Prof Rudy: Aparat Penjaga Perbatasan Jangan Persulit Warga

KabarMakassar.com — Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah pada hari Jumat mendatang. Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.

“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan) terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita. Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita, bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja, serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang” ujar Prof Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7) kemarin.

Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan Sampling Random Rapid Test.

“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan kedaerah, kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota Provinsi, kota penyanggah nasional, makanya harus kita jaga kestabilannya. Kita jangan bawa penularan keluar, warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar, inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini” lanjutnya.

Rudy berada di Kantor Gubernur Sulsel untuk mengikuti Rapat kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 serta Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulsel.

Rapat kunjungan kerja ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdulllah, serta sejumlah kepala daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat.

“Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah edukasi ke masyarakat, mari kita gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga membagikan buku yang berisi hasil riset kesehatan yang dilakukan sejumlah negara tentang metode penanganan pandemi Covid-19.

Ini Aturan Wajib jika Ingin Masuk ke Kota Makassar

KabarMakassar.com — Penjabat (pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin akhirnya mengeluarkan Perwali Makassar Nomor 36 Tahun 2020 efektif berlaku 9 Juli 2020. Aturan yang berlaku besok ini membatasi setiap orang yang bakal masuk dan keluar wilayah kota Makassar.

Salah satu aturan yang dimaksud yakni, warga yang tak memiliki surat keterangan bebas Covid-19 tak boleh masuk di Kota Angging Mammiri tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi warga jika tinggal diluar di Maros, Gowa atau daerah lainnya dan sementara kantornya, sekolahnya, kampusnya ada di Kota Makassar?.

Didalam aturan yang tertuang pada Bab V tentang tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan atau Rumah Sakit atau Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Kemudian di bagian, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan atau pribadi melalui transportasi darat, laut , dan udara.

Berikut pembahasan lebih lanjut soal aturan dari Perwali Nomor 36 Tahun 2020. Dimana aturan tersebut tidak berlaku atau pengecualian bagi mereka yang berktifitas masuk ke Makassar dalam Bab V Pembatasan Pergerakan Lintas Daerah terdiri atas 3 pasal yaitu Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8

Berikut bunyi Pasal 6:

(1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dari udara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada:

a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;

b. TNI/POLRI yang bekeıja di Kota Makassar;

c. karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar;

d. buruh yang bekerja di Kota Makassar;

e. pedagang yang berdagang di kota Makassar; dan

f. penduduk yang berdomisili di kawasan MAMMINASATA yang bekerja di Kota Makassar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud memperlihatkan surat keterangan pada ayat (3) huruf d danhuruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalag buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan kartu identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di kawaaan MAMMINASATA.

Dari kategori dan syarat di pasal 6, ada pula beberapa kategori lainnya yang tetap boleh masuk meski tak punya Surat Bebas Covid-19, seperti pelajar, mahasiswa, orang sakit, dan kategori lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7.

Berikut bunyi Pasal 7:

(1) Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Makassar dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVIO-19 Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kola Makassar dengan menunjukkan
karin peserta tes/ pendaftaran ;

b. orang sakit yang dirujuk de Kota Makassar dengan menunjukkan surat
rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan

c. kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

Berikut bunyi Pasal 8:

(1) Dalam melaksanakan Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah maka Gugus Tugas COV7D- 19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Makassar.

(2) Tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud;

b. memberhentikan orang yarıg beraktifitas yang tidak menggunakan masker;

c. memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Makassar dengan
menunjukkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan

d. apabila ditemukan orang yang memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celcius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

(3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

Temui Prof Rudy, IDI Apresiasi Gerakan Lawan Covid-19

KabarMakassar.com — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar memberikan apresiasi terhadap Pencanangan gerakan bersama percepatan penanganan Covid-19 yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar. Sekertaris IDI Kota Makassar dr. Nur Ashari, M.Kes. Sp.GK berharap gerakan edukasi massif ini berjalan sistematis hingga ke tingkat RTRW, sehingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan semakin tercipta dari waktu ke waktu.

