AHP-AMM Terima Surat Tugas Tiga Partai

KabarMakassar.com — Pasangan bakal calon Bupati Bulukumba, Andi Hamzah Pangki (AHP)-Andi Murniati Makking (AMM) menerima surat tugas dari tiga partai pengusung yakni Golkar, Hanura dan Demokrat.

Penerimaan surat tugas tersebut diterima oleh AHP-AMM pada sekretariat partai yakni Demokrat, Hanura, dan Golkar di Kabupaten Bulukumba, Kamis (9/7).

“Ini bukan surat tugas kaleng-kaleng. Ini menandakan saya bersama AMM siap maju menjadi calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bulukumba,” kata Andi Hamzah Pangki.

Menurut AHP, dalam waktu dekat ini bersama dengan partai pengusung bakal menggelar deklarasi untuk bersama-sama menyatukan niat dan tekad memenangkan Pilkada Bulukumba.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan deklarasi sekaligus mengumumkan kembali kejutan baru termasuk resmi menerima rekomendasi dari partai pengusung,” tegasnya.

Sebelumnya pasangan bakal calon AHP-AMM diisukan batal maju pada Bulukumba yang akan digelar 9 Desember mendarang.

Tito Karnavian Beri Arahan Rapat Persiapan Pilkada Serentak

KabarMakassar.com — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 8 Juli 2020. Tito Karnavian mengatakan, kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

“Kita punya agenda besar, yaitu Pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Tito.

Ia menjelaskan, Pilkada serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi Covid-19.

“KPU kemudian menghentikan tahap ke lima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” terang Tito.

Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi Covid-19 setelah Cina, Negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.

“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan, telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.

“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Nurdin Abdullah.

Dari 12 kabupaten kota, ia kemudian mengumpulkan kepala daerah menyatukan pandang untuk memutus mata rantai Covid-19. Termasuk gerakan dalam menjaga wilayah masing-masing.

“Jika Makassar selesai Covid-19, maka 80 persen permasalahan Covid-19 selesai. Sebab Makassar merupakan episentrum penyebaran,” bebernya.

Pilkada diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan handsanitizer.

“Sulsel kami harapkan penyelenggaraan Pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Faizal Amir, menyebutkan, Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020, dan semua tahap berpotensi berpindah.

“Secara umum penyiapan sumber daya manusia dan anggaran sudah siap, walau berbagai kendala teknis dihadapi,” ujarnya.

Ia melaporkan, dari 12 daerah yang melakukan Pilkada, dua kabupaten yakni Maros dan Selayar masing-masing diikuti satu calon perseorangan. Selain itu, Pilkada yang dilaksanakan pada Desember mendatang juga akan dipengaruhi cuaca.

“Selayar dan Pangkep harus diantisipasi gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik,” imbuhnya.

Ia menambahkan, petugas dalam setiap tahapan harus mengikuti pemeriksaan bebas Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, menyatakan, pihaknya sudah siap melaksanakan pengawasan berbagai tahapan Pilkada, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Bawaslu akan berusaha meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi. Baik dalam hal administrasi, maupun tahapan dalam masa pandemi.

“Memastikan ketepatan prosedur, cara dan waktu, khususnya tahapan. Dan termasuk dalam hal kita melakukan verifikasi faktual,” ujarnya.

CEK FAKTA: Beredar Tahapan Pilkada Serentak Terbaru, Ini Faktanya

KabarMakassar.com — Infografis terkait tahapan Pemilukada terbaru ramai beredar di sejumlah media sosial dan WhatsApp Grup (WAG) beberapa hari belakangan.

Dalam infografis yang diklaim sebagai informasi dari Komisi Pemilihan Umum tersebut, disampaikan bahwa pada tanggal 30 Mei akan dilakukan pengaktifan Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kemudian, tanggal 9 Juni – 1 Agustus akan dimulai tahapan penyelesaian bakal pasangan calon perseorangan. Pada 4 Juni – 2 Agustus pencocokan dan penelitian daftar pemilih, lalu 27 Juni mulai pengadaan logistik; 17 Agustus – 8 September pengumuman pendaftaran calon hingga penetapan.

Tanggal 8 September – 9 November sengketa tata usaha negara pencalonan; 11 September – 5 Desember kampanye; dan 9 Desember pemungutan suara

Hasil Cek Fakta

Tim KabarMakassar.com melakukan konfimasi terkait informasi tersebut kepada KPU Kota Makassar. Dalam penjelasannya, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar dengan tegas membantah dan menyebut infografis yang beredar itu tidak benar dan bukan bersumber dari KPU.

