KPU Sulsel: Anggaran Pilkada Bisa “Membengkak”

KabarMakassar.com — Pemerintah, DPR, dan sejumlah penyelenggara menyepakati Pilkada serentak 2020 dipastikan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu berdasarkan rapat kerja Komisi II, Rabu (27/5) kemarin.

Terkait hal itu, Komisioner KPU Sulsel mengatakan jika pihaknya sudah mendapat informasi mengenenai kepastian jadwal Pilkada tersebut. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan berbagai upaya persiapan.

“Tentu kami akan melakukan sejumlah persiapan. Tapi, kami harus menunggu juga bagaimana regulasi Pilkada nanti yang tertuang dalam PKPU. Ini penting agar pelaksanaan tahapan semakin jelas,” kata Uslimin, Kamis (28/5).

Untuk sekarang, kata dia, pihaknya akan meminta kepada seluruh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada untuk kembali melaksanakan tahapan yang tertunda.

“Jadi kan kemarin ada tahapan yang ditunda, maka kami minta agar itu dilaksanakan kembali. Seperti pengaktifan kembali PPK bagi yang sudah dilantik maupun melaksanakan pelantikan PPK dan PPS yang sempat tertuda dan tahapan lain,” ungkapnya.

Alumni Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar itu juga mengaku jika KPU Sulsel telah melakukan rapat virtual bersama sejumlah 12 KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Sulsel.

“Tadi kita sudah rapat secara virtual dan kami minta agar KPU di daerah segera bersiap, termasuk dalam hal persiapan memetakan TPS berdasarkan jumlah pemilih,” katanya.

Menurutnya, pemetaan TPS itu sangat penting untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan. Saat ini, kata dia, dengan asumsi normal data terakhir pemetaan TPS yang dilakukan KPU kabupaten/kota sebanyak 8740 TPS dengan jumlah total pemilih 3.636.785 pada 12 kabupaten/kota.

“Jadi kami perintahkan secara lisan pada rapat virtual agar KPU yang melaksanakan Pilkada itu memetakan ulang TPS dengan asumsi maksimaal 300 pemilih, 400 pemilih, dan 500 pemilih. Pemetaan baru ini untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan dan mengurangi kerumunan,” terangnya.

Lanjut, Uslimin mengatakan jika pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan bisa berimbas pada penggunaan anggaran Pilkada. Apalagi, kata dia, jika dilakukan pemetaan ulang TPS di daerah.

“Jika jumlah pemilih tiap TPS diatur secara ketat, ini diduga akan berimbas pada anggaran Pilkada karena bisa jadi ada penambahan atau pengurangan TPS. Sehingga bisa membengkak, bisa juga menghemat. Tergantung situasi tiap daerah,” pungkasnya.

KPU Sulsel Uji Coba E-Coklit Serentak pada 24 TPS

KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel melakukan uji coba Elektronik Pencocokan dan Penelitian (E-Coklit) serentak pada 12 KPU kabupaten/kota se-Sulsel, Kamis (14/5). Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Sulsel, Uslimin.

Ia mengaku jika E-Coklit tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan secara nasional. Menurutnya E-Coklit itu dilaksanakan pada 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 12 daerah yang akan menggelar Pilkada di Sulsel.

“Hari ini telah dicoba E-Coklit pada 24 TPS dengan rincian masing-masing dua TPS pada KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada,” kata Uslimin.

Ia menambahkan jika pelaksanaan E-Coklit ini mulai dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai pukul 16.00. Ia mengatakan berdasarkan data terakhir bahwa ada sekitar 2018 orang yang telah melakukan E-Coklit se-Sulsel.

“Persentase itu sangat bagus yakni 21 persen dengan tingkat persentasi tertinggi yakni KPU Toraja Utara yang berhasil melakukan E-Coklit 387 pemilih, kemudian KPU Luwu Timur 186 pemilih,” ungkapnya.

