabarMakassar.com, puluhan massa dari pihak YOSS melakukan perlawanan dengan melempar batu dan busur (anak panah) ke arah aparat kepolisian dan satpol PP.

Hingga berita ini di turunkan situasi mereda, bahkan polisi dari pihak Polrestabes Makassar masih berjaga-jaga di area stadion Mattoangin Makassar.


Kapolrestabes Makassar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan mengatakan jika kami tidak berpihak ke YOSS atau Satpol PP, intinya stadion Mattoangin milik rakyat Sulsel.

“Mungkin ada yang harus mengelola entah nanti yang mengelola dari Pemprov atau dari YOSS, ini stadion mungkin kebanggaan kita juga. Nanti Jumat tanggal 17 Januari 2020 mereka mediasi, antara YOSS dan Pempro. Kini pihak Satpol PP kembali pulang,” kata Kapolrestabes Kombes Pol Yudhiawan, Rabu (15/1).

Kombes Pol Yudhiawan menambahkan jika nantinya pihak Polres yang memediasi baik Pemprov maupun YOSS.

“Kita dari pihak Polrestabes memfasilitasi, soal usai mediasi nantinya, kita cuman minta untuk hindari gesekan, Polrestabes hanya memediasi saja jangan sampai memaksakan kehendak yang akhirnya merugikan kita juga,” tambahnya.

Menanggapi soal bentrok tadi, Yudhiawan juga mengatakan, hal tersebut salah satu contoh apapun yang dipaksakan bisa menimbulkan kerugian.


“Makanya saya tidak kepingin ada yang menjadi korban, kalau menimbulkan korban yah akan kita proses kalau seperti itu,” tutupnya.

Home base PSM Makassar ini sebelumnya berpolemik, dimana pihak YOSS enggan memberikan kewenangan Pemprov Sulsel untuk mengambil alih lahan yang di klaim milik YOSS tersebut.

Penertiban tersebut juga dilakukan pihak Pemprov Sulsel ini merupakan pengambilan paksa pengelolaan Stadion Mattoanging dari YOSS yang puluhan tahun menguasai stadion kebanggaan PSM Makassar tersebut.

Sebelumnya, muncul surat penertiban yang ditandatangani Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat menegaskan dalam surat bernomor: 032/02.28/Satpol PP.

Bahkan Pemprov Sulsel mengklaim jika bakal melakukan renovasi stadion kebanggan kota Makassar ini dengan nilai anggaran Rp 200 miliar di RAPBD 2020.