Pj Wali Kota Minta CSR Telkomsel Fokus Pembelajaran Daring

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluudin menerima kunjungan PT Telkomsel dan PT Medialink Global Mandiri terkait pembahasan tantangan Pemkot Makassar dalam melaksanakan sekolah daring, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (6/8).

Prof Rudy mengapresiasi langkah Telkomsel dalam memberikan dukungan kepada para pelajar saat pembelajaran daring. Menurutya, pendidikan tetap menjadi prioritas meski pemerintah fokus penanganan pendemi Covid-19. Karena pendidikan berkaitan dengan kemajuan bangsa.

“Pendidikan harus jalan, pendidikan tidak boleh turun, karena ini kelangsungan bangsa dan negara,” kata Prof Rudy.

Prof Rudy juga meminta kepada Telkomsel yang merupakan perusahaan negara bersama Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan kepada peserta didik afirmasi atau berasal dari kurang mampu. Prof Rudy meminta, Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel fokus terhadap pembelajaran daring.

“Kalau rendah ekonominya, kebanyakan semangat sekolah pasti rendah. Apalagi situasi begini. Mereka pasti lebih membeli makanan dari pada kuota. Kewajiban kita saat ini supaya mereka tidak punya alasan tidak sekolah. Untuk itu CSR Telkomsel berfokus disini saja. Sehingga kita bisa gratiskan pembeli kuotanya,” katanya.

Sementara Account Manager Manajer Telkomsel Makassar, Sony Widjaya mengatakan, pihaknya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk membantu Pemkot Makassar dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Salah satunya dengan memberikan paket kuota murah pendidikan sebesar Rp 4 ribu 1 GB. Sementara Rp 100 ribu 50 GB bagi tenaga pengajar.

“Jadi kami akab berikan kartu ke peseta didik yang dataya berasal dari Dinas Pendidikan Makassar. Meski murah, peserta didik tidak bisa mengakses sesukanya. Kita sudah kunci, mereka hanya bisa akses berkaitan dengan dunia pendidikan,” katanya.

Manajer Operasional PT Medialink Global Mandiri, Tirta Kusuma mengatakan, pihaknya menawarkan aplikasi platform untuk media pembelajaran online. Dimana nantinya, para tenaga pendidik dan peserta didik tidak lagi menggunakan internet.

“Selama ini pembalajaran daring medianya menggunakan Aplikasi Zoom. Itukan memakai kuota dan servernya di luar negeri. Nantinya kita simpan servernya di Makassar dan menggunakan jaringan Diskominfo. Jadi bisa lokal, tak perlu lagi internet,” pungkasnya.

Gubernur dan Pj Wali Makassar Bawa Bantuan ke Pulau Terluar

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah bersama Pi Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin membawa sejumlah bantuan sosial untuk kebutuhan warga Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang, Minggu (2/8).

Kedua pemimpin ini membagikan sembako, masker dan juga bibit pohon sukun kepada seluruh penghuni pulau. Saat di pulau Langkai, Prof Nurdin dan Prof Rudy terlihat berdialog langsung sekaligus mendengar berbagai cerita kehidupan masyarakat setempat.

Dalam dialog yang berlangsung santai tersebut, warga secara bergantian menyampaikan berbagai permintaan pengadaan layanan dasar yang di butuhkan oleh mereka.

“Kami sangat butuh jaringan untuk menelpon pak, itu sangat berguna untuk kami berbicara dengan keluarga yang ada di seberang pulau. Misalnya jika air laut sedang pasang, minimal kita bisa memberi tahu keluarga lewat telepon untuk tidak menyeberang dulu sambil menunggu ombak tidak tinggi” ujar Ibu Sartia, salah satu ibu rumah tangga yang tinggal menetap di Pulau Langkai.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menyapa warga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang penyiapkan fasilitas air bersih yang bisa langsung di minum oleh warga pulau tanpa perlu lagi di masak atau di sterilkan.

