Maklumat Kapolri Dicabut, Polda Sulsel: Protokol Kesehatan Tetap Berjalan

KabarMakassar.com — Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, resmi dicabut.

Pencabutan itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19, dengan pertimbangan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi Covid-19. namun Polri tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Polda Sulsel dan jajaran di instruksikan oleh Kapolda agar tetap mengawal masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Ditemui sesuai hal tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tersebut. Namun dijelaskan lagi,, Polri akan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka memastikan standar protokol kesehatan ke warga tetap berjalan, Aparat Kepolisian tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.

“Polda Sulsel dan jajaran tetap akan melakukan langkah-langkah dan kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat agar upaya pencegahan penyebaran covid tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat,” kata Ibrahim.

“Bahkan Malam ini kami laksanakan apel kesiapan personel dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol. Mas Guntur Laupe, di ikuti jajaran Pimpinan Polda Sulsel dan personel gabungan Polda Sulsel, Polrestabes Makassar sebanyak 750 personel dalam rangka pelaksanaan Patroli dialogis percepatan penanganan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Makassar,” ungkap Ibrahim.

Ditambahkan Kabid Humas dalam pelaksanaan Patroli dialogis petugas akan memberikan himbauan kepada masyarakat secara humanis dan persuasif agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Tersangka Pengambilan Paksa Pasien Covid-19 Bertambah Jadi 10 Orang

KabarMakassar.com — Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel kini menetapkan 10 orang tersangka atas kasus pengambilan paksa jenazah terduga pasien covid-19 dibeberapa rumah sakit di Kota Makassar, Rabu (10/6).

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan hasil penyelidikan yang dilaksanakan hari ini membuat adanya penambahan 33 orang yang diamankan dan 10 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

“Up date penanganan kasus pengambilan paksa jenazah, untuk 4 tempat kejadian perkara, sampai tadi pagi diamankan 33 orang dan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ibrahim Tompo.

Polisi dengan pangkat tiga bunga itu menjelaskan bahwa untuk RS Dadi ada 2 tersangka, RS Stela Maris ada 1 tersangka, RS Bhayangkara ada 2 tersangka dan RS Labuang Baji ada 5 tersangka.

“Pasal yang diterapkan yaitu pasal 214, 335, 336, dan pasal 93 undang undang nomor 6 tahun 2019 dengan ancaman hukuman sampai 7 tahun,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Polda Sulsel merilis pelaku pengambilan paksa pasien Covid-19 dibeberapa rumah sakit di Kota Makassar hanya 8 orang.

Polda Sulsel Tetapkan 8 Tersangka Pengambil Jenazah Covid-19

KabarMakassar.com — Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menangkap 31 orang warga yang mengambil paksa jenazah terduga Pasien covid-19 di beberapa rumah sakit di kota Makassar. 8 orang diantaranya ditetapkan tersangka, Rabu (10/6).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut saat ini kasus tersebut sudah dalam tahap gelar.

“Ya, dilakukan gelar perkara oleh penyidik terhadap kasus pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi Makassar, RS. Stella Maris, RS Labuang Baji, RS. Bhayangkara, dan prosesnya dinaikkan dari Penyelidikan ke Penyiidikan dan menetapkan tersangka,” ungkap Ibrahim kepada KabarMakassar.com.

Ibrahim menjelaskan dari total ke 31 orang yang diamankan, 8 orang yang ditetapkan tersangka setelah hasil gelar perkara.

“Kasus pengambilan jenazah di RS Dadi 25 orang yang diamankan, dua ditetapkan tersangka berinisial SA dan MR. Untuk kasus di RS. Stella Maris diamankan satu tersangka yaitu AW. Sedangkan Kasus di RS Labuang Baji mengamankan 5 orang tersangka,” jelas Ibrahim dalam keterangannya.

Ibrahim menyebut dalam kasus ini, tidak memungkinkan akan bertambahnya tersangka kasus pengambilan paksa pasien covid-19.

