Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

Serahkan Rekomendasi, NH: Jangan Lain di Mulut Lain di Hati

KabarMakassar.com — Partai Golkar secara resmi mengumumkan usungan di 10 daerah dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

Tak hanya mengumumkan, surat rekomendasi usungan juga diserahkan secara langsung oleh Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartanto, didampingi Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, di acara Tasyakuran dan Deklarasi Pilkada 2020 di Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Ahad (8/3).

10 bakal calon yang menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar itu yakni: Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (Makassar); Andi Hamzah Pangki (Bulukumba); Yohannis Bassang atau Ombas (Toraja Utara); Indah Putri Indriani (Luwu Utara); Andi Kaswadi Razak (Soppeng); Thoriq Husler (Luwu Timur); Muh Basri Ali (Selayar); Malkan Amin (Barru); Andi Ilham Zainuddin (Pangkep); dan Tajerimin (Maros).

Sementara untuk dua kabupaten lainnya di Sulsel yang juga akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, yakni Gowa dan Tana Toraja, tidak (belum) diumumkan dalam penyerahan rekomendasi tersebut.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid menginstruksikan kepada calon kepala daerah yang sudah diberikan rekomendasi agar benar-benar mempersiapkan diri untuk bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalian sudah berjanji untuk memenangkan Golkar, jangan lain di mulut lain di hati,” tegasnya.

Sementara, bakal calon Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, rekomendasi usungan dari Partai Golkar ini tak akan disia-siakannya.

Meski begitu, ia pun berharap dukungan seluruh organ Partai Golkar untuk memenangkan Pilwali Makassar 2020.

“Insya allah dengan adanya rekomendasi ini, kita akan membawa kemenangan untuk Golkar di Pilkada serentak 2020,” ucap Danny.

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa Resmi Terbentuk

KabarMakassar.com — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Pilkada Kabupaten Gowa 2020 yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, resmi terbentuk dan mulai bertugas, Jumat (6/3) kemarin.

Hal ini ditandai dengan penyerahan SK dari Badan Bawaslu kepada masing-masing personel Sentra Gakkumdu, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa 2020 ini dibentuk berdasarkan Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan akan bertugas untuk menangani pelanggaran atau tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu Gowa, Samsuar Saleh mengatakan, dibutuhkan sinergitas dan persepsi hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus pidana pemilu yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.

“Sinergitas antar Bawaslu, Kepolisian dan Kejari menjadi hal penting dan utama dalam menyelesaikan kasus pidana pemilu yang nantinya masuk di Gakumdu,”

ujarnya saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, di A’kkado.

Senada dengan Ketua Bawaslu Gowa, Kapolres Gowa AKBP Boy F Samola mengatakan, Komunikasi dan Koordinasi menjadi hal penting untuk mencegah potensi konflik Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa dan ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk Sentra Gakkumdu.

“Untuk Kabupaten Gowa saat ini sudah masuk zona hijau, tapi kita jangan menganggap potensi konflik ini kurang. Keamanan di Gowa tetap menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Sentra Gakkumdu dan harapannya semoga Pilkada di Kabupaten Gowa bisa menjadi Pilkada yang damai dan sejuk,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Gowa, Mohammad Basyar Rifa’i mengingatkan, hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi. Olehnya itu, koordinasi jaksa dan penyidik harus terbangun dengan baik.

“Hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi, sehingga harus ada koordinasi jaksa dan penyidik,” tutupnya.

Komisioner KPU RI Launching Pilkada Selayar

KabarMakassar.com — Komisioner KPU RI, Ilham Saputra melaunching Pilkada Kepulauan Selayar 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (27/2) malam kemarin.

Kegiatan itu juga ditandai dengan pemukulan gong sekaligus peluncuran maskot Pilkada 2020 berupa Tugu Patung Jeruk yang tak lain merupakan salah satu ikon Selayar.

Terkait hal itu, Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas launching Pilkada Selayar yang akan digelar pada September mendatang.

“Selamat menjalankan amanah undang-undang kepada KPU Selayar bersama jajarannya,” kata Basli Ali.

Ia berharap Pilkada Selayar dapat terselenggara dengan baik tanpa dicederai pelanggaran baik dari pihak penyelenggara, kontestan Pilkada, partai politik pendukung, tim sukses, maupun para simpatisan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin mengatakan bahwa momentum Pilkada adalah amanah yang amat besar yang dititipkan oleh negara. Maka dari itu, pembagian tugas pada komisioner telah disesuaikan job masing-masing.

Urusan teknis tahapan Pilkada, kata Nandar, akan sangat memastikan dan menentukan seberapa jauh dan seberapa kuat dan mutu penyelenggaraan Pilkada akan sangat dipengaruhi oleh proses tahapan yang dibangun oleh KPU.

