Rudy Djamaluddin Resmi Menjabat Pj Wali Kota Makassar

KabarMakassar.com — Prof Rudy Djamaluddin akhirnya resmi menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Makassar setelah pengambilan sumpah digelar di rumah jabatan (rujab) Gubernur Sulawesi Selatan di jalan Sungai Tangka, Makassar, Jumat (26/6). Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah.

Guru Besar Fakultas Teknik Unhas ini sebelumnya menggantikan Prof Yusran Yusuf yang hanya menjabat 43 hari lamanya.

Tugas Prof Rudy melanjutkan tugas dari penjabat sebelumnya untuk menangani Covid-19. Dimana Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan jika Makassar membutuhkan pemimpin yang strong leader menangani Covid-19 di Makassar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel mengatakan jika mengambil keputusan itu berat dalam pergantian Pj wali Kota Makasar secara singkat, namun demi menjaga martabat pemerintahan, ini keputusan harus diambil.

“Mengambil keputusan yang sangat berat, namun saya menyampaikan tegas bahwa untuk menjaga martabat pemerintahan, keputusan ini saya ambil,” ujarnya.

Lanjut Prof Nurdin mengaskan jika pejabat yang baru dilantik juga untuk menjaga netralitas pemerintahan dalam jelang Pemilihan Kepala Daerah.

“Jaga netralitas, bekerja profesional, hanya dengan itu kita bisa keluar dari persoalan,” tambahnya.

Dalam pelantikan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin hadir pula Prof Yusran Yusuf dan sejumlah pejabat pemerintahan lingkup Pemkot Makassar.

Dianggap Serampangan Keluarkan Kebijakan, Gubernur Tegur Pj Walikota

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegur dan mengingatkan Penjabat (Pj) Walikota Makassar Yusran Yusuf, agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurut Nurdin, kebijakan Yusran yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan di tengah gencarnya Pemprov Sulsel mengkampanyekan dan meminta warga untuk beraktifitas di rumah saja, sangat berisiko dan justru akan merugikan masyarakat.

“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap di rumah saja, justru Pj Walikota membolehkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini dan tidak mempertimbangkan dampaknya,” kata Nurdin, Selasa (26/5).

Seharusnya, kata dia, Pj Walikota berkordinasi dengan Pemprov Sulsel dalam setiap keputusannya. Apalagi, untuk hal-hal menyangkut keselamatan banyak orang.

Nurdin menyebut, membolehkan atau membuka ruang resepsi pernikahan sama saja memberi ruang penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia meminta Pj Walikota tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan.

“Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran Covid-19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu,” sesalnya.

“Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras, mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-19,” pungkasnya. (*)

Pj Walikota Makassar: Kalau Aturan Diikuti Secara Letter Lett, Nanti Kita Mati Semua

KabarMakassar.com — Meski jumlah kasus Covid-19 di Kota Makassar masih terus meningkat, pemerintah setempat sepertinya tetap akan memberikan pelonggaran terhadap aturan atau pembatasan-pembatasan yang seharusnya dilakukan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Pj Walikota Makassar, Yusran Yusuf pun meminta agar masyarakat tidak mempolemikkan hal ini. Sebab menurutnya, cara penanganan penyakit virus Corona atau Covid-19 ini sebenarnya sederhana dan hanya dengan tiga cara, yakni cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

“Ini penyakit sederhana. Hanya tiga, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Intinya begini, bahwa penanganan ini kita juga harus memikirkan ekonomi mulai dari sekarang. Jadi yang penting protokol kesehatan dilaksanakan. Sama ji kita berkumpul tapi kita sepakat jaga jarak dan pakai masker, Tidak masalah,” kata Yusran, Senin (18/5).

Yusran juga menegaskan, tim gugus tugas penanaganan Covid-19 mempunyai tiga tugas, yaitu pencegahan penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial atau social safety net, dan penanganan atau pemulihan dampak ekonomi.

“Kita tentu tidak ingin kesehatan terus, nanti sudah habis betul ekonomi baru kita bahas ekonomi. Ini harus dikerja secara simultan,” ujarnya.

Ia memastikan, pemerintah telah berpikir lebih komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan khalayak banyak.

Perihal apakah langkah tersebut tidak melanggar aturan yang ada, Yusran menyebut hal ini sebagai langkah untuk bisa lebih cepat mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

“Tentukan ada dinamis di lapangan. Kalau aturan saja diikuti secara letter lett, ya nanti kita mati semua. Yang penting protokol kesehatan. Jadi jangan perdebatkan antara ekonomi dengan kesehatan, ini bisa paralel, bisa kita bersama. Jangan dipolemikkan,” pungkasnya.