“Kami mendukung gerakan ini, makanya harus digaungkan terus agar semakin banyak yang peduli, apalagi semangatnya untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga tercipta solidaritas dan menjadikan Covid-19 sebagai tanggungjawab bersama. Edukasi massif dan juga langkah preventif yang dilakukan Pemkot Makassar sudah sangat tepat, termasuk rencana pembatasan akses masuk dan keluar Makassar sebagai episentrum penularan virus, kami berharap daerah juga melakukannya” ujar dr. Nur Ashari saat berbicara dengan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin di Balaikota Makassar, Selasa (7/7/2020).

Hal senada diungkapkan Dr dr Andi Muh Takdir Musba SpAn KMN, delegasi IDI Makassar yang juga merupakan Dokter anestesi. Menurutnya, eduksi sangat penting demi melawan informasi hoax yang berpotensi meruntuhkan moral tenaga medis.

“Ibarat main bola, tenaga kesehatan ini layaknya kiper yang menjadi pertahanan terakhir. jika ini bobol maka segala yang dilakukan di hulu menjadi sia-sia. Saat ini banyak dokter yang terpapar, sehingga penanganan di hulu sudah sangat penting dilakukan. Makanya gerakan bersama ini harus terealisasi hingga kelapisan terbawah masyarakat kita. Jika kita massif satu bulan ini, maka peluang kita melandaikan tingkat pemaparan sangat terbuka” ujarnya.

Sementara itu, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan gerakan pencanangan bersama percepatan penanganan Covid-19 merupakan hasil pengamatan dilapangan, diskusi, buku, serta laporan-laporan ilmiah di internet tentang pola penanganan Covid-19 yang lebih efisien.

“Di seluruh dunia, semua masih bergulat menemukan formula hang tepat. Makanya tentu saja masih ada eror disana sini, Malang yang kita lakukan adalah Learning by doing, bekerja sambil terus belajar. Ibarat air yang mengalir, kunci penanganan bukan menyiapkan wadah, tapi menjadikan air mengalir sekecil kecilnya dengan mengendalikan di hulu. Makanya kita harus memastikan semua orang menggunakan masker, karena masker menghambat penularan hingga 98,5. Selebihnya itu ditutupi dengan jaga jarak dan rajin cuci tangan” ujar Rudy.

Ada tiga langkah yang menurut Rudy sedang massif dilakukan yakni edukasi massif, preventif massal, dan pengawasan massif.

“Edukasi massif sedang kita lakukan termasuk pengawasan dengan melibatkan seribu tim gabungan TNI Polri dan Pemkot Makassar. Perwali 36 tentang percepatan penangan Covid juga sedang di finalisasi, mudah-Mudah2an ini perwali terakhir yang bisa melandaikan virus ini” ujarnya.

Legislator Sulsel Dukung Langkah Prof Rudy Soal Covid-19

KabarMakassar.com — Langkah cepat Pemerintah Kota Makassar mencegah penyebaran Covid-19 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang terbaru berasal dari DPRD Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan pihaknya akan menjadi bagian dari gerakan bersama yang digalang oleh Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sebagai jalan keluar menghentikan penyebaran virus di Makassar.

Hal ini ungkapkan Andi Ina Kartika Sari didepan Rudy Djamaluddin saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Balaikota Makassar, Senin (6/7).

“Kekuatan leadership Pak Prof Rudy dalam memimpin birokrasi Pemkot Makassar sangat menentukan dalam penanganan Covid kedepan. Apalagi banyak pamong-pamong senior berpengalaman yang mendampingi bekerja mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pak Prof” ujar Ina Kartika.

