PSBB di Makassar Berakhir, Jumlah Kasus Covid-19 Turun atau Naik?

KabarMakassar.com — Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Kota Makassar berakhir hari ini, Jumat (22/5) dan tak diperpanjang.

Meski PSBB yang tujuan utamanya untuk membatasi pergerakan orang dalam upaya menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 sudah dilaksanakan dalam dua tahap atau 28 hari, namun berdasarkan data jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Makassar belum menunjukkan trend penurunan. Bahkan, jumlahnya masih terus bertambah.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, khusus di Kota Makassar, Kamis (21/5) malam kemarin, total kumulatif kasus terkonfirmasi positif di Kota Makassar tercatat sebanyak 659 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 352 kasus dari sebelum PSBB diberlakukan. Dimana sehari sebelum PSBB diberlakukan, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Makassar tercatat sebanyak 307 kasus.

Untuk lebih rincinya, Kota Makassar mulai menerapkan atau memberlakukan PSBB pada 24 April 2020, dimana saat itu jumlah pasien positif Covid-19 tercatat sebanyak 307 orang. Di akhir masa pemberlakukan PSBB tahap pertama atau tepatnya 7 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Makassar tercatat 466 kasus atau mengalami penambahan sebanyak 159 kasus dalam 14 hari.

Pemerintah Kota Makassar kemudian memperpanjang penerapan PSBB ke tahap kedua selama 14 hari, terhitung mulai 8 – 22 Mei 2020. Sehari sebelum masa pemberlakukan PSBB tahap kedua berakhir atau 21 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Makassar tercatat 659 kasus atau mengalami penambahan sebanyak 193 kasus dalam 13 hari.

Meski jumlah kasus masih terus bertambah, namun Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang PSBB ke tahap ketiga.

“PSBB tidak dilanjutkan. Tapi kita sudah membuat Perwali (pweraturan walikota) yang baru tentang penerapan protokol kesehatan,” kata Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran Yusuf, Kamis (21/5) kemarin.

Menurut Yusran, Perwali yang baru tentang penerapan protokol kesehatan tersebut akan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

“Kita mengadopsi protokol kesehatan yang dibuat oleh BNPB,” terangnya.

Lebih jauh Yusran mengatakan, dengan berakhirnya PSBB, maka semua toko diperbolehkan untuk beroperasi, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Semua boleh buka, sepanjang dia menerapkan prosedur atau protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan pakai masker,” ujarnya.

Sekadar diketahui, untuk lingkup Provinsi Sulsel, hingga Kamis (21/5) jumlah total kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tercatat sebanyak 1.135 kasus. Dari jumlah tersebut, 676 orang diantaranya masih dirawat, 398 sudah dinyatakan sembuh, dan 61 meninggal dunia.

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1.533 orang (337 dirawat/proses follow up, 1061 dinyatakan negatif Covid-19, 135 meninggal dunia). Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya sebanyak 4.826 orang (862 proses pemantauan, 3.964 selesai pemantauan).

Berikut rekap data sebaran kasus Covid-19 di Provinsi Sulsel:

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel)

Berakhir Hari Ini, PSBB Makassar Tak Diperpanjang

KabarMakassar.com – Hari ini, Jumat (22/5) merupakan hari terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Kota Makassar. Pemerintah setempat pun telah memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang PSBB ke tahap ketiga.

“PSBB tidak dilanjutkan. Tapi kita sudah membuat Perwali (pweraturan walikota) yang baru tentang penerapan protokol kesehatan,” kata Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran Yusuf, Kamis (21/5) kemarin.

Menurut Yusran, Perwali yang baru tentang penerapan protokol kesehatan tersebut akan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

“Kita mengadopsi protokol kesehatan yang dibuat oleh BNPB,” terangnya.

Lebih jauh Yusran mengatakan, dengan berakhirnya PSBB, maka semua toko diperbolehkan untuk beroperasi, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Semua boleh buka, sepanjang dia menerapkan prosedur atau protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan pakai masker,” ujarnya.