“Tidak benar, tahapan terbaru belum ada. Pasca dikeluarkannya perppu, kami msh menunggu kebijakan selanjutnya dari KPU RI. Tahapan akan dimulai kembali setelah situasi memungkinkan,” kata Gunawan, (13/5).

Sebelumnya, Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar, Endang Sari juga telah menepis kebenaran informasi tersebut. Bahkan menurutnya, KPU RI juga telah membuat flyer resmi untuk menyampaikan bahwa infografis tersebut tidak benar

“Sudah banyak beredar di grup WA (WhatsApp). Kami perlu luruskan, jadwal tahapan di infografis tersebut bukan bersumber dari KPU,” ujarnya.

Kesimpulan:

Berdasarkan informasi yang diterima dari komisioner KPU kota Makassar, jika informasi yang beredar melalui pesan Whatsapp terkait informasi tahapan Pemilukada terbaru yang bersumber dari KPU adalah Tidak Benar atau HOAX.

Komisi II Sepakat Pilkada Serentak Dilaksanakan 9 Desember

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mitra Fahruddin. Ia mengaku jika penetapan jadwal tersebut berdasarkan rapat online antara Komisi II bersama seluruh pihak terkait.

“Iya betul, Pilkada serentak 2020 diputuskan untuk diselenggarakan pada 9 Desember mendatang,” kata Mitra, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (14/4).

Walau demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan jika masih ada rapat selanjutnya terkait penetapan jadwal Pilkada serentak. “Rapatnya itu tadi dan nantinya masih ada rapat selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengatakan jika keputusan secara final nanti akan dilakukan pada Mei mendatang. “Jadi keputusan terkait jadwal itu finalnya pada rapat Mei nanti. Karena kan kita masih melihat perkembangan Covid-19 sampai Mei mendatang,” pungkasnya.

Usungan PDIP di Pilkada Serentak 2020 Diputuskan Senin Depan

KabarMakassar.com — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan para jagoannya yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang, termasuk di Sulsel, pada Senin (16/3) mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

“Hari Senin akan dilakukan pengambilan keputusan untuk para calon (yang akan diusung),” kata Hasto.

Menurut Hasto, setelah nantinya diputuskan nama-namanya, calon kepala daerah yang diusung PDIP itu akan diwajibkan untuk mengikuti sekolah khusus.

“Kami akan mengadakan sekolah khusus untuk mereka, dengan tujuan agar mereka mampu menjadi kepala daerah yang amanah serta mensejahterakan rakyatnya. Sebab, dalam berpolitik itu harus bisa membangun sifat optimisme serta membangun masa depan rakyat agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP menargetkan bisa menang di 8 dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

“Di Sulsel kami punya target kemenangan di 8 daerah,” bebernya.

Sementara, Ketua DPD PDIP Provinsi Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) menginstruksikan seluruh kader PDIP di Sulsel untuk bahu membahu mememnagkan calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh partai berlambang moncong putih itu di Pilkada serentak tahun ini.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader partai untuk bekerja saling bahu-membahu dalam memenangkan pilkada dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata ARW.

Sekadar diketahui, sejumlah bakal calon kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada tahun ini, hadir dalam pembukaan Rakerda PDIP Sulsel tersebut. Khusus untuk bakal calon walikota Makassar, ada empat yang hadir. Yakni; Munafri Arifuddin, Moh. Ramdhan Pomanto, Irman Yasin Limpo dan Syamsu Rizal.

Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Makassar Masuk Zona Merah

KabarMakassar.com — Kota Makassar masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Hal itu disampaikan langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Sidrap, Jumat (6/3).

Guntur mengatakan, pihaknya memprediksi akan ada sedikit gejolak yang terjadi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Makassar tahun ini.

“Sebenaranya tidak terlalu merah, tapi untuk saat ini memang diprediksi yang akan sedikit bergejolak itu di Kota Makassar,” kata Guntur.

Menurut Guntur, potensi gejolak tersebut sama dengan kondisi pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 lalu.

“Sebenarnya 2 tahun lalu atau tahun lalu juga demikian. Makasar memang masih menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan keributan, tapi potensi akan bisa meningkat,” ujarnya.

“Apalagi saat ini belum ada kepastian berapa calon yang akan maju. Calon banyak, tapi yang sudah mendaftar belum ada. Belum jelas berapa orang,” tambahnya..

Meski begitu, Guntur meyakini potensi-potensi gejolak tersebut akan bisa diminimalisir dan diatasi.

“Insha Allah dengan adanya kerjasama yang baik, saya pikir ya mudahan tidak ada apa-apa,” pungkasnya.