Efektif Hari Senin, 7.950 Personil Kawal Perwali 36 di Makassar

KabarMakassar.com — Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 efektif diberlakukan hari Senin (13/7/2020) mendatang. Sebanyak sebelas posko perbatasan serta empat posko penindakan di siapkan untuk mengawal pelaksanaan Pembatasan Pergerakan antar wilayah, baik akses keluar maupun akses masuk ke Kota Makassar.

Dalam mengawal Perwali ini, sebanyak 7.950 personil gabungan akan bekerja di lapangan dan memastikan seluruh aturan dijalankan oleh seluruh warga Kota Makassar. Pada saat memimpin rapat persiapan penerapan Perwali 36 di Posko Gugus Tugas Kota Makassar, Sabtu (11/7), Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menyampaikan bahwa Perwali akan ditegakkan dengan pendekatan persuasif.

Menurutnya, dalam implementasi aturan ini tidak menutup terjadi dinamika dilapangan, sehingga Rudy meminta kepada seluruh personil bekerja dengan pendekatan humanis, serta meminta camat serta lurah untuk mengoptimalkan tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya sebagai edukator.

“Insya Allah besok (Minggu) kita akan melakukan simulasi di beberapa titik perbatasan kota. Akan kita cek dilapangan, jika misalnya ada antrian maka kita cari metode supaya tidak antri. Prinsipnya kita tidak ingin menyusahkan warga kita, namun justru kita ingin menyelamatkan semuanya. Untuk operasional dilapangan, saya minta agar jangan ada tindakan represif, lakukan secara persuasif, gunakan pendekatan humanis, jika ada yang masih membandel agar di bujuk dan diberikan masker untuk digunakan” ujar Prof Rudy saat berbicara.

Dalam rapat tersebut, sejumlah aturan tekhnis yang akan diberlakukan pada di perbatasan kota, termasuk upaya memastikan seluruh warga kota menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

“Untuk di perbatasan, warga yang bekerja di Makassar cukup memperlihatkan surat keterangan dari kantor tempatnya bekerja, atau menunjukkan ID Card yang dikeluarkan secara resmi ditempatnya bekerja. Namun tetap dilakukan pemeriksaan suhu badan termasuk Random Rapid test. Demikian pula bagi yang hendak keluar dari Kota Makassar tetap harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bukan Carrier yang berpotensi membawa virus dan menularkannya di daerah lain” lanjut Rudy.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Sabri menyampaikan sebanyak 7.950 personil gabungan yang terdiri atas anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Camat Lurah, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya akan bekerja mengawal pelaksanaan perwali 36 Tahun 2020.

“Kita sudah siapkan patroli wilayah yang akan menyisir setiap wilayah selama tiga kali Sehari. Untuk pos kecamatan dsiapkan tim edukasi, penindakan dan pengawasan, termasuk tim kesehatan yang akan melakukan rapid test ditempat. Intinya, setiap camat harus memastikan seluruh warganya menggunakan masker saat keluar dari rumah. Termasuk juga pasar tradisional dan pasar darurat, rumah makan, mal dan tempat usaha lainnya. Masing-masing pengelolanya yang bertanggungjawab untuk memastikan seluruh pengunjung menggunakan masker” ujar Sabri.

Dalam rapat ini hadir sejumlah kepala dinas, perwakilan TNI Polri, serta camat se Kota Makassar.

Prof Rudy: Aparat Penjaga Perbatasan Jangan Persulit Warga

KabarMakassar.com — Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah pada hari Jumat mendatang. Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.

“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan) terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita. Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita, bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja, serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang” ujar Prof Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7) kemarin.

Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan Sampling Random Rapid Test.

“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan kedaerah, kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota Provinsi, kota penyanggah nasional, makanya harus kita jaga kestabilannya. Kita jangan bawa penularan keluar, warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar, inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini” lanjutnya.

Rudy berada di Kantor Gubernur Sulsel untuk mengikuti Rapat kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 serta Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulsel.

Rapat kunjungan kerja ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdulllah, serta sejumlah kepala daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat.

“Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah edukasi ke masyarakat, mari kita gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga membagikan buku yang berisi hasil riset kesehatan yang dilakukan sejumlah negara tentang metode penanganan pandemi Covid-19.

Ini Aturan Wajib jika Ingin Masuk ke Kota Makassar

KabarMakassar.com — Penjabat (pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin akhirnya mengeluarkan Perwali Makassar Nomor 36 Tahun 2020 efektif berlaku 9 Juli 2020. Aturan yang berlaku besok ini membatasi setiap orang yang bakal masuk dan keluar wilayah kota Makassar.

Salah satu aturan yang dimaksud yakni, warga yang tak memiliki surat keterangan bebas Covid-19 tak boleh masuk di Kota Angging Mammiri tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi warga jika tinggal diluar di Maros, Gowa atau daerah lainnya dan sementara kantornya, sekolahnya, kampusnya ada di Kota Makassar?.

