Sekda Pemprov Lantik 10 Pejabat Fungsional RSUD Sayang Rakyat

KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, melantik sepuluh pejabat fungsional lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, pada Kamis, 2 Juli 2020. Abdul Hayat melantik dan mengambil sumpah jabatan para fungsional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat dengan menjalankan protokol kesehatan secara tertib.

“Kita mengapresiasi ASN yang beralih ke fungsional, kaya fungsi dan miskin struktur. Kami membutuhkan action di lapangan, perbanyak eksekusi, kurangi diskusi,” terang Abdul Hayat usai pelantikan.

Ke sepuluh pejabat fungsional yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 821.29-185 yakni La Hatta, Cheryl Langiponno Buntugayang dan Rahmawati sebagai Arsiparis Madya. Sementara Heri Rusmana dilantik sebagai Pustakawan Madya. Sementara enam fungsional perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.29-184 adalah Wahyuni Anwar, Sri Yunita, Halinda, Ayu Indira, Asri Ismaidah dan Mustagfir masing-masing sebagai Administrator Kesehatan Pertama dan Apoteker.

Sementara, Direktur RSUD Sayang Rakyat, Haeriyah Bohari, menanggapi pelantikan pejabat fungsional di instansi yang ia pimpin bagian dari perampingan struktur organisasi dan mengedepankan peran fungsional.

“Sesuai arahan dari Pak Sekda lebih banyak lebih bagus,” singkat Haeriyah.

RSUD Sayang Rakyat merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Sulsel dengan kapasitas lebih dari 100 pasien serta dilengkapi tujuh unit ventilator.

Empat Pejabat Eselon II Pemprov Sulsel Dilantik

KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani, melantik empat pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, (15/6). Selain itu juga dilantik pejabat Eselon III dan IV.

Mereka yang dilantik M. Jabir sebagai Sekretaris DPRD Sulsel, H Asri Sahrun Said sebagai Kepala (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) BPSDM Sulsel, H. Imran Jausi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, dan Idham Kadir sebagai Kepala Biro Umum Sulsel.

M Jabir dilantik berdasarkan perubahan struktur, sementara Idham Kadir akhirnya dilantik sebagai pejabat defenitif, setelah mengikuti proses lelang jabatan pada Februari 2020 lalu. Sedangkan Imran Jausi dan Asri Sahrun bertukar posisi.

“Yang dilantik adalah pergesaran pimpinan tinggi Pratama dari Sekretaris Dewan, satu lagi dari Biro Umum yang sempat tertunda. Kami hari ini ada empat pimpinan Pratama yang kita laksanakan pengambilan sumpahnya,” Kata Abdul Hayat.

Abdul Hayat dalam arahannya, menyebutkan, dalam pemerintahan dan kegiatan proses ASN seperti promosi, demosi, rotasi dan mutasi adalah proses yang biasa. Pelantikan bagian dari penyegaran di birokrasi.

Selain itu, Sekprov menyebutkan, para pejabat harus memberikan inovasi yang signifikan. Memiliki kualitas keberanian untuk menerapkan komitmen, kejujuran dan tanggung jawab, serta kecepatan dalam mengambil keputusan.

Sekda Sulsel Lantik 20 Pejabat Fungsional Sulsel

KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat, melantik 13 pejabat fungsional kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.29-158, pada Kamis, 11 Juni 2020.

Proses pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat bagi setiap yang hadir di lokasi kegiatan pelantikan.

Abdul Hayat usai pelantikan mengatakan, ketiga belas pejabat fungsional kearsipan yang dilantik untuk tetap menjaga segala proses administratif serta aktivitas pemerintahan di masa pandemi ini agar tetap berjalan optimal.

“Untuk itu, kami berharap para fungsional arsiparis ini menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” pesannya.

Di hari yang sama, Abdul Hayat juga melantik tujuh pejabat fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel.

“Para pejabat yang dilantik telah disumpah untuk menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak melakukan perbuatan tercela,” tutup Abdul Hayat.

