Gubernur Sulsel Minta ke RS Hasil Tes Swab Pagi Keluar Sore

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menjawab dilema penentuan status pasien ODP, PDP dan OTG, dengan mempercepat pemeriksaan tes swab di Balai Laboratorium Kesehatan laboratorium (BLK). Hal tersebut berdasarkan kasus penentuan status ODP dan PDP yang dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian tersebut cukup menjadi pelajaran berharga bagi gugus tugas penanganan Covid-19 di Sulsel. Pasalnya, ada yang dinyatakan ODP dan PDP meninggal dunia sementara dalam proses perawatan di RS sedangkan hasil tes swabnya belum usai.

“Maka saya minta kemarin itu kepada rumah sakit, mereka masuk langsung swab. Kita juga minta lab prioritaskan semua yang terbaring di rumah sakit. Jangan dicampur OTG dan lain sebagainya, jangan. Jadi ada jalur khusus yang sudah terbaring supaya pagi di swab sore sudah ada hasil,” jelas Nurdin Abdullah, saat diwawancarai, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, (4/6).

Ia mengaku, memang ini suatu dilema bagi gugus tugas. Sebab saat ODP dan PDP masuk rumah sakit langsung disuruh tanda tangan siap untuk mengikuti protokol Covid.

“Dilema bagi kita, sudah dikebumikan baru hasilnya keluar. Hal-hal seperti ini kan pasti kita menghadapi tuntutan masyarakat, loh kok keluarga saya negatif kok, kenapa dibawa kesana (Pemakaman Covid-19) kan. Makanya kita berharap mulai hari ini tidak ada lagi seperti itu, supaya masyarakat juga ada kepastian,” urainya.

Gubernur mengaku sudah pernah berkali-kali mengingatkan pihak rumah sakit agar melakukan tes swab langsung setiap pasien PDP dan ODP.

“Saya sudah berkali-kali ingatkan rumah sakit langsung swab, jangan cuman tanda tangan udah aman, bukan. Mereka tandatangan langsung swab dan jalurnya juga kaya di Wahidin, masuk pagi sore hasilnya udah keluar. Nggak usah tunggu berhari-hari, karena menjadi dilema bagi kita gugus tugas. Sehingga posisi PDP kita tidak pakai protokol Covid terus keluar hasilnya positif kan ini jadi repot lagi. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi,” paparnya.

Pesan Ustad Das ad di Halal Bihalal Gubernur dengan Alumni Jepang

KabarMakassa.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mengikuti halal bihalal Perhimpunan Alumni Dari Jepang (Persada) Sulsel, Rabu malam, (3/6).

Alumni program doktoral S3 Kyushu University Jepang dan juga Ketua Persada Sulsel Periode 2020-2024 menghadiri silaturahmi dalam bentuk virtual. Hadir juga ustadz Das’ad Latief memberikan tauziah. Di Sulsel, terdapat 270 anggota.

“Kami menyampaikan terima kasih seluruh anggota Persada yang ikut halal bihalal malam ini. Dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu kita tidak bisa bersama-sama melaksanakan halal bihalal kecuali melalui virtual ini,” kata Nurdin Abdullah.

Pada pandemi Covid-19 ini, kata Nurdin Abdullah, merupakan pengalaman pertama, dan merasakan betul kondisi dunia betapa pandemi ini tidak hanya menggerogoti kesehatan tetapi juga ekonomi. Momentum halal bihalal merupakan momentum saling menguatkan, menopang dan bersatu padu untuk menghadapi masa sulit.

Anggota Persada memiliki profesi yang berbeda-beda, termasuk yang memiliki profesi di bidang kesehatan. Mereka telah berbuat banyak dalam menolong penanganan Covid-19 ini.

“Saya sangat berharap, bahwa kontribusi kita dalam rangka mendukung pemutusan Covid-19 ini, mudah-mudahan Persada bisa mengambil peran. Saya memohon dengan sangat kita bersatu padu dan bergotong royong,” terangnya.

Termasuk dalam bidang ekonomi, di Sulsel sendiri, akibat pandemi Covid-19, setidaknya terdapat warga yang masuk dalam kelas kemiskinan baru sekira 25 ribu orang.

