Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

Anggaran Belum Cair, Tahapan Pilkada Maros Terancam Terganggu

KabarMakassar.com — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Maros terancam terganggu. Hal ini lantaran belum cairnya anggaran untuk penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Pemerintah Kabupaten Maros.

Padahal, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

“Faktanya semenjak penandatanganan NPHD pada tanggal 1 November 2019 sampai pada saat ini, belum ada pencairan tahap awal tersebut. Padahal ini juga adalah perintah Permendagri Nomor 54 Tahun 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman, usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Makassar, dengan agenda membahas kesiapan dan kendala dalam Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 12 kabupaten/kota di Sulsel, di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (3/3).

Menurut Sufirman, Kabupaten Maros adalah satu-satunya kabupaten di Sulsel yang sampai saat ini belum mencairkan anggaran hibah Pilkada tahap I sebanyak 40 persen baik kepada Bawaslu maupun kepada KPU.

Jika kondisi ketidakpastian ini terus dibiarkan, kata dia, maka bisa dipastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Maros menjadi terganggu.

“Akibat anggaran Hibah Pilkada Maros 2020 untuk Bawaslu Maros yang belum kunjung cair dari Pemda Maros, agenda sosialisasi dan pengawasan terancam mandek,” ujarnya.

“Akibat belum dicairkanya anggaran tersebut, Panwascam belum terbayarkan honornya selama dua bulan, dan termasuk biaya kontrak sekretariat Panwascam belum terbayarkan. Hal ini juga sangat berpengaruh pada aspek kinerja Panwascam sekarang ini,” tambahnya.

Sufirman menambahkan, kondisi ini menjadi ancaman bagi proses demokrasi di Kabupaten Maros.

“Bagaimana pengawas pemilu akan bisa bekerja maksimal mempersiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan Pilkada Maros 2020 tanpa anggaran,” ucapnya.

Menanggapi kondisi ini, Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti kendala-kendala tersebut ke pusat.

Besok, Nur Mahmud-Ilyas Daftar KPU Maros Jalur Perseorangan

KabarMakassar.com — Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maros yang akan maju melalui jalur perseorangan, H.Muhammad Nur Mahmud – Muhammad Ilyas mengkalim sudah merampungkan semua berkas yang menjadi syarat pendaftaran untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tim telah merampungkan syarat jumlah dukungan minimum untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Maros. Kami bersepakat menyerahkan berkas dukungan ke Kantor KPU Kabupaten Maros pada hari Kamis, 20 Februari 2020. Menurut jadwal, kita akan diterima pada pukul 13.30 WITA,” kata Juru bicara pasangan Nur Mahmud-Ilyas, Mutmainnah, Rabu (19/2).

Menurut Mutmainnah, majunya pasangan Nur Mahmud-Ilyas melalui jalur persorangan ini adalah langkah awal dari gerakan perubahan menuju Maros arah baru.

“Terima Kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros atas do’a dan dukungannya, sehingga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Maros periode 2021-2026, Nur Mahmud-Ilyas dapat mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Maros melalui jalur perseorangan,” ujarnya.

Lebih jauh Mutmainnah mengatakan, Nur Mahmud-Ilyas yang maju melalui jalur persorangan ini mengusung tagline #RakyatBerani.

“Berani yang bukan hanya secara arti harfiah, tapi juga merupakan akronim dari bersih, sejahtera, religius, nyaman dan indah.Maka kegiatan Kamis mendatang (mendaftar ke KPU) adalah perhelatan yang didasari dari dukungan dan kekuatan rakyat,” terangnya.

Sementara, Bakal Calon Bupati Maros Muhammad Nur Mahmud yang populer dengan sapaan ‘Baret Cella’ mengatakan, dengan majunya ia bersama Muhammad Ilyas melalui jalur perseorangan untuk bertarung di Pilkada Maros 2020, hal ini membuktikan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan.

“Ini bukti bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan yang bisa dan berhak memilih dan menunjuk bakal calon bupati dan wakil Bupati yang mereka inginkan, meski tanpa melalui partai politik,” pungkasnya.