UKI Paulus Gelar Kuliah Umum dan MoU Peresmian TAX Center

KabarMakassar.com — Setelah menambah program studi baru yaitu Program Studi Akuntansi Perpajakan, kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar menggelar kuliah umum dan dirangkaikan dengan peresmian TAX Center, pada Kamis 9 Juli 2020 besok.

Dekan Fakultas Ekonomi Luther P. Tangdialla, M.M. membenarkan jika besok kuliah umum dan peresmian tax center secara virtual dilakukan, dimana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) wajib untuk mengikuti kuliah umum ini, yang bakal di gelar pukul 09:00 WITA. Dimana didalamnya yang menjadi pembicara Rektor UKI Paulus Makassar, DR. Agus Salim, S.H, M.H. dan juga Kakanwil DJP Sulselbartra, Wansepta Nirwanda.

“Selain kuliah umum, besok juga akan ada perjanjian kerjasama atau MoU dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dari peresmian Tax Centre yang akan ditempatkan di kampus UKIP,” ujar Dekan FEB Luther P. Tangdialla saat dikonfirmasi melalui selularnya, Rabu (8/7).

Luther menambahkan jika dibukanya nanti fasilitas Tax Center untuk menunjang dan menjadi wadah bagi anak-anak kami, dan kami harapkan ini memberikan pemahaman juga untuk meningkatkan literasi bagi mahasiswa, tidak hanya itu masyarakat disekitar UKI Paulus juga, agara lebih memahami perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran perpajakan.

“Kita berharap bisa banyak yang ikut kuliah umum besok, wajib memang untuk anak Fakultas Ekonomi, tetapi jika anak manajeman mau ikut juga kita buka ruang bagi mereka di kuliah umum secara virtual tersebut,” tambah Luther P. Tangdialla.

Sementara itu, Rektor UKI Paulus Makassar DR. Agus Salim, S.H, M.H. menjelaskan jika tujuan dari keberadaan Tax Center ini menjadi wadah mahasiswa untuk memperdalam ilmu pajak dan menjadi sumber daya manusia sesuai kebutuhan yang ada dalam bidang perpajakan, sekaligus memberikan pengetahuan untuk dosen dan juga mahasiswa dan masyarakat untuk sadar pajak.

“Adanya Tax Center ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan keahlian dosen dan mahasiswa, serta keberadaanya dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar DR. Agus Salim.

DR. Agus Salim menambahkan jika saat ini UKI Paulus bersyukur telah membuka prodi Akutansi Perpajakan, dimana vokasi pendidikan tersebut menjadi satu-satunya vokasi pendidikan Perpajakan di Sulawesi Selatan.

Untuk diketahui jika Kampus UKI Paulus baru saja membuka prodi Akutansi Perpajakan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 516/M/2020, tertanggal 12 Mei 2020. Program Studi tersebut berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi. Dimana Prodi Akutansi Perpajakan merupakan pendidikan Vokasi S1 Terapan (D4) yang 70 persenpraktik dan nantinya akan bergelar SST (Sarjana Sains Terapan).

Ini Bentuk Kerjasama UKI Paulus dan DPRD Tana Toraja

KabarMakassar.com — Kampus Universitas Kristen Indonesi Paulus (UKI Paulus) menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja. Dimana Rektor UKI Paulus, DR Agus Salim menyambangi kantor dewan bersama rombongan dan disambut oleh Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi’, Wakil Ketua, Yohanis Lintin, Kristian HP Lambe dan Semuel Tandirerung.

Rektor UKI Paulus, DR Agus Salim mengatakn, dalm pertemuan tersebut untuk menjalin kerja sama sebagai institusi perguruan tinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Iya pertemuan kami saat itu memang untuk menjalin kerja sama, ada beberapa hal memang yang penting. Dimana didalamnya ada enam bentuk kerja sama salah satunya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat,” kata Dr Agus Salim, Jumat (8/2).

Sementara itu, Wellem Sambolangi legislator Golkar ini mengapresiasi akan kedatangan pihak kampus UKI Paulus, pihak DPRD Tana Toraja mendukung akan program kerja sama ini untuk kemajuan bersama.

“Kita apresiasi bentuk kerja sama ini, makanya kita dukung dari beberapa program-program, dan kami sangat bangga apa yang di lakukan kampus ini untuk Tana Toraja,” kata Wellem.

Berikut bentuk kerja sama antara UKI Paulus dan juga DPRD Tana Toraja di antaranya, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya, Pelaksanaan kuliah kerja nyata/ KKN dan magang, Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas atau bimbingan teknis (Bimtek), Pendampingan pembuatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan naskah akademik, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua lembaga.

Ini Penjelasan Kampus UKIP Terkait 28 Mahasiswa Dipecat

KabarMakassar.com — Pihak kampus Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar memecat 28 mahasiswanya dari tiga fakultas yang berbeda. Dimana sebelumnya mahasiswa melakukan aksi demo berujung drop out (DO).