Sementara, Das’ad Latief dalam pesan tauziahnya mengingatkan agar tidak berlaku sombong, dan menghadiri halal bihalal merupakan bentuk silaturahmi. Ia kemudian memaparkan hal-hal penyebab datangnya sikap sombong, yang bisa hadir dalam diri seseorang, termasuk dalam diri pejabat atau seorang ilmuan. Diantaranya, bertambahnya ilmu dan tidak menerima perbedaan pendapat atas perbedaan.

“Termasuk masih muda misalnya, belum umur 40 tahun sudah jadi professor. Teman kuliahnya di Jepang sudah mulai dicuekin, padahal dulu sama-sama makan mi instan. Merasa punya ilmu cepat melaju, akhirnya kawan kita menjauh,” tuturnya.

Hal lainnya yaitu sombong karena pangkat dan jabatan dan harta. “Makanya, tidak boleh orang sombong karena sesuatu, karena pangkat, jabatan dan harta. Karena sombong sangat dibenci oleh Allah SWT,” pesannya.

Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Salat Idul Fitri di Rumah

KabarMakassar.com — Hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulsel, maka diimbau dengan sangat kepada masyarakat Sulsel agar melaksanakan salat idul fitri di rumah.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan pelaksanaan salat idul fitri di rumah merupakan langkah pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19. Karena, kata dia, diperkirakan pasca lebaran idul fitri akan tembus pada angka seribu lebih pasien Covid-19.

Ia mengaku jika hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BNPB dan Para Gubernur se-Indonesia.

Menurutnya dalam mencermati perkembangan pandemi Covid-19, dimana terus terjadi peningkatan bahkan sudah mencapai beberapa belas ribu per hari ini, termasuk Sulsel diprediksi pada hari H itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Intelijen Negara (BIN) kemungkinan kita berada pada 1.400 yang terkonfirmasi positif.

“Maka disimpulkan, pertama adalah diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pemutusan rantai penularan Covid-19. Tahun ini kita diimbau untuk tetap merayakan hari raya idul fitri di rumah bersama keluarga. Ini tidak dilarang, tapi diimbau,” kata Nurdin Abdullah, Selasa (19/5).

Ia mengatakan ditegaskan dari pemerintah pusat menyampaikan imbauan kepada seluruh daerah berdasarkan hasil rakor, diminta kepada seluruh bupati wali kota berserta Forkopimda dan Ormas Islam, Kemenag dan seluruh tokoh-tokoh agama secara masif melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.

“Sekiranya ada masyarakat tetap melaksanakan salat idul fitri, baik itu di lapangan atau di masjid, terutama daerah yang masih zona hijau atau terjadi perlambatan peningkatan, dimohon Forkopimda dan Satpol PP untuk melakukan pengamanan dengan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.

Ia mengaku sangat memahami bahwa momentum hari raya idul fitri ini adalah waktunya kita bersilaturahmi bersama keluarga. “Tetapi juga kita tidak bisa menahan diri agar penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan,” pungkasnya.

“Dinamisnya” Pernyataan Gubernur Sulsel Soal PSBB Tahap II di Makassar

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang awalnya diberlakukan mulai 24 April sampai 7 Mei 2020 resmi diperpanjang mulai tanggal 8 hingga 22 Mei.

Dua hari sebelum resmi diperpanjang atau tepatnya tanggal 6 Mei 2020, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan catatan dan mengisyaratkan adanya pelonggaran pada PSBB tahap II di Kota Makassar.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran virus tersebut, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal.

“Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” ucapnya.

Jumat, 15 Mei 2020, usai menggelar rapat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas persiapan hari raya Idulfitri 1441 H di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel, Nurdin kembali menyampaikan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengizinkan pusat perbelanjaan atau Mal-mal yang ada khususnya di Kota Makassar untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri.

Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masyarakat butuh baju baru dan bahan makanan buat lebaraan.

“Karena begini, sekarang masyarakat butuh baju baru, butuh bahan makanan buat lebaran. Sementara mal ini punya karyawan banyak, yang tentu kalau dia tidak cepat beroperasi, mereka ini bisa-bisa peluang untuk dirumahkan lagi,” kata Nurdin.

Olehnya itu, kata dia, hal ini akan dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk para pengelola pusat perbelanjaan.

“Makanya kita harus bicara dengan mereka semua, mampu tidak mereka menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, pakai masker, termasuk menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer. Dia juga harus komit bahwa dia bisa mengendalikan malnya itu tanpa kerumunan orang,” ujarnya.

