Prof Rudy akan Evaluasi Perwali yang Dikeluarkan Prof Yusran

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah resmi mengganti Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran Yusuf, di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Jumat (26/6).

Pergantian Yusran Yusuf sendiri terbilang sangat cepat karena baru menjabat selama 43 hari yang kemudian digantikan Prof Rudy Djamaluddin yang merupakan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Terkait hal itu, Prof Rudy Djamaluddin mengaku bersyukur karena diberikan amanah oleh Gubernur Sulsel untuk melanjutkan kepemimpinan Prof Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota Makassar.

“Alhamdulillah pada hari yang baik ini Bapak Gubernur memberikan amanah kepada saya. Saya hadir untuk melayani rakyat. Dan yang penting adalah membebaskan dari Covid-19,” kata Rudy Djamaluddin.

Karena itu, ia meminta agar seluruh masyarakat agar membangun kebersamaan. Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah musuh bersama. “Kita akan tunjukan bahwa kita bersatu padu dalam menghadapi Covid-19,” ujarnya.

Ia mengaku salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota (Perwali) Makassar nomor 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.

“Saya kira Perwali yang dikeluarkan Pj Walikota sebelumnya ada sisi baiknya tapi kita akan evaluasi termasuk apakah kita bisa sisipkan hal-hal positif lain yang bisa menangani Covid-19,” jelasnya.

Kata dia, salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah dengan melibatkan sejumlah ahli antara lain epidemiologi dan sosiologi untuk melakukan gebrakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

“Jadi dua ahli ini nantinya akan fokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang kemudian pada pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Perwali,” ungkapnya.

“Seluruh perangkat pemerintah sampai tingkat bawah yakni RT/RW akan dilibatkan. Edukasi jalan, pengendalian juga harus jalan sehingga ini semua menjadi paralel satu sama lain,” tambahnya.

Prof Yusran Hanya 43 Hari Menjabat Pj Wali Kota Makassar

KabarMakassar.com — Setelah resmi dilantik pada 13 Mei 2020 yang lalu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Yusran Jusuf dikabarkan akan di ganti. Terhitung masa Jabatan Yusran Jusuf baru sekitar 43 Hari sampai besok, dimana hari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi penjabat baru.

Hal ini dibenarkan oleh Prof Yusran Jusuf pada press conference, hari ini Kamis, (25/6).

“Itu bukan isu. Itu betul. Jadi rencananya harusnya tadi serah terima tapi akrena waktunya agak mepet, ditunda besok salat jumat. Jadi akan terjadi pergantian Pj Wali Kota,” bebernya.

Ia mengaku pergantian ini tidak menjadi masalah baginya karena menurutnya jabatan ini hanyalah amanah.

“Bagi saya pribadi beban saya jadi ringan. Saya bisa lebih banyak dengan keluarga. Yang jelas bahwa saya tentu sudah menunjukkan kinerja juga selama 40 hari” tambahnya.

Yusran mengungkapkan jika alasan mendasar penggantian dirinya sebagai penjabat adalah pertambahan kasus Covid-19 di kota Makassar yang semakin meningkat.

“Intinya bahwa Kota Makassar ini belum bisa di kendalikan. Wali kota tidak bisa mengendalikan secara cepat sehingga di simpulkanlah Wali kota harus diganti. Maka di panggillah Mendagri untuk membuat SK penggantian,” terangnya.

Saat ditanya terkait Surat Keputusan (SK) pergantian Penjabat Wali Kota Makassar, ia mengaku belum melihat SK tersebut.

“SK-nya belum. Tapi penyampaian resmi dari pak Sekda Provinsi ke Sekda kota Makassar sudah menyampaikan tapi SK nya belum saya lihat” jelasnya.

Lebih lanjut Yusran mengaku dirinya akan kembali ke profesi awal sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

“Saya akan kembali ke barat. Kembali ke kampus. Jadi saya mungkin setelah ini akan kembali ke kampus. Alhamdulillah hari ini SK 4T saya turun yang sudah 7 tahun. Jadi ini berkah juga bagi saya. besok terjadi pergantian dan alhamdulillah saya dapat SK 4T saya,” ungkapnya.