Mall Boleh Beroperasi? Ini Jawaban Pj Walikota

KabarMakassar.com — Secara keseluruhan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar akan berlangsung selama hampir sebulan yang dibagi menjadi dua tahap. Detailnya dilaksanakan sejak 24 April dan akan berakhir pada 22 Mei 2020 mendatang.

Untuk tahap kedua, pelaksanaan PSBB akan berbeda dari tahap pertama. Pasca diberlakukannya pada 8 Mei sampai saat ini, telah tampak beberapa toko-toko bahkan dikabarkan beberapa mall juga akan kembali beroperasi.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran Yusuf tidak membantah jika sudah ada beberapa toko yang telah kembali beroperasi. Ia mengatakan meski PSBB diberlakuan aktifitas ekonomi juga harus tetap berjalan.

“Kita tentu tidak ingin kesehatan terus, nanti habis betul ekonomi baru kita bahas. Ekonomi ini harus bekerja secara simultan, nah pemerintah berpikir tentu lebih koherensif dan yakin dan percaya tentu mempertimbangkan kepentingan rakyat,” kata Yusran, Senin (18/5).

Kata dia, jika toko dan mall kembali beroperasi maka harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Menurutnya, penanganan ini harus dipikirkan mulai sekarang.

“Jadi yang penting protokol keamanan dilaksanakan, sama ji kita berkumpul toh tapi kita jaga jarak pakai masker nda masalah, tentukan ada dinamis di lapangan yang penting protokol kesehatan jangan perdebatkan antara ekonomi dan kesehatan bisa kita bersama,” jelasnya.

Ia mengaku Pemkot Makassar telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan pihak pengurus mall dan menyetujui untuk menerapkan protokol kesehatan jika nanti akan kembali beroperasi.

“Semua berkomitmen untuk menerapkan, malah mereka melakukan protokol kesehatan sebelum tutup dan harapannya dia meminta tim gugus ada disana juga, jadi nanti kita buat posko termasuk membantu menjaga dan membentuk tim kesehatan ada stand by disana dan dibantu dengan mahasiswa relawan,” terangnya.

Adapun ketika ditanya terkait jadwal pasti mall di Kota Makassar akan kembali diizinkan beroperasi, Yusran mengaku belum dapat memastikan hal itu.

“Kita tentukan dalam waktu dekat karena baru rapat hari ini jadi mudah-mudahan, rapat hari ini dengan panglima dengan gugus provinsi kita bisa putuskan,” pungkasnya.

Pemkot Makassar Usul Sholat Idul Fitri Hanya Dilaksanakan di Masjid

KabarMakssar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mewacanakan akan mengizinkan pelaksanaan sholat idul fitri 1441 H dapat dilakukan secara berjamaah pada sejumlah masjid di Kota Makassar. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Yusran Yusuf.

“Pelaksanannya bisa dilakukan di masjid pada wilayah masing-masing,” kata Yusran, Senin (18/5).

Menurutnya pemilihan masjid untuk dilaksanakan sholat idul fitri karena mempertimbangkan standar operasional protokol kesehatan dan dianggap paling aman.

“Dikhawatirkan kalau dilapangan dari berbagai orang nah ini yang kita tidak ingin kan ada cross contacts, kedua masjid masing masing relatif orang sudah saling kenal dan kita sudah pantau ternyata masjid kompleks itu sudah menerapkan, mereka menjamin dan bertanggung jawab disitu” jelasnya.

Adapun terkait keamanan, Pemkot Makassar akan melakukan protokol kesehatan dan sterilisasi satu hari sebelumnya. “Kemudian kita sosialisasikan SOP-nya dan pada masing-masing masjid ada pemeriksaan suhu tubuh,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Ismail Hajiali mengatakan jika ini masih dalam bentuk wacana yang nantinya masih akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Pemprov Sulsel.

“Ini masih wacana kita masih mau adakan rapat lagi terkait hal tersebut dengan Pemprov Sulsel,” kata Ismail.

Ditanya terkait pengumuman resmi, Ismail mengaku jika besar kemungkinan akan diumumkan 19 Mei, besok. “Mudah-mudahan besok, nanti kalau sudah ditetapkan walikota yang akan sampaikan langsung,” pungkasnya.

