Soal Penertiban Penjualan Minol, Pj Walikota Bilang Tergantung Dewan

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb ‘melemparkan’ persoalan penertiban sejumlah tempat usaha seperti Mall, Cafe dan Restoran yang menjual minuman beralkohol (minol) kepada DPRD Kota Makassar.

Pasalnya, Iqbal mengaku kesulitan untuk menindak sejumlah tempat usaha yang menjual minol karena ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

“Masalahnya begini, kan itu ada izin. Ada regulasi yang mengatur bahwa yang namanya Cafe bisa menjual, mereka mempunyai izin memang,” kata Iqbal, Jumat (21/2).

Menurut Iqbal, aturan tersebut tidak dapat dicabut secara sepihak, karena setiap Cafe, Mall dan Restoran memiliki aturan yang sudah ditentukan dan sudah memiliki izin.

“Kecuali kalau misalnya dewan meminta kita mencabut itu aturannya, maka kita cabut. Karena itu ada aturannya dan mereka ada izin,” ujarnya.

Tekait keluhan dari sejumlah masyarakat yang menolak hadirnya beberapa Cafe, Mall dan Restoran yang menjual minol utamanya yang lokasinya berjarak sangat dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, Iqbal mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat ditampung oleh DPRD, sehingga jika pihak DPRD menginzinkan agar regulasinya dicabut, maka pihaknya akan melakukan hal tersebut.

“Di satu sisi memang masyarakat menuntut, tapi itu tidak masalah. Maskudnya kalau memang publik meminta ke DPRD, lalu DPRD meminta
agar regulasi itu dicabut. Tapikan ini ada regulasinya, ada aturannya, jadi boleh saja,” ucapnya.

“Aspirasi masyarakat itu ditampung oleh dewan, nah jadi kalau menurut dewan ada aturan yang harus dicabut, baru kita cabut. Termasuk itu tadi, karena ada aturan yang mengatur tentang Cafe itu menjual minol dan susah ditindaki karena mereka ada ijin,” tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan, upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang penjualan minuman beralkohol (minol) hingga kini masih dianggap lemah. Pasalnya, masih ada beberapa Mall, Cafe dan Restoran di Kota Makassar yang lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah namun tetap menjual barang haram itu.

Padahal, sudah sangat jelas disebutkan dalam pada Pasal 33 Ayat 1 peraturan tersebut, bahwa pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, club malam, diskotik dan panti pijat yang menjual minol, dilarang berada dalam radius 200 meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, A. Muh Yasir yang dikonfirmasi terkait penerapan aturan tersebut, mengaku jika pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan dari Pj Wali Kota Makassar untuk melakukan penertiban atau menutup Cafe, Mall dan Restoran yang menjual minol secara bebas, termasuk yang berlokasi dekat dengan sekolah dan tempat ibadah.

“Kalau ada perintah, ya segera ditutup. Kan begitu. Tergantung disposisi pak wali kota,” kata Yasir, Kamis (20/2).

Sekadar diketahui, desakan agar Pemerintah Kota Makassar bertindak tegas dalam penerapan Perda dan Perwali terkait penjualan minol di Mall, Cafe dan Restoran ini juga sudah disampaikan Komisi A DPRD Makassar. Namun sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak Pemkot Makassar.