“Launching Pilkada yang kita gelar malam ini adalah merupakan deklarasi sebagai bentuk kesiapan KPU secara kelembagaan untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar,” kata Nandar.

Oleh karena itu, KPU secara kelembagaan harus mengawal hal yang lebih substantif seperti urusan teknis operasional yang salah satu di dalamnya adalah bagaimana proses pesta demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan berintegritas.

“Kami mengajak agar seluruh stakeholder dapat bersama-sama dan bersinergi memastikan bahwa Pilkada Selayar itu benar-benar berintegritas,” ucapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra meminta dukungan dari semua pihak untuk membantu mensupport, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Kepada pihak penyelenggara Pilkada agar dapat memastikan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena kalau terbukti kami tidak akan mensupport dan langsung melakukan pemecatan,” kata Ilham.

Olehnya itu, Ilham mengimbau kepada KPU Selayar agar pada saat melakukan pelantikan PPK agar supaya memastikan bahwa mereka yang dilantik adalah orang-orang yang berintegritas tinggi.

Turut hadir dalam launching Pilkada antara Sekretaris Daerah Selayar Marjani Sultan, unsur forkopimda, Ketua TP PKK Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli, mantan Wabup Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., Rektor UIN Prof. Dr. Hamdan Juhainis, Ketua Bawaslu dan jajarannya para pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Resmi Diusung PBB, Tomy Satria-Andi Makkasau Butuh Empat Kursi Lagi

KabarMakassar — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menerbitkan rekomendasi usungan kepada pasangan Tomy Satria Yulianto-Andi Makassau di Pilkada Bulukumba. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Sekjen DPP PBB, Afriansyah Noor kepada Tomy Satria, disaksikan Wakil Ketua DPW PBB Sulsel Tahir dan Ketua DPC PBB Bulukumba, H. Saefuddin di Kantor DPP PBB, Jakarta, Selasa (25/2).

Terkait hal itu, H. Saefuddin yang dikonfirmasi membenarkan penyerahan rekomendasi tersebut. Ia mengaku jika partainya sudah final mengusung Tomy Satria-Andi Makkasau di Pilkada Bulukumba.”PBB tahu kualitas Tomy Satria,” kata Saefuddin, Rabu (26/2)

Oleh karena itu, PBB yakin akan menang pada hajatan politik lima tahunan itu di Bulukumba. Kata dia, PBB juga yakin Tomy Satria adalah figur yang mampu memimpin dan merubah Bulukumba menjadi jauh lebih baik.

“Kemarin sudah diserahkan oleh Sekjen. PBB dengan Tomy Satria ini sudah ada chemistry. Sebagai partai yang mengusung, tentu kita sudah yakin menang sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia, keyakinan menang harus dibarengi dengan kerja keras. Untuk itu, PBB akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Tomy Satria-Andi Makkasau.

Ia menambahkan bahwa keyakinan DPP PBB kepada Tomy Satria sebagai figur tepat memimpin Bulukumba, pasca dilakukan pemaparan visi misi besar untuk membangun Bulukumba ke depan.

“DPP sangat merespon baik setelah beliau memaparkan visi dan misi,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Tomy Satria-Andi Makkasau telah mengantongi rekomendasi PDIP. Oleh karena itu, pasangan dengan tagline “Kacamatayyamo” tersebut telah mendapat rekomendasi dua partai dengan jumlah kursi sebanyak 4 kursi.

Jejak Irman Yasin Limpo di Dunia Birokrasi

KabarMakassar.com — Figur bakal calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, dikenal sebagai birokrat berprestasi. Namun, tak banyak yang tahu jika None – sapaan akrabnya, ternyata pernah meraih peringkat pertama saat mengikuti Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diikuti pejabat Eselon I dan II seluruh Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Piagam penghargaan atas prestasinya saat itu diserahkan langsung Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, yang ketika itu dijabat Muh Idris.

Prestasi None sebagai birokrat, juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan nasional yang ia raih. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga pernah dianugerahi penghargaan Pelopor Pelatihan Pramugari dari Garuda Indonesia, dan diberi pin wings pilot Garuda berbahan dasar emas.

Tak banyak di Indonesia yang mendapatkan pin spesial ini dari Garuda. Selain None, pin spesial itu juga pernah diberikan kepada pengusaha sukses, Chaerul Tanjung.

Tak sampai disitu. Saat memimpin Dinas Pendidikan Sulsel, OPD ini meraih top inovasi berdasarkan skoring yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator pelayanannya tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di tahun 2017, OPD yang dipimpin None ini meraih nilai rata-rata 87,12 serta tahun 2018 dengan persentase 91,38.