Baru Dilantik, Pj Walikota Sudah Tuai Kritik Keras dari AJI Makassar

KabarMakassar.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengecam tatap muka yang digelar Pemerintah Kota Makassar saat proses wawancara dengan Penjabat (Pj) Walikota Makassar yang baru dilantik, Prof Yusran Yusuf, usai acara pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan di Ruang Rapat Sipakatau Lt. 2 Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (13/5).

Ketua AJI Makassar, Nurdin Amir dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, berdasarkan pantauan AJI Makassar, jurnalis yang hadir tidak dalam posisi menjaga jarak aman, pun demikian bagi narasumber yang hadir di acara tersebut.

Pengumpulan massa seperti ini dinilai kontraproduktif dengan Imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik.

“AJI Makassar mengkritik keras Pemerintah Kota Makassar dan Pj Wali Kota yang baru Prof Yusran Yusuf yang mengadakan wawancara secara tatap muka dan tidak jaga jarak sesuai imbauan gugus tugas penanganan covid-19 serta maklumat Kapolri tentang menjaga jarak fisik,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, pelanggaran tersebut bisa diancam pidana satu tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Ia juga menyerukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Ombudsman RI untuk menganalisis potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam wawancara tatap muka tersebut.

Kepada jurnalis yang ikut dalam wawancara tatap muka tersebut, AJI mengimbau untuk menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti tes kesehatan terkait Covid-19.

Begitu pula dengan perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang dan memantau jurnalisnya yang ikut dalam liputan dan wawancara tatap muka usai acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan serta serrah terima jabatan penjabat (PJ) Wali Kota Makassar.

“Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip tidak ada berita seharga nyawa. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya,” tegas Nurdin.

Sementara itu, AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis dan Jurnalis Krisis dan Bencana telah mengeluarkan Buku Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19. Buku dapat diunduh di bit.ly/PanduanCovid19Jurnalis. (*)

Pj Walikota Makassar Pertama Bergelar Professor, Ini Profil Singkat Yusran Yusuf

KabarMakassar.com — Jika tak ada halangan, Prof Yusran Yusuf siang ini akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar menggantikan pejabat sebelumnya, Iqbal Suhaeb, yang masa jabatannya telah berakhir.

Pria kelahiran Kabupaten Maros, 6 Desember 1969 ini akan menjadi professor pertama yang menjabat sebagai Pj Walikota Makassar.

Sejumlah jabatan penting yang berkaitan dengan pemerintahan pernah diemban oleh Guru Besar di Universitas Hasanuddin (Unhas) ini. Mulai dari Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga pada Februari lalu diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel. Jabatan ini lah yang membuatnya mundur sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Unhas.

Kini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.73 – 779 Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2020, Prof Yusran diberi amanah untuk memimpin Kota Makassar hingga Walikota definitif terpilih pada Pilkada serentak yang rencananya akan dihelat akhir tahun mendatang.

Pria yang menempuh pendidikan dasar sampai menengah di Kabupaten Maros ini memang terkenal aktif berorganisasi sejak masih berstatus pelajar. Ia pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Maros, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Unhas, hingga Sekjen Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPM) Maros.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, Sekretaris Umum Ikalatan Alumni Kehutanan Unhas, dan Ketua Umum IKA SMA 2 Maros ini memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Pertanian Unhas Makassar pada tahun 1994, kemudian gelar Magister Sains (M.Si) tahun 1999, dan gelar Doctor (S-3) dalam bidang ilmu kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2005 .

Sejak tahun 1969 sampai sekarang, Prof Yusran mengabdi sebagai Dosen Kehutanan di Unhas, dan pada tahun 2009 menyandang jabatan akademik sebagai Guru Besar di Fakultas Kehutanan Unhas.

Ia juga telah mengikuti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVII Lemhanas RI pada tahun 2012.

Meski baru pertama kali menjabat sebagai kepala daerah, Prof Yusran mengaku tak punya persiapan khusus jelang pelantikannya sebagai Pj Walikota Makassar.

Namun ia memastikan, dirinya akan berusaha mengemban dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Yang pasti harus memberikan kinerja yang bagus dan dipertanggungjawabkan ke pimpinan,” ujarnya.

Gantikan Iqbal Suhaeb, Prof Yusran Jabat Pj Walikota Makassar

KabarMakassar.com — Prof Yusran Yusuf ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar menggantikan Iqbal Suhaeb yang masa jabatannya berakhir pada Rabu (13/5) besok.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.73 – 779 Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdaullah mengaku sudah menerima SK Mendagri tersebut. Rencananya, kata dia, pelantikan Prof Yusran sebagai Pj Walikota Makasar akan digelar besok siang.

