Ini Penjelasan Pj Walikota Soal Aksi Protes Anggota Satpol PP

KabarMakassar.com — Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb angkat bicara soal unjuk rasa yang dilakukan anggota Satpol PP hingga berujung terjadinya keributan di Rujab Walikota Makassar, Rabu (26/2) kemarin.

Iqbal mengatakan, kejadian tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasinya dengan baik sistem absensi yang baru diberlakukan, sehingga menyebabkan sejumlah pegawai, khususnya anggota Satpol PP merasa khawatir honornya tidak diterima atau dipotongan karena tidak melakukan absensi. Utamanya mereka yang bertugas di luar kantor.

“Selama ini sosialisasi yang dilakukan BKPSDM hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di masing-masing unit kerja saja. Akibatnya, banyak pegawai yang belum paham. Kita sudah perintahkan untuk dilakukan sosialisasi secara menyeluruh pada hari Senin depan,” kata Iqbal.

“Kita minta kepada Satpol PP untuk tidak perlu lagi cemas jika tidak melakukan absen eletronik, karena itu bisa diganti dengan absen manual, khususnya yang bertugas di luar kantor,” tambahnya.

Sementara, Asisten 1 Pemkot Makassar, Sabri yang juga ada di lokasi saat keributan (adu mulut) antara Kepala Satpol PP dengan salah seorang staf BKPSDM terjadi di Rujab Walikota mengatakan, penutupan pintu pagar kantor Walikota yang sempat dilakukan oleh sejumlah anggota Satpol PP adalah sebuah kesalahan. Meski begitu, kata dia, ada situasi psikologis yang mestinya dimaklumi.

“Tentu saya sebagai atasannya mengakui itu sebuah kesalahan, dan saya meminta maaf. Namun harus kita pahami bahwa ada situasi psikologis yang dialami pasukan kita di bawah yang selama ini bekerja 20 jam. Mereka tertekan dengan sistem yang baru itu, makanya saya segera datang menemui, menenangkan mereka agar jangan anarkis,” kata Sabri.

Menurut dia, sebenarnya peristiwa ini lebih kepada persoalan misskomunikasi di dalam SKPD.

“Mereka itu banyak di lapangan, mana bisa mereka langsung paham. Apalagi tidak disosialisasikan dengan baik. Tapi dalam situasi begini tiba-tiba ada muncul di luar mengajak berdebat, memperlihatkan berbagai macam ini dan itu, padahal situasi psikologis anggota kita sedang tertekan. Dan ketika ditanya cenderung menyalahkan, makanya saya cepat menegur, agar situasi tidak berkembang yang bisa menyebabkan eskalasi meluas,” ujarnya.

Sebagai solusi sementara dari permasalahan ini, lanjut Sabri, anggota Satpol PP yang masih bermasalah (absesnsinya) disarankan untuk absen manual dulu, sambil menunggu sosialisasi yang lebih massif.

“Kita Jangan berharap setiap orang langsung bisa menguasai setiap teknologi baru yang muncul, itu butuh proses. Apalagi yang selama ini tugasnya di lapangan, waktunya kapan untuk melakukan itu. Kita harus sadar, mereka itu bekerja dengan tugas berat, kadang kena busur, belum lagi pendapatan yang tidak seberapa. Mereka ini tidak sama dengan yang bekerja di dalam kantor, di ruang ber AC, atau di belakang meja, ini yang harus kita pahami bersama,” ucapnya.

Kasatpol PP Ribut Soal TPP di Rujab Walikota Makassar, Ini Penyebabnya

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar yang terjadi di halaman Rumah jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Kepala Satpol PP Kota Makassar, Imam Hud yang dikofirmasi mengatakan, kejadian tersebut dipicu karena adanya kendala teknis dalam sisten penginputan data penilaian teknis kinerja sehingga membuat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima anggota Satpol PP berkurang.

“Sebenarnya penyebabnya adalah kendala teknis. Walikota sudah pertemukan saya dengan kepala BKPSDM, dan sudah selesai itu urusan. Tapi ada staf BKPSMD yang seolah-olah mau mengungkap kembali, dan mengatakan bahwa yang benar-benar salah adalah Satpol PP,” kata Imam.

“Saya bilang, kamu tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan langsung mengatakan Satpol PP yang salah, dan yang benar itu sistem. Harusnya diverifikasi dulu dengan melihat berbagai variabel. Jadi sebenarnya itu bukan ribut, saya hanya mempertanyakan,” lanjutnya.

Pasalnya, kata dia, jam kerja anggota Satpol PP dengan pegawai lainnya berbeda. Sehingga seharusnya, variabel yang digunakan untuk menghitung kinerja anggota Satpol PP juga tidak bisa disamakan dengan pegawai lainnya yang jam kerjanya hanya jam 08:00 sampai 16:00 WITA.

“Anggota Satpol itu kerja mulai dari jam 08:00 sampai jam 08:00 keesokan harinya. Setelah itu dia pulang istirahat, dua hari baru masuk lagi. Jadi tidak bisa dihitung absennya tiap hari dari jam 08:00 sampai 16:00 seperti pegawai staf lainnya. Saya hanya mempertanyakan itu, dan meminta keadilan untuk anggota saya,” ungkapnya.

“Kalau perhitungan kinerjanya begitu, berarti Satpol PP yang razia di atas jam 16:00 dan yang jaga malam hari itu tidak dihitung kerja? Dimana keadailannya kalau begitu? Teknologi itu harusnya memudahkan, bukan malah tambah menyulitkan seperti ini,” imbuhnya.

Perihal anggota Satpol PP yang sempat menutup akses jalan masuk ke Balaikota sebagai bentuk protes dari sistem perhitungan TPP di aplikasi E-Kinerja, Imam mengatakan, hal itu merupakan bentuk protes dari para anggotanya.

“Tapi itu sudah selesai. Saya sudah beri pemahaman ke anggota. Sudah clear semuanya. Kita lihat besok saja, kalau banyak yang menyanggah hasil penilaian kinerja itu, berarti bukan kami yang salah, tapi sistemnya yang salah dan harus dibenahi,” ucapnya.

Terpisah, Salah seorang staf BKPSDM Kota Makassar yang ada di lokasi saat adu mulut tersebut terjadi, membenarkan jika hal itu dipicu karena adanya keberatan dari Kasatpol PP terkait hasil penilaian teknis kinerja para anggotanya yang dianggap tidak sesuaia dengan apa yang mereka lakukan di lapangan.

“Benar, tapi kan ini masih masa sanggah. Makanya tadi kita sudah jelaskan bahwa disini masalahnya. Ada data yang seharusnya diinput, tapi lambat atau tidak diinput. Makanya penilaian di sistem seperti itu. Kita share data itu untuk disanggah kalau ada yang kurang atau dianggap tidak sesuai, dengan menyertakan bukti-bukti,” ujar staf yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

“Penilaian sistem ini parameternya itu kehadiran 30 persen dan produktifitas 70 persen. Jadi kalau data aktifitas atau produktifitasnya tidak atau lambat diinput, secara otomatis sistem juga akan menilai seperti itu,” jelasnya.