Pj Walikota Makassar: Kalau Aturan Diikuti Secara Letter Lett, Nanti Kita Mati Semua

KabarMakassar.com — Meski jumlah kasus Covid-19 di Kota Makassar masih terus meningkat, pemerintah setempat sepertinya tetap akan memberikan pelonggaran terhadap aturan atau pembatasan-pembatasan yang seharusnya dilakukan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Pj Walikota Makassar, Yusran Yusuf pun meminta agar masyarakat tidak mempolemikkan hal ini. Sebab menurutnya, cara penanganan penyakit virus Corona atau Covid-19 ini sebenarnya sederhana dan hanya dengan tiga cara, yakni cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

“Ini penyakit sederhana. Hanya tiga, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Intinya begini, bahwa penanganan ini kita juga harus memikirkan ekonomi mulai dari sekarang. Jadi yang penting protokol kesehatan dilaksanakan. Sama ji kita berkumpul tapi kita sepakat jaga jarak dan pakai masker, Tidak masalah,” kata Yusran, Senin (18/5).

Yusran juga menegaskan, tim gugus tugas penanaganan Covid-19 mempunyai tiga tugas, yaitu pencegahan penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial atau social safety net, dan penanganan atau pemulihan dampak ekonomi.

“Kita tentu tidak ingin kesehatan terus, nanti sudah habis betul ekonomi baru kita bahas ekonomi. Ini harus dikerja secara simultan,” ujarnya.

Ia memastikan, pemerintah telah berpikir lebih komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan khalayak banyak.

Perihal apakah langkah tersebut tidak melanggar aturan yang ada, Yusran menyebut hal ini sebagai langkah untuk bisa lebih cepat mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

“Tentukan ada dinamis di lapangan. Kalau aturan saja diikuti secara letter lett, ya nanti kita mati semua. Yang penting protokol kesehatan. Jadi jangan perdebatkan antara ekonomi dengan kesehatan, ini bisa paralel, bisa kita bersama. Jangan dipolemikkan,” pungkasnya.

“Dinamisnya” Pernyataan Gubernur Sulsel Soal PSBB Tahap II di Makassar

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang awalnya diberlakukan mulai 24 April sampai 7 Mei 2020 resmi diperpanjang mulai tanggal 8 hingga 22 Mei.

Dua hari sebelum resmi diperpanjang atau tepatnya tanggal 6 Mei 2020, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan catatan dan mengisyaratkan adanya pelonggaran pada PSBB tahap II di Kota Makassar.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran virus tersebut, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal.

“Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” ucapnya.

Jumat, 15 Mei 2020, usai menggelar rapat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas persiapan hari raya Idulfitri 1441 H di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel, Nurdin kembali menyampaikan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengizinkan pusat perbelanjaan atau Mal-mal yang ada khususnya di Kota Makassar untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri.

Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masyarakat butuh baju baru dan bahan makanan buat lebaraan.

“Karena begini, sekarang masyarakat butuh baju baru, butuh bahan makanan buat lebaran. Sementara mal ini punya karyawan banyak, yang tentu kalau dia tidak cepat beroperasi, mereka ini bisa-bisa peluang untuk dirumahkan lagi,” kata Nurdin.

Olehnya itu, kata dia, hal ini akan dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk para pengelola pusat perbelanjaan.

“Makanya kita harus bicara dengan mereka semua, mampu tidak mereka menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, pakai masker, termasuk menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer. Dia juga harus komit bahwa dia bisa mengendalikan malnya itu tanpa kerumunan orang,” ujarnya.

Pernyataan Nurdin soal pertimbangan pihaknya yang akan membahas kemungkinan pemberian izin bagi Mal untuk beroperasi jelang lebaran Idulfitri ini menuai banyak sorotan dari masyarakat. Rencana tersebut dinilai kurang tepat untuk dilakukan di Kota Makassar yang saat ini masih dalam masa PSBB dan jumlah pasien Covid-19 pun masih terus bertambah.

Sabtu, 16 Mei 2020, lewat video yang diunggah di akun instagramnya, Nurdin mengklarifikasi pernyataan yang ia sampaikan sehari sebelumnya.