Kunjungan kerja DPRD Sulsel ini juga di hadiri oleh sejumlah anggota legislatif lainnya seperti Selle KS Dalle, Rudy Pieter Goni, Rahman Pina, serta Risfayanti Muin.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Selle KS Dalle, anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat. Selle berharap Makassar dibawa kepemimpinan Rudy mampu membuat langkah yang cepat dan tepat dalam membebaskan Makassar dari belenggu wabah Corona.

“Kedatangan kami menemui langsung Pak Pj Walikota untuk memberikan komitmen dan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi anggaran demi mengantarkan kita dari situasi saat ini kembali ke situasi normal. Edukasi massif yang ditempuh Pemkot Makassar kami anggap sebagai langkah strategis menciptakan kesadaran publik. Malah kami tambahkan saran agar tercipta sebuah tagline bersama yang kuat, sehingga daya pesannya mampu tertanam di wilayah bawah sadar publik dan menjadi kepatuhan saat beraktifitas. Gerakan bersama yang dibangun oleh Prof Rudy sangat penting didukung oleh seluruh elemen, mengingat ini kepentingan kita bersama” ujar Selle.

Sementara itu Rudi Peter Goni menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan Pemkot Makassar sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kota Makassar yang notabene bagian dari konstituen yang di wakilinya.

“Tidak akan pernah kita tinggalkan warga yang kini sedang berjuang menghadapi virus berbahaya ini. Selama kebijakan itu efektif menurunkan angka penularan virus, DPRD pasti dukung penuh” tegasnya.

Sementara itu, Prof Rudy mengaku bersyukur atas dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk legislatif DPRD Sulsel.

“Langkah yang kita lakukan tidak boleh sepotong-sepotong, peluang penyebaran virus ini harus dihentikan dari semua lini. Dalam konteks perang, semua langkah harus diperhitungkan, jangan sampai energi yang kita keluarkan terbuang percuma tanpa hasil yang efektif” ujarnya.

Lanjutnya, karakter warga Makassar berjiwa pejuang. Makanya edukasi massif yang dilakukan untuk membentuk kesadaran dan kepatuhan bersama dan menjadi kekuatan untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini.

“Langkah preventif massif juga terus kita lakukan, baik itu penyemprotan disinfektan secara massif hingga ditingkat RTRW, Rapid tes massal, termasuk rencana penerapan perwali yang mengatur pembatasan wilayah baik ingin masuk maupun keluar dari Makassar” lanjutnya.

Pemkot Minta APPBI Agar Mall Terapkan Protokol Kesehatan

KabarMakassar.com — Penjabat Wali kota Makassar Prof Rudy Djamaludin tekankan penerapan protokol kesehatan ketat saat pengoperasian pusat perbelanjaan di kota Makassar. Hal ini di utarakan Prof. Rudy saat saat Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar Hairun Hamzah Siregar menemuinya di ruang kerja walikota. Rabu 1 Juli 2020

Hairun menjelaskan kunjungannya menemui Prof. Rudy dalam rangka koordinasi dan meminta petunjuk mengenai kebijakan pengoperasian pusat pusat perbelanjaan di kota Makassar.

“Di awal pandemi ini kami dari APPBI berusaha menjadi partner pemerintah kota Makassar untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai pandemi covid 19. Apalagi beliau baru dilantik jadi penting bagi kami melakukan koodinasi terkait kebijakan kebijakan pemerintah kota Makassar dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan seperti di mal – mal yang acap kali dikunjungi warga untuk berbelanja sekaligus sebagai tempat hiburan,” ujarnya

Menurut Hairun dalam pengoperasiannya pusat pusat perbelanjaan telah menerapkan protokol kesehatan dibantu oleh satpol PP dan satuan tugas percepatan pemulihan covid 19 melakukan edukasi kepada pengunjung.

