KASN Minta Masyarakat Laporkan ASN yang Langgar Netralitas

KabarMakassar.com — Tahun ini, sebanyak 270 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan menggelar pemiihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Khusus untuk di Provinsi Sulsel, ada 12 kabupaten/kota yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Seperti Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan.

Pasalnya, masih ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisinya untuk “menyeret” dan “menarik-narik” ASN agar ikut terjun ke dalam politik praktis. Padahal, persoalan netraltias ASN dalam setiap ajang Pemilu/Pilkada sudah sangat jelas diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya di Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam aturan itu, disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ASN yang melanggar aturan tersebut. Hal itu terbukti dari jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke KASN. Dimana pada 2018 lalu, setidaknya ada sekitar 597 laporan pengaduan diterima oleh KASN dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

“Kita ingin mencegah agar tidak terjadi banyak pelanggaran soal netralitas ASN yang selama ini selalu saja diseret-seret ke dalam politik praktis. Makanya (jelang Pilkada serentak 2020) kita melakukan pencegahan dan kita bermitra dengan wakil Pemerintah Provinsi Sulsel,” kata Ketua KASN, Agus Pramosinto usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel, di Hote Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Agus juga meminta masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) dan KASN jika menemui atau mengetahui adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN.

“Intinya memang kan sudah ada aturan. Kita pastikan bahwa aturan tidak dilanggar. Ketika kemudian ada pelanggaran, orang bisa mengadukan. Bisa lewat KASN maupun Bawaslu. Kami akan proses. Kalau ada pelanggaran, ya berlaku sanksi,” ujarnya.

“Mudah-mudahan di Provinsi Sulsel pelanggaran tidak ada. Artinya, yang kemarin kan ada beberapa pelanggaran, itu sudah tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, pada kegiatan Rakor tersebut, juga dilakukan Deklarasi Netralitas ASN yang ditandai dengan penandatanganan spanduk/banner yang dilakukan Ketua KASN dan sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Bawaslu Gowa Sambangi Kantor Dinsos Terkait Netralitas ASN

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menggelar sosialisasi di Dinas Sosial, Senin (6/1). Sosialisasi dilakukan Bawaslu Gowa di Ruang kerja Kepala Dinas guna mengingatkan atas postingannya di Instagram ‘#2020DOBOLOKI pada akun resmi media sosial (Medsos) instagram Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Sosialisasi di hadiri Kepala Dinas Sosial Syamsuddin Bidol dan jajarannya yang di pimpin Komisioner Bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Juanto, di ikuti Yusnaeni Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gowa dan Saparuddin Koordiv Hukum, Data dan Informasi.

Dihadapan puluhan Pegawai ASN Dinsos Juanto mengingatkan terkait Netralitas ASN untuk menghadapi Pilkada 2020

“Walaupun sebenarnya belum ada tagline resmi tapi opini publik sudah terbangun, maka dari itu kami lakukan pencegahan guna kedepannya ASN tetap Netral menjelang Pemiliahan Kepala Daerah (Pilkada) 2020,” katanya.

Koordiv Penindakan Pelanggaran juga menyampaikan bahwa posisi Dinsos sangat strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya ini tentu rawan dalam Pilkada.

“Harapan kami Dinsos menyampaikan ke jajarannya yang melakukan pendampingan untuk tidak melakukan hal yang menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada 2020 mendatang,” pungkas Yusnaeni.

Sebagai Koordiv Hukum, Data dan Informasi saparuddin menjelaskan bahwa aturan hukum jelas mengatur tentang Etika dan Netralitas ASN ada pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tentang ASN dan PP nomor 42 Tahun 2014 tentang pembinaan Korps dan Kode Etik PNS.

“Ada juga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta surat edaran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Disini menjelaskan PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti : like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online atau media sosial, ” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Syamsuddin Bidol mengatakan, tidak ingin lagi memposting Tagline maupun simbol yang mengundang kontroversi Publik.

Dia juga meminta kepada jajaran Dinsos agar tidak memposting kata ‘#2020DOBOLOKI’ dan menghapus postingan tersebut pada Medsos Dinsos.

“Saya Kepala Dinas dan jajaran bertekad untuk menjalani aturan perundang-undangan yang berlaku tentang etika dan netralitas ASN,” bebernya kepada Bawaslu dan para stafnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Gowa  menggaungkan slogan #2020DOBOLOKI pada akun Instagram Dinas Sosial Kabupaten Gowa.