Untuk diketahui agenda pelantikan Penjabat Walikota Makassar Baru akan dilakukan besok hari Jumat, (26/6) yang akan berlangsung di rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 14.00 WITA.

Mendadak, Pj Wali Kota Makassar Berganti..!!

KabarMakassar.com — Beredar informasi jika Penjabat (pj) Wali kota Makassar, Prof Yusran Jusuf bakal di gantikan. Dimana informasi ini terkesan mendadak, pasalnya baru dilantik pada 13 Mei 2020 lalu sebagai orang nomor satu di Makassar menggantikan Iqbal Suhaeb.

Informasi yang diterima redaksi KabarMakassar.com kepada awak media Prof Yusran berpamitan melalui media sosial, ia menuliskan pesan singkat dengan bunyi, “Aswrwb….DH menyampaikan kpd Bpk/Ibu Insya Allah siang hari ini atau Jumat besok saya mengakhiri Jabatan PJ Walikota, terima kasih atas kerjasama bpk/ibu & mohon maaf jika ada khilaf selama menjabat PJ, salam sehat & sukseski semua ,” tulisnya, Kamis (25/6).

Dikabarkan pula jika besok, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bakal melantik pengganti Prof Yusran Yusuf. Bahkan dikabarkan penggantinya adalah Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulsel.

Belum diketahui alasan pasti Nurdin Abdullah mencopot jabatan Prof Yusran sebagai Pj Wali Kota Makassar, namun beberapa waktu ia mengatakan jika sudah berkoordinasi dengan Kementerin Dalam Negeri terkait rencana pergantian pj Wali Kota Makassar.

Bahkan dikatakan Nurdin Abdullah jika kinerja Prof Yusran menjadi catatan selama menjabat.

“Makassar itu kota yang menjadi perhatian kami, makanya penjabat Wali Kota harus kita ganti,” tambahnya.

Pj Wali Kota Punya 7 Program Lelang Pulihkan Ekonomi Makassar

KabarMakassar.com — Pandemi Covid 19 memang sangat berdampak bagi segala sektor. Utamanya pada sektor perekonomian. Banyak pelaku usaha yang terkena imbasnya.

Karenanya, Penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Yusran Jusuf bertekad untuk memulihkan perekonomian di Kota Makassar. Ia berinisiatif dengan cara memaparkan lelang program unggulan Covid 19 di depan para Pimpinan BUMD, BUMN dan perusahaan swasta.

Ada 7 program lelang diantaranya, Titik Nol Propinsi (Pelindo), 10 taman tematik Covid 19 (Infrastruktur, taman bunga, sarana bermain). Pengembangan transformasi ekonomi digital berbasis komunitas.

“Seperti rumah tangga, RT/RW (pilot project 2 UMKM setiap kelurahan) 306 unit UMKM dan usaha Ultra Mikro). pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran,” ujarnya, saat menghadiri silatuhrahim dan ramah tamah pengurus dewan TLSP, Pimpinan BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Wilayah Kota Makassar dengan agenda optimalisasi peran dunia usaha dan industri dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi, di Kantor Pelindo IV, Rabu (24/6/20).

Selain itu, ia juga mengatakan akan melakukan pemberdayaan UMKM Sektor jasa (120 penjahit) penyediaan masker sebanyak 120 ribu lembar bagi 60 ribu KK miskin pra sejahtera dan terdampak Covid 19 selama dua bulan.

Pengelolaan TPS3R berbasis partisipatif (Anjal, Gepeng, pak Ogah) serta Revitalisasi 12 pasar tradisional di Kota Makassar.

“Salah satunya pasar baru yang kita dorong ini. Sangat berpotensi. Sebenarnya ditengah pandemi ini semua sektor lesu, tapi kita tidak boleh ikutan lesu. Kita harus bergerak untuk membuat ekonomi kembali normal,” ungkapnya.