“SK-nya sudah ada. Saya juga sudah panggil Pak Yusran, Insha Allah besok siang kita lantik,” kata Nurdin, Selasa (12/5) malam.

Sementara, Prof Yusran yang dikonfirmasimengaku sudah dikabari gubernur terkait penunjukannya sebagai Pj Walikolta Makassar menggantikan Iqbal Suhaeb.

“Iya, tadi saya dikabari oleh pak gubernur bahwa SK dari Mendagri sudah keluar. Saya diminta mempersiapkan diri untuk dilantik besok siang,” kata Prof Yusran.

Meski ini pertama kalinya menjabat sebagai kepala daerah, Kepala Bappelitbangada Provinsi Sulsel itu mengaku tak punya persiapan khusus. Namun, Prof Yusran mengatakan, dirinya akan berusaha mengemban dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Yang pasti amanah ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Harus memberikan kinerja yang bagus dan dipertanggungjawabkan ke pimpinan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, rencananya pelantikan Prof Yusran sebagai Pj Walikota Makassar akan digelar di Balaikota Makassar, Rabu (13/5) siang.

Masa Jabatan Pj Walikota Makassar Berakhir Besok, Siapa Penggantinya?

KabarMakassar.com — Masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar yang dilantik pada 13 Mei 2019 lalu, akan berakhir Rabu (13/5) besok.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Basri Ambarala mengatakan, akan ada penjabat baru yang ditunjuk oleh gubernur untuk menggantikan posisi Iqbal.

Penjabat yang akan menggantikan posisi Iqbal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan nama-nama yang telah dikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Jika sampai besok SK Mendagri tentang penunjukan Pj Walikota Makassar pengganti Iqbal belum juga keluar, maka menurut Ambarala, gubernur akan menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk sementara mengisi kekosongan pucuk pimpinan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Pj Walikota berakhir SK-nya besok, jadi kalau SK dari Mendagri belum turun sampai besok, gubernur akan menunjuk Plh,” kata Ambarala, Selasa (12/5) siang.

Ditanya terkait siapa saja nama calon yang telah diusulkan oleh gubernur untuk mengisi posisi tersebut, Ambarala enggan menyebutkan.

“Kita tunggu saja siapa yang direstui Mendagri,” ujarnya.

Perihal siapa pejabat yang akan mengisi posisi Plh jika SK Mendagri belum keluar sampai 13 Mei besok, Ambarala mengatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.

“Yang jelas pejabat tinggi pratama eselon II. Nanti kita lihat, itu kewenangan gubernur,” terangnya.

Sebelumnya, Iqbal Suhaeb sendiri enggan berkomentar banyak soal masa jabatannya sebagai Pj Walikota Makassar yang akan segera berakhir.

“Saya ikut apa keputusan gubernur,” jawabnya singkat.

Sekadar diketahui, berdasarkan kabar yang beredar, 3 nama yang dikirimkan Gubernur Sulsel ke Kemendagri untuk dipilih salah satunya sebagai pengganti Iqbal Suhaeb yakni: Prof Yusran Yusuf (Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel); Prof Rudy Djamaluddin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulsel); dan Denny Irawan (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel).

Dari tiga nama tersebut, Prof Rudy Djamaluddin disebut-sebut sebagai kandidat terkuat menggantikan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar.

Iqbal Suhaeb Siap Kawal Apirasi Buruh Hingga ke Pusat

KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menerima aspirasi buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (11/3).

Pada kesempatan itu, Iqbal mengakui jika tuntutan yang disampaikan oleh buruh merupakan pasal krusial yang saat ini masih menjadi perdebatan berbagai kalangan ditingkat nasional.

“Yang disuarakan hari ini memang hal yang wajar untuk didiskusikan secara cerdas dengan kepala dingin. Insyaallah, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar akan mengawal aspirasi ini untuk disampaikan di pusat,” kata Iqbal.

Akan tetapi, Iqbal meminta kepada buruh untuk menjaga aksi agar tetap tertib dan tidak terprovokasi serta tetap menjaga fasilitas umum yang ada di Kota Makassar.

“Aspirasi itu penting agar pemerintah memiliki dasar pertimbangan untuk memutuskan yang terbaik. Namun, saya juga meminta agar proses penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan menjaga fasilitas umum,” jelasnya.

Selain itu, Iqbal juga menjelaskan bahwa Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sedang melakukan dinas di luar kota sehingga tidak bisa hadir langsung berdialog dengan para demonstran.

Diketahui, Iqbal didampingi oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Plt. Kepala Kesbangpol Sulsel, Devo Khaddafi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkot Makassar.