Sekprov Lantik 11 Pejabat Eselon II dan III

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 11 pejabat, yang terdiri dari tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan Pejabat Administrator (eselon III), di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Rabu (27/2).

Dari tujuh pejabat eselon II yang dilantik tersebut, lima diantara merupakan hasil lelang jabatan. Yakni: Ichsan Mustari sebagai Kepala Dinas Dinas kesehatan Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Plt Kadinkes Provinsi Sulsel); Prof. Yusran Jusuf sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Ketua TGUPP); Asriady Sulaiman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bone).

Selanjutnya, Andi Mirna sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel); dan Sari Pudjiastuti sebagai Kabiro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel (sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pengelolaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel).

Sementara dua pejabat eselon II lainnya, yakni Andi Aslam Patonangi dan Muhammad Firda, kembali dikukuhkan di jabatannya saat ini. Masing-masing sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Ekonomi Pembangunan.

Dengan dilantiknya lima pejabat eselon II hari ini, berarti masih ada dua jabatan yang telah dilakukan bidding (selesi terbuka), namun pejabatnya hasil bidding tersebut belum dilakukan pelantikan, yaitu Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Sulsel, dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulsel.

“(untuk dua jabatan yang tersisa) Tertunda dulu sebentar, karena belum ditentukan,” ungkap Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, usai melantik para pejabat tersebut.

Selain pejabat eselon II, pada pelantikan tersebut juga dilantik empat orang pejabat eselon III. Masing-masing: Mukhlis sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (sebelumnya menjabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu); Sarbini sebagai Sekretris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel, (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kominfo); Lubis sebagai Sekertaris Dinas Kominfo (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan); dan Muanzir sebagai Sekertaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (sebelumnya menjabat Kepala Seksi Lahan dan Irigasi di dinas yang sama).

“Ada pergeseran di eselon III. Tadi yang dilantik itu ada tiga orang (hasil pergeseran). Nanti kita atur ulang lagi yang lain, dan ini banyak yang naik dari eselon III ke II,” ujarnya.

Abdul Hayat menambahkan, dengan dilantiknya sejumlah pejabat eselon III hari ini, maka banyak posisi eselon III yang lowong.

“Eselon III kosong lagi kan, nah kita tutup lagi dari bawah,” pungkasnya.

Lagi, Gubernur Rotasi Pejabat Pemprov Sulsel

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik dan kukuhkan ratusan pejabat yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama (Es.II), Administrator (Es.III), Pejabat Pengawas (Es.IV) yang berlangsung di Ruang Pola Kantir Gubernur Sulawesi Selatan Jumat,(31/1).

Dimana ada empat pejabat Eselon II yang kembali di kukuhkan oleh Nurdin Abdullah yaitu Arwien Azis sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga, Abdul Malik Faisal Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Andi Ilham Gazaling, Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ashari Fakhsirie Radjamilo sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengukuhan dan pelantikan dilakukan, setelah adanya perubahan nomenklatur diantaranya penghapusan dan peleburan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini pengukuhan karena nomenklatur baru. Jadi harus kita kukuhkan supaya semua keputusan-keputusan yang diambil menjadi sah. Selama ini mereka tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak dikukuhkan” ungkap Nurdin Abdullah saat dijumpai usai pelantikan.

Ia memberikan kebebasan terhadap pejabat eselon III dan IV yang tidak merasa nyaman dengan posisi barunya untuk melakukan pertukaran.

“Kalau ada yang tidak nyaman sama itu (posisi) silakan yang penting mau saling atur, yang jelas ini tidak berlaku untuk eselon II karena sistemnya dengan biding” tambah Nurdin.

Nurdin menegaskan ia akan melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat terkait kinerjanya.

“Kalau ada yang malas-malas langsung kita cabut dan memang itu konsekuensi dari perampingan” tegasnya.

Sementara itu, masih terdapat beberapa OPD yang masih dijabat oleh pelaksana tugas ya g rencananya posisi ini nantinya akan dilelang.

“Belum. Bidding dulu. Eselon duanya yang belum. Kan harus bidding dulu. Biddingnya sudah pendaftaran” tukas Nurdin Abdullah.