Menurut Yusran, para pelaku usaha harus bersinergi dengan pemerintah setempat untuk menghidupkan sentra-sentra ekonomi agar ekonomi bisa tetap berjalan. Pendapatan harus tetap dijaga, dampak ekonomi selama pandemi ini dinilai memberikan indikasi kepada penurunan PAD.

Yusran sadar keberadaan virus corona ini mempengaruhi nilai barang dan jasa suatu daerah.

Ia pun menegaskan dengan tangan terbuka menunggu pelaku usaha untuk membicarakan lebih lanjut program lelang yang ia paparkan.

“Ekonomi harus bangkit makanya diperlukan inovasi baru dan ini suatu tantangan kita. Pemerintah juga tidak bisa apa jika para pelaku usaha tidak mensupport. Saya terbuka, jika mau berdiskusi dengan program lelang. Mari kita bangkitkan Kota Makassar jauh lebih baik dengan tidak melupakan gaya protokol kesehatan kita dan semua berjalan beriringan,” pungkasnya.

Prof Yusran: Pendaftaran Siswa Baru Secara Daring

KabarMakassar.com — Situasi bencana nasional nonalam Covid-19 mengakibatkan proses pendidikan berlangsung tidak seperti biasanya. Sementara kalander pendidikan untuk tahun ajaran 2020 tetap berjalan. Olehnya itu, Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf mengumumkan secara resmi bahwa proses belajar mengajar selama Covid-19 ini, dari Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara Online atau Daring (dalam jaringan).

“Karena itu saya mengajak kepada putra-putri kota Makassar untuk mendaftar pada program Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring yang dimulai 1 Juli 2020 dengan tetap menerakan protokol kesehatan. Semoga anak-anakku semua bisa menjadi anak yang cerdas dan menjadi harapan bangsa dan Negara,” ucapnya, di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (23/6).

Pernyataan Yusran tersebut dikuatkan oleh Plt. Kadis Pendidikan Hj. Amalia Malik. Menurutnya, PPDB tahun 2020-2021 dilaksanakan mulai 1-3 Juli 2020 untuk jalur non zonasi. Jalur ini terdiri dari tiga bagian yakni jalur prestasi, affirmasi, dan perpindahan.

Hasil pendaftaran tersebut akan diumumkan pada tanggal 4 Juli yang kemudian dilanjutkan pada tahapan pendaftaran ulang di tanggal 5-6 Juli 2020. Sementara untuk pendaftaran jalur non zonasi akan berlangsung pada tanggal 6-7 Juli dan diumumkan di 8 Juli 2020.

“Kegitan untuk PPDB ini dilaksanakan full daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada pun nantinya daerah-daerah tertentu khsusnya di pulau-pulau, mungkin agak kesulitan jaringan internetnya akan kita upayakan untuk bisa dilaksanakan secara luring atau off-line, tetapi kita lakukan secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Amalia.

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi khusus yang bisa diakses di sekolah-sekolah maupun melalui web resmi dinas pendidikan kota Makassar www.disdik.makassar.go.id dengan link khusus PPDB untuk semua jenjang pendidikan dari TK, SD, hingga SMP.

Mengenai persyaratan administrasi, Amalia mengatakan untuk jalur zonasi calon peserta didik tingkat sekolah dasar harus mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahirannya yang kemudian akan diverifikasi langsung ke Disdukcapil bahwa berkas yang bersangkutan betul telah terdaftar.

Sementara untuk jalur prestasi, selain persyaratan tersebut juga mereka harus mengunggah piagam-piagam penghargaan yang dimiliki disertai surat keterangan dari penyelenggara. Begitu pun untuk jalur affirmasi diharuskan mengunggah kartu prasejahterah yang sudah terdaftar di dinas sosial.

Selain itu, untuk jalur perpindahan calon peserta wajib menyertakan surat keterangan perpindahan orang tua atau guru bersangkutan.