Dalam unggahannya tersebut, Nurdin menyampaikan, walaupun banyak masukan dari pemilik Mal yang meminta pelonggaran mengingat usaha mereka sudah tutup hampir dua bulan dan berdampak terhadap para karyawan, pihaknya tetap tidak akan memberi pelonggaran jika peningkatan jumlah pasien Covid-19 masih terjadi.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, pelonggaran PSBB tidak akan kita lalukan jika trend peningkatan pasien Covid-19 masih sangat terjadi,” ujarnya.

Upaya ini, lanjut Nurdin, dilakukan untuk mendukung kebijakan PSBB di Kota Makassar yang sudah diperpanjang. Pihaknya berharap, dengan begitu Sulsel bisa segera terbebas dari Covid-19.

Terkait rencana atau pertimbangan pemberian izin bagi Mal untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri, Nurdin menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam kajian dan belum ada keputusan.

“Mengenai mal di Makassar yang akan dibuka, hal ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan konkret. Apalagi Makassar sementara PSBB,” jelasnya.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, sebagai gubernur, dirinya sangat memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Olehnya itu, kata dia, Tim Gugus Tugas terus bekerja keras dan terus mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing (pembatasan fisik), pakai masker, dan rajin cuci tangan dalam beraktivitas.

“Sampai saat ini telah banyak saudara-saudara kita terpapar Covid-19, namun kita berusaha sekuat tenaga agar ekonomi kita tidak ikut terpapar,” pungkasnya.

Tak Istimewakan Toko Tertentu, Gubernur Ingin Ekonomi Sulsel Tak Anjlok Hadapi Pandemi Covid-19

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, tidak pernah mengistimewakan ataupun bermaksud membela toko tertentu yang tetap beroperasi di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Kota Makassar. Ia hanya ingin agar ekonomi Sulsel tidak anjlok menghadapi pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Indrajaya Saputra, menjelaskan, rantai perdagangan harus tetap terjaga di tengah pandemi ini. Roda ekonomi harus terus berputar. Jika semua toko ditutup secara total, tidak beroperasi, ekonomi akan anjlok, PHK dimana-mana.

“Setiap toko itu punya perlakuan berbeda terhadap karyawannya. Ada yang digaji per hari, per minggu, ada juga per bulan. Kalau tokonya tutup, bagaimana nasib mereka,” kata Indra, Sabtu, 9 Mei 2020.

Terkait tudingan terhadap gubernur yang dianggap mengistimewakan toko tertentu, Indra secara tegas membantah. Gubernur berbicara secara umum, bukan hanya untuk satu toko saja.

“Tentu toko harus tetap beroperasi, dengan catatan ada SOP yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

Gubernur Sulsel melalui Dinas Perdagangan telah membuat inovasi agar toko dan retail tetap buka, meskipun PSBB diberlakukan. Dengan syarat, toko dan retail hanya melayani pesan antar atau pemesanan via online.

“Gubernur telah bersurat ke pemerintah kabupaten kota agar mengijinkan toko dan retail tetap buka, dengan menggunakan sistem pemesanan online atau pesan antar. Ini semata-mata agar rantai perdagangan tetap terjaga, dan ekonomi kita tidak terpuruk,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur juga menerbitkan surat agar warga berbelanja di warung tetangga, untuk menghidupkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Sekali lagi saya tegaskan, Pak Gubernur ini berpikir secara luas. Berbicara mengenai ekonomi secara general, bukan untuk satu toko saja,” pungkasnya.

Selain itu, Indra menyampaikan, gubernur dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan agar para aparat pemerintah melayani dengan hati.

“Pak Gubernur selalu menyampaikan, tugas kita melayani masyarakat. Kita boleh mengingatkan, tapi bukan dengan cara marah-marah. Kita harus menyampaikannya dengan santun,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo SP Sulsel, Erwin Werianto menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, gubernur tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu toko saja, tetapi kepada seluruh toko besar yang mempunyai karyawan yang banyak, bahkan terhadap warung-warung kecil milik masyarakat.