“Kemungkinan para tersangka akan bertambah karena akan dilakukan penangkapan terhadap para pelaku, tim gabungan dilapangan sudah dibentuk yaitu terdiri dr tim resmob polda, brimob, shabara polda, jatanras polrestabesMakassar,” sebut Kabid Humas.

Ibrahim menambahkan para tersangka pengambil paksa jenazah di Rumah Sakit ini akan dikenakan Pasal yg diterapkan yaitu pasal 214, 335, 207 KUHP dan pasal 93 UU no 6 thn 2018 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara

“Jadi sekali lagi, saya harap masyarakat jangan lagi ada yang melakukan pengambilan paksa jenazah tersebut, karena polisi pasti bertindak, bahkan tim gabungan dilapangan sudah dibentuk yaitu terdiri dari tim Resmob Polda Sulsel, Brimob, Sabhara Polda Sulsel, dan Jatanras Polrestabes Makassar untuk menangkal kejadian ini terjadi lagi, tindakan tegas dan penegakan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar tidak ada lagi aksi yang menjadi potensi penyebaran covid 19 ,” tegas Kabid Humas

IDI Minta Polda Telusuri Penyebar Hoax Covid-19 di Sulsel

KabarMakasssar.com — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar melakukan Konferensi pers bersama Kapolda Sulsel, MHKI PPNI, IAI PDGI, PERSI, DPJP, Spesialis Paru, Spesialis Anestesi dan Spesials Patologi Klinik, di Kantor IDI, Jalan Topaz Boulevar, Senin (8/6).

Pada kesempatan itu, Humas IDI Makassar, Wachyudi Muchsin menyampaikan 12 pernyataan sikapnya terkait pencegahan Covid-19.

“Ini adalah pernyataan sikap organisasi profesi kesehatan, dimana ini agar bisa meluruskan yang selama ini hoax bahwa kita dapat uanglah, keuntunganlah, rumah sakit itu kaya rayalah, dokter itu gimanalah” kata Wachyudi Muchsin.

“Makanya sekaligus kami undang Bapak Kapolda Sulsel untuk hadir dan bisa mengusut hal ini dan silahkan usut kami kalau memang terbukti salah,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Mas Guntur Laupe berjanji akan mengusut tuntas laporan yang masuk ke Polda. Menurutnya laporan ini akan dijadikan data awal untuk menemukan pelaku ujaran kebencian.

“Kita akan selidiki dan tentu kita sangat-sangat mengharapkan, banyak rahasia masuk di kita, banyak informasi masuk di kita sehingga itulah yang mejadi data awal kita untuk mengusut kasus ini,” kata Mas Guntur Laupe.

Menurutnya, reserse dan intelijen sudah turun ke lapangan untuk menulusuri siapa yang bermain di belakang isu tersebut.

“Kalau ada ditemukan itu, insyaallah kita pasti akan proses hukum dan apabila ada yang terbukti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media,” ungkapnya.

Diketahui, berikut adalah 12 pernyataan IDI Makassar. Pertama, bekerja berdasarkan sumpah profesi dan kode etik profesi yang menjunjung nilai kemanusiaan, kejujuran dan profesionalisme. Kedua, berkomitmen mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Ketiga, segala protokol Kesehatan dalam pandemi Covid-19 yang dilakukan tenaga medis telah dilaksanakan berdasarkan aturan pedoman pencegahan dan pengendalian dari virus Corona yqng dikeluarkan oleh direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementrian kesehatan republik Indonesia.

Keempat, keberatan dengan segala ujaran kebencian fitnah serta ancaman kepada tenaga kesehatan dalqm bentuk apapun. Kelima, keberatan dengan berita di media sosial tentang adanya tuduhan kepada tenaga kesehatan yang melanggar bahwa pelayanan kesehatan dari daerah Pandemi Covid ini sebagai lahan bisnis.