“Salah satu yang paling penting yakni ketersedian air bersih. Kita sedang menyiapkan fasilitas penyulingan air bersih yang bisa langsung di minum oleh warga. Selain itu listrik dan juga jaringan telepon sedang kita bicarakan bersama PLN dan juga Telkom, Insya Allah semoga dalam waktu tidak lama warga kita sudah bisa menikmati semua fasilitas layanan dasar ini” ujar Nurdin yang disambut aplaus warga pulau Langkai.

Nurdin juga mengaku sedang merancang fasilitas dermaga serta angkutan umum Kapal Ro-ro yang berfungsi menghubungkan setiap pulau. Demikian pula pengadaan ambulance laut yang berfungsi memberi layanan kesehatan untuk seluruh warga pulau.

“Warga kita akan lebih mudah bertemu kerabat yang ada di pulau sebelahnya dengan adanya kapal Roro nanti, demikian pula keberadaan ambulance laut yang bertugas memberikan layanan kesehatan jika ada warga yang sakit” lanjutnya.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin saat menyapa warga Pulau Langkai banyak berbicara tentang pendidikan anak Pulau.

“Kita sengaja datang untuk mendekatkan yang jauh. Jangan sampai yang jauh merasa semakin jauh jika kita tidak saling mengunjungi. Meskipun jaraknya jauh dari pusat kota, namun tetap saja warga yang tinggal di pulau terluar tetap berhak mendapatkan layanan publik dari pemerintah. Salah satu yang tidak kalah pentingnya yakni fasilitas pendidikan. Disini anak-anak kita hanya bisa mengakses pendidikan tingkat menengah pertama saja, selebihnya mesti harus ke kota. Kita sedang merancang ketersediaan asrama siswa dan mahasiswa asal pulau demi memastikan anak-anak kita disini bisa terus melanjutkan pendidikannya demi menggapai cita-cita tertinggi yang diimpikannya” ujar Prof Rudy yang disambut gembira penduduk setempat.

Sementara itu, saat bertolak ke Pulau Lanjukang, Prof Nurdin dan Prof Rudy melakukan penanaman pohon sukun yang di yakini bisa membuat air payau menjadi tawar. Keduanya juga membagi-bagikan masker kepada seluruh warga pulau untuk digunakan saat melakukan aktifitas diluar rumah.

Dalam kunjungan pulau ini, juga hadir Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Miyakawa Katsutoshi serta sejumlah anggota Perhimpunan Alumni dari Jepang (Persada).

Cegah Penularan Covid-19, Pj Wali Kota Tak Gelar Open House

KabarMakassar.com — Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memastikan tidak menggelar open house sebagai bentuk silaturrahmi halalbihalal Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 M. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan Covid-19 yang saat ini masih menjadi pandemi di Kota Makassar. Menurut Prof Rudy, kendati angka penambahan orang terpapar Covid-19 cenderung menurun di Makassar, bukan pertanda sudah boleh dilakukan pelonggaran, termasuk melakukan pertemuan orang dengan jumlah yang banyak.

“Insya Allah besok saya bersama keluarga akan menunaikan Shalat Idul Adha di rumah saja, dan mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi, maka kegiatan silaturrahmi secara fisik atau lazim di sebut open house tidak kami lakukan. Ini juga kami himbau kepada seluruh warga kota agar tetap selalu waspada dan hati-hati, selalu perhatikan protokol kesehatan apapun aktifitas yang kita lakukan” ujar Prof Rudy di Balaikota, Kamis (30/7/2020).

Bagi Prof Rudy, Hari Raya Idul Adha ditengah pandemi merupakan momentum kesadaran sebagai pengalaman sejarah yang mungkin tidak pernah terulang. Ia memaknai Idul Adha kali ini menjadi tonggak sejarah untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan demi menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.

“Di momentum Idul Adha ini marilah kita berdoa dan ber-Ikhtiar bersama-sama agar kita segera terbebas dari pandemi virus ini. Kita belajar dari kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail sebagai jalan keluar bagi kita semua menuju kehidupan normal seperti sebelum wabah ini hadir ditengah-tengah kita” lanjut Rudy.

