Sekprov Lantik 11 Pejabat Eselon II dan III

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 11 pejabat, yang terdiri dari tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan Pejabat Administrator (eselon III), di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Rabu (27/2).

Dari tujuh pejabat eselon II yang dilantik tersebut, lima diantara merupakan hasil lelang jabatan. Yakni: Ichsan Mustari sebagai Kepala Dinas Dinas kesehatan Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Plt Kadinkes Provinsi Sulsel); Prof. Yusran Jusuf sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Ketua TGUPP); Asriady Sulaiman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bone).

Selanjutnya, Andi Mirna sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel); dan Sari Pudjiastuti sebagai Kabiro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pengelolaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel).

Sementara dua pejabat eselon II lainnya, yakni Andi Aslam Patonangi dan Muhammad Firda, kembali dikukuhkan di jabatannya saat ini. Masing-masing sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Ekonomi Pembangunan.

Dengan dilantiknya lima pejabat eselon II hari ini, berarti masih ada dua jabatan yang telah dilakukan bidding (selesi terbuka), namun pejabatnya hasil bidding tersebut belum dilakukan pelantikan, yaitu Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Sulsel, dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulsel.

“(untuk dua jabatan yang tersisa) Tertunda dulu sebentar, karena belum ditentukan,” ungkap Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, usai melantik para pejabat tersebut.

Selain pejabat eselon II, pada pelantikan tersebut juga dilantik empat orang pejabat eselon III. Masing-masing: Mukhlis sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (sebelumnya menjabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu); Sarbini sebagai Sekretris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel, (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kominfo); Lubis sebagai Sekertaris Dinas Kominfo (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan); dan Muanzir sebagai Sekertaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (sebelumnya menjabat Kepala Seksi Lahan dan Irigasi di dinas yang sama).

“Ada pergeseran di eselon III. Tadi yang dilantik itu ada tiga orang (hasil pergeseran). Nanti kita atur ulang lagi yang lain, dan ini banyak yang naik dari eselon III ke II,” ujarnya.

Abdul Hayat menambahkan, dengan dilantiknya sejumlah pejabat eselon III hari ini, maka banyak posisi eselon III yang lowong.

“Eselon III kosong lagi kan, nah kita tutup lagi dari bawah,” pungkasnya.

Ini Nama-nama Pejabat Eselon II yang Dirombak Nurdin Abdullah

KabarMakassar.com — Sebanyak 12 pejabat eselon II dan 3 pejabat eselon III di mutasi oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur di jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Rabu (8/1).

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Pemprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, tepat pukul 13:00 WITA, sesuai Nomor Surat Keputusan : 821.22/01/2020.

Berikut nama-nama pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov Sulsel yang bergeser diantaranya,

  1. H. Irman Yasin Limpo, SH. (Sahli Bidang Ekonomi Pembangunan Subbid Ekonomi)
  2. Drs. H. Syamsibar, SH (Kepala Dinas Perhubungan)
  3. Ir. H. Nimal Lahamang, M.Si (Kepala Pelaksana BPBD)
  4. Ir. A. Darmawan Bintang, M.Dev.Plg (Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi)
  5. Agustinus Appang, SE (Kepala Dinas Sosial)
  6. H. A. Hasdullah, M.Si. (Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup)
  7. Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin, M.Eng (Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)
  8. Hj. Nurlina, S.Sos, MM. (Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sulsel)
  9. Drs. Muh Hasan Basri Ambarala (Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Sulsel)
  10. H. Suherman, SE, MM. (Kepala Biro Kesejahteraan)
  11. A. Muhammad Reza, SH. (Kepala Biro Hukum)
  12. Dr. Since Erna Lamba, SP, MP. (Kepala Biro Ekonomi & Administrasi Pembangunan).

