Demo Tolak RUU Omnibus Law, Mahasiswa di Makassar Tutup Jalan

KabarMakassar.com — Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar hingga menutup separuh Jalan Urip Sumiharjo, Jumat (13/3) sore.

Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tersebut, kemacetan arus kendaraan di Jalan Urip Sumoharjo pun tak terhindarkan.

Kondisi kemacetan di lokasi tersebut bertambah parah ketika para demonstran menyandra truk kontainer untuk dijadikan sarana atau panggung orasi.

“Tolak Omnibus Law yang tidak pro terhadap rakyat,” kata salah mahasiswa yang menyampaikan orasi di atas truk kontainer.

Menurutnya, jika disahkan, UU Omnibus Law akan sangat berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia utamanya kepada kaum buruh.

“Ini adalah peraturan yang dibuat tidak pro terhadap rakyat. Dalam rancangan RUU tersebut memangkas hak buruh, Melegitimasi sumber daya alam. Monopoli tanah rakyat, komersial pendidikan serta lepasnya tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Hingga sore ini, aksi unjuk rasa masih terus berlanjut. Ratusan personel kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Demo di Kantor Gubernur Sulsel, Geram Tolak RUU Omnibus Law

KabarMakassar.com — Ratusan buruh, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menolak (Geram) Omnibus Law melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Rabu (11/3).

Massa dari berbagai elemen menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Gubernur Sulsel dengan menggunakan truk tronton untuk menegaskan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang Undang Omnibus Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang akan dibahas di DPR RI.

Juru Bicara (Jubir) Geram, Andi Malangke mengatakan Omnibus Law Cilaka pada kedudukannya cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

“Omnibus Law Cilaka hanya bisa diberlakukan dalam negara yang menganut paham ‘common law‘ seperti Amerika Serikat. Bukan seperti Indonesia yang menganut paham ‘civil law‘,” kata Andi Malangke dalam orasinya.

Ia menilai secara prosedural politik, Omnibus Law cacat karena dalam perumusan formulasi kebijakan sama sekali tidak melibatkan kelompok kepentingan yang sangat rentan terpapar langsung dampak dari Omnibus Law seperti kelompok buruh, Petani dan masyarakat adat.

“Omnibus Law Cilaka merupakan produk oligarki rezim penguasa pada ada saat ini. Sebab dalam perumusannya hanya melibatkan kalangan akademisi dan pengusaha,” jelasnya.

Akan tetapi, keinginan massa untuk bertemu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah harus berakhir dengan kekecewaan. Karena, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu sedang ke luar kota.

“Mohon maaf, Pak Gubernur berada di luar kota, dan Pak Sekda sementara istirahat karena sakit beberapa hari ini,” kata Kepala Kesbanpol Sulsel, Asriady Sulaeman.

Walau demikian, pihaknya tetap menerima aspirasi dengan mengizinkan masuk untuk membicarakan kepada perwakilan para pengunjuk rasa.

Akibat aksi ini di depan kantor Gubernur Sulsel, terjadi kemacetan sepanjang 1 kilometer di Jalan Urip Sumiharjo.

Diketahui, aksi ini penolakan RUU Omnibus Cilaka juga dilakukan di Simpang Lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Ada Demo Tolak RUU Omnibus Law, Warga Diimbau Hindari Lokasi Ini

KabarMakassar.com — Hari ini, Rabu (11/3), rencananaya sejumlah kelompok mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan serikat pekerja/buruh di Kota Makassar akan menggelar aksi unjuk rasa serentak menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR RI.

Menyikapi hal ini, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Makassar, Kombes Pol Yudhiawan mengeluarkan beberapa imbauan yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Makassar. Diantaranya, mengimbau masyarakat untuk mengindari lokasi-lokasi atau objek unjuk rasa guna terhindar dari kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

“Senantiasa menjaga kemananan, ketertiban dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Menciptakan Kamseltiblancar lantas dengan menaati peraturan lalu lintas,” kata Yudiawan dalam imbauan tersebut.

Selain itu, Yudiawan juga megimbau kepada masyarakat, apabila akan menuju ke tempat kerja atau tempat keperluan, agar berusaha mencari jalan alternatif atau jalur yang tidak melalui lokasi atau objek unjuk rasa, guna terhindar dari kemacetan atau kepadatan lalu lintas.

“Demikian imbauan ini dibuat demi terciptanya Kota Anging Mammiri yang aman, tertib dan lancar selama berlangsungnya aksi unjuk rasa,” bunyi kalimat penutup pada imbauan tersebut.

Sekadar diketahui, berdasarkan pesan berantai yang beredar di whatsapp grup, beberapa lokasi yang rencananya menjadi titik aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cilaka di Kota Makassar hari ini, diantaranya: depan Kantor Gubernur Sulsel, Kantor DPRD Sulsel, Perlimaan Bandara, depan Pintu II Kjawasan Industri Makassar (KIMA), depan Kampus UMI, depan Kampus Unismuh dan depan Kampus Unhas.

Aliansi Gerak IWD Datangi DPRD Sulsel, Ini Tuntutannya

KabarMakassar.com — Ratusan massa dari berbagai lembaga dan organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerak International Women’s Day (IWD) Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (9/3).

Kekerasan terhadap perempuan dan keadilan serta kesetaraan menjadi salah satu isu yang diangkat pada aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) tersebut.

Jendral lapangan (Jenlap) aksi tersebut, Nurfianalisa mengatakan, berdasarkan data Aliansi Gerak IWD Sulsel, sejak 2013 hingga awal 2020, ada sebanyak 538 perempuan di Sulawesi Selatan yang mengalami berbagai macam bentuk kekerasan. Diantaranya, 16 kasus KDRT, 15 kekerasan seksual, dan 407 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat konflik agraria yang berkepanjangan.

“Adapun aktor kasus kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh aparat negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya instruksi presiden yang mengimbau kepada aparat untuk terlibat dalam forum konsolidasi rakyat. Sedangkan aktor lainnya adalah pemerintah melalui kebijakan diskriminatif,” kata Nurfianalisa.

Olehnya itu, kata dia, Aliansi Gerak IWD Sulsel menyatakan menolak segala regulasi yang tidak prorakyat, khususnya perempuan.

“Kami menolak RUU Omnibus Law, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba,” ujarnya.

Di lain sisi, Aliansi Gerak IWD Sulsel meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), serta RUU Kesetaran dan Keadilan Gender segera disahkan.

“Kami mendorong agar segera membuat dan membahas peraturan daerah (Perda) yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak perempuan buruh migran di Sulawesi Selatan, serta wujudkan reforma agraria sejati yang adil gender sebagai solusi konflik agraria yang struktural, kronis dan berdampak luas,” ucapnya.