Prof Rudy: Jika Warga Patuh Kita Terapkan New Normal

KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memberikan gambaran penerapan New Normal atau adaptasi kebiasaan baru di Kota Makassar jika masyarakat sudah menjadikan protokol kesehatan sebagai suatu kebiasaan, bukan lagi suatu hal yang harus dipaksakan baru bisa dilakukan.

“Jika tren kepatuhan masyarakat sudah semakin baik, menjalankan protokol kesehatan atas kesadaran sendiri maka itulah saatnya dimana kita sudah bisa masuk ke new normal tersebut” ujar Prof Rudy kepada wartawan di rumah jabatan Walikota Makassar, Selasa (28/7).

Menurut Prof Rudy, perkembangan penularan Covid-19 di Kota Makassar yang beberapa hari terakhir menunjukkan angka reproduksi efektif (Rt) di bawah satu sebaiknya jangan ditanggapi sebagai suatu tahap menuju pelonggaran yang justru berpotensi menjadi boomerang terjadinya Second Wave.

“Potensi terjadinya peningkatan kembali sangat mungkin terjadi jika kita longgarkan. Makanya kita harus lebih tegas dan hati-hati, khususnya didalam hal penerapan protokol kesehatan. Meskipun kita mensyukuri beberapa poin positif dari upaya yang dilakukan sejak perwali di berlakukan. Tingkat paparan virus menunjukkan penurunan, beberapa hari terakhir ini kita sudah memasuki level dua digit. Demikian pula jika di ukur dari indeks penularan atau nilai RT itu juga sudah menunjukkan di bawah satu” ujarnya.

Dua parameter tersebut menurut Prof Rudy menunjukkan upaya pengendalian yang dilakukan cukup memberikan dampak positif. Menurutnya momentum ini sebenarnya sebuah sinyal untuk lebih berhati-hati dan lebih tegas dan disiplin dalam menerapkan aturan Perwali 36.

“Sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha. Tentu saja kita wajib melindungi warga kita yang beribadah dari ancaman paparan virus. Makanya pelaksanaan protokol kesehatan ini yang kita fokuskan, sebaiknya shalat Id di masjid saja, jangan dilapangan karena itu bisa memicu kumpulan orang yang lebih besar dan kontrol protokol kesehatannya akan sulit. Hasil rapat dengan forkopimda kemarin, kami sepakat untuk memperpanjang pengetatan perbatasan selama satu minggu kedepan.

Bagi warga Makassar yang ingin keluar kota tetap harus melengkapi diri dengan surat keterangan bebas Covid-19, demikian pula sebaliknya. Kita ingin masyarakat yang ingin masuk Makassar betul-betul terbebas dari covid, demikian pula sebaliknya kita tidak ingin warga Makassar menjadi Carrier saat mudik dan membahayakan keluarga dikampung” paparnya.

Reproduksi Efektif Covid-19 di Makassar Turun

KabarMakassar.com — Pembatasan aktivitas keluar-masuk Kota Makassar untuk penegakan Perwali nomor 36 sejak 13 Juli yang lalu membuat reproduksi efektif (Rt) penularan Covid-19 mengalami penurunan.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin usai menghadiri rapat evaluasi di Posko Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Makassar, Senin (27/7).

“Kita bersyukur yah beberapa parameter menunjukkan ke arah positif mulai terlihat, misalnya terkait dengan penurunan masyarakat yang terpapar virus ada penurunan. Juga angka penularan juga turun dari 1,2 menjadi 0,9,” kata Rudy.

Ia mengatakan sejak pemberlakukan akses keluar-masuk di Kota Makassar, kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan mengalami peningkatan.

“Penggunaan masker sudah meningkat lagi. Ini sebenarnya parameter yang berkorelasi satu sama lain bahwa memang ada hal positif yang kita capai dengan penerapan Perwali 36 ini,” ungkapnya.

