Kontroversi Omnibus Law di Tengah Dualisme KNPI Sulsel

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel terpecah menjadi dua. Hal ini tentu merupakan dampak dari kepengurusan pada tingkat DPP juga mengalami hal yang sama.

Secara nasional, kedua kubu KNPI hingga kini saling klaim sebagai pemegang keabsahan dari pemerintah. Bahkan, kubu Fajriansyah melakukan manuver untuk mendukung sejumlah RUU yang diajukan oleh pemerintah seperti RUU Omnibus Law yang dikritik oleh sejumlah aktivis dan kaum buruh.

Manuver itu diduga sengaja dilakukan oleh Fajriansyah Cs untuk meraih simpati pemerintah agar diberikan keabsahan kepengurusan yakni dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Khusus di Sulsel, uniknya KNPI versi Fajriansyah yang dipimpin oleh Nurkanita Kahfi dan KNPI versi Haris Pratama dikendalikan oleh Arham Basmin melaksanakan kegiatan secara bersamaan pada 7-8 Maret 2020.

Sebagaimana diketahui, Nurkanita Cs melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kota Palopo. Sedang, Arham Basmin Cs yang melaksanakan pelantikan dan orientasi pengurus di Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Kota Makassar.

Ditemui usai pelantikan, Arham Basmin menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh DPP itu bukan keputusan yang ada di Sulsel. Karenanya, terkait dukungan kubu Fajriansyah kepada RUU Omnibus Law, pihaknya mengaku sangat tidak sependapat dengan hal tersebut.

“Kalau keputusan DPP itu kan bukan keputusan DPD-nya, kami tidak terkait keputusannya itu, kalau kami di Sulsel sangat tidak sependapat dengan RUU Omnibus Law itu. Itu keputusan DPP Fajriansyah yah,” kata Arham, pasa Sabtu (7/3) kemarin.

Selain itu, anak Bupati Luwu, Basmin Mattayang itu mengaku sangat menyayangkan pernyataan sikap yang sudah dikeluarkan Fajriansyah. Menurutnya, hal itu sangat membebani teman-teman pekerja. “Kami berfikir bahwa itu sangat membebani teman-teman pekerja buruh dan sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Mantan Sekertaris DPD KNPI 2001-2004, Armin Mustamin Toputiri mengaku jika dirinya merupakan salah satu yang merumuskan paradigma baru KNPI 2020. “Karenanya, saya merasa bersalah ketika kemudian generasi sesudah saya di KNPI terjadi dualisme, itu tak lepas dari kekeliruan saya sebagai senior,” kata Armin, Minggu (8/3).

Ada pun terkait pernyataan tidak respeknya Arham Basmin terhadap RUU Omnibus Law, mantan anggota DPRD Sulsel itu menilai bahwa hal itu adalah cara pandang. “Mungkin sudah seperti itulah cara pandang dia karena saya sendiri belum baca apa pandangan dia,” katanya.

Dilain pihak, Wakil Ketua Umum DPP KNPI versi Haris Pratama, Risman Pasigai memberikan argumentasi yang berbeda. Politisi Golkar itu mengaku mendukung RUU Omnibus Law. Bahkan, Risman mengaku jika DPP KNPI versi Haris Pratama siap mendukung hal itu.

“Kalau itu untuk kemaslahatan bangsa, untuk kebaikan investasi, dunia usaha, tidak ada alasan untuk menolaknya,” kata Risman, ketika dihubungi melalui telefon selulernya,

Adapun ketika ditanya mengenai sikap Arham yang kurang respek terhadap RUU Omnibus Law, Risman mengaku tidak tahu mengenai hal itu. “Saya tidak tahu mi itu kalau dia (Arham Basmin) tidak respek,” ujarnya.

Sebelumnya, pasca melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Ketua Umum DPP KNPI versi Noer Fajrieansyah, didampingi sejumlah pengurus menyatakan siap mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan catatan ada keterlibatan pemuda angkatan kerja sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan UU Omnibus Law pada 23 Februari lalu.

Mahasiswa UMI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law dan Industrialisasi Pendidikan

Kabarmakassar.com — Aliansi Mahasiswa UMI (AMU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus II Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin, (2/3).

Aksi tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam dengan membakar sejumlah ban bekas dan menahan satu unit truk kontainer untuk dijadikan mimbar aksi.

“Kami melakukan aksi prakondisi dengan isu besar tolak Omnibus Law dan industrialisasi pendidikan,” kata Humas Aliansi, Faat.

Faat mengaku jika aksi pertama ini merupakan kampanye penyerbarluasan penolakan Omnibus Law kepada masyarakat. Terutama, kata dia, yang ada di Kota Makassar.

“Bahwa Rancangan Undang Undang (RRU) Omnibus Law ini akan berdampak dan sangat merugikan kepada mahasiswa, buruh, pelajar, dan semua elemen masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Jenderal Lapangan (Korlap) Aksi, Iful menegaskan bahwa mahasiswa menjadi sasaran bagi kepentingan investor dibawah RUU Omnibus Law.

“Di Indonesia angkatan kerja baru setiap tahunnya kian meningkat. Dengan dalih RUU Cipta Karja, kita mahasiswa akan makin celaka setelah lulus,” kata Iful.

Mahasiswa Fakultas Teknik (FT) ini menambahkan, hal itu dibarengi dengan wacana konsep kampus merdeka oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim.

“Dia mencoba mengkolaborasikan sektor pendidikan tinggi dan industri, perusahaan, organisasi nirlaba, serta institusi multilateral. Hal itu akan berdampak sangat buruk terhadap ruang demokrasi kampus, yang hanya satu arah yaitu untuk investasi,” pungkasnya.

Geram Tolak Omnibus Law

KabarMakassar.com — Sejumlah organisasi serikat buruh, masyarakat sipil, dan mahasiswa yang tergabung dalam “Gerakan Rakyat Menolak (Geram)” membagikan selebaran berisi penolakan terhadap Omnibus Law, Kamis (27/2).

Salah seorang buruh dari Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI), Sartono L Mutu mengatakan bahwa Omnibus Law bertujuan untuk deregulasi dan debirokrasi pemerintah Jokowi–Ma’ruf Amin.

Alasannya, kata dia, banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor.

“Kami melakukan kampanye dengan bagi-bagi selebaran dalam rangka menolak Omnibus Law karena ini mengancam posisi kaum buruh dan berpotensi terjadi PHK massal,” katanya.

Sartono menambahkan, dalam Omnibus Law pasangan akan dihilangkan, outshorcing pada semua pekerjaan akan ada, serta hilangnya jaminan sosial bagi pekerja.

“Dan sanksi pidana bagi pengusaha ditiadakan, bahkan pengguna status kontrak tak lagi dibatasi,” ujarnya.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Muhammad Badai Anugrah menilai Omnibus Law tidak hanya berbahaya kaum buruh, tetapi juga akan mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup petani.

“Kami harap selebaran ini menjadi pendidikan politik untuk masyarakat lebih luas agar mengetahui isi dan dampak dari Omnibus law agar penolakan terhadap aturan tersebut bisa lebih massif,” kata Badai.