Pelantikan Panwaslu Rampung, Bawaslu Makassar Agendakan Penguatan Internal

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan Pilwalkot Makassar yang menurut jadwal bakal digelar September mendatang. Salah satunya dengan melakukan perekrutan Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan.

“Tahap perekrutan Panwas sampai di tingkat kelurahan itu sudah selesai dilaksanakan pada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar,” kata Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (19/3).

Bahkan, kata dia, pelantikan Panwaslu pada 15 kecamatan itu sudah dilaksanakan.

“Saat ini saya di Pulau Barrang Lompo untuk menghadiri pelantikan Panwaslu se-Kecamatan Sangkarrang. Ini adalah pelantikan Pawaslu terakhir. Untuk 14 kecamatan lainnya sudah dilaksanakan,” terangnya.

Untuk agenda selanjutnya, Nursari mengaku akan melakukan penguatan secara internal, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu Makassar. Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan Pilwalkot.

“Setelah kami kembali dari Pulau Barang Lompo, kami akan melakukan persiapan untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini agar petugas kita nantinya menjadi lebih siap dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilwalkot mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena data inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan,” pungkasnya.

Pilwalkot Terancam Tanpa Kontestan Perempuan

KabarMakassar.com — Kontestasi politik di Kota Makassar tahun 2020 terancam tidak diwarnai dari kalangan politisi perempuan. Pada dua kontestasi sebelumnya, Pilwalkot Makassar selalu diikuti calon perempuan.

Misal Pilwalkot 2018, ada dua perempuan yang maju sebagai calon wakil walikota yakni Andi Rachmatika Dewi dan Indira Mulyasari. Bahkan, keduanya merupakan bendera partai yang sama yakni NasDem.

Hal yang sama juga terjadi pada Pilwalkot 2013, ada dua nama perempuan yang berebut orang nomor satu di Kota Makassar. Mereka Apiaty Amin Syam dan St. Muhyina Muin. Tidak hanya itu, keduanya maju sebagai calon walikota.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi mengatakan terkait tidak adanya perempuan yang ikut pada Pilwalkot Makassar belum tentu tidak ada yang bisa maju dan bersaing.

Menurutnya, untuk maju pada Pilwalkot Makassar perlu banyak hal yang dipersiapkan. “Ini harus dilihat dalam banyak sudut pandang, tidak boleh hanya serampangan,” kata Sri Rahmi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa banyak politisi perempuan di Makassar yang berkompeten. Hanya saja, kata dia, tidak fokus pada ajang kontestasi lima tahunan.

“Ada yang sudah terpilih di legislatif, ada yang mau fokus di bisnis dan lain-lain. Ini tidak boleh juga dipaksakan,” jelasnya.

Bahkan, Sri Rahmi mengaku jika politisi perempuan di Kota Makassar sangat mungkin untuk maju dan bertarung di Pilwalkot. Akan tetapi, kata dia, perlu catatan khusus yakni harus fokus pada hal itu.

“Saya kira potensi perempuan di Kota Makassar untuk maju di Pilwalkot itu ada tapi catatannya harus fokus. Disamping itu juga mempersiapkan tiga hal yakni basis politik, basis sosial dan financial,” pungkasnya.

Krisis Tokoh Perempuan

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Prianto mengatakan bahwa krisis tokoh perempuan di Pilwalkot adalah dampak dari rendahnya kesadaran kesetaraan gender pada arena politik elektoral.

Ia menilai rekrutmen dan kaderisasi politik sejumlah partai politik terhadap kaum perempuan belum optimal. Karena, partai politik masih memelihara watak maskulinnya.

Padahal, kata Luhur, perjuangan politik perempuan merebut akses dan mengakhiri diskriminasi, melalui Affirmative Action berhasil pada arena pemilihan legislatif.

“Tantangannya ada pada internal partai politik. Budaya organisasi partai umumnya masih sangat maskulin, sehingga perempuan masih di sub-ordinasi dalam pengambilan keputusan strategis,” kata Luhur.

Karenanya, kata dia, jalan panjang perjuangan kesetaraan politik perempuan masih panjang dan berliku.
“Sudah waktunya perempuan masuk menginternalisasi nilai keadilan, akses yang sama dan persamaan hak dalam partai politik,” jelasnya.

Menurutnya, posisi tawar perempuan masih sangat lemah di formasi Elected-Politician. Meskipun, kata dia, hal itu tidak berlaku pada semua tempat.

“Secara umum, regulasi dan mekanisme kelembagaan internal tidak cukup membentengi partai dari praktik-praktik tata kelola yang diskriminatif,” pungkasnya.