Walau demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan tetap melanjutkan penerapan pembatasan aktivitas keluar-masuk Kota Makassar hingga jelang hari raya idul adha.

“Kita sudah sampaikan bahwa kita tidak ingin bahwa pembatasan yang kita lakukan itu lantas menjadi longgar, apalagi dalam mengahadapi hari raya idul adha. Pembatasan kita akan tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Ia mengaku tindakan ini diambil berdasarkan pengalaman pada penerapan PSBB lalu. Kata dia, ketika itu jelang hari raya idhul fitri pengawasan protokol kesehatan dilonggarkan dan berdampak tingginya penularan Covid-19.

“Kasian masyarakat kita yang berkorban selama pembatasan ini harus mengalami juga penderitaan akibat ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Makanya kita akan lanjutkan,” katanya.

Ia menegaskan pembatasan aktivitas ini diperpanjang bertujuan untuk melindungi masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat dari luar Kota Makasar.

“Ini untuk melindungi masyarakat kita di luar Makassar demikian pula warga Sulsel yang ingin mengunjungi Makassar juga tanpa Suket, kami tidak ijinkan masuk kenapa? Yah untuk melindungi warga kita sendiri,” pungkasnya.

Ini Bantuan Jepang Untuk Pemkot Makassar

KabarMakassar.com — Pemerintah Jepang akan membantu Kota Makassar dalam meningkatkan infrastruktur layanan bidang Kesehatan, keamanan dan transportasi. Hal ini terungkap saat berlangsung bertemuan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dengan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Miyakawa Katsutoshi di Gedung Balaikota Makassar, Senin (27/7).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan sejumlah sektor yang paling prioritas untuk dikerjasamakan dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengembangan sistem yang lebih cerdas, sehingga warga kota lebih mudah mengakses setiap layanan publik yang disiapkan.

“Hari ini kita bertemu dengan Pak Miyakawa dan membicarakan sejumlah hal terkait kondisi layanan publik di Makassar. Dari sejumlah item pengembangan Smart City yang sudah berjalan, kita akan fokuskan pada tiga sektor, yakni kesehatan, keamanan dan juga transportasi cerdas. Insya Allah, semoga saja ini menjadi solusi cerdas untuk menjawab kebutuhan layanan publik di Kota Makassar” ujar Prof Rudy dalam pertemuan tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama, Pada 27 Februari 2020 yang lalu telah diadakan Konferensi Smart City di Makassar oleh Japan Association Smart Cities in ASEAN (JASCA). Konferensi tersebut dihadiri sekitar 50 orang perwakilan dari sekitar 20 perusahaan asal Jepang. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, baru/baru ini diadakan konferensi lanjutan via daring yang di ikuti langsung oleh Prof Rudy bersama sejumlah stakholder Jepang.

“Hari ini saya sengaja datang menemui Pak Walikota Makassar sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual beberapa waktu lalu. Beliau memberikan banyak penjelasan tentang sistem monitoring serta melihat langsung fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia. Tujuan kunjungan ini untuk menjajaki salah satu kemungkinan kerjasama dengan pihak perusahaan Jepang” ujar Miyakawa Katsutoshi kepada wartawan.

Dikatakan bahwa hasil kunjungan ini akan disampaikan ke pihak JASCA dan diharapkan dapat dibahas lebih lanjut untuk lebih memperkuat kerjasama yang akan dilakukan.

“Semoga kerjasama Jepang – Makassar di bidang Smart City bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di ASEAN kedepannya” lanjutnya.

Prof Rudy Minta, PD Pasar Makassar Berinovasi

KabarMakassar.com — Penjabat walikota Makassar, Prof. Dr. Rudy Djamaluddin ternyata menaruh hatapan besar kepada pasar tradisional di kota Makassar. Lulusan S3 di Kyushu University Jepang dibidang Tehnik Sipil ini, bahkan menyambut baik program Direksi Perusda Pasar Makassar dan memberikan arahan untuk menata pasar menjadi lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat menerima jajaran direksi dan dewan pengawas di eks rujab wawali Makassar di jalan Hertasning, Sabtu (11/7).