Keenam, semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan kesewenangan-wenangan terhadap tenaga kesehatan. Ketujuh, kendesak kepada kepolisian daerah untuk menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai UU yang berlaku Kepada pelaku penyebaran kebencian

Kedelapan, mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk bertindak tegas, dalam mentikapi ujarwn kebencian fitnah serts ancaman yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk apapun.

Kesembilan, mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memberikan secara aktif edukasi kepada masyarakat berlandaskan pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 yang di keluarkan direktorat pencegahan dan pengendalian kesehatan republik Indonesia

Kesepuluh, mendukung seluruh perjuangan tenaga kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kesebelas, mendesak pemerintah, TNI, Polri menjaga keamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, baik pasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Dan, keduabelas mengharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu melawan Covid-19.

Dugaan Mark Up Bantuan Sembako Covid-19 di Makassar, Polda Sulsel: Sedang Kami Lidik

KabarMakassar.com — Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Polda Sulsel saat ini sedang menyelidiki adanya dugaan mark up paket bantuan sembako untuk masyarakat Kota Makassar yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan mengatakan, sebenarnya selama pandemi Covid-19 kasus dugaan mark u bansos paket sembako ini telah dalam penyelidikan.

“Iya, sedang kami lidik ini dimana banyak anggaran digunakan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19, termasuk bansos,” kata Agustinus kepada KabarMakassar.com, Sabtu (30/5).

Menurut Agustinus, pihaknya juga telah menurunkan beberapa tim di masing-masing wilayah untuk memonitor dan mengumpulkan informasi terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran penanganan Covid-19.

“Kita sudah buat tim di masing-masing wilayah untuk monitor dan antisipasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran, serta agar bansos berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Polda Sulsel: Penutupan Sementara Tempat Ibadah untuk Selamatkan Umat dari Covid-19

KabarMakassar.com — Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel berharap masyarakat bisa memahami bahwa penutupan sementara tempat ibadah selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19 semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan umat dari virus tersebut, yang saat ini penyebarannya semakin meningkat.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, penutupan sementara tempat ibadah ini bukanlah pelarangan kepada umat beribadah.

Menutup sementara tempat ibadah ini, kata dia, hanya untuk menghindari berkumpulnya orang selama masa pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 di mesjid menjadi sangat mudah karena bisa terjadi pada alas tempat sholat, dimana terpercik drop plet, dan bekas tersebut disentuh lagi dan kena ke wajah oleh orang yang sehat.

“Saya harap masyarakat memahami bahwa bukan ibadah yang dilarang, namun sholat berjamaah tersebut karena berkumpul dan menyentuh permukaan pada lantai atau sajadah yang sudah disentuh oleh orang lain akan memudahkan terjangkitnya covid-19. Hal inilah yang dijaga. Penutupan sementara tempat ibadah ini untuk selamatkan umat dari virus,” kata Ibrahim, Minggu (26/4).

Ibrahim menjelaskan, tidak semua orang yang kondisinya terlihat baik-baik saja itu bebas dari Covid-19. Bisa jadi, ada orang yang sudah terpapar virus namun daya tahan tubuhnya baik sehingga tak menunjukkan gejala. Namun, oarang tersebut bisa menularkan virus kepada orang lain.

“Tapi, bagaimana dengan jamaah yang kebetulan daya tahan tubuhnya sedang rendah? Maka fisiknya tidak bisa bertahan saat ketemu dengan virus bawaan dari orang lain yang terjadi tanpa sadar. Demikan juga kepada orang yang sudah kena dan juga tidak sadar kalau sudah jadi pembawa virus jahat buat orang lain. Itu yang dihindari,” jelasnya.

Ibrahim menambahkan, tidak menutup kemungkinan saat ini masih banyak orang yang sudah terinfeksi Covid-19 namun belum terdata karena tanpa gejala dan yang bersangkutan sendiri tidak sadar jika dirinya sudah terpapar Covid-19.

