CEK FAKTA: Razia Tak Pakai Masker di Denda Rp250 Ribu

KabarMakassar.com — Beredar pesan berantai yang membuat masyarakat resah dengan adanya razia berskala Kecamatan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Dishub hingga Satpol PP di Kota Makassar. Dimana isi pesan tersebut tertera denda bagi yang tidak memakai masker akan di denda Rp250 Ribu, menyapu dan menyanyikan salah satu lagu wajib.

Pesan berantai tersebut berselewiran di Whatsapp Grup (WAG), dengan tulisan sebagai berikut;

Assalamualaikum Wr…Wb…
Mohon Ijin Kepada Semua Masyarakat Bahwa Akan Ada Razia.
Ini Akan Melibatkan Beberapa Unsur
:
1.Kepolisian
2.TNI
3.Satpol PP
4.Dishub

5.3 Pilar
Skala Kecamatan.
Jika Ketauan Tidak Memakai Masker maka Akan Di Kenakan Denda Berupa :

1.Menyapu
2.Menyanyikan Lagu Wajib
3.Denda Minimal Rp.250.000

Tolong Infokan Kepada Saudara Ya Yg Akan Keluar Rumah.

Hasil Cek Fakta:

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Makassar, Iman Hud menyatakan jika informasi tersebut tidak benar, dan sebaran berita tersebut tidak masuk dalam Perwali 31 tahun 2020 yang sementara ditegakkan.

“Tidak ada seperti ini, tidak masuk dalam Perwali 31 tahun 2020,” jelas Iman Hud mengkonfirmasi langsung, Sabtu (20/6).

Lebih jauh Iman Hud menjelaskan jika informasi soal pencabutan KTP yang beredar luas di media sosial jika melanggar Perwali itu juga tidak benar. Bahkan dijelaskan hanya dilakukan penyitaan sementara.

“Bukan pencabutan, menyita sementara KTP, yang melanggar untuk menghadap atas pelanggaran peraturan, itupun kalau sudah ketiga kalinya tertangkap tangan pada pelanggaran yang sama, untuk selanjutnya di BAP, atas pelanggaran dimaksud. Satpol PP dalam penegakan hukum menggunakan dua prinsip, yustisial dan non yustisial, sangat berbeda dengan pelanggaran pidana, makanya dikenal istilah teguran 1, 2 dan 3 baru penindakan,” tegas Iman Hud.

Diketahui sebelumnya jika Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Yusran Yusuf menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar. Dimana didalamnya warga yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, seperti tidak bermasker dan berkerumun di luar rumah, akan diberi sanksi.

Kesimpulan:

Dari penjelasan diatas, jika Razia tak memakai masker akan di denda uang senilai Rp 250 Ribu, menyapu dan menyanyi lagu wajib tidak benar. Atau berita tersebut HOAX dan pihak Pemerintah Kota Makassar tidak mengeluarkan informasi soal denda uang dan sanksi menyanyi terkait dengan Perwali yang diterbitkan baru-baru ini.

Besok, Ada Monitoring Serentak Penerapan Protokol Kesehatan di Makassar

KabarMakassar.com — Pemerintah kota Makassar akan melakukan monitoring serentak terkait penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota (perwali) Nomor 31 Tahun 2020, Jumat (29/5) besok.

Penjabat (Pj) Walikota Makassar Yusran Jusuf mengatakan, hal ini sesuai dengan hasil rapat tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Makassar sekaligus menindaklanjuti arahan presiden.

“Kita ingin memastikan masyarakat Makassar benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, satuan tugas (satgas) besok akan melakukan monitoring di seluruh Kota Makassar serentak jam 09.00 Wita,” kata Yusran, Kamis (28/5).

Monitoring serentak ini, kata dia, akan melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW, LPM maupun kepolisian dan TNI.

“Tujuannya adalah ingin melihat kepatuhan masyarakat di lapangan. Ingin melihat sejauh mana efektivitas penerapan perwali ini di lapangan,” ungkapnya.

Yusran menjelaskan, monitoring ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan jumlah reproduction number (Ro) atau atau angka reproduksi penularan dalam pandemi virus corona (Covid-19) di Kota Makassar.

“Jadi intinya arahan presiden memperketat penerapan protokol kesehatan, dan langkah kita besok adalah bagian dari itu. Secara massif kita ingin mengingatkan masyarakat, juga melakukan edukasi secara massal supaya protokol kesehatan ini terus bisa diterapkan, sehingga kita bisa menurunkan Ro,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan upaya ini, lanjut Yusran, Pemerintah Kota Makassar juga akan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti ambulance, maupun mobil pemadam kebakaran.

“Nanti kami akan menggunakan berbagai fasilitas seperti seluruh ambulance akan ikut. Seluruh mobil pemadam, mobil Satpol PP juga untuk sekaligus menyampaikan informasi menggunakan pengeras suara,” terangnya.

Yusran menambahkan, jika pada monitoring besok ditemukan ada oknum yang melanggar Perwali Nomor 30, maka akan langsung diberikan teguran.

“Sekiranya ada kegiatan di lapangan yang bertentangan dengan penerapan perwali ini, tentu kita akan lakukan teguran saya kira itu,” tutupnya.