Teken MoU, MUI-BNPB akan Libatkan Ulama Edukasi New Normal

Kerjasama itu tertuang dalam penandatangan MoU bersama Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
 
Nota kesepamahan ini ditandangani langsung Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo bersama Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi.    
 
Menurut Doni Monardo, MoU ini sangat penting untuk menghadapi Covid-19, apalagi saat ini sudah memasuki era new normal.

“MoU ini sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghadapi Covid-19 ini,” tutur dia di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (8/6).  
 
Doni menjelaskan bentuk kerjasama yang sangat diharapkan dari para ulama adalah bagaimana  MUI lewat pada ustadz, dai di berbagai daerah bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya protokol kesehatan.
 
“Supaya masyarakat kita tahu bahwa mengabaikan protokol kesehatan berisiko pada ancaman kesehatan,” kata dia.     
 
Lebih lanut Doni mengatakan, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini masyarakat perlu memperbaiki perilakunya, lebih taat kepada aturan dan lebih patuh kepada protokol kesehatan.
 
Namun, menurut dia, protokol kesehatan ini terkadang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. 
Karena itu, untuk menghadapi Covid-19 dia menekankan pentingnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
“Ketiga bagian penting inilah yang harus kita lakukan selama Covid ini masih ada, selama wabah ini masih menjadi ancaman,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini. 
 
Dia menambahkan, melalui kerjasama dengan MUI ini diharapkan nantinya para ulama bisa menyampaikan pentingnya protokol kesehatan itu setiap saat, baik di lingkungan pendidikan formal maupun di pendidikan non formal seperti pesantren. 
 
“Sehingga masyarakat kita yang mayoritas Islam ini betul-betul bisa memahami karena yang menyampaikannya adalah ulama,” katanya. 
 
Doni yakin masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam sangat patuh dan taat terhadap para ulama. Semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan pesan pentingnya protokol kesehatan, sehingga bangsa akan semakin cepat mengatasi Covid-19. “Inilah yang menjadi harapan kami semua,” ujar dia.   
 
Sementara itu, Kiai Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI merasa tersanjung telah diberikan kepercayaan oleh BNPB untuk membantu memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
 
Dengan ditandanganinya MoU ini, menurut dia, MUI memiliki beberapa kewajiban yang di antaranya menyiapkan materi khutbah atau ceramah untuk menghadapi Covid-19.   
 
Kiai Muhyiddin menjelaskan, kewajiban dari MUI antara lain adalah menyiapkan materi khutbah, ceramah dan juga tausiyah kepada masyarakat apabila dalam kondisi musibah harus memperbanyak bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 
Dia mengatakan, kedepannya MUI juga akan meminta saran kepada BNPB untuk meningkatan kedisiplinan umat Islam dalam menghadapi Covid-19 ini.
 
Dia juga berharap para ulama nantinya lebih disiplin lagi seperti halnya tentara dalam menghadapi pandemi tersebut.  “Mudah-mudahan disiplin tentara ini dapat ditularkan kepada alim ulama. Dan kalau dua-duanya dilakukan insyaAllah upaya kita bisa memberantas Covid-19 dan terputus mata rantainya,” ujar dia.
 
Sementara itu,  Sekretaris Satgas Covid-19 MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan penandatanganan MoU antara MUI dan BNPB ini bertujuan mempererat hubungan untuk penanggulangan bencana. Kerjasama ini nantinya akan memprioritaskan penanggulangan pandemi Covid-19.   
 
Namun, menurut dia, MUI kedepannya juga akan membantu BNPB untuk menanggulangi bencana lainnya, seperti bencana konflik maupun bencana alam. Karena itu, Kiai Cholil berharap para dai kedepannya bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. 
 
“Harapannya, para dai menjadi pahlawan kemanusiaan untuk menyelamatkan umat dari bencana memberi pelajaran dan kesadaran umat untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI ini. (Rilis/Divisi Media Satgas Covid-19 MUI).

MUI Keluarkan Taujihat: Salat Jumat Dua Gelombang Tidak Tepat di Indonesia

KabarMakassar.com — Pelaksanaan ibadah shalat jumat di era kehidupan normal baru (new normal life) menuntut adanya jaga jarak fisik sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung Mesjid sebagai tempat salat Jumat.

Beberapa pihak lantas mengeluarkan gagasan melaksanakan salat Jumat lebih dari sekali di dalam satu Mesjid agar mengakomodasi semua jemaah yang akan melaksanakan salat Jumat.

Setelah melalui kajian yang mendalam, MUI memandang bahwa solusi untuk masalah seperti ini adalah bukan dengan mendirikan salat Jumat secara bergelombang di satu tempat, namun dengan membuka kesempatan mendirikan salat Jumat di tempat-tempat lain yang memungkinkan, seperti Mushalla, Aula, Gedung Olahraga, Stadion, dan sejenisnya.