Lanjut, Uslimin mengatakan jika E-Coklit ini dilaksanakan dengan dua metode yakni online dan offline. Untuk metode online, kata dia, proses E-Coklit agak lebih mudah.

“Jadi ada dua fitur E-Coklit yakni offline dan online. Jika pakai fitur online, itu tidak tersimpan di HP tapi langsung server, kalau offline itu agak sulit karena harus pakai HP dengan kapasitas memori yang besar karena disimpan dulu baru diupload,” jelasnya.

Penundaan Pilkada Serentak 2020 Tinggal Menunggu Perppu

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang sedianya digelar pada September mendatang hampir dipastikan bakal ditunda pelaksanaannya akibat wabah Virus Corona (Covid-19).

Keputusan itu saat ini hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di 270 daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) tersebut.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengaku, pihaknya belum menerima surat maupun pemberitahuan dari KPU RI terkait hasil rapat antara penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI, membahas penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, yang telah dilakukan baru-baru ini.

Meski begitu, kata dia, jika melihat kondisi saat ini, penundaan pelaksanaan Pilkada serentak ini sepertinya bakal terjadi.

“Kami belum ada atau menerima pemberitahuan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pnyelenggara pemilu. Tapi yang kami tahu, 31 Maret kemarin itu KPU RI sudah bersurat ke presiden terkait rencana penundaan Pemilu. Mungkin tinggal menunggu Perppu-nya saja,” kata Uslimin dalam sebuah diskusi online bertajuk ‘Pilkada Serentak Ditunda Karena Corona’ yang digelar KabarMakassar.com, Sabtu (4/4).

Apalagi, lanjut Uslimin, sejauh ini KPU RI telah mengeluarkan tiga Surat Keputusan (SK) terkait situasi pandemi Covid-19, yang isinya tentang penundaan sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

“SK itu tentang penundaan sejumlah tahapan. Mulai dari pelantikan dan masa kerja PPS, penundaan verifikasi persyaratan calon perseorangan, penundaan pembentukan PPDP, penundaan pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sampai cut-off(penghentian) penggunaan anggaran Pilkada,” terangnya.

“Kalau ada PPS yang sudah terlanjur dilantik, itu juga dinonaktifkan. Seperti di dua kecamatan yang ada di Selayar, PPS-nya itu sudah dilantik, tapi dinonaktifkan kembali,” sambungnya.

Kalaupun nantinya situasi Covid-19 ini berakhir, lanjut Uslimin, proses untuk kembali memulai tahapan Pilkada tak semudah yang dibayangkan. banyak hal yang bisa jadi harus kembali dimulai dari awal.

“Faktor psikologis masyarakat maupun panitia ad hoc yang sudah ada itu tentu sangat berpengaruh. Bisa jadi ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya yang membuat kita harus melakukan rekrutmen ulang,” ucapnya.

Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Menyikapi penundaan Pilkada serentak 2020 ini, Legislator DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut (menunda pelaksanaan Pilkada) memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Terebih, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince.

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung, tapi dikatakan dilakukan secara demokratis. Dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” tambahnya.

Sementara, Pengamat Politik Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Andi Priyanto mengatakan, meski dalam politik tidak ada hal yang tak bisa berubah, namun ia mengaku kurang setuju dengan ide dari Ince Langke yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke sistem pemilihan melalui DPRD.

“Memang pemilihan langsung itu juga masih ada kekurangannya, tapi setidaknya disitu rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung. Lagi pula, tidak ada jaminan juga pemilu lewat DPRD itu hasilnya bisa lebih baik. Bayangkan saja betapa brutal dan pragmatisnya Pileg kemarin. Kepercayaan publik ke DPR juga saat ini masih rendah,” kata Luhur.

Yang terpenting untuk dipikirkan saat ini, kata dia, bukanlah mau mengganti sistem pemilihan langsung kembali sistem pemilihan melalui DPRD, tapi lebih kepada dampak dari penundaan Pilkada serentak 2020 terhadap tata kelola pemerintahan dan stabilisasi jalannya pelayanan publik.