Salawati Daud Walikota Pertama se-Indonesia

Ketidakhadiran perempuan pada Pilwalkot Makassar 2020 dapat dinilai sebuah kemunduran kiprah bagi politisi perempuan. Apalagi, pada tahun 1949, Kota Makassar pernah dipimpin oleh perempuan yakni Salawati Daud.

Apalagi, Salawati Daud merupakan walikota pertama se-Indonesia pada tahun 1949. Kiprah politiknya sangat disegani di Makassar dan Sulsel ketika itu.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Maulida Sri Handayan dan dipublish oleh Tirto menuliskan bahwa Salawati Daud dipilih menjadi Walikota Makassar pada tahun 1949.

“Salawati adalah walikota Makassar yang dipilih pada 1949, segera setelah kota ini merdeka secara De Facto dari Belanda” tulis Sri.

Dalam buku Politik dan Postkolonialitas di Indonesia yang ditulis oleh Budi Susanto, Salawati pernah mengirim surat protes kepada Residen Sulsel, Walikota Makassar, dan Komandan Teritorial Sulsel.

“Ia memprotes mengenai pembunuhan sekitar 40.000 jiwa rakyat Sulsel,” tulis Budi dalam bukunya.

Selain itu, Budi juga mendeskripsikan Salawati sebagai seorang politisi perempuan yang sangat disegani. Karena, dinilai memiliki karakter yang berbeda dengan perempuan pada waktu itu.

“Beberapa temannya, baik laki-laki maupun perempuan, kadang segan dan takut berhadapan ataupun berbicara. Bahkan, dikabarkan pula lawan politiknya takut bertemu,” jelasnya.

Maka tidak heran, Salawati juga memiliki peran penting dalam usaha penyelesaian pertikaian antara Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan pada tahun 1950/1951 dengan pemerintah Indonesia.

“Pada masa itu, Salawati berperan dalam mengatur perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Kahar Muzakkar,” pungkasnya.

Biringkanaya Siap Seleksi 25 Pendaftar Panwaslu Kelurahan

KabarMakassar.com — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar membuka dan memberikan kesempatan warga Kecamatan Biringkanaya untuk mendaftar sebagai calon anggota Panswaslu Kelurahan.

Ketua Panwaslu Kecamatan Biringkanaya Munawiro mengatakan pengumuman dan informasi tersebut telah disebar pada tiap Kantor Kelurahan di wilayah Kecamatan Biringkanaya pada 10-16 Februari 2020 lalu.

Menurutnya, pembentukan Panwaslu Kelurahan ini dalam rangka Pilwalkot Makassar tahun 2020 yang berdasarkan ketentuan peraturan Bawaslu RI nomor 19 tahun 2017 sebagai pengganti peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2019.

“Kita buka kesempatan bagi warga negara Indonesia khususnya warga Kecamatan Biringkanaya yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri,” kata Munawiro, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan penjaringan calon anggota Panwaslu Kelurahan akan dilaksanakan mulai 16-22 Februari 2020. Ia mengaku warga Kecamatan Biringkanaya sangat antusias mendaftar sehingga tercatat ada 32 orang pendaftar.

“Tapi setelah dilakukan penelitian administrasi dan tes wawancara hanya ada 25 orang yang memenuhi syarat,” ucapnya.

Ia menambahkan masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan di Sekretariat Panawaslu Kecamatan Biringkanaya di BTN Dewi Kumalasari Blok AB9 nomor 3, Kelurahan Berua.

“Pendaftar yang lulus penelitian administrasi, tes wawancara dan uji publik akan diumumkan setelah perpanjangan pendaftaran pada 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Bakung, Untia dan Berua,” pungkasnya.

Jejak Irman Yasin Limpo di Dunia Birokrasi

KabarMakassar.com — Figur bakal calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, dikenal sebagai birokrat berprestasi. Namun, tak banyak yang tahu jika None – sapaan akrabnya, ternyata pernah meraih peringkat pertama saat mengikuti Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diikuti pejabat Eselon I dan II seluruh Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Piagam penghargaan atas prestasinya saat itu diserahkan langsung Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, yang ketika itu dijabat Muh Idris.

Prestasi None sebagai birokrat, juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan nasional yang ia raih. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga pernah dianugerahi penghargaan Pelopor Pelatihan Pramugari dari Garuda Indonesia, dan diberi pin wings pilot Garuda berbahan dasar emas.

Tak banyak di Indonesia yang mendapatkan pin spesial ini dari Garuda. Selain None, pin spesial itu juga pernah diberikan kepada pengusaha sukses, Chaerul Tanjung.

Tak sampai disitu. Saat memimpin Dinas Pendidikan Sulsel, OPD ini meraih top inovasi berdasarkan skoring yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator pelayanannya tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di tahun 2017, OPD yang dipimpin None ini meraih nilai rata-rata 87,12 serta tahun 2018 dengan persentase 91,38.

