None Siap Samakan Visi, Sadap Tak Konfirmasi

KabarMakassar.com — Bakal calon walikota Makassar, Irman Yasin Limpo (None) mengikuti fit and proper tes di Sekretariat DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Senin (24/2) malam.

Pasca mengikuti fit and proper tes, None menegaskan bahwa kedatangannya itu untuk memenuhi prosedur yang ada di PPP. Ia pun menginginkan proses demokrasi harus berjalan dengan baik dan transparan kepada publik.

“Demokrasi yang sehat kan harus transparan dan tahapan itu jelas bukan hanya faktor lobby, walaupun dari prakteknya ada begitu, tetapi kita harus memperlihatkan kepada publik bahwa tahapan itu ada, supaya edukasi politik tetap berjalan” kata None.

Oleh karena itu, ia mengaku siap berkolaborasi dengan PPP. Apalagi, kata dia, dirinya dan PPP memiliki kesamaan visi untuk membangun membangun Kota Makassar yang bermartabat.

“Kita punya kesamaan visi untuk membangun Makassar yang lebih bermartabat, melalui pembangunan sumber daya manusia dan akhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, H. M Amran Amirullah menegaskan bahwa fit and proper test bakal calon walikota Makassar sudah selesai. Walaupun, kata dia, masih ada bakal calon seperti Sadap yang belum melakukan konfirmasi.

“Khusus Makassar kita sudah selesai, namun memang Sadap sudah ambil formulir tapi sampai detik ini belum ada konfirmasi” kata Amran.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Ambil Formulir Pendaftaran, Appi Berharap Bisa Diusung PPP

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti proses penjaringan di calon wali kota di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

CEO PSM yang akrab disapa Appi itu datang bersama tim pemenangannya ke Sekretariat DPW PPP Provinsi Sulsel di Jalan Sungai Saddang, Makassar, Jumat (21/2).

Appi mengaku, dirinya sangat serius untuk mengikuti semua proses tahapan penjaringan di PPP. Ia berharap, partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali menjadi parpol pengusungnya seperti di Pilwalkot Makassar 2018 lalu.

“Besar sekali harapan saya untuk bisa bersama-sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini ada partai yang bisa di bilang sangat berpengalaman di setiap kontestasi politik yang ada di Indonesia,” kata Appi.

Sementara, Ketua Desk Pilkada DPW PPP Sulsel Andi Dallatongeng menjelaskan, pengambilan formulir ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh semua bakal calon wali kota yang berniat untuk bisa diusung oleh PP di Pilwalkot Makassar tahun ini.

Setelah mengambil dan mengembalikan formulir, kata dia, para bakal calon juga harus mengikuti fit and propert test yang hasilnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi PPP dalam mementukan usungannya di Pilwalkot Makassar 2020.

“Pendaftaran dimulai dari tanggal 20-22 Februari. Sementara untuk fit and proper test akan digelar pada 23-24 Februari,” terangnya.

Sekadar diketahui, Appi sebelumnya juga berharap bisa diusung oleh Partai Golkar. Namun harapannya untuk bisa diusung partai berlambang pohon beringin tersebut pupus setelah hasil Rapat Pleno DPD Golkar Sulsel bersama Tim 9 yang dipimpin langsung Nurdin Halid pada Ahad (9/2) lalu, memutuskan tak memasukkan namanya dalam tiga nama bakal calon wali kota Makassar ke DPP, guna diseleksi dan dipilih salah satunya untuk kemudian ditetapkan atau direkomendasikan sebagai usungan di Pilwalkot Makassar 2020.

Ketiga nama yang dikrimkan DPD Golkar Sulsel ke DPP yakni Syamsu Rizal, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Irman Yasin Limp.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid menjelaskan, nama Appi tak masuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP karena beberapa pertimbangan dan juga melihat hasil penilaian selama proses penjaringan.

“Kemarin sudah diberi ruang saat melawan kotak kosong, tapi tidak menang. Itu pertimbangan pertama. Kedua, hasil uji kompetensi Appi di urutan keempat, sementara hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP,” jelasnya.

Pj Walikota: Politik itu Urusan 5 Menit, Jangan Kita Gontok-gontokan

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengingatkan seluruh warga Kota Makassar untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai ajang pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik, tanpa harus gonto-gontokan dan melahirkan kebencian antar sesama warga.

“Tahun ini tahun politik. Saya ingin ingatkan, urusan politik itu urusan lima menit saja. Cukup di dalam bilik suara saja kita berbeda. Kita semua sejatinya sama, kita semua bersaudara. Jangan hanya karena beda pilihan dalam politik menjadikan persaudaraan kita terpecah, hubungan antar tetangga menjadi rusak,” kata Iqbal saat berbicara di depan jemaah Mesjid Jami Mariso, Jalan Nuri, usai menunaikan shalat Jumat berjamaah Jumat (21/2) siang.

“Jangan sampai, nanti sudah ada calon yang terpilih, justru di tengah masyarakat kita masih saling benci, jadinya kita sendiri yang rugi,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri.

