Pelantikan PPS se-Kota Makassar Terancam Ditunda

KabarMakassar.com — Proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Makassar telah rampung.

Pelantikan para petugas PPS secara serentak se-Kota Makassar itu dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Namun, rencana tersebut terancam batal atau ditunda mengingat ada surat edaran dari pemerintah yang berisi imbauan untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Terlebih, pemerintah sudah mengumumkan adanya dua orang pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Kota Makassar, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar mengaku pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan acara pelantikan tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal atau tidak.

“Jadwal pelantikan itu tanggal 22 Maret, tapi kini kita belum bisa pastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Karena kan sekarang ada imbauan dari pemerintah terkait virus Corona,” kata Gunawan, Jumat (20/3).

Menurut Gunawan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan pada jadwal yang telah dikeluarkan. Salah satunya, kata dia, yakni pelantikan tidak dilaksanakan secara serentak.

“Ada dua opsi kami terkait pelantikan itu. Pertama, pelantikan tidak dilaksanakan serentak, tapi diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kedua, pelantikan kita tunda,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Gunawan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan KPU Sulsel terkait rencana pelantikan PPS se-Kota Makassar ini.

“Pada dasarnya, dua opsi kami ini juga belum fix karena masih koordinasi dengan KPU Sulsel,” ujarnya.

Perihal kemungkinan penundaan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Gunawan enggan berkomentar banyak.

“Kalau soal penundaan itu, terus terang saya tidak tahu. karena itu kewenangan KPU RI. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada itu kan sama seluruh Indonesia,” pungkasnya.

DP Sebut Zunnun Salah Satu Calon Wakilnya yang Terkuat

KabarMakassar.com — Bakal calon Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku, sampai saat ini dirinya belum memiliki pasangan (wakil) untuk bertarung di Pilwali Makassar 2020.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto (DP) itu menyebut, dari sejumlah usulan nama calon pendampingnya yang kebanyakan berasal dari kaum milenial, salah satu kandidat terkuat yakni Muhammad Zunnun, putra Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid.

“Hampir semua usulan ke saya itu semuanya dari millenial, dan saya kira Zunnun adalah salah satu yang terkuat,” kata DP, usai menerima surat rekomendasi usungan dari Partai Golkar di Celebes Convention Center (CCC), Ahad (8/3).

Meski begitu, DP mengatakan, penentuan wakilnya di Pilwali Makassar 2020 baru akan dibahas dan ditetapkan setelah koalisi partai pengusungnya terbentuk.

“Kita masih menunggu partai-partai lengkap. Ini kan sudah lengkap, tapi kita masih tetap membuka dan menunggu partai-partai yang ingin bergabung,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejauh ini DP telah mengantongi rekomendasi dari dua partai politik (parpol) dengan total jumlah kursi di DPRD Makassar sebanyak 11 kursi, yakni NasDem 6 kursi dan Golkar 5 kursi.

Jumlah tersebut telah melebihi syarat dukungan minimal (10 kursi) bagi pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilwali Makassar 2020.

PDIP The Rulling Party di Makassar

KabarMakassar.com — Kontestasi Pilwakot Makassar dipastikan tidak akan diikuti oleh bakal calon dari kalangan perseorangan. Karena itu, sejumlah calon yang selama ini disebut serius dan siap bertarung dipastikan akan berebut partai politik sebagai kendaraan.

Salah satu partai yang kini jadi sorotan di Pilwalkot Makassar adalah PDIP. Walau bukan sebagai partai penguasa secara suara dan kursi parlemen di Kota Makassar, PDIP tetap menjadi idola bagi calon yang akan maju di Pilwalkot.

Terkait hal itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla mengatakan posisi PDIP di Makassar sangat strategis bukan karena faktor suara dan jumlah kursi di DPRD yang menjadi perhatian.

“Tidak ada partai yang dapat mengusung calon sendiri di Pilwalkot, artinya harus koalisi. Dan posisi PDIP pada perolehan kursi di DPRD Makassar berada pada papan tengah juga diperhitungkan. Saya kira itu salah satu kunci PDIP,” kata Adi.

Selain itu, kata dia, secara umum di Sulsel PDIP pada pemilu 2019 lalu sedang bangkit. Kata dia, jika dulu basis PDIP tidak dilirik maka untuk kontestasi Pilwalkot. “PDIP sekarang sudah berbeda karena merupakan partai penguasa,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, akses PDIP kepada kekuasaan itu akan memberikan amunisi pada setiap calon yang diusungnya di Pilwalkot. Termasuk, kata Adi, akses untuk melakukan komunikasi kepada tokoh nasional hingga kepada Presiden, Joko Widodo.