Kondisi pasar tradisional saat ini dinilainya belum memiliki perubahan sehingga, Rudy berharap direksi PD Pasar melakukan inovasi yang bisa menghadirkan pasar yang lebih baik lagi.

“Pasar saat ini menjadi biang kemacetan dimana-mana seperti Pasar Pa’baeng-baeng, Pasar Kalimbu apalagi Pasar Terong karena beberapa pedagang menjual dipinggir jalan dan ini harus segera dibenahi. kalau sudah dilihat ada satu dua pedagang yang mulai berjualan segera ditindaki untuk diarahkan menjual didalam pasar agar pedagang yang lain tidak ikut-ikutan juga berjualan diinggir jalan,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya bangunan pasar juga harus diperhatikan. Bahkan menurut Rudy, ada beberapa pasar yang terlihat kumuh dan struktur bangunan yang sudah tua dan tidak layak lagi dipakai untuk berjualan dan itu juga harus diperhatikan.

“Bukan hanya bangunannya saja yang baik tetapi pengeleloaannya juga harus lebih baik dari yang sekarang seperti membuat kemasan untuk barang dagangan agar lebih higenis, sistem belanja yang lebih mudah,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur utama Perusda Pasar, Basdir memaparkan beberapa program Perusda Pasar yang sementara berjalan seperti penataan pedagang yang lebih baik serta peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia.

“Kami berterima kasih atas arahan pak wali. Kami bersama direksi dan seluruh jajaran siap menjalankan apa yang menjadi arahan pak wali. Kami ini komitmen kepada pak wali selaku owner. Apapun petunjuk beliau yang sesuai aturan pasti kami jalankan,” tegas mantan legislator DPRD kota Makassar ini.

Direksi juga melaporkan langkah-langkah Perusda Pasar dalam mendukung program pemerintah terkait pelaksaan Peraturan Walikota (Perwali) No. 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 khususnya di wilayah pasar yang berada dibawah pengelolaan Perusda Pasar.

Cegah Penularan Covid-19 di Makassar, PT Djabesdepo Bantu 21 Wastafel

KabarMakassar.com — Dukungan terhadap pemerintah Kota Makassar untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 terus mendapat perhatian dan bantuan berbagai pihak diantaranya datang dari PT Djabesdepo Fortuna Raya cabang Makassar

Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan (building material), rencananya akan menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 21 unit wastafel kepada pemerintah kota Makassar yang akan diserahkan secara resmi di Posko Induk covid 19 senin pekan depan.

Area Sales and Promotion Manager wilayah Makassar Andre mengatakan bantuan 21 unit westafel yang diserahkan kepada Penkot Makassar merupakan bentuk perhatian perusahaannya sebagai dukungan kepada Pemkot Makassar menangani dan mencegah penularan Covid 19.

“Hari senin rencananya kami serahkan secara resmi walaupun jumlahnya terbatas Kita prioritas untuk di tempatkan dinas dinas ataupun di instansi pemerintah Kota Makassar, namun penempatannya kami serahkan sepenuhnya ke pihak pemerintah Kota Makassar,” ujar Andre usai diterima oleh Pj Wali kota Prof Rudy Djamaluddin diruang kerja Walikota. Jumat (10/7).

Di kesempatan pertemuan tersebut Pj Walikota Makassar Prof. Rudy Djamaluddin memberi apresiasi pihak PT. Djabesdepo Fortuna Raya atas dukungan dan bantuannya terhadap Pemkot Makassar turut serta berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran covid 19.

“Pemerintah Kota Makassar berterima kasih dengan adanya bantuan dari PT Djabesdepo mudah mudahan bantuan ini akan bermanfaat dan dapat dipergunakan warga masyarakat sebagai salah satu syarat protokol kesehatan memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” jelasnya.