“Netralitas itu wajib bagi ASN. Sekali lagi saya katakan hukumnya wajib. Kita tidak ingin ada ASN yang harus berurusan dengan hukum dan membahayakan masa depannya, hanya karena ikut-ikut main politik. Sudah banyak contoh yang kita lihat, mestinya itu menjadi pengingat agar kita mengambil hikmah dari itu semua,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tahun ini Pilkada serentak kembali akan digelar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Makassar menjadi salah satu dari 12 daerah di Sulsel yang menggelar Pilkada secara serentak pada 23 September 2020 mendatang.

Hingga Hari Ketiga, Pendaftar Jalur Independen Masih Nihil

KabarMakassar.com — Hingga hari ketiga dibukanya waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan yang akan mengikuti Pilwakot Makassar 2020, belum ada satupun bakal calon independen yang mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang membuka posko Ruang Azalea, lantai 2 Hotel Claro.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, sebelumnya KPU Makassar telah menerima laporan dari tim salah satu bakal calon yang menyampaikan jika pihaknya akan menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan hari ini.

“Tim pasangan Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah mengonfirmasi akan datang setelah salat sholat Jumat. Tapi sampai pukul 16.00 WITA yang merupakan batas waktu penyerahan dukungan, mereka belum datang. Jadi hingga hari ketiga ini masih nihil,” kata Gunawan, Juamt (21/2).

Menurut Gunawan, berdasarkan data yang terpantau di user aplikasi Silon (Sistem info pencalonan) untuk calon independen, entri data yang dilakukan Tim Andi Munawar Syahrir belum memenuhi syarat dukungan.

“Tapi memang ini terus komunikasi, dan mereka terus melakukan entri data untuk mencukupkan syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 72.570 KTP. Mereka bilang belum memenuhi, karena data daring dan manual harus sinkron,” terangnya.

KPU Makassar, kata dia, masih akan terus menunggu bakal calon yang ingin maju jalur perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan hingga tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA..

“Kita menunggu sesuai jadwal saja,” ujarnya

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon di KPU Makassar.

Ketujuh pasang bakal calon ini yaitu, pasangan Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Calon Persorangan Belum Mendaftar, KPU Pilih Bekali Tim Verifikasi

KabarMakassar.com — Masa pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang menempuh jalur perseorangan untuk Pilwalkot Makassar 2020 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sejak Rabu (19/2) kemarin di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar.

Namun hingga hari kedua atau Kamis (20/2), belum ada satupun pasangan bakal calon yang mengkonfirmasi pihak KPU Makassar untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pencalonan melalui jalur independen.

“Sudah dua hari dibuka, tapi belum ada yang datang menyetor dukungan untuk calon perseorang di Pilwalkot Makassar. Tidak ada juga tim yang melapor akan datang,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Kamis (20/2).

Padahal menurut Gunawan, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

“Tapi kita tetap menunggu sesuai jadwal saja. Jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini dibuka hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA. Tapi untuk tanggal 19-22 Februari, itu hanya dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” jelasnya.

Belum adanya konfirmasi dari para bakal calon untuk datang menyerahkan syarat dukungan ini dimanfaatkan pihak KPU Makassar untuk melakukan pembekalan tenatang tata cafra verifikasi administrasi maupun faktual kepada 60 orang anggota tim volunteer KPU Makassar yang nantinya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon wali kota yang mendaftar.

“Mereka ini ada mahasiswa yang dari Unhas, UNM, yang kita ajak kerjasama dan tim KPU Makassar sendiri,” terangnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

None Kantongi Rekomendasi PAN

KabarMakassar.com — Partai Amanat Nasional (PAN) telah menjatuhkan pilihan kepada Irman “None” Yasin Limpo untuk bertarung di Pilwalkot Makassar.

PAN telah menerbitkan rekomendasi Nomor 12/PILKADA/I/2020, yang isinya menyetujui dan merekomendasikan Irman Yasin Limpo sebagai Calon Wali Kota Makassar Periode 2021 – 2026.

Rekomendasi tertanggal 21 Januari 2020 tersebut, ditandatangani Viva Yoga Mauladi dan Yandri Susanto.

DPP PAN melalui rekomendasi yang diterbitkan, juga menugaskan None untuk mencari pasangan, mendapatkan koalisi parpol lain untuk memenuhi persyaratan pencalonan di Pilwalkot, serta melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, dan DPC PAN guna menggerakkan mesin partai dan membuat program pemenangan.

Ketua Tim Pilkada DPW PAN Sulsel, Syamsuddin Karlos, membenarkan terkait rekomendasi yang dikantongi None tersebut.

“Iya, memang ada (rekomendasi) yang diserahkan ke Pak None,” kata Karlos.