“Makanya pemerintah terus mengimbau agar masyarakat tetap disiplin untuk menerpkan sosial dan physical distancinfg sserta menerapkan pola hidup bersih dan seha,” pungkasnya.

1. 630 Personel Gabungan Siap Amankan PSBB di Kota Makassar

KabarMakassar.com — Sebanyak 1.630 personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemkot Makassar bakal diterjunkan untuk mengamankan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang akan mulai diberlakukan secara efektif pada 24 April hingga 7 Mei mendatang.

Khusus dari unsur Polri, ada ada sebanyak 810 personel Polrestabes Makassar dan 390 personel dari Satker Polda Sulsel yang telah disiapkan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihak kepolisian sudah mempersiapkan beberapa langkah teknis untuk mendukung tim gugus tugas dalam mengamankan penerapan PSBB tersebut.

Beberapa langkah ternis yang dimaksud yakni pemberlakukan sistem pengamanan kota (Sispam Kota) dengan melakukan pola preventif dan represif berupa pembuatan dan penjagaan pada pos-pos di beberapa wilayah dan penggal-penggal jalan, untuk membatasi gerak masyarakat.

Selain itu, kata dia, juga akan dilaksanakan giat patroli dan pengecekan terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai aturan PSBB / PMK No.9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB

“Polda Sulsel menyiapkan ribuan personel guna mengamankan seluruh wilayah Kota Makassar. Selain dari unsur kepolisan, juga disiapkan

ratusan personel pengamanan dari TNI dan pemda,” kata Ibahim melalui pernyataan tertulisnya.

Ribuan personel Polda Susel bersama TNI dan pemda itu, lanjut Ibrahim, diterjunkan untuk melakukan penertiban terhadap warga yang masih melanggar aturan PSBB.

Ibrahim memastikan, penertiban terhadap para pelanggar akan tetap dilakukan secara humanis

“Ya kepada masyarakat Makassar kami imbau agar nantinya mentaati aturan pelaksanaa PSBB ini. Kami juga sampaikan bagi yang melanggar penerapan PSBB ini, sesuai protokol kesehatan dan aturan karantina kesehatan Nomor 6/2018, akan diproses pidana,” tegasnya.

Olehnya itu, Ibrahim berharap, masyarakat bisa memahami kondisi ini dan mendukung agar proses pelaksanaan PSBB bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat agar proses ini berjalan dengan baik, efektif dan efisien, demi kepentingan bersama,” pungkasnya.

Berikut rincian jumlah pelibatan personel/Satker dalam penerapan PSBB di Kota Makassar pada 24 April s/d 7 Mei 2020:

1. Polrestabes Makassar: 810 personel

2. Polda Sulsel: 390 personel
-. Polres Pelabuhan: 190 personel
-. Dit Sabhara Polda: 200 personel
-. Dit Pam Obvit Polda Sulsel: 30 personel
-. Sat Brimobda Polda Sulsel: 100 personel
-. Tim Anti Anarkhis: 30 personel
-. Dokkes Polda Sulsel: 30 personel

3. Pemkot Makassar: 222 personel
-. Dishub Kota Makassar: 36 personel
-. Dinkes Kota Makassar: 54 personel
-. Satpol PP Kota Makassar: 90 personel
-. Damkar Kota Makassar: 30 personel

4. TNI-AD: 108 personel
-. POM TNI AD: 18 personel
-. Kodim 1408/BS: 90 personel

Total 1.630 personel

15 Tahanan Narkoba Kabur dari Rutan Polda Sulsel, Begini Kronologinya

KabarMakassar.com – Sebanyak 15 tahanan kasus narkoba berhasil kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulsel, Senin (30/3) dini hari lalu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan yang diknfimasi membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, para tahanan kabur lewat ventilasi udara.

