DPRD Makassar Setujui Ranperda LPJ APBD 2019 Jadi Perda

KabarMakassar.com — Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kota
Makassar menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 untuk ditepakan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut disampaikan saat berlangsung rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2019/2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (8/4/2020).

Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengucapkan terima kasihnya serta penghargaan pada para anggota DPRD Kota Makassar yang telah menyetujui ranperda LPJ APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah.

Rudy yang hadir dalam acara rapat paripurna keenam dan ke tujuh yang di adakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar ini mendengarkan paparan para fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar. Semua fraksi memberikan masukannya dan selanjutnya menyetujui laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah.

“Alhamdulillah hari ini mendengarkan beberapa fraksi dan akhirnya di tetapkan menjadi Perda. Dalam pelaksanaannya tentu masih ada kekurangan, dan ini menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Kota Makassar untuk di benahi bersama”ungkap Rudy.

Secara bergantian, delapan fraksi dengan pandangan berbeda menjabarkan masukan serta evaluasinya untuk selanjutnya di jalankan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Andi Suharmika juru bicara fraksi partai Golkar mengapresiasi akan capaian realisasi PAD Pemkot Makassar yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Tahun 2019 Pemkot Makassar mendapatkan PAD sebesar 1,30 triliun lebih dan retribusi daerahnya juga naik 68,9 M. Sebuah peningkatan yang cukup bagus di bandingkan tahun 2018 lalu. Ini harus di pertahankan dan di tingkatkan lagi” ujar Suharmika

Namun sekalipun grafiknya bergerak ke atas, dewan berharap agar Pemerintah Kota Makassar tidak lengah dalam pembenahan pengelolaan keuangan daerah.

Makassar Tetap Lanjutkan Pembatasan Wilayah

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat evaluasi tentang tindak lanjut pemberlakuan Perwali no 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di kota Makassar.

Pos pembatasan wilayah diperbatasan kota Makassar tetap terus di lanjutkan meskipun adanya pengurangan personil di masing masing pos tapal batas wilayah kota Makassar untuk memberikan kemudahan akses bagi warga untuk keluar masuk ke wilayah kota Makassar

Hal tersebut diutarakan Ketua satgas penegakan pengendalian covid 19 kota makassar Muh. Sabri yang juga asisten satu Pemkot Makassar saat menggelar rapat evaluasi bersama seluruh jajaran pemerintah kota Makassar yang diikuti kepala dinas, Kapala bagian, seluruh Camat dan perusda Kota Makassar terkait perpanjangan Perwali No 36 Tahun 2020 di Posko Covid 19 Jalan Nikel Raya. Senin (3/8).

Muh Sabri menjelaskan saat ini ada enam kecamatan yang belum maksimal dalam melakukan penanganan khusus untuk menekan episentrum penyebaran covid 19 di wilayah kota Makassar.

“Dari pantauan anggota kami dilapangan masih ada beberapa kecamatan yang belum menerapkan aturan protokol seperti tidak menyediakan alat cuci tangan di fasilitas umum serta masih banyak warganya yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas,” ucap sabri dihadapan peserta rapat evaluasi.

Sehingga kata Sabri dari pantauan anggotanya ada 6 Wilayah kecamatan yang perlu diintervensi untuk dijadikan evaluasi penanganan episentrum covid 19 karena sampai saat ini tingkat penyebarannya masih diatas dari 5 persen

“Mestinya penyebarannya harus dibawah 5 persen kalau diatas 5 persen artinya penangan diwilayah dianggap tidak serius oleh pemerintah. Untuk kita akan berdayakan tenaga kontrak diwilayah kecamatan masing masing mengedukasi warganya terkait protokol kesehatan,”ujarnya.

Sedangkan untuk pembatasan keluar masuk kota Makassar kata Sabri Posko wilayah tetap terus dilanjutkan, hanya saja pemeriksaan suket sudah tidak diberlakukan lagi.

“Namun bagi warga daerah lain ditemukan tidak memakai masker ingin masuk ke wilayah kota Makassar, akan kita suruh balik kembali keluar dari wilayah makassar, begitupun warga Makassar yang tidak memakai masker kita beri sanksi kalau perlu kita rapid test ditempat,” terangnya .

Sementara itu Dandim 1408/BS Kolonel Inf Andriyanto yang hadir dalam rapat evaluasi mengatakan dalam penanganan covid 19 tentunya setiap wilayah punya persolan sendiri sendiri dan dinamika masing masing dalam menangani pandemi Covid 19.

“Kami berharap kalau ada masalah yang dihadapi dilapangan silahkan disampaikan kepada kami, itu lebih bagus lagi agar kita bersama sama mencari solusi dalam menangani masalah Pandemi Covid 19 ini,” terangnya.

Pemkot Makassar dan PLN Kerjasama Bangun Infrastuktur Kelistrikan

KabarMakassar.com — Penjabat Wali kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menerima kunjungan manajemen PLN wilayah UIP bagian selatan kota Makassar di ruang kerjanya Kantor Walikota Makassar, Senin (3/8).

Pertemuan manajemen PLN dengan Prof Rudy Djamaluddin tersebut dalam rangka melakukan koordinasi membahas pengembangan Pelayanan PLN wilayah UIP bagian selatan terkait pembangunan Infrastruktur kelistrikan di Kota Makassar.

Kepala pelayanan Infrastruktur Pemda PT. PLN wilayah Unit Induk Pembangunan (UIP) kota Makassar A. Rosdian mengatakan maksud kedatangannya menemui Prod Rudy adalah dalam rangka melakukan koodinasi terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah kota Makassar.

“Pertemuan dengan Prof Rudy membahas terkait pemanfatan lahan, kemudian tetntang pajak yang harus kami bayarkan, kemudian masalah perizinan infrastruktur pemda dan beberapa kerjasama lainnya dengan Pemerintah Kota,” ujar A. Rosdian.

Menurutnya hasil dari pertemuannya tersebut mendapat support yang luar biasa dari Prof Rudy apalagi kegiatan kegiatan pembangunan listrik di kota Makassar tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kota makassar itu sendiri, terkait kebutuhan dan ketersediaan tenaga listrik yang memadai.

“Kita harap kedepannya Makassar akan mendapatkan tenaga listrik yang handal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai sektor pembangunan industri dan rumah tangga diseluruh wilayah kota Makassar,” terangnya.

Pj Walikota Makassar Prof Rudy mengapresiasi apa yang dilakukan PT. PLN dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Makassar.

Katanya hal ini merupakan kerja nyata yang sangat baik dan perlu kita dukung oleh semua pihak, apalagi saat ini ketersediaan kebutuhan akan tenaga listrik belum menyentuh dan dirasakan manfaatnya terutama di pulau pulau terluar yang perlu mendapat perhatian.

“Kalau untuk kepentingan semua harus kita dukung kalau bisa dimudahkan, kenapa tidak kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti warga dipulau pulau mereka sangat membutuhkan genset hal ini juga kita koordinasikan dengan pihak PLN,” terangnya .

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kadis PU Kota Makassar Nirman Mungkasa, Kadis Pertanahan Kota Makassar serta perwakilan dari Bappenda Kota Makassar.

Gubernur dan Pj Wali Makassar Bawa Bantuan ke Pulau Terluar

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah bersama Pi Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin membawa sejumlah bantuan sosial untuk kebutuhan warga Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang, Minggu (2/8).

Kedua pemimpin ini membagikan sembako, masker dan juga bibit pohon sukun kepada seluruh penghuni pulau. Saat di pulau Langkai, Prof Nurdin dan Prof Rudy terlihat berdialog langsung sekaligus mendengar berbagai cerita kehidupan masyarakat setempat.

Dalam dialog yang berlangsung santai tersebut, warga secara bergantian menyampaikan berbagai permintaan pengadaan layanan dasar yang di butuhkan oleh mereka.

“Kami sangat butuh jaringan untuk menelpon pak, itu sangat berguna untuk kami berbicara dengan keluarga yang ada di seberang pulau. Misalnya jika air laut sedang pasang, minimal kita bisa memberi tahu keluarga lewat telepon untuk tidak menyeberang dulu sambil menunggu ombak tidak tinggi” ujar Ibu Sartia, salah satu ibu rumah tangga yang tinggal menetap di Pulau Langkai.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menyapa warga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang penyiapkan fasilitas air bersih yang bisa langsung di minum oleh warga pulau tanpa perlu lagi di masak atau di sterilkan.

“Salah satu yang paling penting yakni ketersedian air bersih. Kita sedang menyiapkan fasilitas penyulingan air bersih yang bisa langsung di minum oleh warga. Selain itu listrik dan juga jaringan telepon sedang kita bicarakan bersama PLN dan juga Telkom, Insya Allah semoga dalam waktu tidak lama warga kita sudah bisa menikmati semua fasilitas layanan dasar ini” ujar Nurdin yang disambut aplaus warga pulau Langkai.

Nurdin juga mengaku sedang merancang fasilitas dermaga serta angkutan umum Kapal Ro-ro yang berfungsi menghubungkan setiap pulau. Demikian pula pengadaan ambulance laut yang berfungsi memberi layanan kesehatan untuk seluruh warga pulau.

“Warga kita akan lebih mudah bertemu kerabat yang ada di pulau sebelahnya dengan adanya kapal Roro nanti, demikian pula keberadaan ambulance laut yang bertugas memberikan layanan kesehatan jika ada warga yang sakit” lanjutnya.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin saat menyapa warga Pulau Langkai banyak berbicara tentang pendidikan anak Pulau.

“Kita sengaja datang untuk mendekatkan yang jauh. Jangan sampai yang jauh merasa semakin jauh jika kita tidak saling mengunjungi. Meskipun jaraknya jauh dari pusat kota, namun tetap saja warga yang tinggal di pulau terluar tetap berhak mendapatkan layanan publik dari pemerintah. Salah satu yang tidak kalah pentingnya yakni fasilitas pendidikan. Disini anak-anak kita hanya bisa mengakses pendidikan tingkat menengah pertama saja, selebihnya mesti harus ke kota. Kita sedang merancang ketersediaan asrama siswa dan mahasiswa asal pulau demi memastikan anak-anak kita disini bisa terus melanjutkan pendidikannya demi menggapai cita-cita tertinggi yang diimpikannya” ujar Prof Rudy yang disambut gembira penduduk setempat.

Sementara itu, saat bertolak ke Pulau Lanjukang, Prof Nurdin dan Prof Rudy melakukan penanaman pohon sukun yang di yakini bisa membuat air payau menjadi tawar. Keduanya juga membagi-bagikan masker kepada seluruh warga pulau untuk digunakan saat melakukan aktifitas diluar rumah.

Dalam kunjungan pulau ini, juga hadir Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Miyakawa Katsutoshi serta sejumlah anggota Perhimpunan Alumni dari Jepang (Persada).

Cegah Penularan Covid-19, Pj Wali Kota Tak Gelar Open House

KabarMakassar.com — Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memastikan tidak menggelar open house sebagai bentuk silaturrahmi halalbihalal Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 M. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan Covid-19 yang saat ini masih menjadi pandemi di Kota Makassar. Menurut Prof Rudy, kendati angka penambahan orang terpapar Covid-19 cenderung menurun di Makassar, bukan pertanda sudah boleh dilakukan pelonggaran, termasuk melakukan pertemuan orang dengan jumlah yang banyak.

“Insya Allah besok saya bersama keluarga akan menunaikan Shalat Idul Adha di rumah saja, dan mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi, maka kegiatan silaturrahmi secara fisik atau lazim di sebut open house tidak kami lakukan. Ini juga kami himbau kepada seluruh warga kota agar tetap selalu waspada dan hati-hati, selalu perhatikan protokol kesehatan apapun aktifitas yang kita lakukan” ujar Prof Rudy di Balaikota, Kamis (30/7/2020).

Bagi Prof Rudy, Hari Raya Idul Adha ditengah pandemi merupakan momentum kesadaran sebagai pengalaman sejarah yang mungkin tidak pernah terulang. Ia memaknai Idul Adha kali ini menjadi tonggak sejarah untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan demi menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.

“Di momentum Idul Adha ini marilah kita berdoa dan ber-Ikhtiar bersama-sama agar kita segera terbebas dari pandemi virus ini. Kita belajar dari kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail sebagai jalan keluar bagi kita semua menuju kehidupan normal seperti sebelum wabah ini hadir ditengah-tengah kita” lanjut Rudy.

Gandeng Provider, Pemkot Atasi Kendala Belajar Daring

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin terus melakukan berbagai upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran online. Menurutnya, pembelajaran online pasti akan terjadi kendala apalagi di tingkat masyarakat menengah ke bawah, terkait masalah layanan jaringan, masalah tempat, kuota internet dan lainnnya.

“Jadi pembelajaran online ini kita sudah bayangkan tantangannya, termasuk masalah infrastruktur memang masih ada kekurangan terjadi di dalamnya. Kita sedang coba carikan opsi untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan solusi yang terbaik,” ucap Prof Rudy Djamaluddin, Rabu, (29/7).

Prof Rudy mengaku tengah menyiapkan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Provider terkait jaringan internet termasuk opsi lainnya akan segera dirumuskan.

“Insya Allah semoga secepatnya ada opsi terbaik yang bisa menjadi solusi dalam pembelajaran daring ini” lanjutnya.

Ada pun opsi penggunaan dana bos kata Rudy juga merupakan kebijakan yang sangat ia respon. Sistem daring untuk kondisi saat ini adalah salah satu metode pembelajaran yang mau tidak mau harus dilakukan di tengah pandemi.

“Itu kebijakan yang bagus, karena bagaimana pun dana bos itu kan diperuntukkan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan,” tutupnya.

Prof Rudy: Jika Warga Patuh Kita Terapkan New Normal

KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memberikan gambaran penerapan New Normal atau adaptasi kebiasaan baru di Kota Makassar jika masyarakat sudah menjadikan protokol kesehatan sebagai suatu kebiasaan, bukan lagi suatu hal yang harus dipaksakan baru bisa dilakukan.

“Jika tren kepatuhan masyarakat sudah semakin baik, menjalankan protokol kesehatan atas kesadaran sendiri maka itulah saatnya dimana kita sudah bisa masuk ke new normal tersebut” ujar Prof Rudy kepada wartawan di rumah jabatan Walikota Makassar, Selasa (28/7).

Menurut Prof Rudy, perkembangan penularan Covid-19 di Kota Makassar yang beberapa hari terakhir menunjukkan angka reproduksi efektif (Rt) di bawah satu sebaiknya jangan ditanggapi sebagai suatu tahap menuju pelonggaran yang justru berpotensi menjadi boomerang terjadinya Second Wave.

“Potensi terjadinya peningkatan kembali sangat mungkin terjadi jika kita longgarkan. Makanya kita harus lebih tegas dan hati-hati, khususnya didalam hal penerapan protokol kesehatan. Meskipun kita mensyukuri beberapa poin positif dari upaya yang dilakukan sejak perwali di berlakukan. Tingkat paparan virus menunjukkan penurunan, beberapa hari terakhir ini kita sudah memasuki level dua digit. Demikian pula jika di ukur dari indeks penularan atau nilai RT itu juga sudah menunjukkan di bawah satu” ujarnya.

Dua parameter tersebut menurut Prof Rudy menunjukkan upaya pengendalian yang dilakukan cukup memberikan dampak positif. Menurutnya momentum ini sebenarnya sebuah sinyal untuk lebih berhati-hati dan lebih tegas dan disiplin dalam menerapkan aturan Perwali 36.

“Sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha. Tentu saja kita wajib melindungi warga kita yang beribadah dari ancaman paparan virus. Makanya pelaksanaan protokol kesehatan ini yang kita fokuskan, sebaiknya shalat Id di masjid saja, jangan dilapangan karena itu bisa memicu kumpulan orang yang lebih besar dan kontrol protokol kesehatannya akan sulit. Hasil rapat dengan forkopimda kemarin, kami sepakat untuk memperpanjang pengetatan perbatasan selama satu minggu kedepan.

Bagi warga Makassar yang ingin keluar kota tetap harus melengkapi diri dengan surat keterangan bebas Covid-19, demikian pula sebaliknya. Kita ingin masyarakat yang ingin masuk Makassar betul-betul terbebas dari covid, demikian pula sebaliknya kita tidak ingin warga Makassar menjadi Carrier saat mudik dan membahayakan keluarga dikampung” paparnya.

Shalat Idul Adha, Pemkot Imbau Terapkan Protokol Kesehatan

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar meminta kepada seluruh ummat muslim di kota Makassar agar menunaikan Shalat Idul Adha dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, Aswis Badwi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurat ke sejumlah pihak, baik itu organisasi Islam, toko agama, tokoh masyarakat, para Mubalig dan para pengurus masjid tentang pelaksanaan Shalat Id ditengah pandemi.

“ Kami sudah mengirim surat yang ditandatangani Pak Wali (Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin) yang ditujukan ke seluruh pihak terkait tentang pelaksanaan protokol kesehatan saat pelaksanaan Shalat Id nanti. Sejumlah poin-poin yang ditekankan diantaranya jamaah dalam kondisi sehat, membawa sajadah atau alat shalat masing-masing, serta menggunakan masker sejak keluar dari rumah dan selama berada di area tempat shalat” ujar Aswis Badwi di Balaikota Makassar, Selasa (28/7).

Selain itu menurut Aswis, juga di himbau untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan, menggunakan sabun atau Hand sanitizer, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan, serta menjaga jarak antar jamaah minimal satu meter.

“Kita himbau untuk tidak mengikutkan shalat bagi anak-anak dan warga yang lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang mempunyai resiko tinggi terhadap Covid-19” lanjutnya.

Mantan Kabag Protokol ini juga mengingatkan agar pelaksanaan Shalat Id tahun ini tidak dilaksanakan dilapangan demi menghindari pengumpulan orang dalam jumlah besar.

“Jika dimasjid, titik kumpul jamaah tidak terlalu besar dsn lebih mudah di kontrol protokol kesehatannya” ujarnya.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan penyembelihan hewan Qurban, Aswis menyebut sejumlah persyaratan yang harus di penuhi diantaranya pemotongan hewan Qurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik.

“Pada saat penyembelihan hewan Qurban kami minta agar hanya di hadiri oleh panitia dan pihak yang berqurban. Selain itu juga harus diatur pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging. Sedangkan untuk pendistribusian daging Qurban dilakukan oleh panitia ke rumah Mustahik” lanjutnya.

Pemkot Makassar Apresiasi Kepedulian PLN di Tengah Pandemi

KabarMakassar.com —Tidak hanya listrik, PLN juga senantiasa wujudkan kepedulian kepada masyarakat. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN), PLN kembali salurkan bantuan, kali ini melalui Pemerintah Kota Makassar.

Secara simbolis, penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (UIP Sulbagsel) Andi Rosdian kepada Pj. Walikota Makassar Prof Rudy Djamaludin. Berlokasi di Posko Induk Pencegahan Covid-19 Kota Makassar, Gedung Balai Mutiara, bantuan ini terdiri dari 3 ton beras, 100 paket mie instan, 300 Kg gula pasir, 290 liter minyak goreng dan 1.152 buah ikan kaleng.

“Terimakasih kami ucapkan kepada PLN selaku BUMN yang telah sangat proaktif memberikan bantuan dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Sebagaimana kita ketahui, ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat apalagi di masa pandemi sekarang, Insya Allah segera tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Rudy Djamaludin.

Sementara itu, Andi Rosdian mengatakan bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa bagi masyarakat secara ekonomi, oleh karena itu bantuan CSR PLN Peduli Sesama diperuntukkan bagi masyarakat Makassar yang membutuhkan pasokan bahan makanan.

“Semoga bantuan barupa sembako ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi baik yang secara langsung maupun secara ekonomi,” jelas Andi Rosdian.

Pada kesempatan yang sama, Andi Rosdian juga meminta doa restu dan dukungan kepada seluruh warga dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan 3 (tiga) jaringan transmisi yang tengah berjalan di Kota Makassar. Adapun pembangunan tersebut, yakni jaringan transmisi bertegangan 150 kiloVolt (kV) dari Punagaya (Jeneponto) sampai dengan Tanjung Bunga (Makassar), jaringan transmisi bawah tanah 150 kV Kima (Maros) sampai dengan Daya Baru (Makassar) serta jaringan transmisi bawah tanah 150 kV Tanjung Bunga sampai dengan Bontoala. Ia berharap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar sehingga listrik yang andal segera dinikmati oleh segenap masyarakat Kota Daeng.

Bertajuk ‘PLN Peduli Sesama’, bantuan berupa pencegahan dan penanganan wabah pendemi Covid-19 ini juga tengah disalurkan oleh unit PLN lainnya di seluruh Indonesia. Dilaksanakan serempak pada periode Bulan Juli ini 2020, program ini bertujuan mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air. Adapun Bantuan CSR PLN Peduli Sesama bersumber dari donasi sukarela dari insan PLN yang dikhususkan untuk untuk penanganan Covid-19.

Reproduksi Efektif Covid-19 di Makassar Turun

KabarMakassar.com — Pembatasan aktivitas keluar-masuk Kota Makassar untuk penegakan Perwali nomor 36 sejak 13 Juli yang lalu membuat reproduksi efektif (Rt) penularan Covid-19 mengalami penurunan.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin usai menghadiri rapat evaluasi di Posko Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Makassar, Senin (27/7).

“Kita bersyukur yah beberapa parameter menunjukkan ke arah positif mulai terlihat, misalnya terkait dengan penurunan masyarakat yang terpapar virus ada penurunan. Juga angka penularan juga turun dari 1,2 menjadi 0,9,” kata Rudy.

Ia mengatakan sejak pemberlakukan akses keluar-masuk di Kota Makassar, kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan mengalami peningkatan.

“Penggunaan masker sudah meningkat lagi. Ini sebenarnya parameter yang berkorelasi satu sama lain bahwa memang ada hal positif yang kita capai dengan penerapan Perwali 36 ini,” ungkapnya.

Walau demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan tetap melanjutkan penerapan pembatasan aktivitas keluar-masuk Kota Makassar hingga jelang hari raya idul adha.

“Kita sudah sampaikan bahwa kita tidak ingin bahwa pembatasan yang kita lakukan itu lantas menjadi longgar, apalagi dalam mengahadapi hari raya idul adha. Pembatasan kita akan tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Ia mengaku tindakan ini diambil berdasarkan pengalaman pada penerapan PSBB lalu. Kata dia, ketika itu jelang hari raya idhul fitri pengawasan protokol kesehatan dilonggarkan dan berdampak tingginya penularan Covid-19.

“Kasian masyarakat kita yang berkorban selama pembatasan ini harus mengalami juga penderitaan akibat ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Makanya kita akan lanjutkan,” katanya.

Ia menegaskan pembatasan aktivitas ini diperpanjang bertujuan untuk melindungi masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat dari luar Kota Makasar.

“Ini untuk melindungi masyarakat kita di luar Makassar demikian pula warga Sulsel yang ingin mengunjungi Makassar juga tanpa Suket, kami tidak ijinkan masuk kenapa? Yah untuk melindungi warga kita sendiri,” pungkasnya.