“PDIP merupakan the rulling party secara nasional, termasuk di Makassar tentu saja. Apalagi partai itu kan sentralistik sehingga calon yang maju di Pilwalkot harus mendapat restu akumulasi elit partai lokal dan nasional. Ingat juga, PDIP itu hampir semua partai dekat secara koalisi secara nasional,” pungkasnya.

Pilwalkot Makassar 2020 Tanpa Calon Perseorangan

KabarMakassar.com — Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 akan berlangsung tanpa calon perseorangan atau independen. Hal itu dipastikan setelah sampai batas waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan berakhir pada Ahad (23/2) pukul 23:59, tak ada satupun calon idependen yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran calon perseorangan atau independen untuk mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Senin (24/2) dini hari.

“Berdasarkan PKPU, batas akhir penyerahan dukungan itu tepat pukul 23.59 WITA, dan sekarang sudah pukul 00.01 WITA. Maka, penyerahan syarat dukungan resmi kami tutup,” kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, saat memimpin rapat pleno penutupan pendaftaran calon perseorangan di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar, Senin (24/2) dini hari.

Sebenarnya ada satu pasangan bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan pada Ahad (23/2) malam, untuk bisa bertarung di Pilwali Makassar 2020, yakni pasangan Andi Budi Pawawoi dan Idham Amiruddin. Namun karena syarat dukungan yang dimasukkan tidak lengkap, maka KPU memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan dari pasangan calon tersebut.

Farid menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan pasangan calon tersebut karena ada beberapa dokumen yang tidak lengkapi. Diantaranya B.1.1-KWK (rekap dukungan keleurahan), B.2-KWK (sebaran dukungan), dan B.1.21-KWK (pakta integritas),

“Yang ada hanya (B.1-KWK (syarat dukungan). Secara regulatif kami tidak bisa menerima dokumen ini kalau tidak lengkap,” jelasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

DPRD Makassar Komitmen Support Semua Tahapan Pilwalkot 2020

KabarMakassar.com — DPRD Kota Makassar menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di Makassar tahun ini, termasuk soal penambahan anggaran untuk honorium penyelenggara ad hoc.

Hal ini disampaikan langsung Ketua DPRD Kota Makasar, Rudianto Lallo, saat menerima audiensi dari pihak KPU Makassar, di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (15/1).

“Kami pada prinsipnya mensupport penyelenggaraan pemilu ini, apapun itu, termasuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” kata Rudianto.

Setelah pertemuan ini, kata dia, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, perihal penambahan anggaran yang diminta.

“Kami akan berkoordinasi dengan koordinator Banggar, dalam hal ini bapak Adi Rasyid Ali, guna menemukan solusi yang dihadapi,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Makassar, M. Faridl Wajedi mengatakan, pihak legislatif (DPRD Kota Makassar) merupakan salah satu pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada di Makassar.

Olehnya itu, tentunya pihaknya perlu melakukan koordinasi untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar.

“Kami KPU dan DPRD selaku salah satu stakeholder utama dalam penyelenggaraan pemilu harus bersinergi untuk mensukseskan pemilihan wali kota,” kata Faridl.

Sebelumnya, KPU Kota Makassar telah mengajukan penambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp9,6 miliar untuk peningkatan honorarium penyelenggara ad hoc Pilkada Makassar 2020 kepada Pemerintah Kota Makassar.

Pengajuan penambahan anggaran untuk peningkatan honor penyelenggara ad hoc tersebut didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya juga mengatur persoalan perubahan gaji atau honor para penyelenggara ad hoc.

Pihak KPU juga sudah melakukan pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb pada 18 Desember 2019 lalu, membahas tentang

penambahan anggaran hibah pemerintah kota kepada KPU untuk peningkatan honor penyelenggara ad hoc, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun honor para petugas pemuktahiran data pemilu ini.

Sekadar diketahui, pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu Makassar, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Makassar tahun 2020 mendatang pada 1 November 2019 lalu.

Dalam NPHD tersebut, anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara Pilkada dialokasikan sebesar Rp78 miliar. Jumlah tersebut jauh di bawah usulan awal yang diajukan KPU Makassar, yakni sebesar Rp96,05 miliar. (*)