“Toko diperbolehkan tetap buka dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dan pengangguran tidak lagi bertambah akibat dari pandemi yang kita hadapi saat ini,” ujarnya. (*)

Jubir Pemkot Makassar: Tak ada Kelonggaran Aturan di PSBB Tahap II

KabarMakassar.com — Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Makassar, Ismail Hajiali menegaskan, tak ada kelonggaran aturan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di Kota Makassar, dan tetap mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB.

“Rujukan utamanya tetap mengacu pada Perwali Nomor 22 Tahun 2020 tanpa ada revisi maupun kelonggaran aturan di PSBB tahap II,” tegas Ismail, Jumat (8/5) malam.

Ismail mengaku, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengundang para pengusaha untuk menyampaikan perpanjangan masa PSBB, termasuk menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi.

“Kita sudah undang dan sampaikan ke para pengusaha,” ujarnya.

Perihal banyaknya toko nonsembako yang hari ini sudah buka atau beroperasi kembali, Ismail berdalih, hal itu kemungkinan karena para pengusaha tersebut memanfaatkan masa peralihan dari hari terakhir PSBB tahap I ke PSBB tahap II.

Pasalnya menurut dia, memang banyak masyarakat yang sejak kemarin hingga hari ini masih mempertanyakan kepastian apakah PSBB dilanjutkan atau tidak.

“Jadi kalau ada yang hari ini (toko nonsembako) masih buka, mungkin itu karena memanfaaatkan peralihan dari tanggal 7 ke 8. Tapi kita sudah undang dana sampaikan kepada para pengusaha bahwa di tahap II ini, yang melanggar akan kita lakukan penindakan secara tegas dan terukur. Tentunya juga secara humanis,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, salah satu alasan pengusulan perpanjangan masa PSBB di Kota Makassar adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat rendah.

“Setelah kita rapat, kita evaluasi selama 14 hari, PSBB Makassar ini boleh dikata tingkat kepatuhan kita masih sangat rendah. Sehingga, perpanjangan ini kita lakukan,” kata Nurdin, Rabu (6/5).

Meski begitu, Nurdin menekankan beberapa catatan jika nantinya usulan perpanjangan PSBB di Kota Makassar disetujui oleh Kemenkes.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” ucapnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta kepada Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal.

“Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

Nurdin juga meminta agar seluruh warga Kota Makassar tidak perlu panik dengan perpanjangan PSBB ini. Ia memastikan PSBB akan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Tidak usah kita panik atau resah, kita sudah melakukan evaluasi 14 hari ini. Iya tentu masih ada oknum-oknum aparat kita, terutama Satpol-PP yang berlaku tidak sepantasnya di tengah-tengah masyarakat, itu kita minta maaf. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang siram-siram barangnya orang, karena itu sudah dilarang. Langkah yang cocok, kalau ada yang salah kita bicarakan secara persuasif,” tuturnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” ucapnya.

Menangapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Ilmar mengatakan, yang dibutuhkan pada pelaksanaan PSBB tahap II adalah ketegasan yang lebih baik dari sebelumnya.

“Bukan justru dengan relaksasasi mengajak orang pergi belanja karena menghadapi idulfitri. Apa yang mau dicapai dengan PSBB seperti itu?,” ujarnya.

Pasalnya menurut dia, problem yang dihadapi saat ini adalah akan diberikannya relaksasi atau kelonggaran pada penerapan PSBB, dengan alasan bahwa ternyata pelaksanaannya mengakibatkan roda perekonomian terganggu.

“Tapi kalau saya, PSBB itu sebenarnya sudah longgar. Kalau kemudian itu dilonggarkan lagi, ya sama saja tidak ada PSBB. Ini yang harus diperhatikan, seharusnya relaksasi itu baru bisa dilakukan kalau kasusnya sudah mulai menurun dan kepatuhan masyarakat sudah tinggi. Sementara sekarang ini kasusnya kan masih tinggi,” imbuhnya.

“Kalau dengan kondisi tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat kita yang masih rendah seperti sekarang ini, kemudian itu (kelonggaran) mau berikan, saya yakin penerapan PSBB itu akan menjadi masalah dan akan sia-sia,” pungkasnya.

PSBB di Makassar Terancam Sia-sia

KabarMakassar.com — Hari ini, Kamis (7/4) merupakan hari terakhir pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang dimulai sejak 24 April lalu.