“Proses belajar mengajar akan tetap dilakukan secara daring untuk tahun ajaran 2020-2021. Untuk saat ini tetap kebijakan pemerintah pusat bahwa dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka apabila area itu adalah zona hijau, tentu dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan empat kementerian. Jika tidak tetap proses belajar mengajar dilakukan dengan jarak jauh,” pungkasnya.

Lantamal VI dan Pemkot Penyemprotan Massal di Kampung Pesisir dan Pulau

KabarMakassar.com — Pj Wali kota Makassar Prof Yusran Jusuf mengadan pertemuan bersama Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Mako Lantamal VI, Senin (22/6) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas kerjsama untuk menggelar aksi penyemprotan disinfektan massal memutus mata rantai pandemi Covid 19

Pj Walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf mengatakan upaya pemerintah kota dalam memutus mata rantai covid 19 membutuhkan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya dari TNI AL.

“Dalam pertemuan ini kami membahas kerjasama antara Pemkot Makassar dengan Lantamal VI menggelar aksi penyemprotan disinfektan massal dikawasan kampung pesisir dikapal kapal Nelayan serta di Pulau pulau yang masuk dalam kawasan kota Makassar,” ucap Yusran.

Sementara itu Laksamana Pertama TNI Hanarko Djodi Pamungkas mwngapresiasi langkah yang diambil pemerintah kota makassar dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19.

“Ini merupakan langkah yang sangat tepat diambil oleh pemkot Makassar dalam memutus penyebaran virus corona ini, kita siap membantu menerjunkan personel untuk membantu dalam pelaksanaan aksi ini,” ujar Hanarko.

Selain penyemprotan massal Pemkot Makassar dibantu Lantamal VI juga akan melibatkan Pelindo IV Ikut membantu melaksanakan aksi bersih bersih kanal dan delapan pantai yang juga masuk dalam wilayah kota Makassar.

Pertemuan ini dihadiri Camat Sangkarrang Firnandar, Camat Ujung Tanah Andi Unru serta perwakilan dari dinas Kesehatan Kota Makassar.

Relawan Balakar Minta ke Pj Wali Kota Diaktifkan Kembali

KabarMakassar.com — Pj Walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf menerima sejumlah anggota relawan Barisan Laskar Kebakaran (Balakar) yang menemuinya di rumah jabatan Walikota Makassar. Senin 22/6/2020

Pertemuan relawan Balakar bersama Prof. Yusran dipimpin langsung Plt Kepala dinas pemadam kebakaran (Damkar) kota Makassar Elo Dewata Wahid

Elo mengatakan tujuan kedatangannya menemui Pj Wali kota dalam rangka mengaktifkan kembali Balakar yang sejak tahun 2014 hingga 2017 sempat vakum

“Kedatangan kami dalam rangka ingin meminta saran dan izin beliau untuk mengaktifkan kembali Balakar karena sejak tahun 2014 hingga 2017 relawan Balakar tidak berfungsi intinya kami meminta agar diaktifkan kembali,” kata Elo

Selanjutnya menurut Elo dirinya akan melakukan Koordinasi dengan seluruh Camat untuk mengaktifkan posko Balakar yang ada disetiap kecamatan

“Kita lihat nanti tehnisnya bagaimana kebetulan tanggal 29 Juli nanti adalah hari Jadi Balakar dengan se Izin pj walikota kita koordinasi dengan seluruh camat mengaktifkan kembali posko Balakar di setiap kecamatan,” ujarnya.

Pj Walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf menyambut baik diaktifkannya kembali relawan Balakar, karena menurutnya dengan diaktifkannya kembali balakar dapat meringankan beban pekerjaan dinas Damkar yang begitu berat.

“Dengan adanya keberadaan relawan ini sangat efektif untuk memberikan informasi jika terjadi bencana kebakaran, mereka dapat memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, dimasa pandemi covid 19 relawan balakar dapat di fungsikan juga sebagai Duta Covid 19 untuk mensosialisasikan protokol kesehatan,” terangnya.

Pj Wali Kota Makassar Musda IPHI ke-4 di Hotel Aston

KabarMakassar.com — Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Makassar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke IV di Hotel Aston Makassar. Minggu (21/6).