Surat keputusan (SK) Rektor UKIP, DR Agus Salim yang ditandatangani dengan nomor 006/SK/UKIP.02/2020 dengan hormat memberhentikan 28 mahasiswa dari Fakultas Teknik, Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum.

Bermula saat mahasiswa melakukan aksi demo pada tanggal 20 Januari 2020, dimana saat mahasiswa di liburkan sejumlah mahasiswa tersebut menggelar aksi demo. Hingga akhirnya berujung diberhentikan secara hormat oleh pihak kampus melalui SK Rektor UKIP.

Dikonfirmasi terkait 28 mahasiswa yang diberhentikan dengan hormat, pihak kampus UKIP melalui Wakil Rektor I, DR Yoel Pasae mengklarifikasi jika para mahasiswa dalam pernyataan resminya memutuskan bagian pertama dalam SK tersebut adalah pemberhentian dengan hormat, dan diberi kesempatan mengambil surat pindah.

“Intinya jika 28 mahasiswa tersebut dalam SK Rektor memutuskan jika 28 mahasiswa diberhentikan secara hormat dan diberi kesempatan mengambil surat pindah,” kata DR Yoel, Minggu (26/1).

DR Yoel menjelaskan jika proses pemberian sanksi mahasiswa ini prosesnya panjang. Dimana sebelum pihak kampus mengeluarkan SK pemberhentian dengan hormat 28 mahasiswa, terlebih dahulu dilakukan rapat komisi disiplin kampus. Saat komisi disiplin dan etik mengeluarkan keputusan ke senat hingga akhirnya diputuskan jika para mahasiswa tersebut diberhentikan dengan hormat.

Sebelumnya 20 Januari pihak kampus UKIP Makassar menggelar Lokakarya Nasional yang mendatangkan para Kepala Sekolah se Sulsel dan Sulbar, pihak kampus juga menghadirkan Prof Marsudi Wahyu Kisworo sebagai pembicara.

Warek I UKIP, DR Yoel membenarkan saat itu kampus di liburkan, namun sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo, atas perbuatan itu membuat pihak kampus malu dan berujung keluarnya SK pemberhentian dengan hormat untuk 28 mahasiswa.

“Kami sudah berkali-kali dialog dengan mahasiswa, bahkan sepanjang tahun kita lakukan dialog tentang aturan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) itu, tetapi mahasiswa tetap ngotot menginginkan agar tidak perlu mempersyaratkan IPK. Bahkan dari tahun 2015 sudah disepakati bersama, dimana untuk menjadi pengurus kelembagaan standar IPKnya 3,0. Hal itu kan sudah berjalan. Tidak hanya itu sejak Rapat Kerja, bahkan Raker Mei 2019 lalu juga kita sudah bahas bersama bidang kemahasiswaan mulai dari tingkat Program Studi, Fakultas. Itu pun kami sempat bersama mahasiswa membahasnya di Pra raker malahan, dimana ada 4 Ketua BEM saat itu hadir saat Rapat kerja dan itu telah disepakati bersama,” jelas DR Yoel.

DR Yoel menambahkan pada intinya pihak kampus terus berulang memberi ruang dialog soal aturan Ormawa tersebut, namun puncaknya saat kampus libur mahasiswa demo, saat itu kita undang orang penting di seminar nasional di Kampus. Hal ini membuat kami pihak kampus malu sehingga SK Rektor pun dikeluarkan,” tambahnya.

Hingga kini pihak kampus memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang diberhentikan secara terhormat untuk mengambil surat pindah.

“Ini kita beri waktu 14 hari, untuk para mahasiswa yang diberhentikan dengan hormat untuk mengambil surat pindah, kami beri kesempatan itu,” tutupnya.

Kini kampus UKIP Makassar mendapatkan kecaman dari para alumni terkait kasus pemecatan 28 mahasiswa. Bahkan sejumlah mantan ketua BEM dari lintas angkatan turut memberikan dukungan dan pendampingan kepada 28 mahasiswa yang di DO, agar dikembalikan haknya untuk mengenyam pendidikan di kampus tersebut.

Dalam pesan rilis para alumni kampus UKIP, Presma UKIP 2009-2010, Sinyo Batosakke mengaku untuk mengawal 28 mahasiswa yang di DO Rektor UKIP. Ia menyikapi tindakan kampus yang hanya persoalan demo hingga berujung pemecatan.

“Saya sangat menyayangkan sikap Rektor UKI Paulus Makassar terkait dikeluarkannya SK Rektor atas pemecatan puluhan mahasiswa tanpa alasan yang jelas, harapan kami kepada lembaga aspiratif dan seluruh mahasiswa untuk menggalang dukungan dari semua elemen mahasiswa dan alumni siap mengawal,” tutup Sinyo Batosakke.