Namun, Rabu (6/5) kemarin, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah meneruskan surat usulan perpanjangan PSBB yang diajukan Pemerintah Kota Makassar ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Meski mengakui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, Namun Nurdin Abdullah memastikan jika nantinya, PSBB tahap kedua di Makassar akan lebih longgar atau tidak seketat tahap pertama. Semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak akan diperbolehkan untuk tetap buka atau beroperasi, dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), Prof. Aminuddin Ilmar mengatakan, yang harus dipahami, tujuan utama PSBB adalah untuk menghentikan terjadinya penyebaran atau penularan virus Corona (Covid-19) secara efektif, dengan melarang atau membatasi interaksi orang, guna mencegah terjadinya transmisi lokal.

“PSBB itu kan ada beberapa pengecualian bahwa hanya untuk hal tertentu saja. Tapi kalau kita lihat, tampaknya pelaksanaan PSBB dengan pengecualian itu tidak efektif. Nyatanya untuk di Makassar, kemarin gubernur juga bilang bahwa tingkat kepatuhan masih rendah sehingga masih harus dilakukan PSBB lanjutan,” kata Prof. Aminuddin, Kamis (7/5).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu, problem yang dihadapi saat ini adalah akan diberikannya relaksasi atau kelonggaran pada penerapan PSBB, dengan alasan bahwa ternyata pelaksanaannya mengakibatkan roda perekonomian terganggu.

“Tapi kalau saya, PSBB itu sebenarnya sudah longgar. Kalau kemudian itu dilonggarkan lagi, ya sama saja tidak ada PSBB. Ini yang harus diperhatikan, seharusnya relaksasi itu baru bisa dilakukan kalau kasusnya sudah mulai menurun. Sementara sekarang ini kasusnya kan masih tinggi,” ujarnya.

“Kalau dengan kondisi tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat kita yang masih rendah seperti sekarang ini, kemudian itu (kelonggaran) mau berikan, saya yakin penerapan PSBB itu akan menjadi masalah dan akan sia-sia,” ucapnya.

Lebih jauh Prof. Aminuddin mengatakan, yang saat ini dubutuhkan adalah ketegasan. Sehingga kalau pun dilanjutkan PSBB ke tahap kedua, harus dilakukan evaluasi dan ada ketegasan yang lebih baik dari sebelumnya.

“Bukan justru dengan relaksasi mengajak orang pergi belanja karena menghadapi idulfitri. Apa yang mau dicapai dengan PSBB seperti itu?,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, salah satu alasan pengusulan perpanjangan masa PSBB di Kota Makasar ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat rendah.

“Setelah kita rapat, kita evaluasi selama 14 hari, PSBB Makassar ini boleh dikata tingkat kepatuhan kita masih sangat rendah. Sehingga, perpanjangan ini kita lakukan,” kata Nurdin, Rabu (6/5).

Meski begitu, Nurdin menekankan beberapa catatan untuk perpanjangan pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” ucapnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta kepada Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal.

“Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

Nurdin juga meminta agar seluruh warga Kota Makassar tidak perlu panik dengan perpanjangan PSBB ini. Ia memastikan PSBB akan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Tidak usah kita panik atau resah, kita sudah melakukan evaluasi 14 hari ini. Iya tentu masih ada oknum-oknum aparat kita, terutama Satpol-PP yang berlaku tidak sepantasnya di tengah-tengah masyarakat, itu kita minta maaf. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang siram-siram barangnya orang, karena itu sudah dilarang. Langkah yang cocok, kalau ada yang salah kita bicarakan secara persuasif,” tuturnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” pungkasnya.

Pemkot Makassar Resmi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Kemenkes

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar resmi mengajukan usulan perpanjangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedianya, PSBB di Kota Makassar yang sudah dimulai sejak 24 April lalau akan berakhir 7 Mei besok. Namun, jika usulan perpanjangan yang diajukan disetujui oleh Kemenkes, maka akan diperpanjang selama 14 hari kedepan atau hingga 21 Mei 2020.