Secara resmi Pj Walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf membuka Musda yang hanya diikuti terbatas oleh pengurus IPHI sekota Makassar dengan menerapkan aturan protokol kesehatan dengan social distancing

Prof. Yusran mengatakan Pemerintah Kota Makassar sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi khusus atas terlaksananya Musda Ini. Karena IPHI memberikan makna signifikan terhadap kelangsungan pembinaan keagamaan kepada masyarakat yang merupakan tumpuan ummat dalam peningkatan kualitas iman taqwa dan pengamalan ajaran agama.

Tidak hanya mengapresiasi Prof. Yusran mengajak seluruh anggota IPHI bersinergi bersama Pemkot Makassar mencegah dan menangani pandemi covid 19 menyampaikan himbauan dan Program-Program Pernerintah karena pengurus IPHI kota makassar memiliki peranan penting dalam membentuk karakter masyarakat di situasi Pandemi Corona Virus Disease Covid-19

“Saat ini pandemi covid 19 di kota Makassar berada pada posisi puncak penyebarannya, tertinggi di luar pulau jawa, namun kita tidak boleh putus asa terus berusaha. menangani dan mencegah penularan covid 19 ini yakni dengan menggalakkan kembali penyemprotan disinfektan diseluruh wilayah kota Makassar dengan melibatkan libatkan RW RT dan LPM, serta Inspektur Covid yang terjun langsung keMasyarakat mengedukasi pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Kata Prof. Yusran Pemerintah Kota Makassar saat sekarang membutuhkan dukungan semua pihak khususnya dari lembaga atau organisasi seperti IPHI ini, sebagai organisasi haji terbesar.

“Harapan kami pengurus IPHI dapat mengsupport Pemkot Makassar ikut serta mengedukasi masyarakat memberikan pemahaman terhadap anggotanya bagaimana dampak virus ini terhadap lingkungan sosial dan bagaimana pemerintah memulihkan perekonomian serta tidak percaya pada berita atau informasi hoax yang menyesatkan,” jelasnya.

Ketua IPHI kota makassar Hj Apiaty Amin Syam berharap dengan adanya kepengurusan yang baru IPHI berkad membantu Pj Walikota dalam menjalan program Pemerintah kota khususnya menangani dan mencegah penyebaran covid 19

“Kita harap dalam penyusunan program pengurusan IPHI yang baru dapat berjalan dan bersinergi dengan pemerintah kota Makassar membantu program Pj Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ,” terangnya.

Musda ke IV kota Makassar dihadiri Wakil Ketua IPHI Prop Sulsel Dr H. Abu Bakar Wasahuwa , Sekretaris Umum IPHI Sulsel Drs H. Rappe serta Kepala bagia Kesra Kota Makassar H. Aswis Badwi.

Tegakkan Perwali, Pemkot juga Gelar Disinfektan Massal

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Yusran melepas ribuan personil gabungan untuk melakukan penyemprotan disinfektan massal serentak di area publik, Sabtu, (20/6/20).

Hadir dalam prosesi pelepasan tersebut Komandan Denpom XIV/4 Hasanuddin Makassar Letnan Kolonel (Letkol) CPM, Tabi Pasenggong, Asisten 1, M. Sabri, dan SKPD terkait.

Dalam sambutannya, Yusran mengatakan telah berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk memotong penyebaran rantai virus Covid 19. Salah satunya, dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal ini.

“Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan besar. Disinfektan massal diseluruh area publik dan penegakan perwali 31 Kota Makassar. Kita hari ini mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini dilakukan sebulan penuh setiap sabtu dan minggu,” ucap Yusran.

Ada sekitar 3.000 personil yang tergabung yakni 400 orang dari Satpol PP (inspektur covid), 200 orang dari Dinas Perhubungan, 200 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran, 50 orang dari BPBD, 168 orang Camat dan lurah, 153 orang LPM kelurahan, 30 orang PMI, 996 Ketua RW, dan selebihnya dari pihak TNI dan Polri.