Sekadar diketahui, keluarnya rekomendasi dari PAN tersebut membuat peluang None untuk bertarung di Pilwalkot Makassar semakin besar. Terlebih, nama adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga menguat diusung sejumlah parpol, seperti Golkar, PKS, dan PPP. (*)

Peluang Appi Kendarai Golkar di Pilwalkot Makassar 2020 Pupus

KabarMakassar.com – Peluang Munafri Arifuddin untuk bisa mengendarai atau diusung Partai Golkar sebagai calon wali kota pada Pilwalkot Makassar 2020 sepertinya sudah pupus.

Pasalnya, hasil Rapat Pleno DPD Golkar Sulsel bersama Tim 9 yang dipimpin langsung Nurdin Halid pada Ahad (9/2), memutuskan mengirim tiga nama bakal calon wali kota Makassar ke DPP, guna diseleksi dan dipilih salah satunya untuk kemudian ditetapkan atau direkomendasikan sebagai usungan partai berlambang pohon beringin itu di Pilwalkot Makassar 2020.

Nama CEO PSM Makassar itu tak termasuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP. Ketiga nama tersebut yakni Syamsu Rizal, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Irman Yasin Limp.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid menjelaskan, nama Appi tak masuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP karena beberapa pertimbangan dan juga melihat hasil penilaian selama proses penjaringan.

“Kemarin sudah diberi ruang saat melawan kotak kosong, tapi tidak menang. Itu pertimbangan pertama. Kedua, hasil uji kompetensi Appi di urutan keempat, sementara hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP,” jelasnya.

Temui Ketua MPR RI, None Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Makassar — Irman Yasin Limpo atau akrab disapa None kini tak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo. Meski demikian None tetap memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan, khususnya nasib guru honorer.

Untuk diketahui jika saat ini None memang masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), datang ke Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, untuk memperjuangkan nasib guru honorer.

Bersama rombongan dari Makassar, None datang bersama Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi MPd, serta Ketua PB PGRI lainnya seperti Dian Mahsunah dan Huzaifa Dadang.

Kehadiran None bersama rombongan langsung diterima Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

“PGRI memperjuangkan agar dilakukan revisi Undang-undang ASN secara meluas terkait tenaga honorer,” kata None, Rabu (5/2).

Ia mengungkapkan, PGRI memohon untuk diberikan kesempatan pada tenaga honorer dari kedua kategori (K2 dan non-K) baik pendidik maupun tenaga kependidikan, untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan PPPK. Lebih diutamakan lagi bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun agar diprioritaskan, mengingat bentuk pengabdiannya yang luar biasa selama ini.

“Kami mendorong agar pemerintah segera menuntaskan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi PNS atau PPPK,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah segera memberlakukan pembayaran upah minimum minimal setara dengan UMR kepada para tenaga honorer di sekolah baik negeri maupun swasta.

“Bagaimana bicara mutu, dan merdeka belajar jika masih ada guru yang dibayar sangat rendah,” pungkasnya.

Paham Soal Pemerintahan, Alasan None Maju Pilwakot

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo satu-satunya birokrat yang siap bertarung di Pilwalkot Makassar. Karena itu, ia dinilai sebagai figur bakal calon, yang paling paham pemerintahan.

None, sapaan akrabnya memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1994. Seperti PNS pada umumnya, pria kelahiran 24 Agustus 1968 ini juga memulai karirnya dari bawah. Hingga kemudian, ia menduduki sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Tidak hanya itu, adik kandung Syahrul Yasin Limpo yang juga Menteri Pertanian RI ini pernah menjabat Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, hingga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel.

Pengamalan sebagai kepala daerah, Irman juga sempat diamanahkan sebagai Penjabat Bupati Luwu Timur.

Sejumlah terobosan None saat menjabat posisi-posisi tersebut, bahkan menjadi percontohan nasional. Sebut saja Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel yang dijadikan percontohan nasional. Kemudian, aplikasi e-panrita di Dinas Pendidikan Sulsel yang hingga saat ini tidak ada duanya di Indonesia. Serta sejumlah apresiasi pemerintah pusat lainnya.

Diantara sejumlah nama yang mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilwalkot Makassar, None memang merupakan satu-satunya yang berlatarbelakang birokrat. Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, mengungkapkan, khusus di Pilwalkot Makassar, memang None satu-satunya kandidat yang berlatarbelakang birokrat, dan menjadi nilai plus bagi adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut.

“Ini menjadi salah satu nilai plus None di Pilwalkot kali ini. Di Makassar ini, hanya None yang dari kalangan birokrat,” ungkap Nurmal, Selasa (4/2).

Kemampuan pengelolaan birokrasi, kata Nurmal, sangat dibutuhkan ketika seseorang menjadi kepala daerah. Birokrat tidak lagi membutuhkan waktu adaptasi yang panjang jika terpilih, karena sudah tau apa yang harus dilakukan.

“Tentu beda dengan kalangan profesional misalnya, butuh adaptasi lagi. Sedangkan warga dan pengelolaan kota yang aktif 24 jam ini harus langsung dikelola dengan baik, dan tidak bisa menunggu. Inilah salah satu kelebihan dari Pak None,” pungkasnya.