“Hari ini kita lanjut bersurat ke Kemenkes melalui bapak gubernur untuk mengusulkan agar PSBB di Makassar dilanjutkan tahap kedua atau ditambahn 14 hari lagi. Kita sertakan data-data kondisi saat ini di Kota Makassar. Penentuan disetujui atau tidak, itu kewenangan Kemenkes,” kata Juru Bicara Pemerintah Kota Makassar untuk Penanganan Covid-19, Ismail Hajiali, Rabu (6/5).

Terpisah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membenarkan adanya usulan perpanjangan penerapan PSBB di Kota Makassar.

Menurut Nurdin, salah satu alasan pengusulan perpanjangan masa PSBB di Kota Makasar ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat rendah.

“Setelah kita rapat, kita evaluasi selama 14 hari, PSBB Makassar ini boleh dikata tingkat kepatuhan kita masih sangat rendah. Sehingga, perpanjangan ini kita lakukan,” kata Nurdin.

Meski begitu, Nurdin menekankan beberapa catatan untuk perpanjangan PSBB di Kota Makassar.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” imbuhnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta kepada Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal. 

Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

Nurdin juga meminta agar seluruh warga Kota Makassar tidak perlu panik dengan perpanjangan PSBB ini. Ia memastikan PSBB akan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Tidak usah kita panik atau resah, kita sudah melakukan evaluasi 14 hari ini. Iya tentu masih ada oknum-oknum aparat kita, terutama Satpol-PP yang berlaku tidak sepantasnya di tengah-tengah masyarakat, itu kita minta maaf. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang siram-siram barangnya orang, karena itu sudah dilarang. Langkah yang cocok, kalau ada yang salah kita bicarakan secara persuasif,” ucapnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” pungkasnya.

Jubir Pemkot Makassar: Dibahas Malam Ini, PSBB Kemungkinan Akan Diperpanjang

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang sedianya berakhir pada 7 Mei kemungkinan besar akan diperpanjang. Hal ini disampaikan langsung Juru Bicara Pemerintah Kota Makassar untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Ismail Hajiali, Selasa (5/5) malam.

“Kalau melihat dari indikator daripada bagaimana sebuah kota/kabupaten/provinsi dalam pemberlakukan PSBB, saya masih pesimis akan berhenti pada jilid 1 saja. Saya tidak mau mendahului, karena malam ini baru dibahas tingkat kota dengan gugus provinsi. Tapi kemungkinan masih akan diperpanjang atau dilanjut ke tahap kedua,” kata Ismail.

Menurut Ismail, beberapa indikator yang membuatnya pesimis PSBB di Kota Makassar akan berhenti di tahap 1, diantaranya jumlah pasien positif yang masih di atas 100 orang, termasuk pembatasan-pembatasan pergerakan dan aktivitas orang yang masih harus diperkuat.

“Kita PSBB saja masih seperti ini, apalagi kalau tidak PSBB. Kalau lanjut ke tahap 2, tentu kekurangan kita di tahap 1 ini akan jadi bahan evaluasi,” ujarnya.

“Apalagi ini kan Gowa sudah mulai menerapkan PSBB juga, dan kami yakin andaikan serentak, maka insha Allah tentu pembatasa untuk aspek pergerakan orang itu lebih bisa dilihat dan efektif,” sambungnya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan dari pelaksnaan PSBB, diantaranya: tingkat kepatuhan masyarakat dan tidak meningkatnya jumlah kasus positif.

Olehnya itu, kata dia, pihaknya mendorong Kota Makassar untuk memperpanjang penerapan PSBB ke tahap 2.

“Kalau kepatuhan masyarakat, jika dibanding sebelum PSBB itu ada perubahan yang lebih baik saat ini. Kemudian tidak meningkatnya jumlah kasus positif ini juga jadi inikator keberhasilan PSBB. Tapi di fase pertama kita memang tidak mengharapkan itu dulu. Hanya fokus membatasi pergerakan orang. Makanya saya mendorong untuk ada fase kedua,” ujarnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Dinas kesehatan Provinsi Sulsel, hingga Selasa (5/5), jumlah total kumulatif pasien positif Covid-19 di Kota Makassar sebanyak 440 orang. Dari jumlah tersebut, 230 diantaranya masih dirawat, 176 sembuh, dan 34 orang meninggal dunia.