Didalam aturan yang tertuang pada Bab V tentang tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan atau Rumah Sakit atau Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Kemudian di bagian, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan atau pribadi melalui transportasi darat, laut , dan udara.

Berikut pembahasan lebih lanjut soal aturan dari Perwali Nomor 36 Tahun 2020. Dimana aturan tersebut tidak berlaku atau pengecualian bagi mereka yang berktifitas masuk ke Makassar dalam Bab V Pembatasan Pergerakan Lintas Daerah terdiri atas 3 pasal yaitu Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8

Berikut bunyi Pasal 6:

(1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dari udara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada:

a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;

b. TNI/POLRI yang bekeıja di Kota Makassar;

c. karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar;

d. buruh yang bekerja di Kota Makassar;

e. pedagang yang berdagang di kota Makassar; dan

f. penduduk yang berdomisili di kawasan MAMMINASATA yang bekerja di Kota Makassar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud memperlihatkan surat keterangan pada ayat (3) huruf d danhuruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalag buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan kartu identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di kawaaan MAMMINASATA.

Dari kategori dan syarat di pasal 6, ada pula beberapa kategori lainnya yang tetap boleh masuk meski tak punya Surat Bebas Covid-19, seperti pelajar, mahasiswa, orang sakit, dan kategori lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7.

Berikut bunyi Pasal 7:

(1) Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Makassar dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVIO-19 Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kola Makassar dengan menunjukkan
karin peserta tes/ pendaftaran ;

b. orang sakit yang dirujuk de Kota Makassar dengan menunjukkan surat
rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan

c. kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

Berikut bunyi Pasal 8:

(1) Dalam melaksanakan Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah maka Gugus Tugas COV7D- 19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Makassar.

(2) Tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud;

b. memberhentikan orang yarıg beraktifitas yang tidak menggunakan masker;

c. memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Makassar dengan
menunjukkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan

d. apabila ditemukan orang yang memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celcius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

(3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

CEK FAKTA: Razia Tak Pakai Masker di Denda Rp250 Ribu

KabarMakassar.com — Beredar pesan berantai yang membuat masyarakat resah dengan adanya razia berskala Kecamatan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Dishub hingga Satpol PP di Kota Makassar. Dimana isi pesan tersebut tertera denda bagi yang tidak memakai masker akan di denda Rp250 Ribu, menyapu dan menyanyikan salah satu lagu wajib.

Pesan berantai tersebut berselewiran di Whatsapp Grup (WAG), dengan tulisan sebagai berikut;

Assalamualaikum Wr…Wb…
Mohon Ijin Kepada Semua Masyarakat Bahwa Akan Ada Razia.
Ini Akan Melibatkan Beberapa Unsur
:
1.Kepolisian
2.TNI
3.Satpol PP
4.Dishub

5.3 Pilar
Skala Kecamatan.
Jika Ketauan Tidak Memakai Masker maka Akan Di Kenakan Denda Berupa :

1.Menyapu
2.Menyanyikan Lagu Wajib
3.Denda Minimal Rp.250.000

Tolong Infokan Kepada Saudara Ya Yg Akan Keluar Rumah.

Hasil Cek Fakta:

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Makassar, Iman Hud menyatakan jika informasi tersebut tidak benar, dan sebaran berita tersebut tidak masuk dalam Perwali 31 tahun 2020 yang sementara ditegakkan.

“Tidak ada seperti ini, tidak masuk dalam Perwali 31 tahun 2020,” jelas Iman Hud mengkonfirmasi langsung, Sabtu (20/6).

Lebih jauh Iman Hud menjelaskan jika informasi soal pencabutan KTP yang beredar luas di media sosial jika melanggar Perwali itu juga tidak benar. Bahkan dijelaskan hanya dilakukan penyitaan sementara.

“Bukan pencabutan, menyita sementara KTP, yang melanggar untuk menghadap atas pelanggaran peraturan, itupun kalau sudah ketiga kalinya tertangkap tangan pada pelanggaran yang sama, untuk selanjutnya di BAP, atas pelanggaran dimaksud. Satpol PP dalam penegakan hukum menggunakan dua prinsip, yustisial dan non yustisial, sangat berbeda dengan pelanggaran pidana, makanya dikenal istilah teguran 1, 2 dan 3 baru penindakan,” tegas Iman Hud.

Diketahui sebelumnya jika Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Yusran Yusuf menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar. Dimana didalamnya warga yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, seperti tidak bermasker dan berkerumun di luar rumah, akan diberi sanksi.

Kesimpulan:

Dari penjelasan diatas, jika Razia tak memakai masker akan di denda uang senilai Rp 250 Ribu, menyapu dan menyanyi lagu wajib tidak benar. Atau berita tersebut HOAX dan pihak Pemerintah Kota Makassar tidak mengeluarkan informasi soal denda uang dan sanksi menyanyi terkait dengan Perwali yang diterbitkan baru-baru ini.

Tegakkan Perwali, Pemkot juga Gelar Disinfektan Massal

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Yusran melepas ribuan personil gabungan untuk melakukan penyemprotan disinfektan massal serentak di area publik, Sabtu, (20/6/20).