Pj Wali kota Makassar Prof. Rudy Djamaludin berucap saat ini pemerintah kota Makassar telah mengambil langkah kebijakan untuk memulihkan efek sosial dan perekonomian. Menurutnya langkah ini harus berjalan seirama antara penanganan covid dengan pemulihan ekonomi

“Kalau kita menangani covid harus seirama dengan pemulihan ekonomi karena kalau krisis tentunya akan sulit ditangani Langkah langkah kita ambil harus nyata, penanganan covid dan pemulihan ekonomi harus jalan dua duanya oleh karena kita ambil perimbangan yang utama itu yang sementara kita godok,” Jelas Prof Rudy.

Prof Rudy mengatakan saat ini pemerintah melibatkan tingkat RW RT memutus mata rantai covid 19 dirinya yakin dengan melibatkan seluruh unsur dintingkat bawah dapat menekan transfer penularan covid dari orang ke orang.

“Makassar saat ini merupakan pusat episentrum di Sulawesi Selatan oleh karenanya kita tidak mau ada lagi warga yang tidak terpantau, kalau ada masyarakat yang ingin keluar dari makassar begitupun sebaliknya kalau tidak penting lebih baik tidak keluar mau datang ke kota Makassar. Sebelumnya hanya satu dua orang sekarang lepas PSBB sudah ada ribuan untuk itu kita libatkan RT RW membuat aturan menjaga wilayahnya, kita lock 14 hari jika ada warganya terpapar, bahkan kalau wilayahnya cepat menjadi zona hijau akan diberikan intensif,” ungkapnya.

Prof Rudy menghimbau kepada seluruh pengelola pusat perbelanjaan untuk berperan aktif patuh pada kebijakan pemerintah terus mengedukasi masyarakat secara massal menerapkan protokol kesehatan.

“Kita himbau kepada pengelola memasang layar monitor paling seikit pe dua jam dilakukan pemberitahuan atau pengumuman mengenai penerapan protokol juga memberikan pemahaman bahwa covid tidak perlu ditakuti covid bukanlah suatu aib,” terangnya.

SK Bebas Covid-19 Makassar Diberlakukan, Ini Alasannya

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar merancang wacana penerapan penggunaan Surat Keterangan Bebas Covid-19 bagi masyarakat yang hendak masuk ke Kota Makassar dan keluar kota. Kebijakan ini menurut penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 di kota Makassar maupun di luar kota Makassar.

“Begini intinya tujuannya adalah bagaimana untuk menekan mempersempit ruang gerak covid, kalau penyebaran tidak kita batasi kita sempitkan jangan harap ini bisa terkendali” ungkapnya Selasa, (30/6).

Ia menambahkan upaya pengintrvensian yang dilakukan di kota Makassar ini adalah semata-mata untuk kepentingan Masyarakat apalagi kota Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi episentrum.

“Makassar ini adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan kalau Makassar selesai Covidnya 80% persoalan kasus covid selesai. Nah kalau kita tidak batasi orang daerah-daerah yang sudah bagus katakanlah Soppeng yang hijau datang ke Makassar sehat bergaul pulang sakit nah yang begini harus kita kendalikan tetapi tidak boleh melarang orang karena tidak boleh juga ekonomi berhenti,” tambahnya.

Rudy mengaku sampai saat ini pemerintah kota Makassar beserta seluruh SKPD terkait masih terus melakukan koordinasi dan menggodok mengenai langkah yang akan di ambil untuk penerapan dari kebijakan ini nantinya.

“Ini lagi kita godok saya sudah meminta ambil yang paling tidak membebani masyarakat begitu intinya” jelasnya.

Sebelumnya, PJ Walikota Makassar memastikan tidak ada pembayaran dalam perolehan surat Keterangan Bebas Covid-19 ini nantinya.

“Pembayaran tidak ada, siapa yang kasi isu lagi itu. Tetap gratis, kita tidak ada bayar bayaran di sini,”tegasnya.