Sementara untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya sebanyak 467 orang (140 dirawat, 263 sehat, 64 meninggal dunia). Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya sedbagnyak 629 orang (199 proses pemantauan, 430 selesai pemantauan).

10 Hari PSBB, Pasien Positif Covid-19 di Makassar Bertambah 111 Orang

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan di Kota Makassar sejak 24 April lalu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di Ibukota Provinsi Susel tersebut.

Namun pada kenyataannya, alih-alih menekan atau memutus rantai penyebaran Covid-19, jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Makassar justru semakin bertambah.

Berdasarkan data, sehari sebelum PSBB diberlakukan atau tepatnya tanggal 23 April 2020, jumlah pasien positif Covid-19 di Makassar sebanyak 307 orang. Sementara hari ini, 3 Mei 2020, Jumlah menjadi sebanyak 418 orang. Itu berarti, selama 10 hari penerapan PSBB ada penambahan sebanyak 111 orang pasien positif Covid-19 di Makassar.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb mengklaim berdasarkan pantauan yang dilakukannya di beberapa posko PSBB yang ada di Kota Makassar termasuk di daerah perbatasan, sudah terlihat sejumlah perubahan. Masyarakat, kata dia, sudah mengurangi aktifitas di luar rumah.

“Malam ini kami coba memantau beberapa pos, baik zona 1 serta zona 2, termasuk sejumlah wilayah perbatasan. Biasanya di waktu normal, wilayah-wilayah tersebut selalu padat oleh kendaraan yang melintas. Namun alhamdulillah situasi sudah sangat jauh berkurang, artinya sebagian besar warga kita memang sudah mengurangi aktifitasnya dan memilih tinggal di rumah saja,” kata Iqbal di salah satu pos batas Kota yang didatanginya, Sabtu (2/5) malam.

“Ini sangat penting dan menentukan terhadap keberhasilan PSBB. Kita sangat berharap kedisipilinan warga mendekati 100 persen, demi memastikan virus itu tidak punya kemampuan bertransmisi. Jika itu berhasil dilakukan, maka PSBB tidak perlu untuk diperpanjang. Itu harapan kita,” sambungnya.

Sementara, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari pada Jumat (1/5) kemarin mengatakan, penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Makassar yang setiap hari masih terus terjadi, kebanyakan berasal dari kontak serumah (dengan anggota keluarga), teman atau orang-orang terdekat yang masih sering mengadakan perkumpulan.

Kondisi ini pun menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel. Pasalnya, Kota Makassar merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulsel.

“Sudah seminggu, tapi ini belum cukup waktu kita dalam menganalisis. Minimal 4 hari kedepan, kita sudah bisa mengevaluasi apa perlu ada penambahan (masa PSBB di Makassar) atau bagaimana,” kata Ichsan

Sejauh ini, lanjut Ichsan, pihaknya masih terus mendorong kedisiplinan masyarakat dalam membatasi diri sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Trennya masih lebih mendorong pada kedisiplinan masyarakat dalam membatasi diri. Kalau melihat data, peningkatan sudah meluas ke kabupaten. Kita mendorong semua kabupaten tidak lengah, dan sedini mungkin melakukan langkah antisipai serta pencegahan,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Ichsan juga sempat menyampaikan bahwa salah satu kendala utama upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Sulsel adalah masih adanya sejumlah warga yang keras kepala dan tak mengindahkan imbauan yang setiap hari disampaikan pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, pakai masker jika keluar rumah serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Padahal menurut Ichsan, keberhasilan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini akan sangat tergantung dari kedisplinan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan imbauan-imbauan yang sudah disampaikan oleh pemeintah tersebut.

“Belum terlihat adanya perubahan signifikan dari sikap perilaku warga untuk mau menuruti imbauan pemerintah. Tetap banyak yang berada di luar rumah dan berkumpul. Ini kendala utama dalam penanganan Covid-19 di Sulsel. Kalau seperti ini, angka-angka ini (jumlah kasus) akan terus meningkat,” ucapnya.