KPK Berkunjung ke Kantor Bupati Gowa, Ini yang Dibahas

KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gowa, Selasa (3/3) pagi tadi.

Ghufron mengaku, kedatangannya ke Kabupaten Gowa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Dimana salah satunya yaitu dengan memberikan pendampingan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam rangka pencegahan itu adalah meningkatkan PAD dan juga mengefisiensikan pembelanjaannya. Misalnya mulai dari pembelanjaan rutin, honor, termasuk perjalanan dinas supaya lebih efisien,” kata Ghufron didampingi Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution.

Menurut Ghufron, salah satu potensi PAD yang cukup besar adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Olehnya itu, ia meminta agar setiap tahun nilai PBB diupdate dan diperbarui. Pasalnya, kata dia, selama ini pungutan pajak masih berbasis pada tanah saja.

“PBB selama ini basisnya baru tanah, sementara perkembangan-perkembangan apakah tanahnya itu sudah dibangun ataupun bangunannya sudah ditambah kadang itu tidak terupdate setiap tahunnya. Jadi kalau di-update maka PBB-nya akan meningkat, kemudian korelasi pada PAD-nya juga bagus,” jelasnya.

Sementara, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada Tim Korsupgah KPK yang selama ini melakukan pendampingan sehingga PAD Kabupaten Gowa terus membaik.

“Alhamdulillah kami di Kabupaten Gowa selalu didampingi Korsupgah yang selalu memberikan pendampingan asistensi, sehingga alhamdulillah PAD Kabupaten Gowa ini sekarang tumbuh dan terus bergerak naik. Yang tadinya semua dari pajak turun, alhamdulillah setelah PAD kita dari pajak bisa bergerak naik ke atas,” kata Adnan.

Orang nomor satu di Gowa ini juga menilai bahwa langkah KPK dengan mendorong pertumbuhan PAD dapat mencegah tindak pidana korupsi, khususnya di Kabupaten Gowa.

Ia pun berharap KPK terus mendampingi Kabupaten Gowa.

“Kami harap KPK terus melakukan pendampingan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menjadikan Kabupaten Gowa menjadi pemerintahan yang bersih, dapat kita wujudkan sama-sama,” harap Adnan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa, Ismail Majid menyampaikan, PAD Kabupaten Gowa saat ini naik hingga 50 persen yang berasal dari pajak hotel, restoran dan hiburan.

“Ini saya memberikan apresiasi positif dengan adanya pendampingan KPK. Sekedar informasi bahwa untuk trend peningkatan PAD kita di tahun 2020 ini itu kurang lebih 50 persen,” paparnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni; Kapolres Gowa, AKBP Boy FS Samola; Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Rafiuddin; Kepala Badan Pertananan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, Awaluddin; Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis; dan para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.

KPK Mengaku Sudah Terjunkan 18 Tim untuk Buru Harun Masiku

KabarMakassar.com — Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mengaku pihaknya telah menurunkan sebanyak 18 tim ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencari keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap yang meneyerat Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

“Kami sudah ada 18 tim yang sudah disebar ke seluruh Indonesia, yang disinyalir memungkinkan merupakan tempat persembunyiannya (Harun Masiku),” kata Ghufron kepada Kabar Makassar ketika berkunjung ke Kabupaten Gowa, Sulsel, Selasa (3/3).

“Harun Masiku kami sudah tetapkan sebagai DPO, maka kami minta bantuan Polisi untuk turut mencarinya. Kalau ketangkap, maka akan diserahkan kepada kami,” tambahnya.

Ghufron juga menegaskan, KPK sejauh ini telah melakukan upaya yang sangat keras untuk memburu Harun Masiku.

“Bahkan mungkin lebih massif dari yang sebenarnya. Tapi mungkin yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan akses elektronik, sehingga sangat sulit untuk diendus keberadaannya,” ungkapnya.

Harun Masiku Dibunuh?

Ditanya perihal kabar yang menyebut jika Harun Masiku telah dibunuh, Ghufron mengatakn, sejauh ini belum ada fakta yang terlihat dari informasi tersebut.

“Tentang isu di luar itu kami tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak, kecuali kami dapat fakta bahwa sudah ada mayatnya. Itukan cuma isu,” ujarnya.

Ghufron juga memastikan, jika ada pihak yang menyembunyikan keberadaan Harun Masiku, maka pihak tersebut juga akan dikenakan pasal.

“Tentu ada pasal yang menjerat bagi pihak-pihak yang turut membantu menyembunyikan Harun Masiku,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Harun Masiku sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu 9PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP sejak 9 Januari 2020 lalu. Pada 20 Januari 2020, KPK pun mengeluarkan surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Harun Masiku.