Sementara itu, juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penangana Covid-19 Kota Makassar Ismail Hajiali mengungkapkan wacana penerapan Surat Keterangan Bebas Covid-19 bagi masyarakat yang akan keluar masuk ke kota Makassar ini mengacu pada surat edaran Gugus Tugas Penanganan Covid Nasional No. 7 Tahun 2020.

“Ini sudah diberlakukan tapi pembatasannya itu masih diberlakukan di angkutan umum udara dan angkutan umum laut yah kalau di Jawa ada kereta api, juga di darat dimana diatur bahwa syarat-syarat orang melakukan perjalanan apakah dia antar kota antar kabupaten apakah antar provinsi itu harus dibuat Surat keterangan yang namanya bebas covid dan itu menjadi persyaratan kalau kita mau membeli tiket atau ditempat pembelian tiket pasti akan diminta ada surat keterangan nya” jelasnya.

Sementara terkait apakah nantinya ini akan digratiskan untuk bisa memperoleh surat keterangan ini, ia mengungkapkan jika hanya Masyarakat yang pernah kontak dengan pasien COVid yang akan di Biayai oleh negara.


“Kalau bapak harus dirapid test karena tadi pengakuannya pernah berinteraksi sama seseorang yang terpapar covid negara jamin selamatkan orang supaya tidak terjadi carier tapi kalau bapak urusan pribadi . Nah itu kembali lagi ke masing-masing,” tuturnya.

Penerapan aturan penggunaan Surat keterangan Bebas Covid bagi masyarakat luar kota Makassar yang akan masuk ke kota Makassar dan bagi masyarakat yang dari kota Makassar yang akan keluar kota Makassar nantinya akan tertuang dalam peraturan walikota (Perwali) yang baru menggantikan Perwali Noomor 31 yang lalu.

Rudy Menerima 1.085 Peserta KKN Unhas Secara Online

KabarMakassar.com –– Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin resmi menerima peserta KKN gelombang 104 Universitas Hasanuddin (UH) secara online, di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (30/6/20).

Sebanyak 1.085 peserta ini akan menyebar di seluruh Kota Makassar kecuali wilayah pulau-pulau kota Makassar.

Dalam sambutannya, Rudy menyebutkan momentum KKN merupakan momentum pengabdian. Namun, kali ini berbeda, peserta kkn harus bertempur dengan sesuatu yang tidak terihat, yakni Virus Covid 19.

Ada tiga hal yang ditekankan Rudy, kepada para peserta KKN yakni bisa menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan protokol kesehatan, mengedepankan kejujuran masyarakat terhadap kesehatannya serta bersama-sama salong menjaga Kota Makassar.

Karenanya, Rudy berharap agar peserta KKN ini bisa menjadi salah satu aktor untuk pengendalian pemutusan rantai penyebaran covid 19 ini.

“Melawan Covid ini susah-susah gampang. Membuat orang patuh itu agak sulit. Saya fikir 1.085 peserta KKN ini sudah memiliki bekal tentang bagaimana bisa menegedukasi masyarakat baik secara online ataupun offline untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mahasiswa ini saya pikir bisa jadi aktor disetiap RT. Karena mahasiswa itu juga agen of change,” ucapnya.

Rudy juga memberikan semangat kepada para peserta KKN untuk terus menjadi pendorong dengan semangat juang tinggi.

“Pemkot Makassar memberi dukungan penuh kepada para peserta KKN yang akan menjalankan tugasnya selama 30 hari kedepan. InsyaAllah, camat dan lurah serta RT/RW akan bekerjasama. Karena yang terpenting hari ini bagaimana saling bahu membahu memutus rantai covid,” jelasnya.

Rudy pun percaya kegiatan pengabdian ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang luar biasa bagi Kota Makassar utamanya untuk pengendalian Covid 19.

Prof Rudy Tinjau Lokasi Kebakaran Kerung-Kerung

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin meninjau langsung lokasi kebakaran di jalan Kerung-Kerung, Senin, (29/6). Rudy mengatakan kehadirannya di tempat tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah, sekaligus memastikan segala kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bisa terpenuhi sementara dan telah ditangani dengan baik.