Pernyataan Nurdin soal pertimbangan pihaknya yang akan membahas kemungkinan pemberian izin bagi Mal untuk beroperasi jelang lebaran Idulfitri ini menuai banyak sorotan dari masyarakat. Rencana tersebut dinilai kurang tepat untuk dilakukan di Kota Makassar yang saat ini masih dalam masa PSBB dan jumlah pasien Covid-19 pun masih terus bertambah.

Sabtu, 16 Mei 2020, lewat video yang diunggah di akun instagramnya, Nurdin mengklarifikasi pernyataan yang ia sampaikan sehari sebelumnya.

Dalam unggahannya tersebut, Nurdin menyampaikan, walaupun banyak masukan dari pemilik Mal yang meminta pelonggaran mengingat usaha mereka sudah tutup hampir dua bulan dan berdampak terhadap para karyawan, pihaknya tetap tidak akan memberi pelonggaran jika peningkatan jumlah pasien Covid-19 masih terjadi.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, pelonggaran PSBB tidak akan kita lalukan jika trend peningkatan pasien Covid-19 masih sangat terjadi,” ujarnya.

Upaya ini, lanjut Nurdin, dilakukan untuk mendukung kebijakan PSBB di Kota Makassar yang sudah diperpanjang. Pihaknya berharap, dengan begitu Sulsel bisa segera terbebas dari Covid-19.

Terkait rencana atau pertimbangan pemberian izin bagi Mal untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri, Nurdin menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam kajian dan belum ada keputusan.

“Mengenai mal di Makassar yang akan dibuka, hal ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan konkret. Apalagi Makassar sementara PSBB,” jelasnya.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, sebagai gubernur, dirinya sangat memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Olehnya itu, kata dia, Tim Gugus Tugas terus bekerja keras dan terus mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing (pembatasan fisik), pakai masker, dan rajin cuci tangan dalam beraktivitas.

“Sampai saat ini telah banyak saudara-saudara kita terpapar Covid-19, namun kita berusaha sekuat tenaga agar ekonomi kita tidak ikut terpapar,” pungkasnya.

Kunker ke Selayar, Gubernur Serahkan Bantuan APD ke Pemkab

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) melakukan kunjungan ke Kabupaten Selayar, Selasa (12/5). Pada kesempatan itu, NA menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pemkab Selayar.

Bantuan itu pun diterima langsung oleh Bupati Selayar H. Muh. Basli Ali di Posko Induk GTPPC19. Bantun itu untuk pemenuhan APD ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling dicari dalam penanganan Covid-19. Bantuan yang diserahkan dinilai spesial karena Selayar mendapatkan 16 jenis APD, sementara kabupaten lain hanya 13 jenis.

“Bantuan ini memang spesial untuk Kabupaten Selayar, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata NA dalam sambutannya.

Ia mengatakan jika bantuan APD itu murni non APBD tapi merupakan amanah dari para donasi dari BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, juga dari persoarangan. “Karenya, amanah ini harus sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur mengatakan jika pandemi covid-19 bukan hanya memporak-porakdakan kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada roda perekonomian masyarakat.

“Jangan karena corona sehingga ekonomi kita ikut terpapar juga. Jadi saya apresiasi Bupati Selayar yang begitu aktif menjaga masyarakatnya sehingga apa yang terjadi menyangkut Covid-19 ini bisa terdeteksi,” jelasnya.

“Karena corona belum ada vaksinnya, maka kuncinya adalah perbaiki imunitas tubuh kita. Jadi kita tidak boleh cemas berlebihan, panik dan stres. Inilah yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, H. Muh. Basli Ali menyampaikan jika Pemkab terus memperbaiki langkah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Selayar. Termasuk, kata dia, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.

“Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Karenanya pihaknya meminta petunjuk dan arahan dari Gubernur Sulsel agar penanganan menjadi lebih baik,” kata Basli.

Diketahui kunjungan kerja Gubernur Sulsel didampingi oleh para Forkopimda Sulsel. Turut hadir juga Wakil Bupati Selayar Dr. H. Zainuddin, Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., bersama para Forkopimda dan pimpinan OPD Pemkab Selayar bersama sejumlah tim medis penanganan Covid-19.

Gubernur Serahkan Bantuan Penanganan Covid-19 di Maros

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, berkunjung ke Kabupaten Maros untuk menyerahkan berbagai bantuan penanganan Covid-19.