Selain itu, hadirnya aplikasi big data e-panrita yang digagas None, juga menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, bahkan memberikan apresiasi atas hadirnya aplikasi ini.

Atas prestasi yang diraihnya selama ini, None menyampaikan jika ia hanya berusaha melakukan yang terbaik saat diberikan amanah, memegang sebuah jabatan.

Menurut None, hal ini tidak terlepas dari pesan yang selalu disampaikan Sang Ayah, HM Yasin Limpo, saat beliau masih hidup.

“Tetta selalu minta kepada anak-anaknya, termasuk saya, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Sebab sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah prinsip hidup yang ditekankan Tetta,” kata None.

Nico-Victor Tancap Gas, Usai Dapat Restu Nasdem dan Golkar

KabarMakassar.com — Setelah mendapatkan usungan partai politik dari Nasdem, kini giliran partai Golkar mengumumkan para bakal calon kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Di Tana Toraja partai Golkar dan Nasdem menempatkan nama Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara (NiVi) sebagai bakal calon (balon) usungan partai politik.

Partai Nasdem sebelumnya mentok mengusung NiVi di Tana Toraja, pada puncak acara NasDem Days di Celebes Convention Center (CCC), Tanjung Bunga, Ahad 26 Januari 2020, lalu.

Kemudian parti Golkar pun juga mengumumkan nama-nama balon usungan parpol di antaranya nama Victor Datuan Batara, Theofilus Allorerung dan dr Rudi Andi Lolo. Pengumuman nama balon ini diungkapkan langsung oleh Ketua Penjaringan Pilkada DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid.

“Usulan tiga nama balon usungan Golkar itu, sudah dikirim ke DPP pusat hari ini,” kata Kadir Halid.

Dikonfirmasi soal usungan Victor Datuan Batara membenarkan jika rekomendasi tersebut sudah diterimanya. Bahkan ia mengatakan langsung tancap gas untuk melakukan sosialiasi setelah mendapatkan rekomendasi dari partai beringin tersebut.

“Puji Tuhan sudah ada dua partai yang merekomendasikan kami untuk kembali memimpin Tana Toraja, yah kita langsung tancap gas saja. Ini sudah pertanda baik,” kata Victor saat dihubungi melalui selularnya,” Senin (10/2).

Partai Nasdem dn Partai Golkar kini sudah mendapatkan rekomendasi untuk pasangan NiVi, namun saat ditanya soal partai lain. Wakil Bupati Tana Toraja ini membeberkan jika partai PDI Perjuangan, Gerindra dan Demokrat juga sementara dalam biikannya untuk menjadi partai pengusung.

“Sudah ada dasar dua rekomendai partai, tidak tertutup kemungkina PDIP, Gerindra dan Demokrat kita mendapatkan rekomendasi itu, ” tutupnya.

Paham Soal Pemerintahan, Alasan None Maju Pilwakot

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo satu-satunya birokrat yang siap bertarung di Pilwalkot Makassar. Karena itu, ia dinilai sebagai figur bakal calon, yang paling paham pemerintahan.

None, sapaan akrabnya memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1994. Seperti PNS pada umumnya, pria kelahiran 24 Agustus 1968 ini juga memulai karirnya dari bawah. Hingga kemudian, ia menduduki sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Tidak hanya itu, adik kandung Syahrul Yasin Limpo yang juga Menteri Pertanian RI ini pernah menjabat Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, hingga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel.

Pengamalan sebagai kepala daerah, Irman juga sempat diamanahkan sebagai Penjabat Bupati Luwu Timur.

Sejumlah terobosan None saat menjabat posisi-posisi tersebut, bahkan menjadi percontohan nasional. Sebut saja Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel yang dijadikan percontohan nasional. Kemudian, aplikasi e-panrita di Dinas Pendidikan Sulsel yang hingga saat ini tidak ada duanya di Indonesia. Serta sejumlah apresiasi pemerintah pusat lainnya.

Diantara sejumlah nama yang mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilwalkot Makassar, None memang merupakan satu-satunya yang berlatarbelakang birokrat. Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, mengungkapkan, khusus di Pilwalkot Makassar, memang None satu-satunya kandidat yang berlatarbelakang birokrat, dan menjadi nilai plus bagi adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut.

“Ini menjadi salah satu nilai plus None di Pilwalkot kali ini. Di Makassar ini, hanya None yang dari kalangan birokrat,” ungkap Nurmal, Selasa (4/2).

