Pelantikan Panwaslu Rampung, Bawaslu Makassar Agendakan Penguatan Internal

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan Pilwalkot Makassar yang menurut jadwal bakal digelar September mendatang. Salah satunya dengan melakukan perekrutan Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan.

“Tahap perekrutan Panwas sampai di tingkat kelurahan itu sudah selesai dilaksanakan pada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar,” kata Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (19/3).

Bahkan, kata dia, pelantikan Panwaslu pada 15 kecamatan itu sudah dilaksanakan.

“Saat ini saya di Pulau Barrang Lompo untuk menghadiri pelantikan Panwaslu se-Kecamatan Sangkarrang. Ini adalah pelantikan Pawaslu terakhir. Untuk 14 kecamatan lainnya sudah dilaksanakan,” terangnya.

Untuk agenda selanjutnya, Nursari mengaku akan melakukan penguatan secara internal, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu Makassar. Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan Pilwalkot.

“Setelah kami kembali dari Pulau Barang Lompo, kami akan melakukan persiapan untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini agar petugas kita nantinya menjadi lebih siap dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilwalkot mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena data inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.