Diskominfo Gowa Siap Mendukung untuk Sukseskan Pilkada Serentak 2020

KabarMakassar.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa siap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Diskominfo-SP Gowa, Irwan Ispar usai mengikuti rapat koordinasi bersama 270 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi zoom Jumat, (19/6) kemarin.

“Dinas Kominfo diminta untuk bisa mensosialisasikan dan membantu memberi narasi optimis kepada masyarakat, bagaimana menginformasikan hal-hal positif supaya Pilkada ini sukses dan lancar,” kata Irwan.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang walaupun saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Karena itu, ia mengatakan bahwa setiap tahapan Pilkada 2020 ini akan menerapkan protokol kesehatan. Karenanya, ia meminta agar Diskominfo kabupaten/kota untuk bisa mensosialisasikan setiap tahapan Pilkada di daerah masing-masing.

“Kata kunci untuk mensukseskan ini adalah sosialisasi yang masif terkait protokol kesehatan kepada masyarakat pemilih kita. Supaya dapat tercapai Pilkada yang berkualitas demokrasinya termasuk aman dan nyaman dari Covid-19,” kata Akmal Malik.

Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Ini Pertimbangannya

KabarMakassar.com — Pemerintah memutuskan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Belum ada kepastian kapan Pilkada serentak bisa digelar.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Pasalnya, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan
Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince, Kamis (2/4).

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung. di UUD itu dikatakan dilakukan secara demokratis. dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” pungkasnya.

Pj Walikota: Politik itu Urusan 5 Menit, Jangan Kita Gontok-gontokan

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengingatkan seluruh warga Kota Makassar untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai ajang pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik, tanpa harus gonto-gontokan dan melahirkan kebencian antar sesama warga.

“Tahun ini tahun politik. Saya ingin ingatkan, urusan politik itu urusan lima menit saja. Cukup di dalam bilik suara saja kita berbeda. Kita semua sejatinya sama, kita semua bersaudara. Jangan hanya karena beda pilihan dalam politik menjadikan persaudaraan kita terpecah, hubungan antar tetangga menjadi rusak,” kata Iqbal saat berbicara di depan jemaah Mesjid Jami Mariso, Jalan Nuri, usai menunaikan shalat Jumat berjamaah Jumat (21/2) siang.

“Jangan sampai, nanti sudah ada calon yang terpilih, justru di tengah masyarakat kita masih saling benci, jadinya kita sendiri yang rugi,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri.

“Netralitas itu wajib bagi ASN. Sekali lagi saya katakan hukumnya wajib. Kita tidak ingin ada ASN yang harus berurusan dengan hukum dan membahayakan masa depannya, hanya karena ikut-ikut main politik. Sudah banyak contoh yang kita lihat, mestinya itu menjadi pengingat agar kita mengambil hikmah dari itu semua,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tahun ini Pilkada serentak kembali akan digelar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Makassar menjadi salah satu dari 12 daerah di Sulsel yang menggelar Pilkada secara serentak pada 23 September 2020 mendatang.