Data PSDKP: 189 Nelayan Indonesia Ditangkap di Darwin Australia

Kabarmakassar.com — Data dari Direktorat Jenderal (dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) penangkapan nelayan asal Indonesia di Darwin Australia mengalami tren kenaikan sejak 2016 hingga 2019 dengan total nelayan yang ditangkap 189 nelayan.

Sekedar diketahui nelayan yang ditangkap di Darwin Australia pada tahun 2016 sebanyak 46 orang, tahun 2017 sebanyak 47 orang sedangkan ditahun 2018 sebanyak 38 orang dan 2019 ada 58 nelayan.

“Tahun 2017 ke tahun 2018 itu kita mengalami penurunan karena pada waktu itu teripang mengalami penurunan harga jadi dari segi perekonomian harga juga sangat menentukan.” ucap Eko Rudian to Plt Direktur Penanganan Ulang Penhawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) saat ditemui pada acara roundtable discussion terkait upaya pencegahan nelayan Indonesia melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Australia di Ibis Stayle tepatnya di Jalam Ratulangi, Kota Makassar, Senin (12/1).

Sementara itu untuk per 31 Desember 2019 masih ada 19 nelayan yang belum dipulangkan ke Indonesia, karena beberapa alasan diantaranya masih di proses hukum, masih menunggu pemulangan dan belum dibebaskan.

Untuk nelayan yang sudah dipulangkan ada 170 orang. Selain itu untuk jumlah kapal yang tertangkap pada 4 tahun terakhir dari 2016 hingga 2019 yakni sebanyak 25 kapal.

Menurutnya Provinsi Sulawesi Selatan bukan salah satu provinsi yang banyak nelayan nya ditangkap melainkan untuk peringkat pertama nelayan terbanyak yang ditangkap di Australia yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Menurut data kami Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Wakatobi disana ada 74 nelayan yang ditangkap sedangkan kalau Provinsi Sulsel di Kabupaten Kepulauan Selayar ada 18 orang dan ini data dari tahun 2016 sampai 2019,” lanjutnya.

Diketahui untuk tata cara pemulangan nelayan sesuai dengan Permen KP nomor 39/ Permen-KP/ 2016 tentang cara pemulangan nelayan yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin di ruang lingkup pasal 3 yakni informasi, prosedur pemulangan dan sosialisasi.