Selain itu, hadirnya aplikasi big data e-panrita yang digagas None, juga menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, bahkan memberikan apresiasi atas hadirnya aplikasi ini.

Atas prestasi yang diraihnya selama ini, None menyampaikan jika ia hanya berusaha melakukan yang terbaik saat diberikan amanah, memegang sebuah jabatan.

Menurut None, hal ini tidak terlepas dari pesan yang selalu disampaikan Sang Ayah, HM Yasin Limpo, saat beliau masih hidup.

“Tetta selalu minta kepada anak-anaknya, termasuk saya, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Sebab sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah prinsip hidup yang ditekankan Tetta,” kata None.

None Siap Samakan Visi, Sadap Tak Konfirmasi

KabarMakassar.com — Bakal calon walikota Makassar, Irman Yasin Limpo (None) mengikuti fit and proper tes di Sekretariat DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Senin (24/2) malam.

Pasca mengikuti fit and proper tes, None menegaskan bahwa kedatangannya itu untuk memenuhi prosedur yang ada di PPP. Ia pun menginginkan proses demokrasi harus berjalan dengan baik dan transparan kepada publik.

“Demokrasi yang sehat kan harus transparan dan tahapan itu jelas bukan hanya faktor lobby, walaupun dari prakteknya ada begitu, tetapi kita harus memperlihatkan kepada publik bahwa tahapan itu ada, supaya edukasi politik tetap berjalan” kata None.

Oleh karena itu, ia mengaku siap berkolaborasi dengan PPP. Apalagi, kata dia, dirinya dan PPP memiliki kesamaan visi untuk membangun membangun Kota Makassar yang bermartabat.

“Kita punya kesamaan visi untuk membangun Makassar yang lebih bermartabat, melalui pembangunan sumber daya manusia dan akhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, H. M Amran Amirullah menegaskan bahwa fit and proper test bakal calon walikota Makassar sudah selesai. Walaupun, kata dia, masih ada bakal calon seperti Sadap yang belum melakukan konfirmasi.

“Khusus Makassar kita sudah selesai, namun memang Sadap sudah ambil formulir tapi sampai detik ini belum ada konfirmasi” kata Amran.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Ambil Formulir Pendaftaran, Appi Berharap Bisa Diusung PPP

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti proses penjaringan di calon wali kota di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

CEO PSM yang akrab disapa Appi itu datang bersama tim pemenangannya ke Sekretariat DPW PPP Provinsi Sulsel di Jalan Sungai Saddang, Makassar, Jumat (21/2).

Appi mengaku, dirinya sangat serius untuk mengikuti semua proses tahapan penjaringan di PPP. Ia berharap, partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali menjadi parpol pengusungnya seperti di Pilwalkot Makassar 2018 lalu.

“Besar sekali harapan saya untuk bisa bersama-sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini ada partai yang bisa di bilang sangat berpengalaman di setiap kontestasi politik yang ada di Indonesia,” kata Appi.

Sementara, Ketua Desk Pilkada DPW PPP Sulsel Andi Dallatongeng menjelaskan, pengambilan formulir ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh semua bakal calon wali kota yang berniat untuk bisa diusung oleh PP di Pilwalkot Makassar tahun ini.

Setelah mengambil dan mengembalikan formulir, kata dia, para bakal calon juga harus mengikuti fit and propert test yang hasilnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi PPP dalam mementukan usungannya di Pilwalkot Makassar 2020.

“Pendaftaran dimulai dari tanggal 20-22 Februari. Sementara untuk fit and proper test akan digelar pada 23-24 Februari,” terangnya.

Sekadar diketahui, Appi sebelumnya juga berharap bisa diusung oleh Partai Golkar. Namun harapannya untuk bisa diusung partai berlambang pohon beringin tersebut pupus setelah hasil Rapat Pleno DPD Golkar Sulsel bersama Tim 9 yang dipimpin langsung Nurdin Halid pada Ahad (9/2) lalu, memutuskan tak memasukkan namanya dalam tiga nama bakal calon wali kota Makassar ke DPP, guna diseleksi dan dipilih salah satunya untuk kemudian ditetapkan atau direkomendasikan sebagai usungan di Pilwalkot Makassar 2020.

Ketiga nama yang dikrimkan DPD Golkar Sulsel ke DPP yakni Syamsu Rizal, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Irman Yasin Limp.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid menjelaskan, nama Appi tak masuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP karena beberapa pertimbangan dan juga melihat hasil penilaian selama proses penjaringan.