Nurdin Abdullah tiba Jumat pagi, 8 Mei 2020, dan diterima langsung Bupati Maros, Hatta Rahman, di Gedung Serba Guna Maros yang juga merupakan Posko Gugus Tugas dan Media Center Covid-19.

Gubernur menyerahkan bantuan Rapid Test Kit 160 unit, APD Full Set 5 unit, APD 180 unit, Masker 3M 40 Lembar, Masker N-95 40 Lembar, Masker Bedah 400 lembar, Hand Sanitizer Semprot 10 botol, Hand Sanitizer Jerigen 4 jerigen, Sabun Cuci Tangan 7 botol, Face Shield 30 unit, Alcohol swab 1 dos, Blood Lancets 2 dos dan Sarung Tangan 5 dos.

“Ini bantuan non APBD, betul-betul bantuan dari berbagai pihak, donasi. Kemarin PT Vale menyerahkan 30.000 rapid test dan sebagian kita bawa ke sini. Ada teman-teman dari berbagai instansi kasi APD, ada baju lengkap dengan masker, hand sanitizer,” kata Nurdin Abdullah.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena penanganan Covid-19 ditangani dengan gotong royang. Sehingga, sumber bantuan penanganan tidak hanya berasal dari APBD, tetapi melibatkan berbagai pihak.

“Hari ini saya berjalan keliling untuk menyampaikan amanah para donatur kita,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Maros Hatta Rahman, menyampaikan, di Maros terdapat empat klaster positif Covid-19. Klaster umroh, bandara, kemudian pendatang dan itjima. Hingga Kamis kemarin, jumlah pasien Covid-19 positif sebanyak 36 orang, PDP 19 orang, dan ODP 201 orang.

“Alhamdulillah dari 36 itu, kalau berdasarkan hasil Swab sudah 21 negatif, jadi sisa sepuluh yang masih perawatan dan itu OTG. Cuma dua dirawat dan itu pun gejalanya ringan,” jelasnya.

Temui Pj Wali Kota, NA Pantau Data Warga OTG dan ODP di Makassar

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mendatangi Posko Covid-19 Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Makassar, Selasa (28/4). Kehadiran Nurdin di sambut langsung Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Sekkot Makassar, M Ansar serta Kadis Kesehatan, Naisyah Tun Azikin. Nurdin mengecek sejumlah aktiftas didalam posko dan menanyakan sejumlah perkembangan data yang terpampang di monitor data.

“Kita ingin memastikan seluruh warga yang berstatus OTG dan ODP yang ada di Makassar agar dikarantina di hotel yang sudah kita siapkan. Sebelum melakukan transmisi ke orang yang sehat, kita harus segera bisa hentikan pergerakannya dengan cara karantina, karena walaupun di isolasi dirumah, itu masih tetap memungkinkan untuk keluar dan berinteraksi dengan yang lain, inikan berbahaya. Jauh lebih efektif jika karantina di hotel, kita berikan gizi yang lebih bagus, kita tingkatkan imunnya agar virus bisa segera di kalahkan”ujar Nurdin Abdullah saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

Menurut Nurdin, pihaknya saat ini mempersiapkan sejumlah hotel bagi pasien OTG dan ODP untuk karantina, termasuk hotel untuk para tenaga medis.

“Saat ini kami siapkan Hotel SwissBell dan juga Sheraton untuk pasien OTG dan ODP. Sedangkan untuk dokter dan tenaga medis lainnya kita persiapkan Hotel Grand Sayang untuk di tempati. Tadi saya sudah minta Pak Wali (Iqbal Suhaeb) agar segera yang berstatus OTG dan ODP untuk di masukkan dalam daftar karantina di hotel. Jadi jangan dianggap penyakit ini sebagai aib, karena yang ingin kita karantina itu virusnya agar cepat hilang dan tidak bisa menyebar lagi” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan saat ini terdapat delapan puluh orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil Rapid test massal yang dilakukan beberapa waktu lalu diseluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita akan upayakan segera warga kita yang selama ini melakukan isolasi mandiri dirumahnya untuk di pindahkan ke hotel yang sudah disiapkan. Termasuk juga yang dinyatakan positif saat Rapid test kemarin akan kita lanjutkan dengan Swab, dan jika masih positif langsung kita arahkan untuk karantina di hotel. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang sebagian besar sudah menunjukkan kepatuhannya menjalankan aturan PSBB hingga hari ini. Bahkan dimasjid-masjid yang awalnya dilaporkan masih melakukan aktiftas ibadah berjamaah juga sudah menghentikan untuk sementara waktu. Kita akan terus mengoptimalkan penegakan PSBB secara represif demi menghentikan virus ini di Makassar sesuai harapan Pak Gubernur agar Sulsel bisa menjadi yang pertama terbebas dari Covid-19” ujar Iqbal.