“Tidak ada yang menghendaki musibah. Tapi mari kita mengambil hikmah di baliknya. Tujuan Kami di sini untuk memastikan dan memberi semangat keluarga kita yang sedang berduka dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu bisa tercukupi untuk sementara,” ucapnya.

Rudy terlihat mengecek kesiapan dapur umum termasuk segala bahan makanan dan peralatannya. Selain itu ia juga tampak menyerahkan bantuan berupa sarung dan obat-obatan.

Kebakaran yang terjadi kemarin siang ini menghanguskan 7 rumah yang dihuni 16 kepala keluarga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian materil ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

Camat Makassar Andi Ardi Zulham menyampaikan sejauh ini warga yang terdampak seluruhnya sudah dievakuasi. Mereka disiapkan tenda darurat di dua lokasi sekitar lokasi kebakaran dan di halaman Kantor Polsek Makassar.

“Sejak tadi malam bantuan masuk di posko lokasi kebakaran sudah ada baik itu dari warga maupun komunitas-komunitas masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih hari ini Pak Wali juga masuk dan memberi bantuan bahan makanan, sarung, dan sebagainya,” jelasnya.

Dari laporan yang diterimanya, kebutuhan dasar korban hingga makanan sehari-hari menurut Ardi sudah tercukupi hingga saat ini.

Prof Rudy : Peran RT dan RW Bergerak Awasi OTG dan ODP

KabarMakassar.com — Saat ini, Makassar menjadi episentrum penularan Covid-19 di Sulawesi Selatan. Karena itulah Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin langsung melakukan langkah untuk kembali menekan arus keluar masuknya warga ke kota Makassar utamanya bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Tujuan pengendalian ini bukanlah untuk membatasi aktivitas masyarakat. Melainkan, untuk menekan warga yang tidak berkepentingan tidak usah dulu masuk Makassar, begitu pun sebaliknya orang yang tidak perlu keluar Makassar tidak usah dulu,” ucapnya tepat pada pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Senin, (29/6).

Menurut hemat Rudy, setiap daerah di Sulsel ini memiliki Gugus Tugas Pengendalian Covid-19. Artinya setiap pemerintah daerah mengetahui siapa saja warganya yang OTG maupun ODP termasuk yang berstatus positif dan negatif. Sehingga Pemda berkewajiban memberi surat keterangan kepada warganya.

Kehawatiran Rudy jangan sampai orang yang tidak memiliki gejala masuk di kota Makassar. Sementara, Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 pun berkewajiban untuk melindungi daerah-daerah lain agar tidak terjangkit lebih luas.

Rudy tidak ingin ada wilayah di luar Makassar yang sudah berhasil menekan angka penularan Covid-19 namun kembali meningkat karena terpapar di Makassar.

Sebaliknya, juga dirinya tidak akan membiarkan peningkatan jumlah positif di Makassar semakin tidak terkendali karena masuknya warga dari luar Makassar yang positif Covid – 19.

Karenanya dalam waktu dekat, Rudy akan segera menerbitkan Perwali yang akan mengatur regulasi termasuk resiko utung rugi serta bagaimana implementasi dari aturan itu sendiri.

Namun Ia menegaskan, dengan kembalinya diperketat aturan dan penegakan disiplin protokol kesehatan di Makassar tidak akan mengganggu aktivitas utama masyarakat.

“Karena kita juga tidak ingin terlalu kencang menangani covid tapi ekonomi terpuruk. Kita akan ambil perimbangan yang paling baik. Covid terkendali, ekonomi juga jalan,” terang Rudy.

Olehnya itu, Rudy akan meminta RT/ RW untuk bergerak mengawasi warganya sehingga tidak adalagi warga Makassar yang tidak terdeteksi baik yang berstatus OTG maupn ODP.