Sementara, kendaraan water gunner 8.000 liter yang bergerak sebanyak 14 unit, 6 unit untuk kapasitas 6.000 liter, disinfektan sprayer 2.500 unit, pemadam motor 800 liter 14 unit.

Didepan para personil gabungan, Yusran mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas keseriusan anggotanya untuk melawan virus Covid 19 ini.

Ia pun berharap agar sesama personil tetap menjaga kekompakan dan solidaritas hingga pandemi ini berakhir.

“Saya memberikan penghargaan tinggi untuk personil yang turun langsung. Semoga apa yang dilakukan ini dapat memotong rantai virus covid 19. Tetap jaga kesehatan,” harapnya.

Pelepasan pun ditandai dengan senam sehat bersama ala Satpol PP. Usai senam bersama Prof Yusran dan rombongan ikut berkeliling memantau jalannya penyemprotan massal.

Titiknya itu dimulai dari Jalan Jendral Sudirman, Landak Lama, Veteran, Bawakaraeng dan kembali ke jalan Jenderal Sudirman.

Kritik Syamsuddin Rajab Soal Perwali yang Ngawur

KabarMakassar.com — Pengamat hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syamsuddin Rajab mengkritik Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Ia mengatakan regulasi yang ditandatangani penjabat Wali Kota, Prof Yusran Yusuf itu ngawur.

“Ngawur itu jika Perwali mengatur soal sanksi pidana atau sanksi perdata. Perwali itu lebih bersifat juknis atau pengaturan teknis terkait Covid-19.

Dalam penetapan PSBB yang diutamakan itu pembinaan dan pengawasan bukan sanksi. Sanksi pidana dan perdata diatur dalam perda atau undang-undang sesuai UU No. 12 Tahun 2011 dengan perubahan UU No. 15 Tahun 2019, ” katanya.

Direktur Eksekutif Jenggala Centre ini mengingatkan pemerintah kota Makassar agar lebih profesional dalam membuat regulasi peraturan wali kota. Terutama dalam memahami dan mengimplementasikan hukum sesuai hierarkinya dan soal materi muatan jenis peraturan perundang-undangannya.

Seperti diketahui Perwali Nomor 31 tahun 2020 ini efektif diberlakukan di Makassar mulai Sabtu, 20 Juni hari ini.

Perwali itu memuat beberapa sanksi mulai sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi berat antara lain pencabutan Kartu Tanda Penduduk dan izin usaha badan bagi yang melanggar perwali ini. Perwali itu juga dalam Pasal 19 tidak menjelaskan apa kewenangan gugus tugas itu tapi diberi wewenang.

PSBB harus merujuk ke Kepres No. 12 tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang merupakan penerjemahan dari UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Demikian halnya keinginan penerapan sanksi 1 tahun penjara dan denda 100 juta yang merujuk kepada UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantianaan Kesehatan tidak tepat karena pemerintah tidak menjadikan UU kekarantiaan kesehatan sebagai alasan utama dalam penetapan PSBB melainkan UU Penaggulangan Kebencanaan. “Jadi jangan bernafsu menghukum masyarakat sementara penanganan Covid-19 tidak maksimal dan bahkan antar instansi pemerintah saling bertentangan dan berpikir sektoral” tegasnya.

Peringkat Sulsel yang meraih prestasi tertinggi terinfeksi Covid-19 saat ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan penanganan Covid-19 amburadul karena kebijakan Pemprov Sulsek tidak sinergi dengan Pemkot dan bahkan saling menyalahkan.

“Ini kacau sekarang, terlalu tergesa-gesa dalam pelonggaran PSBB, ikut-ikutan dan ugal-ugalan, sementara penanganannya belum maksimal” tambahnya.

Soal ekonomi penting, tapi jauh lebih penting mencegah laju kurva infeksi covid-19 kian menyebar kemana-mana dan terus bertambah. Ini dalam kaedah dasar hukum disebut ” Mencegah kerusakan jauh lebih penting daripada meraih keuntungan atau manfaat”. Tegasnya.