“Otomatis masa jabatan caretaker yang nantinya mengisi kekosongan itu akan panjang. Sementara caretaker itu kewenangannya terbatas. Jangan sampai ini mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah. Contohnya seperti di Makassar, sudah banyak masalah yang terjadi selama dijabat oleh Pj walikota,” ujarnya.

“Kepemimpinann transisi itu legitimasinya lemah. Tapi saya tidak menyalahkan person atau penjabatnya, karena memang sistem yang ada seperti itu. Ruang yang diberikan kepada caretaker itu sangat terbatas,” sambungnya.

Olehnya itu, lanjut Luhur, perlu dipikirkan mulai saat ini, bagaimana agar nantinya pejabat yang ditunjuk sebagai caretaker bisa benar-benar menjalankan fungsinya menjaga tata kelola dan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama masa transisi.

“Cukup lah Makassar saja yang kondisinya bisa sama-sama kita lihat sendiri. Ini harus jadi pelajaran dan bahan evaluasi agar nantinya tidak terjadi di daerah-daerah lainnya di Sulsel,” pungkasnya.

Waspada Corona, Sejumlah Teknis Kegiatan Tahapan Pilkada Berubah

KabarMakassar.com — Sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Selain teknis pelantikan PPS, lanjut Uslimin, dalam surat edaran KPU RI itu, para verifikator calon perseorangan juga diminta untuk sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi.

“Membatasi kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang masif, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari jabat tangan,” paparnya.

Uslimin menekankan, meski sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan berubah, namun jadwal seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 masih tetap sama dan tak ada perubahan.

“Kalau tahapan di depan saja masih sesuai jadwal semula, maka berikutnya juga masih sama. Paling tidak, begitu kondisinya sampai hari ini,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

Serahkan Rekomendasi, NH: Jangan Lain di Mulut Lain di Hati

KabarMakassar.com — Partai Golkar secara resmi mengumumkan usungan di 10 daerah dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

Tak hanya mengumumkan, surat rekomendasi usungan juga diserahkan secara langsung oleh Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartanto, didampingi Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, di acara Tasyakuran dan Deklarasi Pilkada 2020 di Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Ahad (8/3).

10 bakal calon yang menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar itu yakni: Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (Makassar); Andi Hamzah Pangki (Bulukumba); Yohannis Bassang atau Ombas (Toraja Utara); Indah Putri Indriani (Luwu Utara); Andi Kaswadi Razak (Soppeng); Thoriq Husler (Luwu Timur); Muh Basri Ali (Selayar); Malkan Amin (Barru); Andi Ilham Zainuddin (Pangkep); dan Tajerimin (Maros).

Sementara untuk dua kabupaten lainnya di Sulsel yang juga akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, yakni Gowa dan Tana Toraja, tidak (belum) diumumkan dalam penyerahan rekomendasi tersebut.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid menginstruksikan kepada calon kepala daerah yang sudah diberikan rekomendasi agar benar-benar mempersiapkan diri untuk bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalian sudah berjanji untuk memenangkan Golkar, jangan lain di mulut lain di hati,” tegasnya.

Sementara, bakal calon Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, rekomendasi usungan dari Partai Golkar ini tak akan disia-siakannya.

Meski begitu, ia pun berharap dukungan seluruh organ Partai Golkar untuk memenangkan Pilwali Makassar 2020.

“Insya allah dengan adanya rekomendasi ini, kita akan membawa kemenangan untuk Golkar di Pilkada serentak 2020,” ucap Danny.

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa Resmi Terbentuk

KabarMakassar.com — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Pilkada Kabupaten Gowa 2020 yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, resmi terbentuk dan mulai bertugas, Jumat (6/3) kemarin.

Hal ini ditandai dengan penyerahan SK dari Badan Bawaslu kepada masing-masing personel Sentra Gakkumdu, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa 2020 ini dibentuk berdasarkan Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan akan bertugas untuk menangani pelanggaran atau tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu Gowa, Samsuar Saleh mengatakan, dibutuhkan sinergitas dan persepsi hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus pidana pemilu yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.

