Pansus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah Kunker ke Kemendagri

KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyusunan Produk Hukum Daerah DPRD Makassar terus melakukan kegiatan menyelesaikan tugas setelah ekspose naskah akademik Ranperda.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Pansus kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI dalam rangka audensi, dengar pendapat, arahan saran dan masukan terkait Ranperda Penyusunan produk Hukum, Senin (9/3).

Kegiatan Kunker itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan diterima langsung Kepala Seksi Wilayah III.B. Subdit Wilayah III Produk Hukum Daerah Dirjen Otoda, Ramandika Suryasmara, SH., MH.

Turut Hadir pada kegiatan itu antara lain Wakil Ketua DPRD Makassar Hj. Andi Suhada Sappaile dan H. A. Nurhaldin.

Diketahui susunan Pansus yakni Ari Ashari Ilham sebagai Ketua Pansus, Kasrudi sebagai Wakil Ketua Pansus, Anton Paul Goni sebagai Sekretaris Pansus, Mario David sebagai anggota Pansus dan H. Ray Suryadi Arsyad sebagai anggota Pansus.

Kemudian ada juga Rezki sebagai anggota Pansus, Mesakh Raymond Rantepadang sebagai anggota Pansus, Dr. Ir Hj Apiaty K. Amin Syam sebagai anggota Pansus, H. Zaenal Dg. Beta sebagai anggota Pansus, Hj. Muliati sebagai anggota Pansus, Azwar sebagai anggota Pansus, dan Dra. Hj. Kartini sebagai anggota Pansus.

DPRD Sidrap Mulai Pembahasan Tiga Ranperda

KabarMakassar.com — DPRD Kabupaten Sidrap mulai melakukan pembahasan tingkat 1 terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (19/2).

Tiga Ranperda tersebut yakni dua usulan dari eksekutif, masing-masing Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, dan Ranperda tentang Penetapan Desa, serta Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan ranperda inisiatif DPRD.

Terkait dua Ranperda usulan dari pihjak eksekutif, Bupati Sidrap Dollah Mando menjelaskan, Ranperda Penetapan Desa diusulkan karena pihaknya menganggap perlu ada kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, sehingga memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dikonkretkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai penetapan desa dalam wilayah administratif Kabupaten Sidrap yang sedang kita laksanakan prosesnya saat ini,” kata Dollah.

Sementara untuk Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Dollah mengatakan, Ranperda ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“Yang juga tidak kalah penting adalah memastikan keberlanjutan ketersediaan air bagi manusia,” ujarnya.

Rencananya, pembahasan tiga Ranperda ini akan dilanjutkan dengan agenda rapat paripurna pemandanganumum fraksi-fraksi DPRD dan pendapat bupati terhadap ranperda Inisiatif pada Kamis (20/2) besok, dan rapat paripurna dengan agenda tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi dan jawaban Bapemperda atas pendapat bupati pada Jumat (21/2) mendatang.

Pansus Setujui Ranperda Perseroda Ditetapkan jadi Perda

KabarMakassar.com — Finalisasi Ranperda tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Sulwesi Selatan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) akhirnya disetujui panitia khusus (Pansus) Perseroda DPRD Sulsel, untuk ditetapkan di tingkat rapat paripurna atas persetujuan fraksi-fraksi DPRD Sulsel.

Ketua Pansus Perseroda, Fachruddin Rangga menjelaskan, perubahan bentuk hukum Perusda menjadi Perseroda ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, sekaligus guna mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah.

“Perubahan bentuk badan hukum dimaksudkan guna meningkatkan laba dan keuntungan serta efisiensi dan efektivitas usaha yang berpengaruh terhadap kontribusi deviden pendapatan asli daerah,” jelas Fachruddin Rangga.

Sementara, Direktur Utama Perusda Sulsel, Taufik Fachrudin mengaku sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas persetujuan dan dukungan maksimal dari seluruh anggota DPRD, khususnya dari Pansus Perseroda DPRD Sulsel.

“Kami sangat berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dari Pansus Perseroda, sehingga seluruh tahapan pembahasan sudah rampung di tingkat finalisasi,” kata Taufik.

Menurut taufik, perubahan bentuk badan hukum kelembagaan sangat diperlukan, agar bisa lebih optimal memberikan kontribusi dan deviden terhadap peningkatan PAD, sekaligus mendorong aktivitas perekonomian dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Selain itu, hal ini juga diyakininya akan memberikan keyakinan dan jaminan kepada investor untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan BUMD Sulsel yang telah berubah bentuk hukum menjadi Perseroda.

Dengan begitu, kata dia, secara otomatis ruang untuk menjalin hubungan dengan pihak lain dalam hal ini investor akan lebih terbuka.

“Alhamdulillah, atas dukungan maksimal dari pansus, kami telah berada di finalisasi, untuk selanjutnya akan dibahas pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat paripurna DPRD Sulsel. Kami akan bekerja keras secara profesional dan proporsional dalam membawa Perseroda menjadi BUMD terbaik yang diperhitungkan oleh badan usaha lainnya di provinsi lainnya,” ucapnya.