Pertemuan antara Pj wali kota Prof Rudy Djamaluddin bersama PT Djabesdepo dihadiri Kadis Kesehatan Kota Makassar Dr. Naisyah Tun Azikin bersma Kepala Kalakhar BPBD Makassar Dr Rusli.

Prof Rudy: Aparat Penjaga Perbatasan Jangan Persulit Warga

KabarMakassar.com — Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah pada hari Jumat mendatang. Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.

“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan) terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita. Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita, bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja, serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang” ujar Prof Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7) kemarin.

Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan Sampling Random Rapid Test.

“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan kedaerah, kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota Provinsi, kota penyanggah nasional, makanya harus kita jaga kestabilannya. Kita jangan bawa penularan keluar, warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar, inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini” lanjutnya.

Rudy berada di Kantor Gubernur Sulsel untuk mengikuti Rapat kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 serta Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulsel.

Rapat kunjungan kerja ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdulllah, serta sejumlah kepala daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat.

“Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah edukasi ke masyarakat, mari kita gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga membagikan buku yang berisi hasil riset kesehatan yang dilakukan sejumlah negara tentang metode penanganan pandemi Covid-19.

Ini Aturan Wajib jika Ingin Masuk ke Kota Makassar

KabarMakassar.com — Penjabat (pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin akhirnya mengeluarkan Perwali Makassar Nomor 36 Tahun 2020 efektif berlaku 9 Juli 2020. Aturan yang berlaku besok ini membatasi setiap orang yang bakal masuk dan keluar wilayah kota Makassar.

Salah satu aturan yang dimaksud yakni, warga yang tak memiliki surat keterangan bebas Covid-19 tak boleh masuk di Kota Angging Mammiri tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi warga jika tinggal diluar di Maros, Gowa atau daerah lainnya dan sementara kantornya, sekolahnya, kampusnya ada di Kota Makassar?.

Didalam aturan yang tertuang pada Bab V tentang tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan atau Rumah Sakit atau Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Kemudian di bagian, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan atau pribadi melalui transportasi darat, laut , dan udara.

Berikut pembahasan lebih lanjut soal aturan dari Perwali Nomor 36 Tahun 2020. Dimana aturan tersebut tidak berlaku atau pengecualian bagi mereka yang berktifitas masuk ke Makassar dalam Bab V Pembatasan Pergerakan Lintas Daerah terdiri atas 3 pasal yaitu Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8

Berikut bunyi Pasal 6:

(1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dari udara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada:

a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;

b. TNI/POLRI yang bekeıja di Kota Makassar;

c. karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar;

d. buruh yang bekerja di Kota Makassar;

e. pedagang yang berdagang di kota Makassar; dan

f. penduduk yang berdomisili di kawasan MAMMINASATA yang bekerja di Kota Makassar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud memperlihatkan surat keterangan pada ayat (3) huruf d danhuruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalag buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan kartu identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di kawaaan MAMMINASATA.

Dari kategori dan syarat di pasal 6, ada pula beberapa kategori lainnya yang tetap boleh masuk meski tak punya Surat Bebas Covid-19, seperti pelajar, mahasiswa, orang sakit, dan kategori lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7.

Berikut bunyi Pasal 7:

(1) Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Makassar dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVIO-19 Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kola Makassar dengan menunjukkan
karin peserta tes/ pendaftaran ;

b. orang sakit yang dirujuk de Kota Makassar dengan menunjukkan surat
rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan

c. kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

Berikut bunyi Pasal 8:

(1) Dalam melaksanakan Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah maka Gugus Tugas COV7D- 19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Makassar.

(2) Tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud;

b. memberhentikan orang yarıg beraktifitas yang tidak menggunakan masker;

c. memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Makassar dengan
menunjukkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan

d. apabila ditemukan orang yang memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celcius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

(3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.