Gubernur Minta Pemkab Bulukumba Tidak Tolerir Buka Masjid untuk Shalat Tarawih

KabarMakassar.com — Gubernur Sulel, Nurdin Abdullah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka pemantauan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba. Mantan bupati Bantaeng itu langsung meninjau Posko Gugus Tugas Kabupaten di PSC Kota Bulukumba, Kamis (23/4).

Dalam arahannya, Nurdin Abdullah mengatakan jika Covid-19 sudah menjadi permasalahan di dunia dan merupakan kejadian pertama seumur hidup kita sehingga tidak ada yang punya pengalaman dalam menangani Covid-19.

“Jadi tugas kita sekarang adalah mencurahkan perhatian dan tenaga kita secara bersama-sama agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 ini,” kata Nurdin.

Ia juga mengapresiasi daerah yang telah menjaga wilayahnya masing-masing dari penyebaran Covid-19. Karena, kata dia, yang berbahaya adalah carier atau pembawa Covid-19 serta lokal transmisi dari anggota keluarga.

“Saya kira Bulukumba sudah melakukan langkah-langkah yang harus diambil, namun kita tetap waspada karena daerah ini terus kedatangan pemudik. Walaupun sudah dilarang tapi ini sudah menjadi tradisi. Karenanya kita tegas saja dan minta mereka wajib isolasi diri di rumah selama 14 hari dengan pengawasan yang ketat,” jelasnya.

Gubernur mengingatkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Agama sudah memutuskan pelaksanaan shalat tarwih dilaksanakan di rumah masing-masing. “Jadi tidak ditolerir masyarakat membuka masjid untuk melakukan shalat tarawih, jadi tidak boleh,” tegasnya.

Untuk itu, kata dia, pihak terkait agar tegas karena beberapa pihak ada yang minta dispensasi jika di wilayahnya tidak ada kasus Covid-19. Ia menilai hal itu sangat rawan karena kalau sudah ada kasus maka penyebarannya sangat cepat dan berbahaya.

“Mohon ini menjadi perhatian, oleh karena hanya disiplin yang tinggi yang dapat memutus rantai Covid-19 ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada Gugus Tugas Covid Bulukumba berupa APD lengkap 5 unit, APD 20 unit, thermometer 5 unit, masker 5 box, sarung tangan 1 dos, hand sanitizer 30 botol, face shield 10 unit dan alcohol swab 1 dos.

Pemprov Siapkan Toko Sembako Online dengan Harga Lebih Murah

Kabarmakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyediakan toko sembako online untuk menyuplai kebutuhan masyarakat yang tidak keluar rumah selama pendemi Covid-19 berlangsung.

Toko sembako online ini beralamat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Jl. Dr Ratulangi, dengan nama Toko Tani Indonesia Center (TTIC), dan dibuka mulai pukul 08.00 hingga pukul 19.00 Wita.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, toko sembako online merupakan upaya dari Dinas Ketahanan Pangan Sulsel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sekarang kita tidak perlu lagi datang ke sini untuk belanja, semua sudah sistem online,” kata Nurdin di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Rabu (15/4).

Nurdin mengaku mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel yang di saat seperti ini mampu berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok.

“Saya apresiasi karena di saat kondisi sekarang ini sudah di-backup dengan sistem online. Pembelian juga sudah dibatasi, tidak boleh lebih dua rak telur,” ujarnya.

“Ini sangat bagus dalam rangka penerapan physical distancing, jadi tidak perlu lagi berkumpul. Kita apresiasi ini. Untuk kebutuhan pokok, masyarakat Sulawesi Selatan tidak usah khawatir,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Fitriani mengatakan, semua barang yang dijual melalui TTIC ini memiliki harga relatif terjangkau bila dibandingkan dengan pasar lainnya. Seperti beras, harga perkilonya hanya Rp8.800. Sedangkan pasar lain harga perkilonya mencapai Rp10.000an.

“Ini toko adalah untuk mendekatkan pangan kepada masyarakat dan harganya terjangkau. Harganya di bawah dari harga yang ada di pasar lain,” terangnya.