Rektor UKIP DO 28 Mahasiswa, Ini Reaksi Alumni

KabarMakassar.com — Rektor UKIP, DR Agus Salim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor nomor 006/SK/UKIP.02/2020 yang memberhentikan 28 mahasiswa dari berbagai jurusan di kampus Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) per 24 Januari 2020 lalu.

Dimana para mahasiswa tersebut sebelumnya menggelar aksi demonstrasi yang menyikapi tentang aturan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di depan kampusnya sendiri. Atas dasar itu Rektor UKIP mengeluarkan SK dengan memberi sanksi Drop Out (DO) terhadap 28 mahasiswa.

Menyikapi hal tersebut sejumlah alumni kampus UKIP Makassar melakukan penggalangan dukungan untuk para mahasiswa yang di DO kampusnya karena persoalan demonstrasi akan kebijakan kampusnya sendiri.

“Saya sangat menyayangkan sikap Rektor UKI Paulus Makassar atas dikeluarkannya SK Rektor atas pemecatan puluhan mahasiswa tanpa alasan yang jelas, harapan kami kepada lembaga aspiratif dan seluruh mahasiswa untuk menggalang dukungan dari semua elemen mahasiswa dan alumni siap mengawal,” kata Presma UKIP 2009-2010, Sinyo Batosakke.

Tak hanya Sinyo, Presma UKIP 2006-2007 Frans Bore Sampepadang pun angkat bicara soal DO yang dikeluarkan Rektor, karena alasan mahasiswa melakukan demo.

“Pemecatan itu bukan solusi, hal ini seperti menyuramkan masa depan mahasiswa dan tidak memanusiakan manusia. Saya bahkan pernah menduduki rektorat sewaktu menjabat sebagai presma, namun semua bisa diselesaikan dengan baik tanpa reaksi yang berlebihan seperti pemecatan” tegas Frans Bore Sampepadang.

Tiga fakultas dari 28 mahasiswa UKIP yang DO Rektor UKIP di antaranya, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum.

Saat tim KabarMakassar.com melakukan konfirmasi kepada pihak kampus UKIP Makassar, Wakil Rektor I, DR Yoel Pasae pun angkat bicara. Dimana pihak kampus mengatakan jika 28 mahasiswa yang di DO tersebut telah melalui proses panjang hingga berujung pemecatan.

“Ini sudah berkali-kali dilakukan oleh para mahasiswa tersebut, dimana tentang aturan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) dari tahun 2015 sudah disepakati bersama, dimana untuk menjadi pengurus kelembagaan standar IPKnya 3,0. Hal itu kan sudah berjalan Mei 2019 lalu juga kita sudah bahas bersama bidang kemahasiswaan, dimana ada 4 Ketua BEM saat itu hadir saat Rapat kerja dan telah disepakati bersama,” kata DR Yoel Pasae saat dihubungi melalui selularnya, Minggu (26/1).

Lebih lanjut DR Yoel mengatakan, mahasiswa ini sudah berkali-kali kami ajak dialog, namun mereka melakukan demo. Bahkan demo berkali-kali, hingga puncaknya saat pihak Kampus UKIP Makassar menggelar seminar nasional yang di hadiri para guru-guru SMA se- Sulsel dan se-Sulbar dalam Lokarya Nasional di kampus itu juga hadir Prof Marsudi Wahyu Kisworo.

“Puncaknya mereka demo saat kampus diliburkan karena ada seminar nasional, kan kita hadirkan disitu tamu Pak Prof Marsudi Wahyu Kisworo, dan anak-anak demo saat acara berlangsung. Hal itu membuat pihak kampus mengambil keputusan kepada para mahasiswa tersebut untuk di DO,” kata DR Yoel.

DR Yoel menambahkan 28 mahasiswa tersebut diberhentikan secara hormat, dan selama 14 hari kerja setelah SK keluar, mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk melakukan pindah kampus. “Kami beri 14 hari kerja kepada mahasiswa yang di berhentikan dengan hormat dan untuk itu kami beri kepada mereka untuk pindah kampus,” tegasnya.

Berikut para alumni UKIP yang melakukan pendampingan terhadap 28 mahasiswa yang di sanksi DO,

Frans Bore Sampepadang – Presma UKIP 2006-2007
Budi Rante – Ketua HMM UKIP 2007-2008
Sinyo Batosakke – Presma UKIP 2009-2010
Siswanto – Ketua BEM FE UKIP 2010-2011
Amos Randa Linggi – Ketua BEM FE 2009-2010
Asmady Djasman – Ketua Himatika UKIP 2009-2010
Alfius Pasodung – Ketua HMM UKIP 2009-2010
Ferbryanto Padatuan – Ketua HMM UKIP 2015-2016
Yosea Salbin – Ketua HME 2009-2010.