“Ini yang kita batasi, jangan sampai orang Makassar bawa virus keluar. Jangan juga orang sehat datang di Makassar pulang sakit. Semua harus mengantongi surat keterangan dari gugus tugas bahwa yang bersangkutan bebas Covid. Opsi-opsi inilah yang sedang kita godok, kita ambil yang paling kecil pengaruhnya ke masyarakat tapi paling bagus manfaatnya untuk menangani Covid,” pungkasnya.

Perwali ini akan diberlakukan sesegera mungkin. Saat ini pihak Pemerintah kota Makassar tengah menggodok hal-hal yang dipandang urgen sekaitan dengan aturan yang akan diterapkan. Jika semua hal yang direncanakan sudah dapat diaplikasikan maka langsung diterapkan. Sehingga sesegera mungkin pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.

Pj Wali Kota: Warga Luar, Masuk Makassar Perlihatkan Surat Bebas Covid-19

KabarMakassar.com — Memutus rantai penyebaran virus Covid 19 secara cepat dan tepat, Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan memberlakukan pemeriksaan surat keterangan bebas covid bagi warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar.

Hal itu disampaikan saat menggelar rapat Kordinasi (rakor) dengan jajaran Forkopimda Makassar, SKPD dan seluruh camat, di Posko Induk Covid 19, jalan Nikel Raya, Sabtu (27/6/20).

Surat keterangan bebas covid ini bertujuan untuk menekan transportasi penyebaran virus Covid 19.

“Jadi siapapun yang masuk di Kota Makassar harus punya surat keterangan bebas Covid. Kita tidak pernah tahu misal ada yang ke maros dari maros dia tidak mematuhi aturan protokol kesehatan entah terpapar dimana dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada tanda-tanda. Nah, itu yang kita waspadai,” ujar Rudy yang juga merupakan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Untuk penerapannya sendiri iya masih menggodok dan berkordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perhubungan, dinas kesehatan, TNI dan Polri.

Selain itu, Rudy juga sementara membentuk tim percepatan dengan bermuara pada tiga konsep yakni unsur kepatuhan, unsur kejujuran dan saling pegang tangan untuk menyadarkan masyarakat.

Tiga unsur ini dinilai Rudy sangat penting karena jumlah pasien positif covid bertambah dikarenakan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, tidak jujurnya masyarakat jika sedang merasakan gejala virus.

“Jadi kita panggil juga tim dari Unhas, tim epidemiologi yang memang mampu menggambarkan bagaimana status terhadap suatu pandemi atau penyakit yang berdampak pada suatu populasi di masyarakat,” ucapnya.

Tim ini yang nantinya akan melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan rapid test.

Tak hanya itu, ia meminta camat, lurah agar lebih massif berkomunikasi dengan RT/RW untuk selalu memantau warganya.

“Jadi nanti kita lihat di RT/RW mana yang jumlah positif warganya sudah tinggi akan kita akan lock down sementara atau kita bawa isolasi ke hotel,” jelasnya.

Rudy menargetkan dengan cara pendekatan persuasif seperti ini akan lebih cepat menekan angka penyebaran virus di Kota Makassar.

Sementara, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol, Yudhiawan menyatakan siap untuk terus membantu pemerintah Kota Makassar.

“Jadi saya bersama TNI menyasar beberapa tempat seperti cafe, masjid-masjid, pasar tradisional, warkop-warkop dan mall-mall. Yang tidak mematuhi protokol kesehatan kami langsung tegur ditempat. Ini massif kita lakukan,” jelasnya.

Ia mengaku khusus di pasar tradisional pendekatannya masih sulit. Oleh karenanya, ia dan jajarannya akan terus melakukan peringatan dan peneguran.

Rapat Kordinasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang disasar. Begitupun harapan pemerintah kota Makassar agar masyarakatnya bisa lebih mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama.