Puluhan Warga Bittoeng Demo di Kantor Camat Duampanua

KabarMakassar.com — Puluhan warga Kelurahan Bittoeng, Kecematan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menggelar aksi unjuk rasa di kantor kecematan Duampanua, Senin (10/8).

Massa tersebut mempertanyakan kebijakan pemerintah kecamatan yang dianggap telah memecat secara sepihak kepala Lingkungan setempat, Rahim Tilu.

“Kami mau tau kenapa kepala lingkungan kami di pecat,” kata salah satu massa, Rais.

Ia menambahkan atas dasar apa sehingga dilakukan pemecatan tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat.

Padahal, kata Rais, kepala lingkungannya sudah mengabdi puluhan tahun melayani masyarakat.

“Kami minta kejelasannya, jangan sampai ada unsur politiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Duampanua, Zulkarnain Gaffar saat menerima massa aksi mengatakan persoalan itu, ia akan sampaikan terdahulu ke Bupati Pinrang.

“Saya harus sampaikan dulu ke Pak Bupati. Apapun keputusannya saya minta masyarakat harus menerimanya,” ujarnya Zulkarnain.

Selain itu kata dia, yang bersangkutan hanya di nonjobkan sementara waktu, sembari menunggu keputusan

“Itu sudah sesui mekanisme yang ada,” terangnya.

Pemkab Pinrang Diminta Lakukan Normalisasi Sungai

KabarMakassar.com — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Sarung Putih Pemuda Katteong Mattiro Somppe (SIPAKAMASE), menagih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang terkait normalisasi sungai di Desa Samaenre, Kecematan Matiro Somppe.

“Tiap tahun kami selalu usulkan normalisasi atau pengerukan sungai lewat Musrembang tapi sampai saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut Pemkab,” kata salah seorang pemuda Katteong, Hasan Suhada, Kamis (6/8).

Hasan menambahkan jika ancaman bencana banjir akibat luapan sungai yang melintasi Desa Samaenre dan sekitarnya membuat warga tidak tenang. Apalagi, kata dia, pada musim hujan karena belum dilakukannya normalisasi.

“Masyarakat melakukan normalisai dengan cara swadaya, itu pun tidak seberapa karena kondisi yang serba kekurangan. Mengingat aliran sungai hingga ke muara yang cukup panjang dan terjadi pendangkalan, itulah sebabnya air cepat meluap hingga ke persawahan warga,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Judawi. Ia mengaku jika para petani di desanya mengalami kerugian akibat air merendam lahan pertanian. “Bencana ini sudah menjadi langganan setiap tahunnya terjadi. Harusnya jadi perhatian dan prioritas untuk dikerja,” kata Judawi.

Sementara itu, Ketua SIPAKAMASE, Supriadi mangatakan pada 17 Januari 2020 lalu dirinya bersama sejumlah warga sudah turun menyampaikan aspirasi ke DPRD Pinrang.

Bahkan, kata dia, tiga hari setelah itu dilakukan pertemuan lanjutan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) terkait, dengan beberapa Camat dan Desa di Ruang Paripurna DPRD Pinrang.

“Pada pertemuan itu disepakati akan berkoordinasi dengan pihak Balai, dan mereka berjanji akan melakukan normalisasi sungai itu segera,” kata Supriadi.

Selain itu, pihaknya bersama perwakilan warga juga sudah melakukan hearing dengan Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, pasa 20 Maret 2020 lalu.

“Pak Bupati berjanji akan melakukan normalisasi atau pengerukan sungai tersebut di tahun ini. Kalau tidak salah bulan 7 kemarin akan dikerja janjinya. Kami akan bersurat ke Bupati dalam waktu dekat ini untuk ingatkan kembali janjinya,” pungkasnya.

Alasan Pemkab Pinrang Tak Laksanakan Sekolah Tatap Muka

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang belum menerapkan pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah. Alasannya, Pinrang belum masuk zona hijau atau daerah aman dari penyebaran kasus Covid-19.

Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid mengatakan Pemkab Pinrang belum menerapkan belajar tatap muka atau interaksi langsung bagi para siswa dan guru di sekolah. Karena, kata dia, Pinrang belum termasuk daerah Zona hijau dari penyebaran Covid-19.

Ia mengaku pelaksanaan pembelajaran di sekolah etap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementrian yakni Mentri Kesehatan, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Agama, dan Mentri Dalam Negeri tentang zonasi terhadap suatu daerah.

“Kita masih mengacu pada SKB empat kementrian terkait sistem zonasi, apalagi hari ini ada penambahan kasus positif Covid-19” kata Bupati Andi Irwan Hamid, Senin (3/8).

Ia menambahkan berdasarkan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:4432/4599/Disdik tentang perpanjangan belajar di rumah secara online hingga 8 Agustus 2020 mendatang pada Perguruan Tinggi, Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA, SMP/MTs sederajat, SD/MI, SLB negeri dan swasta se-Sulawesi Selatan.

Ia menilai pada satu sisi banyak orang tua siswa meminta agar sekolah tatap muka segera dilakukan. “Kita juga masih menunggu arahan dari Bapak Gubernur Sulsel, apalagi masa belajar dirumah diperpanjang hingga 8 agustus,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Pinrang itu mengatakan penyebaran kasus Covid-19 mengalami penambahan dua kasus baru, setelah beberapa waktu lalu sempat dinyatakan Zero dari 35 kasus, dinyatakan sembuh.

“Sehingga total kasus pasien positif sebanyak 37 orang sesuai data yang diterima dari Dinas Kesehatan Pinrang,” pungkasnya.

Pemkab Pinrang Bagikan 2614 Sertifikat Tanah PTSL di 12 Kecematan

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, menyerahkan Sertifikat Tanah kepada Masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 di ruang pola Bupati Pinrang, Kamis (30/7).

Sebanyak 2614 sertifikat tanah diterbitkan dalam program PTSL untuk tahun anggaran 2020 di 12 Kecematan se-Kebupaten Pinrang.

Wakil Bupati Pinrang, Drs H Alimin dalam sambutannya mengatakan, Bahwa pinrang saat ini sudah memasuki zona hijau kasud Covid-19.

“Ini adalah program nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas nama,” kata Wabub, Alimin.

Wabub Alimin menambahkan, Program ini juga dapat meminimalisir jumlah kasus sengketa tanah di kabupaten Pinrang yang cukup banyak hal ini bisa terwujud dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam mensukseskan program PTSL.

“Khususnya Camat Lurah dan kepala desa agar dapat memfasilitasi mensosialisasikan program ini kepada masyarakat,” ujaranya.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, Andi Mappatunru mengungkapkan, Program PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau maupun kelurahan.

Dari 17000 peta bidang tanah dan 3000 Redistribusi Tanah yang diajukan hanya terealisasi 2614 sertifikat yang diterbitkan itu karena kondisi Covid-19 yang belum berakhir.

“Karena kondisi Covid-19 yang terrealisai hanya 2614 sertifikat,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada pihak terkait turut serta dalam mendorong agar tanah wakaf, seperti tanah rumah ibadah ataupun tanah wakaf lainya diterbitkan sertifikatnya.

“Kami akan mendorong seluruh pihak ikut terlibat mensosialisasikan dan mendorong tanah wakaf untuk mengurus semua kelengkapannya agar secepatnya diterbitkan sertifikat,” ujarnya

Penyebab Longsor di Jalan Penghubung Desa Bakaru-Basseang

Kabarmakassar.com — Longsor yang terjadi didaerah Kecematan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Rabu (22/7) baru ini. Disebabkan oleh penebangan liar hutan oleh sebagian orang maupun akibat labilnya tanah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Camat Lembang, Muh Yusuf saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya. Ia mengatakan bencana alam tanah longsor, selain faktor alam itu sendiri juga disebabkan oleh tangan manusia.

“Faktornya tanah yang labil, juga karena penebangan liar dan pembabatan hutan untuk lahan tanaman jagung,” kata Camat Lembang Yusuf, Senin (27/7).

Yusuf menambahkan, Masyarakat menanam jagung dibatas kemiringan jalan. Sesuai aturan harusnya 15 meter dari bahu jalan.

Ini butuh kesadaran warga agar tidak melakukan pembabatan lahan untuk tanaman jangka pendek.

Kita sudah lakukan monitoring maupun sosialisasi kemasyarakat. Serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pihak terkait, agar sama sam mencarikan solusi.

“Tiap bulan kita adakan patroli gabungan denga PLTA Bakaru,” ujarnya.

Kasus Positif Covid-19 Zero, Pinrang jadi Zona Hijau

KabarMakassar.com — Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan akhirnya zero, atau tidak ada terkonfirmasi positif korona sesuai data yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, per hari Minggu (26/7).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, drg Dyah Puspita Dewi yang di konfirmasi KabarMakassar.com membenarkan hal tersebut, jika kasus covid-19 sudah tidak ada di Kabupaten Pinrang.

“Iye betul pak, Alhamdulillah, kasus positif Covid-19 sudah sembuh semua di Pinrang,” kata drg Dewi, Minggu (26/7) siang.

Dewi menambahkan, meski sudah tidak ada kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pinrang, ia tetap menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.

“Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, serta jaga jarak,” ujarnya.

Bupati Pinrang Apresiasi Imigrasi Parepare Buka Layanan Eazy Passport

KabarMakassar.com — Imigrasi Kota Parepare launching perdana layanan Kolektif Eazy Passport di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang, Kamis (23/7).

“Ini kita buka perdana di Pinrang pelayanan Paspor baru maupun perpanjangan, sebagai bentuk mempermudah layanan khusus masyarakat Pinrang. Sejauh ini sudah ada 30 orang pemohon,” kata Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Imigrasi Parepare, Nyoman Arsila.

Nyoman menambahkan layanan paspor seperti ini hanya dilakukan kepada pemohon paspor baru dan penggantian paspor biasa, sedangkan jika ada penggantian paspor karena hilang atau rusak, maka prosesnya harus dilakukan langsung di Kantor Imigrasi Parepare.

“Untuk paspor yang hilang atau rusak harus tetap di Kantor Imigrasi Parepare, karena harus melalui proses berita acara paspor hilang atau rusak yang tersambung dengan sistem,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Dodi Karnida mengaku berkomitmen untuk melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Direkur Jenderal Imigrasi.

“Sesuai amanat Kemenkumham maupun Direktur Jenderal Imigrasi, agar harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya pelayanan paspor. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Dodi Karnida.

Sementra Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid mengaku sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Imigrasi Parepare untuk membuka layanan Kolektif Eazy Passport di Kabupaten Pinrang.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi langkah imigrasi Parepare yang telah membuka pelayanan pembuatan maupun perpanjangan paspor bagi masyarakat Pinrang yang mau ke luar negeri,” kata Irwan Hamid.

Ia menambahkan inovasi sebagai langkah layanan prima memperdekat dan percepatan proses pelayanan paspor oleh Imigrasi Parepare kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Pinrang.

“Minimal masyarakat mengurangi biaya dalam pengurusan passport karena tidak lagi harus ke Kota Parepare, cukup di Pinrang” pungkasnya.

AMP Demo di Kantor DPRD Pinrang, Tolak UU Omnibus Law

KabarMakassar.com — Aliansi Masyarakat Pinrang (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pinrang. Mereka menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law), Kamis (16/7).

Dari pantauan KabarMakassar.com, peserta aksi melakukan aksi jalan kaki dari perempatan Pedung Partai Golkar hingga ke Taman Lasinrang yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto.

Selain berorasi massa aksi juga membakar ban bekas di tengah jalan serta menyandera sebuah mobil truk pengangkut pasir untuk dijadikan panggung orasi.

“Kami menolak UU Omnibus Law. Pemerintah harus fokus atasi Covid-19 yang saat ini belum selesai dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati demokrasi,” kata Korlap Lapangan Aksi, Haidir Ali.

Sementara itu, Anggota DPRD Pinrang, Alimuddin Budung yang menerima massa aksi, berjanji akan mengawal apa yang menjadi massa aksi. “InsyaAllah, apa yang menjadi tuntutan hari ini, akan diteruskan ke pimpinan,” kata Alimuddin.

Ia menambahkan, jika DPRD sifatnya kolektif kolegia sehingga untuk mengeluarkan keputusan itu harus melalu rapat fraksi.

“Nanti dikoordinasikan ke fraksi lainya. Saya tidak punya kompetensi untuk mengatur fraksi yang lain. Yang jelas, saya secara pribadi dan fraksi PKB akan ikut bersama mengawal ini,” pungkasnya.

PM Pinrang Dorong Pembentukan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

KabarMakassar.com — Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) Pinrang mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum (BH) bagi masyarakat tidak mampu.

Usulan itu disampaikan oleh PD PM melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapaperda) DPRD Pinrang dan Kabag Hukum Setda Pinrang, Yosep Pao, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham PD PM Pinrang, Baktiar mengatakan produk hukum yang diusulkan merupakan program kerja PD PM Pinrang untuk membantu masyarakat menerima bantuan hukum khusunya bagi yang tidak mampu.

“Kita usalkan ini, untuk membantu masyarakat agar mendapatkan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak mampu,” kata Baktiar.

Menurutnya keberadaan Perda ini sangat penting maka diperlukan komitmen yang kuat dari Pemkab dan DPRD Pinrang untuk segera mengimplementasikan pembentukan Perda ini.

“Semoga apa yang diusulkan, segera dibahas rancangan Perda,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapaperda DPRD Pinrang, Kamaruddin mengapreasi gagasan dari Pemuda Muhammadiyah yang mendorong terbentuknya Perda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

“Ini langkah maju bagi Pemuda Muhammadiyah, kami sangat mendukung ini,” kata Kamaruddin.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bapaperda, Andi Ramdhani. Ia mengatakan jika usulan ini akan dibahas bersama dengan pihak pemerintah.

“Usulan ini dijadikan prioritas utama, insyaAllah kalau anggaran memungkinan tahun ini tetapi jika tidak kita usahan masuk di 2021,” kata Andi Ramdhani.

DPRD Pinrang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019

KabarMakassar.com — DPRD Pinrang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama Ranperda pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 antara Pemkab Pinrang di Ruang Rapat Anggota DPRD, Rabu (15/7).

Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, H Muhtadin mengatakan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 disampaikan bahwa pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme pada tingkat I dan II sudah dilakukan.

Kata dia, hal itu sesuai dengan pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

“Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna telah didahului dengan penyampaian laporan pimpinan gabungan komisi yang berisi pendapat akhir dan hasil pembahasan,” kata Muhtadin.

Sementara itu, Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid mengatakan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pinrang 2019 ini memerlukan waktu, fikiran dan energi hingga penandatangan persetujuan bersama hari ini.

“Pemkab Pinrang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang terjalin selama ini sehingga kegiatan yang dilaksanakan semuanya dapat berjalan lancar,” kata Irwan Hamid.

Irwan berharap, kiranya kemitraan yang terbangun antara pihak eksekutif dan legislatif semakin meneguhkan tekad kita bersama dalam upaya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Pinrang.

“Masukan serta saran maupun tanggapan dari anggota DPRD Pinrang merupakan bahan evaluasi untuk penyempurnaan kami,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menekankan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penangggungjawab program agar memperhatikan dan serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan.

“Semua Kepala OPD agar memperhatikan dan serius dalam menjalankan program,” pungkasnya.