Hadir dalam prosesi pelepasan tersebut Komandan Denpom XIV/4 Hasanuddin Makassar Letnan Kolonel (Letkol) CPM, Tabi Pasenggong, Asisten 1, M. Sabri, dan SKPD terkait.

Dalam sambutannya, Yusran mengatakan telah berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk memotong penyebaran rantai virus Covid 19. Salah satunya, dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal ini.

“Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan besar. Disinfektan massal diseluruh area publik dan penegakan perwali 31 Kota Makassar. Kita hari ini mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini dilakukan sebulan penuh setiap sabtu dan minggu,” ucap Yusran.

Ada sekitar 3.000 personil yang tergabung yakni 400 orang dari Satpol PP (inspektur covid), 200 orang dari Dinas Perhubungan, 200 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran, 50 orang dari BPBD, 168 orang Camat dan lurah, 153 orang LPM kelurahan, 30 orang PMI, 996 Ketua RW, dan selebihnya dari pihak TNI dan Polri.

Sementara, kendaraan water gunner 8.000 liter yang bergerak sebanyak 14 unit, 6 unit untuk kapasitas 6.000 liter, disinfektan sprayer 2.500 unit, pemadam motor 800 liter 14 unit.

Didepan para personil gabungan, Yusran mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas keseriusan anggotanya untuk melawan virus Covid 19 ini.

Ia pun berharap agar sesama personil tetap menjaga kekompakan dan solidaritas hingga pandemi ini berakhir.

“Saya memberikan penghargaan tinggi untuk personil yang turun langsung. Semoga apa yang dilakukan ini dapat memotong rantai virus covid 19. Tetap jaga kesehatan,” harapnya.

Pelepasan pun ditandai dengan senam sehat bersama ala Satpol PP. Usai senam bersama Prof Yusran dan rombongan ikut berkeliling memantau jalannya penyemprotan massal.

Titiknya itu dimulai dari Jalan Jendral Sudirman, Landak Lama, Veteran, Bawakaraeng dan kembali ke jalan Jenderal Sudirman.

Kritik Syamsuddin Rajab Soal Perwali yang Ngawur

KabarMakassar.com — Pengamat hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syamsuddin Rajab mengkritik Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Ia mengatakan regulasi yang ditandatangani penjabat Wali Kota, Prof Yusran Yusuf itu ngawur.

“Ngawur itu jika Perwali mengatur soal sanksi pidana atau sanksi perdata. Perwali itu lebih bersifat juknis atau pengaturan teknis terkait Covid-19.

Dalam penetapan PSBB yang diutamakan itu pembinaan dan pengawasan bukan sanksi. Sanksi pidana dan perdata diatur dalam perda atau undang-undang sesuai UU No. 12 Tahun 2011 dengan perubahan UU No. 15 Tahun 2019, ” katanya.

Direktur Eksekutif Jenggala Centre ini mengingatkan pemerintah kota Makassar agar lebih profesional dalam membuat regulasi peraturan wali kota. Terutama dalam memahami dan mengimplementasikan hukum sesuai hierarkinya dan soal materi muatan jenis peraturan perundang-undangannya.

Seperti diketahui Perwali Nomor 31 tahun 2020 ini efektif diberlakukan di Makassar mulai Sabtu, 20 Juni hari ini.

Perwali itu memuat beberapa sanksi mulai sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi berat antara lain pencabutan Kartu Tanda Penduduk dan izin usaha badan bagi yang melanggar perwali ini. Perwali itu juga dalam Pasal 19 tidak menjelaskan apa kewenangan gugus tugas itu tapi diberi wewenang.

PSBB harus merujuk ke Kepres No. 12 tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang merupakan penerjemahan dari UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Demikian halnya keinginan penerapan sanksi 1 tahun penjara dan denda 100 juta yang merujuk kepada UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantianaan Kesehatan tidak tepat karena pemerintah tidak menjadikan UU kekarantiaan kesehatan sebagai alasan utama dalam penetapan PSBB melainkan UU Penaggulangan Kebencanaan. “Jadi jangan bernafsu menghukum masyarakat sementara penanganan Covid-19 tidak maksimal dan bahkan antar instansi pemerintah saling bertentangan dan berpikir sektoral” tegasnya.

Peringkat Sulsel yang meraih prestasi tertinggi terinfeksi Covid-19 saat ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan penanganan Covid-19 amburadul karena kebijakan Pemprov Sulsek tidak sinergi dengan Pemkot dan bahkan saling menyalahkan.

“Ini kacau sekarang, terlalu tergesa-gesa dalam pelonggaran PSBB, ikut-ikutan dan ugal-ugalan, sementara penanganannya belum maksimal” tambahnya.

Soal ekonomi penting, tapi jauh lebih penting mencegah laju kurva infeksi covid-19 kian menyebar kemana-mana dan terus bertambah. Ini dalam kaedah dasar hukum disebut ” Mencegah kerusakan jauh lebih penting daripada meraih keuntungan atau manfaat”. Tegasnya.