“Sinergitas antar Bawaslu, Kepolisian dan Kejari menjadi hal penting dan utama dalam menyelesaikan kasus pidana pemilu yang nantinya masuk di Gakumdu,”

ujarnya saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, di A’kkado.

Senada dengan Ketua Bawaslu Gowa, Kapolres Gowa AKBP Boy F Samola mengatakan, Komunikasi dan Koordinasi menjadi hal penting untuk mencegah potensi konflik Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa dan ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk Sentra Gakkumdu.

“Untuk Kabupaten Gowa saat ini sudah masuk zona hijau, tapi kita jangan menganggap potensi konflik ini kurang. Keamanan di Gowa tetap menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Sentra Gakkumdu dan harapannya semoga Pilkada di Kabupaten Gowa bisa menjadi Pilkada yang damai dan sejuk,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Gowa, Mohammad Basyar Rifa’i mengingatkan, hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi. Olehnya itu, koordinasi jaksa dan penyidik harus terbangun dengan baik.

“Hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi, sehingga harus ada koordinasi jaksa dan penyidik,” tutupnya.

Komisioner KPU RI Launching Pilkada Selayar

KabarMakassar.com — Komisioner KPU RI, Ilham Saputra melaunching Pilkada Kepulauan Selayar 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (27/2) malam kemarin.

Kegiatan itu juga ditandai dengan pemukulan gong sekaligus peluncuran maskot Pilkada 2020 berupa Tugu Patung Jeruk yang tak lain merupakan salah satu ikon Selayar.

Terkait hal itu, Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas launching Pilkada Selayar yang akan digelar pada September mendatang.

“Selamat menjalankan amanah undang-undang kepada KPU Selayar bersama jajarannya,” kata Basli Ali.

Ia berharap Pilkada Selayar dapat terselenggara dengan baik tanpa dicederai pelanggaran baik dari pihak penyelenggara, kontestan Pilkada, partai politik pendukung, tim sukses, maupun para simpatisan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin mengatakan bahwa momentum Pilkada adalah amanah yang amat besar yang dititipkan oleh negara. Maka dari itu, pembagian tugas pada komisioner telah disesuaikan job masing-masing.

Urusan teknis tahapan Pilkada, kata Nandar, akan sangat memastikan dan menentukan seberapa jauh dan seberapa kuat dan mutu penyelenggaraan Pilkada akan sangat dipengaruhi oleh proses tahapan yang dibangun oleh KPU.

“Launching Pilkada yang kita gelar malam ini adalah merupakan deklarasi sebagai bentuk kesiapan KPU secara kelembagaan untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar,” kata Nandar.

Oleh karena itu, KPU secara kelembagaan harus mengawal hal yang lebih substantif seperti urusan teknis operasional yang salah satu di dalamnya adalah bagaimana proses pesta demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan berintegritas.

“Kami mengajak agar seluruh stakeholder dapat bersama-sama dan bersinergi memastikan bahwa Pilkada Selayar itu benar-benar berintegritas,” ucapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra meminta dukungan dari semua pihak untuk membantu mensupport, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Kepada pihak penyelenggara Pilkada agar dapat memastikan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena kalau terbukti kami tidak akan mensupport dan langsung melakukan pemecatan,” kata Ilham.

Olehnya itu, Ilham mengimbau kepada KPU Selayar agar pada saat melakukan pelantikan PPK agar supaya memastikan bahwa mereka yang dilantik adalah orang-orang yang berintegritas tinggi.