Sementara itu pejabat Pemprov Sulsel eselon IIb, dalam Surat Keputusan : 821.23.02/2020 juga dirombak diantaranya,

  1. Devy Khaddafi, SE (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa)
  2. H. Sarbini H. S.Sos, M.Si (Sekretaris Kominfo, Statistik & Persandian)
  3. Erwin Werianto, S.STP (Kabid Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik, Kominfo)

Polisi Tetapkan Jumras Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik

KabarMakassar.com — Polrestabes Makassar menetapkan eks Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Status tersangka Jumras, dibenarkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko. Dimana penetapan tersangka eks Kabiro Pembangunan tersebut usai gelar perkara pada Senin 6 Januari 2020 kemarin.

“Setelah gelar kemarin ditingkatkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko kepada Makassar Indeks, Selasa (7/1).

AKBP Indratmoko menjelaskan jika gelar perkara telah dilakukan pada Selasa, 6 Januari 2020 kemarin. Dimana Jumras dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena tidak dapat membuktikan pernyataannya dengan menuding Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah menerima fee proyek atau mahar Rp 10 Miliar oleh oknum pengusaha, saat sidang Hak Angket yang digelar oleh DPRD provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

“Pemeriksaan selanjutnya kita jadwalkan minggu ini,” sebut Indratmoko.

Jumras sendiri dijerat polisi Pasal 242 juncto Pasla 310 juncto Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. 

Sebelumnya, Jumras dilaporkan Nurdin Abdullah lantaran dinilai telah melakukan pencemaran nama baik saat memberikan keterangan pada sidang hak Angket lalu pada bulan Juli lalu.

Saat itu Jumras yang disebut menuding Gubernur Sulsel menerima mahar Rp 10 miliar dari oknum pengusaha pada Pilgub 2018.

Sementara itu dikonfirmasi melalui kuasa hukumnya, Sultani enggan berkomentar soal status tersangka Jumras. Saat dihubungi Sultani enggan memberikan komentar apapun soal status tersangka klienya dari pihak Polrestabes Makassar.

“Belum bisa komentar, saya belum komunikasi lagi dengan Pak Jumras. Nanti kalau sudah komunikasi saya beri keterangan,”ungkap Sultani.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jumras juga sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terhadap Nurdin Abdullah, melalui iklan di media terkait pernyataan pada sidang hak angket yang dinilai mencemarkan nama baik orang nomor 1 di Sulsel tersebut.

Sekda Pemprov Panggil Kepala OPD Diskusi, Ini yang Dibahas

KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat menghadiri Coffee Morning dengan para Kepala OPD dan Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (6/1) pagi.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Selatan pada apel awal tahun tanggal 2 Januari 2020 pekan sebelumnya.

Dalam arahannya, Abdul Hayat mengatakan bahwa Gubernur telah memberikan gambaran umum apa saja tindak lanjut yang harus segera diwujudkan oleh masing-masing OPD.

“Tentunya melalui tataran kebijakan Gubernur ini, penting bagi Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah. Arah kebijakan itulah yang harus ditindaklanjuti lagi menjadi strategi kebijakan oleh para OPD,” kata Abdul Hayat.

Ditemui selepas acara, Abdul Hayat menjelaskan bahwa strong point dari arahannya adalah bagaimana memperkuat pelayanan.

“Jangan diperlambat, tetapi kecepatan pelayanan ini yang kita tambah. Makanya segala regulasi yang bersoal kita harus sederhanakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Hayat menyebutkan bahwa hal lain yang harus diperkuat adalah kesiapan SDM dalam melakukan asistensi.

“Perbanyak melakukan asistensi ke kabupaten-kota, mengurangi perjalanan ke pusat,” sebut Abdul Hayat.

Ditambahkannya juga bahwa terkait perjalanan dinas ke luar negeri, Pemprov Sulsel tidak menutup keran bagi Kepala OPD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Perjalanan dinas ke luar negeri boleh, silakan, tetapi jangan menggunakan APBD. Tetapi kalau ada panggilan atau perintah dari Gubernur, tidak ada masalah. Pemprov selektif dalam membiayai perjalanan dinas,” tutupnya.