“Rutan Polda berada di lantai 3, mereka kabur lewat ventilasi udara menggunakan sarung yang diikat (disambung) dan dijadikan sebagai tali. Kaburnya para tahanan ini baru diketahui petugas pada Senin (30/3) sekitar pukul 03.40 WITA,” kata Hermawan, Kamis (2/4).

Akibat kejadian ini, Hermawan mengaku telah menurunkan tim khusus untuk menangkap para tahanan yang kabur.

Hingga saat ini, dari 15 tahanan yang kabur, beberapa diantaranya sudah berhasil ditangkap kembali.

“Sekarang sudah tiga yang berhasil ditangkap,” ujarnya.

Polri Perpanjang Waktu Penerimaan Akpol dan Tamtama

KabarMakassar.com — Polda Sulsel memperpanjang masa pendaftaran dan penerimaan anggota Polri untuk Akpol Bintara dan Tamtama. Langkah ini dikarenakan merebaknya Covid-19 di Indonesia khususnya di Sulsel.

Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Polri Anang Pujijanto mengatakan banyak cara yang dilakukan untuk menarik animo masyarakat untuk mendaftar masuk anggota Polri. Termasuk, kata dia, sosialisasi di media sosial dan media online di Sulsel.

“Panitia penyelenggara, telah menandatangani pakta integritas. Melaksanakan proses penerimaan anggota Polri dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, atau disebut dengan istilah BETAH, dan ini tidak dipungut biaya sepersenpun,” kata Anang, Sabtu (28/3).

Untuk itu, ia meminta agar putra-putri calon anggota Polri agar mempersiapkan diri baik secara fisik dan psikis. Ia juga meminta masyarakat agar tidak memakai jasa calo untuk membayar sejumlah uang dengan menjanjikan kelulusan.

“Segera bersiap-siap jika ingin menjadi bagian dari Polri. Jangan percaya kepada oknum yang menjanjikan atau menjamin kelulusan calon pendaftar dengan membayar sejumlah uang,” katanya.

Ia menambahkan seluruh persyaratan dan proses pendaftaran online bisa langsung melalui website resmi milik Polri yakni www.penerimaan.polri.go.id.

“Jika masyarakat masih belum jelas dengan informasinya. Silahkan untuk bertanya ke Polres atau Polsek terdekat,” pungkasnya.

Komplotan Geng Spiderman Dibekuk Tim Resmob Polda Sulsel

KabarMakassar.com — Tiga orang komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan yang menamakan kelompoknya ‘Spiderman’, yakni Ramma (29), M Nur (19) dan Pudding (46), berhasil dibekuk personel kepolisian dari Unit Resmob Polda Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Inrahim Tompo mengatakan, ketiga anggota geng spiderman ini sering melakukan aksinya di wilayah Kota Makassar dan sudah meresahkan masyarakat.

“Ketiga Pelaku ini mempunyai geng atau kelompok yang bernama spiderman. Mereka melakukan pencurian dengan cara memanjat atap rumah kemudian merusak pintu rumah, lalu mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Personel dari Unit resmob berhasil mengamankan mereka pada Jumat (13/3) sore,” ungkap Ibrahim didampingi Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Pol Didik Agung Widyanarko.saat menggelar press release di Markas Resmob Polda Sulsel di Jalan Hertasning Kota Makassar, Senin (16/3).

Menurut Ibrahim, salah satu komplotan geng spiderman yang diamankan tersebut merupakan residivis yang beberapa kali keluar masuk penjara.

“Satu diantara mereka adalah residivis. Sudah enam kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Komplotan ini sudah 10 kali melakukan aksinya di beberapa wilayah di Makassar,” terang Ibrahim.

Dari tangan komplotan pelaku curat ini, lanjut Ibrahim, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti hasil curian, yakni laptop, 2 unit handphone, dan satu buah play station.

“Komplotan ini dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tidak menutup kemungkinan juga dikenakan pasal residivis,” tutupnya.