Turut hadir dalam launching Pilkada antara Sekretaris Daerah Selayar Marjani Sultan, unsur forkopimda, Ketua TP PKK Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli, mantan Wabup Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., Rektor UIN Prof. Dr. Hamdan Juhainis, Ketua Bawaslu dan jajarannya para pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Resmi Diusung PBB, Tomy Satria-Andi Makkasau Butuh Empat Kursi Lagi

KabarMakassar — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menerbitkan rekomendasi usungan kepada pasangan Tomy Satria Yulianto-Andi Makassau di Pilkada Bulukumba. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Sekjen DPP PBB, Afriansyah Noor kepada Tomy Satria, disaksikan Wakil Ketua DPW PBB Sulsel Tahir dan Ketua DPC PBB Bulukumba, H. Saefuddin di Kantor DPP PBB, Jakarta, Selasa (25/2).

Terkait hal itu, H. Saefuddin yang dikonfirmasi membenarkan penyerahan rekomendasi tersebut. Ia mengaku jika partainya sudah final mengusung Tomy Satria-Andi Makkasau di Pilkada Bulukumba.”PBB tahu kualitas Tomy Satria,” kata Saefuddin, Rabu (26/2)

Oleh karena itu, PBB yakin akan menang pada hajatan politik lima tahunan itu di Bulukumba. Kata dia, PBB juga yakin Tomy Satria adalah figur yang mampu memimpin dan merubah Bulukumba menjadi jauh lebih baik.

“Kemarin sudah diserahkan oleh Sekjen. PBB dengan Tomy Satria ini sudah ada chemistry. Sebagai partai yang mengusung, tentu kita sudah yakin menang sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia, keyakinan menang harus dibarengi dengan kerja keras. Untuk itu, PBB akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Tomy Satria-Andi Makkasau.

Ia menambahkan bahwa keyakinan DPP PBB kepada Tomy Satria sebagai figur tepat memimpin Bulukumba, pasca dilakukan pemaparan visi misi besar untuk membangun Bulukumba ke depan.

“DPP sangat merespon baik setelah beliau memaparkan visi dan misi,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Tomy Satria-Andi Makkasau telah mengantongi rekomendasi PDIP. Oleh karena itu, pasangan dengan tagline “Kacamatayyamo” tersebut telah mendapat rekomendasi dua partai dengan jumlah kursi sebanyak 4 kursi.

Jejak Irman Yasin Limpo di Dunia Birokrasi

KabarMakassar.com — Figur bakal calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, dikenal sebagai birokrat berprestasi. Namun, tak banyak yang tahu jika None – sapaan akrabnya, ternyata pernah meraih peringkat pertama saat mengikuti Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diikuti pejabat Eselon I dan II seluruh Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Piagam penghargaan atas prestasinya saat itu diserahkan langsung Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, yang ketika itu dijabat Muh Idris.

Prestasi None sebagai birokrat, juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan nasional yang ia raih. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga pernah dianugerahi penghargaan Pelopor Pelatihan Pramugari dari Garuda Indonesia, dan diberi pin wings pilot Garuda berbahan dasar emas.

Tak banyak di Indonesia yang mendapatkan pin spesial ini dari Garuda. Selain None, pin spesial itu juga pernah diberikan kepada pengusaha sukses, Chaerul Tanjung.

Tak sampai disitu. Saat memimpin Dinas Pendidikan Sulsel, OPD ini meraih top inovasi berdasarkan skoring yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator pelayanannya tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di tahun 2017, OPD yang dipimpin None ini meraih nilai rata-rata 87,12 serta tahun 2018 dengan persentase 91,38.

Selain itu, hadirnya aplikasi big data e-panrita yang digagas None, juga menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, bahkan memberikan apresiasi atas hadirnya aplikasi ini.

Atas prestasi yang diraihnya selama ini, None menyampaikan jika ia hanya berusaha melakukan yang terbaik saat diberikan amanah, memegang sebuah jabatan.

Menurut None, hal ini tidak terlepas dari pesan yang selalu disampaikan Sang Ayah, HM Yasin Limpo, saat beliau masih hidup.

“Tetta selalu minta kepada anak-anaknya, termasuk saya, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Sebab sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah prinsip hidup yang ditekankan Tetta,” kata None.