Fitri menekankan, sebagai daerah penyedia pangan secara nasional, Sulsel tentunya tidak boleh kekurangan bahan pangan.

“Pangan selalu siap, karena kita adalah daerah penyedia pangan,” pungkasnya.

Ribuan Karyawan Hotel Dirumahkan, Gubernur Sulsel: Itu Tanggungan Perusahaan

KabarMakassar.com — Puluhan hotel di Sulsel menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Langkah ini terpaksa diambil para pengusaha industri perhotelan karena minimnya pengunjung dan tamu akibat mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengaku pihaknya telah menerima sejumlah usulan dan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel dan beberapa perusahaan yang memiliki project di Sulsel terkait hal tersebut.

Menyikapi hal ini, Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan insentif berupa keringanan pajak dan beberapa kewajiban lainnya bagi hotel dan perusahaan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

“Hotel dan perusahaan ini kita berikan kemudahan seperti keringanan pajak dan keringanan yang lain. Kalau karyawannya (yang dirumahkan), itu tanggungan perusahaan,” kata Nurdin melalui video conference, Selasa (7/4).

Meski begitu, Nurdin juga mengaku pihaknya saat ini tengah berhitung untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam menyikapi kondisi saat ini.

“Kita memang tidak bisa pungkiri, hotel-hotel ini tutup karena tidak ada tamu. Di sisi lain, ini tanda baik untuk pemutusan penyebaran Covid-19 di Sulsel. Tapi yang ahrus kita pikirkan adalah bagaimana ekonomi tetap jalan tanpa menghentukan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat berhai-hati mengambil sebuah kebijakan dalam situasi seperti sekarang ini.

Menurut Nurdin, dengan situasi saat ini, angka pertumbuhan ekonomi sudah bisa dipastikan bakal turun. Namun, yang harus dijaga adalah bagaimana penurunannya tidak terlalu signifikan.

“Jangan kita serta merta membuat kebijakan, tapi nanti di ujung kita akan bermasalah. Pertumbuhan ekonomi kita pasti akan turun, tapi jangan signifikan. Jangan sampai setelah Covid-19 ini berakhir, muncul masalah pengangguran dan kemiskinan. Kita taidak mau seperti itu,” ucapnya.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk penanganan Covid-19.

“Tapi yang disetujui awal itu Rp250 miliar,” ungkapnya.

Meski begitu, Nurdin menegaskan bahwa pihaknya tetap tidak akan mudah atau seenaknya mempergunakan anggaran tersebut.

“Di saat krisis seperti ini, kita tidak boleh menganggap enteng aturan yang ada. Kondisi ini tidak boleh membuat kita kemudian gampang mengeluarkan uang dengan alasan kemanusiaan. Saya menggandeng BPKP dan APIP untuk melakukan review sebelum anggaran digunakan. Ini juga akan dilaporkan ke KPK. Nanti setelah clear, baru kita jalankan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, hingga Sabtu (4/4) kemarin, setidaknya sudah ada 41 hotel di Sulsel yang terpaksa melakukan penghentian operasional dan merumahkan karyawannya.

“Tutup dan tidak mampu lagi hidup karena tidak ada tamu,” kata Anggiat.

Jumlah hotel di Sulsel yang memilih untuk tutup dan merumahkan karyawannya ini, kata dia, masih akan terus bertambah. Hal ini karena belum ada yang bisa memastikan kapan wabah Covid-19 ini berakhir dan kondisi bisa membaik.

“Itu pasti (bertambah). Hari ini saja sudah masuk lagi penyampaian bahwa 1 lagi hotel akan tutup, seperti Hotel Pantai Gapura di Makassar,” terangnya.

Menurut Anggiat, jumlah karyawan hotel di Sulsel yang terdampak akibat keputusan para pengusaha industri perhotelan ini bisa mencapai 1.600 orang.

“Prediksi atau hitung-hitungan kita jumlahnya bisa tembus sekitar 1.600 karyawan,” ujarnya.

Anggiat berharap, ada perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk industri perhotelan di masa-masa sulit seperti ini, khususnya bagi karyawan hotel yang terpaksa harus dirumahkan.

“Hingga hari ini belum ada insentive bagi yang dirumahkan. Kita berharap bantuan langsung tunai (BLT) bisa segera dijalankan atau disalurkan untuk menghindari kriminalitas di masyarakat akibat banyaknya masyarakat yang tak bisa bekerja ataupun kehilangan pekerjaan dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.