Kemampuan pengelolaan birokrasi, kata Nurmal, sangat dibutuhkan ketika seseorang menjadi kepala daerah. Birokrat tidak lagi membutuhkan waktu adaptasi yang panjang jika terpilih, karena sudah tau apa yang harus dilakukan.

“Tentu beda dengan kalangan profesional misalnya, butuh adaptasi lagi. Sedangkan warga dan pengelolaan kota yang aktif 24 jam ini harus langsung dikelola dengan baik, dan tidak bisa menunggu. Inilah salah satu kelebihan dari Pak None,” pungkasnya.

Golkar Usung AHP Pada Pilkada Bulukumba 2020

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Bulukumba menggelar Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti Surat Tugas yang diberikan kepada Andi Hamzah Pangki (AHP) untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Ketua Harian DPD II Golkar Bulukumba, Andi Alimuddin Pana mengatakan jika rapat yang digelar untuk menyampaikan kepada seluruh kader terkait rekomendasi yang berisikan tugas kepada kesediaan AHP menjadi Calon Bupati usungan Partai Golkar.

“Bunyi surat tugas itu tentang diperintahkannya AHP untuk bersedia menjadi Calon Bupati dan mencari tambahan kursi agar mencukupi kendaraan dalam peraturan pencalonan pemilihan Bupati tahun ini,” katanya, Kamis, (30/01).

Dengan adanya surat tugas itu kata dia, Golkar sudah tentu menjadi kendaraan politik AHP pada kontestasi Pilkada Bulukumba 2020. Sehingga pengurus Golkar akan berkonsentrasi untuk memenangkan AHP di Pilkada Bulukumba mendatang.

“Tidak ada lagi keraguan, marilah kita Masseddi Mabbulo Sibatang untuk Mappatettong Siri demi AHP sebagai Calon Bupati Bulukumba 2020 dari Golkar,” tegasnya.

Senada Sekertaris Golkar DPD II Bulukumba, Arkam Bohari mengaku akan menyusun strategi untuk kerja-kera partai. Melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Desa bahwa hal ini merupakan tugas partai untuk memenangkan calon dari Partai Golkar.

“Tidak ada lagi yang bisa mengklaim Partai Golkar sebagai kendaraan politik, ini sudah jelas surat tugas, dan wajib hukumnya memenangkan AHP di Pilkada 2020,” ucapnya.

Untuk mencari koalisi, AHP lanjut dia, sudah mengikuti semua prosedur yang dibuka partai lain untuk membuka ruang koalisi. Ia menilai manuver AHP sangat bagus, ruang koalisi kepada semua partai terbuka lebar.

“Survei Golkar sekarang tertinggi dari tingkat penerimaan masyarakat. Kader diharapkan bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas AHP agar berbanding lurus dengan survei Partai,” tutupnya.

Kesbangpol Selayar Deteksi Adanya Peningkatan ATGH Menuju Pilkada 2020

KabarMakassar.com — Memasuki tahun politik 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk cermat membaca kecenderungan melalui deteksi dini terhadap potensi-potensi ancaman, tantangan, gangguan, hambatan (ATGH) yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan jalannya proses demokrasi menuju pilkada pada bulan September 2020.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Selayar Ince Rahim, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/1).

Ince Rahim sebut ada sejumlah isu-isu strategis yang dicermati oleh Badan Kesbangpol Selayar antara lain adanya peningkatan ATGH terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Misalnya Kecenderungan peningkatan konflik sosial, isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang nemanfaatkan perbedaan etnis, agama untuk memecah belah keutuhan bangsa. Begitu pula isu terorisme dan radikalisme, termasuk perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi informasi, peredaran dan penyalagunaan narkotika,” kata Ince Rahim.

Selanjutnya dikatakan pada momentum yang lain akan diuraikan potensi rawan pilkada tahun 2020 yang telah dianalisa oleh Badan Kesbangpol dan harus diantisipasi oleh semua pihak.

Dikatakan dengan memperhatikan petunjuk dan arahan Bapak Bupati Kepulauan Selayar H. M. Basli Ali tentang perlunya menciptakan suasana yang aman serta dalam rangka antisipasi terhadap potensi ATGH terhadap jalannya pemerintahan dan demokrasi menuju pilkada September 2020, maka Alhamdulilah hari ini Jum’at 24 januari 2020 telah ditandatangani dua Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar yaitu : SK TIM Terpadu Penanganan Konplik Sosial nomor 37/I/tahun 2020, dan SK TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 38/I/tahun 2020.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa Bupati Kepulauan Selayar sangat konsen terhadap penciptaan suasana yang aman dan terkendali dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,” jelasnya.