“Karena hal itu mempunyai argumen syari’ah (hujjah syar’iyyah) yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam,” kata Wasekjen Fatwa MUI Pusat, KH. Sholahuddin Al Aiyub, melalaui pernyataan tertulisnya, Kamis (4/6).

“Sementara bagi jamaah yang datang terlambat dan tidak mendapat tempat di Mesjid serta tidak menemukan tempat salat jumat yang lain, atau dalam kondisi adanya alasan yang dibenarkan syariah, maka wajib menggantinya dengan salat dzuhur, sebagaimana fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020,” sambungnya.

Ia menjelaskan, isi fatwa tersebut salah satunya yakni pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat udzur syar’i (alasan yang dibenarkan secara hukum).

Selanjutnya, fatwa tersebut menyebutkan bahwa orang Islam yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat disebabkan suatu udzur syar’i, maka diwajibkan melaksanakan salat dzuhur.

Taujihat ini, lanjut Sholahuddin, muncul karena fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa maslahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Fatwa tersebut juga dikatakannya memiliki pijakan dalil syariah yang lebih kuat untuk situasi dan kondisi di Indonesia. Fatwa itu juga mengacu pada pendapat ulama empat madzhab.

Selain itu, hukum asal dari salat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu mesjid di setiap kawasan, serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu.

“Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak, misalnya jauhnya jarak antara tempat penduduk dan Mesjid atau menampungnya kapasitas Mesjid karena kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan mengadakan salat Jumat di lebih dari satu Mesjid,” jelasnya.

Sholahuddin menambahkan, para ulama dari zaman ke zaman tidak memilih opsi salat Jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama, dan sudah membolehkan salat Jumat di lebih dari satu Mesjid di satu kawasan bila ada keadaan yang mendesak seperti ini.

Kebolehan melaksanakan shalat jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat yang sama, kata dia, tidak relevan diterapkan di Indonesia karena beberapa sebab.

Pertama, kata dia, pendapat tersebut didasarkan pada dalil syariah yang lemah dan menyelisihi pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Kedua, kalaupun kebolehan tersebut terjadi di negara Eropa, Amerika maupun Australia, hal itu tidak lantas bisa dijadikan dalil untuk juga diterapkan di Indonesia. Sebab, situasi dan kondisinya berbeda.

“Di negara-negara tersebut, umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan salat Jumat, serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jemaah, sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain mendirikan salat Jumat secara bergelombang di tempat yang sama,” ujarnya.

Apa yang terjadi di negara-negara luar negeri tersebut, tidak terjadi di Indonesia. Umat Islam di Indonesia mempunyai kebebasan mendirikan salat Jumat di tempat manapun yang memungkinkan didirikannya salat Jumat.

Selain alasan syar’i, pelaksanaan salat Jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat juga berpotensi besar menimbulkan masalah prosedur kesehatan penanganan Covid-19.

“Untuk menunggu giliran salat Jumat gelombang berikutnya, tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu. Justru berpeluang terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

BI Gandeng MUI Gelar Pelatihan Penyembelihan Hewan Halal

KabarMakassar.com — Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel berkerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan DPW Juru Sembeli Halal (Juleha) Sulsel menggelar pelatihan penyembelih hewan halal serta peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan value chain, di kantor Bank Indonesia Sulsel, Rabu (12/2).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Bambang kusmiarso mengatakan, besarnya peluang dari segi pertumbuhan ekonomi syariah dan tingkat konsumsi produk halal di Indonesia menjadikan sejumlah negara di dunia berlomba memanfaatkan keadaan ini, terlebih bagi industri produk makanan halal.

“Ini karena Indonesia berada di posisi pertama dalam pembelian produk halal. Dan tingkat konsumsi halal manusia di tahun 2020 itu mencapai USD 2,22 triliun. Sementara keuangan ekonomi syariah mencapai USD 2,5 triliun,” kata Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengungkapkan bahwa di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai menunjang kemajuan ekonomi syariah.

“Teknologi digital juga dapat dioptimalkan dalam kemajuan ekonomi syariah dengan tetap mengikuti prosedur ekonomi syariah. Karena pada dasarnya alat teknologi digital dapat membantu kita di zaman modern ini,” tuturnya.

Bambang berharap kerjasama antar instansi dalam menjalankan program dapat menciptakan sinergi yang erat dan mampu menpercepat perkembangan ekonomi syariah. Terlebih dengan adanya teknologi digital.

“Harapan kami kegiatan di pagi ini dapat menjadi krikil percepatan dalam pengembangan ekonomi syariah,” tutupnya.