“Kemarin sudah diberi ruang saat melawan kotak kosong, tapi tidak menang. Itu pertimbangan pertama. Kedua, hasil uji kompetensi Appi di urutan keempat, sementara hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP,” jelasnya.

Pj Walikota: Politik itu Urusan 5 Menit, Jangan Kita Gontok-gontokan

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengingatkan seluruh warga Kota Makassar untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai ajang pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik, tanpa harus gonto-gontokan dan melahirkan kebencian antar sesama warga.

“Tahun ini tahun politik. Saya ingin ingatkan, urusan politik itu urusan lima menit saja. Cukup di dalam bilik suara saja kita berbeda. Kita semua sejatinya sama, kita semua bersaudara. Jangan hanya karena beda pilihan dalam politik menjadikan persaudaraan kita terpecah, hubungan antar tetangga menjadi rusak,” kata Iqbal saat berbicara di depan jemaah Mesjid Jami Mariso, Jalan Nuri, usai menunaikan shalat Jumat berjamaah Jumat (21/2) siang.

“Jangan sampai, nanti sudah ada calon yang terpilih, justru di tengah masyarakat kita masih saling benci, jadinya kita sendiri yang rugi,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri.

“Netralitas itu wajib bagi ASN. Sekali lagi saya katakan hukumnya wajib. Kita tidak ingin ada ASN yang harus berurusan dengan hukum dan membahayakan masa depannya, hanya karena ikut-ikut main politik. Sudah banyak contoh yang kita lihat, mestinya itu menjadi pengingat agar kita mengambil hikmah dari itu semua,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tahun ini Pilkada serentak kembali akan digelar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Makassar menjadi salah satu dari 12 daerah di Sulsel yang menggelar Pilkada secara serentak pada 23 September 2020 mendatang.

Hingga Hari Ketiga, Pendaftar Jalur Independen Masih Nihil

KabarMakassar.com — Hingga hari ketiga dibukanya waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan yang akan mengikuti Pilwakot Makassar 2020, belum ada satupun bakal calon independen yang mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang membuka posko Ruang Azalea, lantai 2 Hotel Claro.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, sebelumnya KPU Makassar telah menerima laporan dari tim salah satu bakal calon yang menyampaikan jika pihaknya akan menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan hari ini.

“Tim pasangan Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah mengonfirmasi akan datang setelah salat sholat Jumat. Tapi sampai pukul 16.00 WITA yang merupakan batas waktu penyerahan dukungan, mereka belum datang. Jadi hingga hari ketiga ini masih nihil,” kata Gunawan, Juamt (21/2).

Menurut Gunawan, berdasarkan data yang terpantau di user aplikasi Silon (Sistem info pencalonan) untuk calon independen, entri data yang dilakukan Tim Andi Munawar Syahrir belum memenuhi syarat dukungan.

“Tapi memang ini terus komunikasi, dan mereka terus melakukan entri data untuk mencukupkan syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 72.570 KTP. Mereka bilang belum memenuhi, karena data daring dan manual harus sinkron,” terangnya.

KPU Makassar, kata dia, masih akan terus menunggu bakal calon yang ingin maju jalur perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan hingga tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA..

“Kita menunggu sesuai jadwal saja,” ujarnya

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon di KPU Makassar.

Ketujuh pasang bakal calon ini yaitu, pasangan Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Calon Persorangan Belum Mendaftar, KPU Pilih Bekali Tim Verifikasi

KabarMakassar.com — Masa pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang menempuh jalur perseorangan untuk Pilwalkot Makassar 2020 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sejak Rabu (19/2) kemarin di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar.

Namun hingga hari kedua atau Kamis (20/2), belum ada satupun pasangan bakal calon yang mengkonfirmasi pihak KPU Makassar untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pencalonan melalui jalur independen.

“Sudah dua hari dibuka, tapi belum ada yang datang menyetor dukungan untuk calon perseorang di Pilwalkot Makassar. Tidak ada juga tim yang melapor akan datang,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Kamis (20/2).

Padahal menurut Gunawan, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

“Tapi kita tetap menunggu sesuai jadwal saja. Jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini dibuka hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA. Tapi untuk tanggal 19-22 Februari, itu hanya dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” jelasnya.

Belum adanya konfirmasi dari para bakal calon untuk datang menyerahkan syarat dukungan ini dimanfaatkan pihak KPU Makassar untuk melakukan pembekalan tenatang tata cafra verifikasi administrasi maupun faktual kepada 60 orang anggota tim volunteer KPU Makassar yang nantinya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon wali kota yang mendaftar.

“Mereka ini ada mahasiswa yang dari Unhas, UNM, yang kita ajak kerjasama dan tim KPU Makassar sendiri,” terangnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.