Dewan Pers Pastikan Berita Asrul Karya Jurnalistik, Keluarga Sujud Syukur

KabarMakassar.com — Penangkapan dan penahanan Muhammad Asrul jurnalis berita.news oleh Polda Sulsel sejak 30 Januari 2020 adalah murni kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.

Hal ini dipastikan setelah dewan pers mengeluarkan surat tanggal 4 Maret 2020 dengan nomer 187/DP-K/III/2020 menekankan bahwa tiga berita yang ditulis oleh Asrul adalah produk jurnalistik.

Terkait hal itu, istri Muhammad Asrul, Andi Hasriani Rantja mengatakan dirinya bersama keluarga sangat bersyukur atas keluarnya surat dari dewan pers terkait kejelasan tiga berita yang dilaporkan pelapor.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk yang baik sehingga dapat segera menyelesaikan kasus suami saya,” kata Andi Hasriani, Kamis (5/2).

Ia mengaku pihak keluarga sangat menyambut baik surat tersebut. Bahkan, kata Andi Hasriani, ibunda Asrul juga sempat menangis dan sujud syukur setelah mendengar kabar baik tersebut.

“Mertua saya sangat berbahagia mendengar ini, karena memang selama suami saya ditahan di Rutan Polda, mertua sayalah yang selalu membawakan suami saya makanan,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap tim hukum yang selama ini mendapangi suaminya dapat segera mengambil langkah hukum demi kepastian proses hukum ke depan.

“Semoga dengan adanya surat ini, tim hukum suami saya dapat mempercepat proses penangguhan penahanan terhadap suami saya. Apalagi anak-anak dirumah sudah sering menanyakan Bapaknya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Muhammad Asrul ditahan di Polda Sulsel sejak 30 Januari 2020 lalu atas laporan kuasa hukum Farid Kasim Judas terkait tiga berita yang diterbitkan oleh media berita.news.

Komisi III Akan Minta Klarifikasi Terkait Kriminalisasi Jurnalis di Makassar

KabarMakassar.com — Polda Sulsel melakukan penambahan masa tahanan terhadap jurnalis berita.news, Muhammad Asrul untuk 40 hari ke depan sejak 19 Februari lalu. Perpanjangan penahanan itu dilakukan lantaran pemeriksaan terhadap Muhammad Asrul diklaim belum selesai.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, kata dia, segala sesuatu itu rujukan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

“Pasca reformasi, kebebasan pers itu sudah ada koridor hukumnya. Kalau pun ada permasalahan terkait dengan kerja-kerja jurnalistik maka itu ranahnya dewan pers,” kata Arteria.

Akan tetapi, kata politisi PDIP itu mengatakan pihaknya juga menghormati segala proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena itu, kata dia, Kapolda Sulsel harus menjelaskan hal ini kepada publik.

“Pak Kapolda harus menjelaskan kepada publik secara terang benderang bahwa kenapa yang bersangkutan (Muhammad Asrul) dikenakan pidana umum. Karena itu sudah tidak lazim pada zaman yang seperti sekarang ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pihak Polda Sulsel terkait masalah ini. “Tugas kami ini kan melakukan pengawasan, mudah-mudahan kita akan dapat klarifikasinya besok, dan tentu DPR juga akan menyikapi kasus ini,” ungkapnya.

Adapun ditanya mengenai surat perlindungan hukum yang dilayangkan Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) kepada Komisi III, Arteria mengaku belum melihat surat tersebut. “Saya secara pribadi belum menerima dan secara institusi kelembagaan juga belum dibahas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Muhammad Asrul ditahan Mapolda Sulsel sejak 30 Januari lalu atas laporan kuasa hukum Farid Kasim Judas yang merupakan anak Walikota Palopo. Asrul dikenakan pasal 28 dalam undang undang Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE) dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.